PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DI

PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 2020 www. jdih. kemdikbud. go. id

PROSES ANALISIS JABATAN RENSTRA PROSES BISNIS OTK ANJAB SKP Proses analisis jabatan mengacu pada renstra, proses bisnis, dan organisasi dan tata kerja Kemendibud. Berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja akan dibentuk jabatan-jabatan yang sesuai. Setiap pegawai yang duduk dalam suatu jabatan akan dinilai kinerjanya melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

LATAR BELAKANG • Terbitnya Permen. PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah • Terbitnya Permendikbud 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bidang pendidikan tinggi menjadi lingkup tugas Kemendikbud KONDISI SAAT INI • Telah terbit Kepmendikbud Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi 273 uraian jabatan pelaksana. • Telah terbit Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD PERMENDIKBUD 8/2015 425 KEPMENDIKBUD 455/M/2019 273

JABATAN ASN • JPT Utama • JPT Madya • JPT Pratama • Administrator • Pengawas • Pelaksana • Instruktur Pertama • Peneliti Muda • Statistisi Madya • Auditor Utama • dll JABATAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRASI FUNGSIONAL

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Permen. PANRB Nomor 28 Tahun 2019

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP Definisi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara Pasal 2, Ruang Lingkup Ruang lingkup Penyetaraan Jabatan pada Instansi Pemerintah, meliputi: a. Jabatan Administrator; b. Jabatan Pengawas; dan c. Jabatan Pelaksana (eselon V).

KRITERIA Pasal 3, Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria: a. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional; b. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan c. jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Jabatan Administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan Penyetaraan Jabatan: a. memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau b. memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

PERSYARATAN Pasal 4, Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat; c. Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; d. memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional; dan e. masa menduduki jabatan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan Administrasi sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

MEKANISME PENYETARAAN JABATAN Pasal 6, Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut: a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya; b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama. Pasal 14, Formasi dan Peta Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Jabatan Administrasi yang disetarakan. Pasal 16, Ketentuan Penyetaraan Jabatan berlaku sampai dengan 30 Juni 2020.

FUNGSI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; b. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang pendidikan dan kebudayaan; c. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DAN JABATAN *Berdasarkan Permendikbud 46/2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI RINCIAN TUGAS a. melaksanakan penyusunan program kerja Pusat; b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; c. melaksanakan penyusunan instrumen dan struktur basis data pendidikan dan kebudayaan; d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dan kebudayaan; e. melaksanakan validasi dan integrasi data pendidikan dan kebudayaan; f. melaksanakan pemutakhiran data referensi pendidikan dan kebudayaan; g. melaksanakan analisis data dan penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan; h. melaksanakan pengembangan indikator dan metode statistik pendidikan dan kebudayaan; i. melaksanakan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; k. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; l. melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran media untuk pendidikan dan kebudayaan; m. melaksanakan analisis program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; n. melaksanakan perancangan dan produksi program pembelajaran berdasarkan prototipe dan format bahan belajar berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; NAMA JABATAN Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Analis Statistik Statistisi Analis Data Ddan Informasi Pranata Komputer Pengembang Teknologi Pembelajaran

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (lanjutan) RINCIAN TUGAS o. melaksanakan penyusunan standar teknis produksi program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; p. melaksanakan kendali mutu teknis terhadap hasil produksi program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; q. melaksanakan revisi hasil produksi program pembelajaran media untuk pendidikan dan kebudayaan; r. melaksanakan analisis kebutuhan dan perancangan siaran pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; s. melaksanakan penyusunan pola pemanfaatan program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; t. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; u. melaksanakan pratinjau terhadap program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; v. melaksanakan penyiaran dan pengendalian program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; w. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi program pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; x. melaksanakan diseminasi penerapan teknologi pembelajaran berbasis media untuk pendidikan dan kebudayaan; NAMA JABATAN

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (lanjutan) RINCIAN TUGAS y. melaksanakan pengkajian kebutuhan sistem dan infrastruktur jejaring teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; z. melaksanakan perancangan sistem jejaring teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; aa. melaksanakan perancangan sistem teknologi informasi Kementerian; bb. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem jejaring teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan dan sistem teknologi informasi Kementerian; cc. melaksanakan pengendalian dan pengamanan jejaring teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; dd. melaksanakan pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan pendidikan dan kebudayaan; ee. melaksanakan pendayagunaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; gg. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; hh. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; ii. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi pendidikan dan kebudayaan; jj. melaksanakan penyiapan kerja sama di bidang data dan teknologi informasi; dan kk. melaksanakan penyusunan laporan Pusat. NAMA JABATAN

