MK Dasar Ilmu Pemerintahan Azas Fungsi Pemerintahan Tatap

  • Slides: 15
Download presentation
MK : Dasar Ilmu Pemerintahan Azas & Fungsi Pemerintahan Tatap Muka #3 Ahmad Mustanir

MK : Dasar Ilmu Pemerintahan Azas & Fungsi Pemerintahan Tatap Muka #3 Ahmad Mustanir Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Asas-Asas Umum Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti

Asas-Asas Umum Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Kepastian Hukum Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Kepastian Hukum Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. • Tertib Penyelenggara Negara Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Kepentingan Umum Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Kepentingan Umum Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. • Keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Proporsionalitas Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Proporsionalitas Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. • Profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Efisiensi Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Efektivitas Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan

Asas-Asas Umum Pemerintahan • Efektivitas Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. • Keadilan Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Fungsi Pemerintahan Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi. Menurut Adam Smith (1976), pemerintah

Fungsi Pemerintahan Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi. Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut: 1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. 2. Menyelenggarakan peradilan. 3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Fungsi Pemerintahan Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran

Fungsi Pemerintahan Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu : 1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)

Fungsi Pemerintahan 2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh

Fungsi Pemerintahan 2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut. 3. Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000: 2)

Fungsi Pemerintahan Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi

Fungsi Pemerintahan Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi Pelayanan Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

Fungsi Pemerintahan 2. Fungsi Pengaturan Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk

Fungsi Pemerintahan 2. Fungsi Pengaturan Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Fungsi Pemerintahan 3. Fungsi Pembangunan Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana

Fungsi Pemerintahan 3. Fungsi Pembangunan Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

Fungsi Pemerintahan 4. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi

Fungsi Pemerintahan 4. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan.

NIDN : 0906017401 Google Scholar ID: srl 7 Fjo. AAAAJ SINTA Author ID :

NIDN : 0906017401 Google Scholar ID: srl 7 Fjo. AAAAJ SINTA Author ID : 6007675 ORCid : 0000 -0002 -4029 -5507 Wo. S Researcher. ID: R-6549 -2016 Publons : 65492016 Linked. In : 68002 a 179 OSF : k 7 dfm CP & WA: 0812 4163 143 FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir_74@umsrappang. ac. id Teri ma Kasih