MK Etika Pemerintahan Etika Politik HAM Tatap Muka

MK : Etika Pemerintahan Etika Politik & HAM Tatap Muka #4 Ahmad Mustanir Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Konsep Etika Politik Thompson (2000) dalam buku “Political Ethics and Public Office” memahami etika politik sebagai praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. Politik dan etika seperti dua hal yang berjauhan. Politik adalah dunia kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi kebijakan, sedangkan etika sebagai dunia prinsip murni yang diatur oleh imperatif moral. Tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil

Urgensi Etika Politik Dalam situasi apapun, baik normal, aman, tertib, dan terkendali, maupun tidak tertib atau kacau, kehadiran etika politik sangat diperlukan. Dalam situasi kacau, etika politik semakin relevan. Pertama, etika politik berbicara dengan otoritas, yaitu betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan.

Urgensi Etika Politik Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.

Urgensi Etika Politik Dalam situasi normal pun etika politik dibutuhkan, sebab tanpa adanya etika politik atau kode tingkah laku (code of conduct), dikhawatirkan sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik bisa berseberangan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi kekuasaan (negara). Demikian pula, tanpa kehadiran etika politik, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak dapat terwujud, dikarenakan pedoman untuk mengarahkan perilaku penyelenggara negara dan para elit politik tidak ada

Dimensi Etika Politik Etika politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku para politisi, tetapi juga bersangkutan dengan praktik institusi sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Pendek kata, etika politik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perilaku politisi hanyalah satu dimensi dari etika politik

Dimensi Etika Politik Etika politik memiliki 3 dimensi yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik (Haryatmoko 2003: 25). Dimensi 'tujuan' mengandaikan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, dimensi tujuan dari etika politik, mewajibkan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dengan memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Aspek moral dari dimensi tujuan terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas dari kebijakan umum dan akuntabilitasnya

Dimensi Etika Politik Dimensi 'sarana' memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan juga mendasari institusi-institusi sosial. Aspek moral dari dimensi sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi, dan praktik-praktik politik

Dimensi Etika Politik Dalam dimensi 'aksi politik', pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelaku. Tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan yang dihadapi

Dimensi Etika Politik Tujuan Policy Politik Politiy Sarana Politics Aksi Gambar Dimensi Etika Politik

HAK ASASI MANUSIA (HAM) HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata- mata karena ia merupakan manusia (human being), bukan makhluk lain selain manusia. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (human dignity). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Pengertian HAM Louis Henkin : HAM sebagai kebebasan-kebebasan(liberties), kekebalan -kekebalan (immunities) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (benefits), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (should be able to claim) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Pengertian HAM Osita Eze : menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Pengertian HAM Frans Magnis Suseno menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. Pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Kedua, bahwa hak-hak itu bersifat universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Mengapa HAM ? HAM teramat penting untuk menjadi concern kita semua, tak hanya di dunia aktivisme akan tetapi juga di lingkungan lainnya. Hal itu dikarenakan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut:

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Mengapa HAM ? Pertama, HAM adalah hak elementer dan fundamental tentang manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan keadaan-keadan (circumstances) yang sangat generik, bahkan sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum manusia terbagi ke dalam berbagai kewarganegaraan, terkontak-kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. Label identitas merupakan situasi yang hadir kemudian.

HAK ASASI MANUSIA (HAM) Mengapa HAM ? Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipil-isasi (a civilizing tool). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas tersebut mengakibatkan kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab (civilized).

NIDN : 0906017401 Google Scholar ID: srl 7 Fjo. AAAAJ SINTA Author ID : 6007675 ORCid : 0000 -0002 -4029 -5507 Wo. S Researcher. ID: R-6549 -2016 Publons : 65492016 Linked. In : 68002 a 179 OSF : k 7 dfm CP & WA: 0812 4163 143 FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir_74@umsrappang. ac. id Teri ma Kasih