BAGIAN TATA USAHA RINCIAN TUGAS a. b. c. d. e. f. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat; melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat; melaksanakan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat; melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Pusat; melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Pusat; g. melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat; h. melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat; i. melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Pusat; j. melaksanakan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Pusat; k. melaksanakan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Pusat; l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pusat; m. melaksanakan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Pusat; n. melaksanakan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Pusat; o. melaksanakan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pusat; NAMA JABATAN Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Verifikator Keuangan Bendahara Pengadministrasi Keuangan Penyusun Laporan Keuangan Pengadministrasi Kepegawaian Pengelola Kepegawaian

BAGIAN TATA USAHA RINCIAN TUGAS p. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat; q. melaksanakan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Pusat; r. melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat; s. melaksanakan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Pusat; t. melaksanakan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Pusat; u. melaksanakan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Pusat; v. melaksanakan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pusat; w. melaksanakan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Pusat; x. melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Pusat; y. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan Pusat; z. melaksanakan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Pusat; NAMA JABATAN Pengelola Kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian Analis Tata Laksana Pengadministrasi Persuratan

BAGIAN TATA USAHA RINCIAN TUGAS aa. melaksanakan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Pusat; bb. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Pusat; cc. melaksanakan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Pusat; dd. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas Pusat; ee. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat; ff. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi Pusat; gg. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Pusat; hh. melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat; ii. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan jj. melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Pusat. NAMA JABATAN Arsiparis Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Penyusun Laporan Keuangan

Rambu-rambu Peta Jabatan 1. Peta jabatan terdiri dari kepala unit kerja/JPT, Bagian/Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional 2. Semua jabatan pelaksana masuk di Bagian/Subbagian Tata Usaha terdiri dari Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional yang relevan dengan ketatausahaan 3. Tidak ada lagi tugas pengelolaan perpustakaan dan poliklinik pada unit utama karena dikelola oleh Sekretariat Jenderal sehingga nama jabatan yang terkait dengan perpustakaan dan poliklinik berada peta jabatan Biro Umum dan PBJ, kecuali Badan Bahasa. 4. Untuk peta jabatan UPT tetap mengacu pada Permendikbud 12/2019

KONSEP BENTUK PETA JABATAN

PERHITUNGAN BEBAN KERJA (PBK)

ASPEK-ASPEK DALAM PERHITUNGAN BEBAN KERJA Beban Kerja Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) Standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat diukur berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut norma waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut norma hasil. Waktu Kerja Efektif (WKE) Waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas Hari Kerja Efektif dan Jam Kerja Efektif. Waktu Penyelesaian Tugas (WPT) Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Waktu Kerja Efektif Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas: 1. Hari Kerja Efektif (jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur/cuti) 2. Jam Kerja Efektif (jumlah jam kerja formal dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja) Hari Kerja Efektif Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Perhitungan hari kerja efektif dalam 5 hari kerja adalah: • 1 Tahun = 365 hari • Hari Minggu = 52 hari • Hari Sabtu = 52 hari • Hari libur lain = 15 hari • Cuti Tahunan = 12 hari Ø Hari kerja efektif = 365 hari – 131 hari = 234 hari.

Jam Kerja Efektif • Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan sebagainya. • Allowance yang diberikan sebesar 30% berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah • Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran dalam 1 minggu. Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37, 5 Jam dengan rincian: - Senin s. d. Kamis: pukul 7. 30 – 12. 00 WIB = 4, 5 jam pukul 12. 00 - 13. 00 WIB = istirahat pukul 13. 00 - 16. 00 WIB = 3 jam 7, 5 jam x 4 (hari) = 30 jam - Jum’at: pukul 7. 30 – 11. 30 WIB = 4 jam pukul 11. 30 -13. 00 WIB = istirahat pukul 13. 00 -16. 30 WIB = 3, 5 jam 7, 5 jam - Total jam kerja efektif 1 minggu: 30 jam + 7, 5 jam = 37, 5 jam

Perhitungan jam kerja efektif dalam 5 hari kerja • Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37, 5 jam • Jumlah jam kerja formal 1 hari 37, 5 jam = 7, 5 jam /hari 5 hari • Allowance 30% x 37, 5 jam = ± 12, 5 jam • Jam kerja efektif 1 minggu = 37, 5 jam – 12, 5 jam = ± 25 jam • Jam kerja efektif 1 hari = 25 jam = ± 5 jam/hari 5 hari

