PEMERINTAHAN DAERAH Tatap Muka 6 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH Tatap Muka #6 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN Oleh: Ahmad Mustanir DAERAH SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2017 Unggul Profesional Islami

FAKTOR YANG MENENTUKAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Hubungan antara pusat dan daerah terdapat faktor yang menentukan dalam otonomi, yaitu: �Hubungan kewenangan �Hubungan pengawasan �Hubungan keuangan

1. HUBUNGAN KEWENANGAN Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Adapun wewenang mencakup sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, wewenang berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Adapun wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib

. . . . . 1. HUBUNGAN KEWENANGAN Clarke dan Stewart menyebutkan tiga model hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut: a) Model relatif Model ini memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara bangsa. Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam model ini, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dibagi dengan pemerintah pusat atau yang berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

. . . . . 1. HUBUNGAN KEWENANGAN Model agensi Adalah model pemerintahan daerah yang dilihat terutama sebagai agen pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan. b)

. . . . . 1. HUBUNGAN KEWENANGAN Model interaksi Model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena keduanya terlibat dalam pola hubungan yang rumit, yang penekanannya ada pengaruh yang hanya menguntungkan. c.

2. HUBUNGAN PENGAWASAN Menurut Bagir Manan, pengawasan adalah bentuk hubungan dengan legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

. . . . . 2. HUBUNGAN PENGAWASAN Sistem pengawasan menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya.

. . . . . 2. HUBUNGAN PENGAWASAN Semakin banyak dan intensif pengawasan, semakin sempit kemandirian dan semakin terbatas otonom. Sebaliknya, tidak boleh ada sistem otonomi yang menghilangkan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun

3. HUBUNGAN KEUANGAN Hubungan keuangan pusat dan daerah sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Beberapa hal yang diatur dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah :

. . . 3. HUBUNGAN KEUANGAN a) Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

. . . 3. HUBUNGAN KEUANGAN b) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

. . . 3. HUBUNGAN KEUANGAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Pembagian hasilnya 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dibagi dengan perincian : o Provinsi yang bersangkutan 16, 2% o Kabupaten/kota yang bersangkutan 64, 8% o Biaya pemungutan 8% Selanjutnya 10% untuk pusat dibagi dengan perincian : o 6, 5% dibagikan secara merata pada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah o Sisanya 3, 5% dibagikan secara intensif pada kabupaten/kota c)

. . . 3. HUBUNGAN KEUANGAN d) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi, kabupaten/kota. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan, prasarana

. . . 3. HUBUNGAN KEUANGAN e) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Misalnya bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur

PROBLEMATIKA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PEMEKARAN sebagai hasil dari otonomi daerah banyak tidak mampu mensejahterahkan masyarakat. Hampir semua daerah pemekaran dapat dikatakan stagnan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada sesuatu yang berubah pasca pemekaran. Bahkan ada daerah pemekaran yang telah berusia lebih dari 5 tahun tidak mampu berdiri sendiri dan masih terus bergantung pada pemerintah pusat melalui APBN

PROBLEMATIKA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH KONDISI PENGAWASAN daerah saat ini masih tumpang tindih antara pelaksanaan pengawasan dari unsur internal ataupun eksternal. Selain itu, akses terhadap pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah belum memiliki prosedur baku, dikaitkan dengan sistem kerahasiaan dokumen negara. Tindak lanjut pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum transparan, termasuk belum adanya pengaturan pemberian sanksi pada pemerintahan daerah bila melakukan kesalahan dalam pelayanan publik. Selain itu sistem koordinasi pengawasan antara aparatur pengawasan, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pengawasan yang dikehendaki masyarakat.

Terima kasih CP : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yahoo. co. id