Tugas Kewarganegaraan Kelompok 4 2014 C Ketua Kelompok

Tugas Kewarganegaraan Kelompok 4 2014 C Ø Ketua Kelompok Ø Anggota : Muhammad Dhadhang S : Kumala Sari Cynthia Mustika Anggraini Irsyad Ramadhan Ifwandany Saleh Putra Tiza Ridho Riskyah Febrian Kukuh Prasetyo Gita Qatrunnada Amalia Ananingrum Lutfi Widiantoro 14700135 14700091 14700105 14700107 14700119 14700131 14700133 14700169 14700177 14700179

KORUPSI ? Mari Kita Lawan Bersama

MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) � Terbentuknya MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) tidak lain dikarenakan tindak-tanduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, lembaga yang diharapkan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi tersebut dinilai lamban menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan korupsi sejumlah kepala daerah di Indonesia. � Salah satu yang membuat MAKI berang adalah lambannya KPK memeriksa kasus dugaan korupsi Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku Abdullah Vanath yang diduga telah merugikan rakyat dan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Definisi Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4

Definisi Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 5

Definisi Masyarakat Transparansi Indonesia: Pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. 6

Sebab - sebab Korupsi Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono: Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya) 7

Sebab-sebab Korupsi Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi, " antara lain: 1. Aspek Individu Pelaku Sifat tamak manusia Moral yang kurang kuat Penghasilan yang kurang mencukupi 8

Sebab-sebab Korupsi Kebutuhan hidup yang mendesak Gaya hidup yang konsumtif Malas atau tidak mau kerja Ajaran agama yang kurang diterapkan

Sebab-sebab Korupsi 2. Aspek Organisasi Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Tidak adanya kultur organisasi yang benar Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai 10

Sebab-sebab Korupsi Kelemahan sistim pengendalian manajemen Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Sebab-sebab Korupsi 3. Aspek-Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Aspek peraturan perundang-undangan

PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Akuntabilitas • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

Bagaimana mengukur Akuntabilitas ? 1. 2. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.

Transparansi �Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust).

Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi: Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

Kontrol masyarakat sangat diperlukan Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang Implementasi Kontrol Masyarakat Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)

Fairness Ø Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.

lima langkah penegakan prinsip fairness 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.

lima langkah penegakan prinsip fairness 4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. 5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran.

Kebijakan Anti-Korupsi • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. • Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

4 Aspek Kebijakan …. Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

3 Model Kontrol Kebijakan Oposisi Partisipasi KEBIJAKAN Revolusi

Kesimpulan : Kelompok kami berpendapat bahwa korupsi adalah suatu tindakan penyimpangan hukum yang berdampak merugikan orang lain hanya untuk mensejahterakan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat anti korupsi yang menggerakkan segelintir orang maupun kelompok untuk menolak korupsi yang sedang marak di masyarakat.

Daftar Pustaka � � https: //melanirahayuningsih. files. wordpress. com/2011/03/korupsi. pp https: //www. google. com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1 &cad=rja&uact=8&ved=0 CBs. QFj. AA&url=http%3 A%2 F%2 Fpattiro. org%2 F%3 Fwpdmact%3 Dprocess%26 did%3 DMj. Aua. G 90 b. Gluaw%3 D%3 D&ei=I Tt 8 VKDEIo. WXu. ASM 8 o. Hg. Aw&usg=AFQj. CNGDnhw. R 3 b. QKjog. Nvb. HI 0 Lv o. LCMBew&sig 2=Ehg 6 yxd. WJWydr 8 X 13 g. Kvj. A&bvm=bv. 80642063, d. c 2 E

TERIMAKASIH