Konversi waktu kerja efektif (5 hari kerja) JAM HARI MINGGU BULAN TAHUN - 5 25 110 1250 5 - 5 22 234 25 5 - 4/5 52 110 22 4/5 - 12 1250 234 52 12 -

Ada 4 pendekatan /metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah beban kerja jabatan: 1 Hasil kerja 2 Objek kerja 3 Peralatan Kerja 4 Tugas per tugas jabatan

Hasil Kerja q Hasil kerja adalah output/produk jabatan q Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya dapat dikuantifikasi q Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis q Rumus menghitung dengan pendekatan ini adalah: ∑ Beban Kerja Standar kemampuan rata-rata x 1 orang

Contoh: CARAKA Hasil kerja : pengiriman surat/dokumen Beban kerja : 10 pengiriman/hari Standar kemampuan rata-rata caraka : 5 pengiriman/hari Jumlah caraka yang dibutuhkan: 10 pengiriman per hari 5 pengiriman per hari x 1 orang = 2 orang

Objek Kerja q Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan q Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani q Rumus menghitung dengan pendekatan ini adalah: ∑ Beban Kerja Standar kemampuan rata-rata x 1 orang

Contoh: Penerima Tamu Objek kerja : Tamu Beban kerja : 150 tamu per hari Standar kemampuan rata-rata penerima tamu : 50 tamu per hari Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan: 150 tamu x 1 orang = 3 orang 50 tamu

Peralatan Kerja q Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk bekerja q Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. q Rumus menghitung dengan pendekatan ini adalah: ∑ Peralatan Kerja Rasio Penggunaan Alat Kerja x 1 orang

Contoh: Pengemudi Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas) Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil Jumlah pegawai yang dibutuhkan: 20 mobil x 1 pengemudi = 20 pengemudi 1 mobil

Metode Tugas per Tugas Jabatan q Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya beragam/kompleks jenisnya q Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung beban kerja jabatan: • • Uraian tugas serta jumlah beban kerja pada setiap tugas Standar kemampuan rata-rata dalam menyelesaikan sebuah tugas Waktu penyelesaian tugas Jumlah waktu kerja efektif

Rumus Menghitung Tugas per Tugas Jabatan 1. Beban Kerja x Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) = Waktu Pelaksanaan tugas (WPT) 2. Menghitung Kebutuhan Pemegang Jabatan= ∑ Waktu Pelaksanaan Tugas (∑ WPT) ∑ Waktu Kerja Efektif (∑ WKE) X 1 orang =. . . . orang

CONTOH PERHITUNGAN BEBAN KERJA BERDASARAKAN TUGAS PER TUGAS JABATAN Nama Jabatan: Pengadministrasi Kerumahtanggaan Unit Kerja: Subbagian Tata Usaha No Uraian Tugas Beban Kerja SKR WPT Konversi 1 Mendata sarana dan prasarana kantor 2 Memeriksa kondisi sarana dan prasarana kantor 2 keg/hr 30 menit/keg 60 menit/hari 1320 menit/bulan 3 Membuat surat usul perbaikan sarana dan prasarana kantor 2 usul/hr 15 menit/usul 30 menit/hari 660 menit/bulan 4 Menjadwal penggunaan sarana dan prasarana kantor 1 jadwal/min ggu 20 menit/ jadwal 20 5 Melayani peminjaman penggunaan sarana dan prasarana kantor 3 layanan/hr 20 menit/ layanan 60 menit/hari 1320 menit/bulan 6 Memeriksa kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan 2 Keg/hr 45 menit/keg 90 menit/hari 1980 menit/bulan 7 Mengadministrasikan dokumen penggunaan sarana dan prasarana kantor 3 dok/hr 20 Menit/dok 60 menit/hari 1320 menit/bulan menit/ minggu 80 menit/bulan

Lanjutan. . . No Uraian Tugas Beban Kerja SKR WPT Konversi 8 Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kerumahtanggaan 1 keg/bulan 40 menit/keg 40 menit/bul an 40 menit/bulan 9 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 1 laporan/bulan 60 menit/laporan 60 menit/bulan JML KONV Jadi. . 6780 menit/ bulan 113 jam/bulan

Lanjutan. . . Jumlah pemegang jabatan yang dibutuhkan: = ∑ Waktu penyelesaian tugas ∑ Waktu kerja efektif = 113 jam/bulan 110 jam/bulan x 1 orang = 1, 027 orang = 1 orang Jadi, banyaknya Pengadministrasi Kerumahtanggaan yang dibutuhkan adalah 1 orang.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN www. jdih. kemdikbud. go. id TERIMA KASIH