back PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Bahan sajian PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

back

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Bahan sajian PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk PULSE (Public University Link System Of East Java) Disusun oleh : Tim MKU - Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Airlangga E. M. Agus Subekti D. Duta Nurdibyanandaru Wisjnu Pramutanto Susilo Hadi Qudsi Fauzi KWN Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 3

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003) “ PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003) PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No. 20 Tahun 2003)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI No. 20/2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA ( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 ) “KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA; b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; c. BAHASA. ” ( Ps 37 AYAT 2 UU No. 20 tahun 2003)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN = NASIONAL ( UU No. 20/2003) “Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI WAWASAN KEWARGANEGARAA N INDONESIA PERCAYA DIRI SBG BANGSA KOGNITIF PARTISIPASI SOSPOL SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB DEMOKRATIS WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK KOMITMEN BELA NEGARA KETERAMPILAN KEWARGANEGARAA N PSIKOMOTOR AFEKTIF HOLISTIK (Komprehensif - integral )

VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) ~ SUMBER NILAI ~ PEDOMAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK ~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF ~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu ~ mewujudkan nilai- nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ~ mewujudkan dan bernegara, ~ menerapkan ilmunya bertanggung jawab kemanusiaan. kesadaran : berbangsa secara terhadap

KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : ~ Kemampuan berfikir, ~ Bersikap rasional, dan dinamis, ~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual. a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : - bela negara. - cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensif. Integral kehidupan pada seluruh aspek nasional.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep. /2002 ) Agar mahasiswa : 1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan, 2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/ masyarakat dan warganegara yang terdidik. 3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 AN SAMPAI SAAT INI � CIVICS/ KEWARGAAN NEGARA : SMA/ SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969 � PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 � PENDIDIKAN MORAL PANCASILA ( PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984. � PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970 - an - 2000 -an � PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 - an - 2001 � PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang � PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( PPKn) : SD, SMP, SMU 1994 - Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/ STAIN 2002 - sekarang ( rintisan) � � PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( PKn) : SD, SMP, SMU, PT

HISTORIS …. (LANJ : PT 1960 -an – 2000 - Walawa ( Wajib Latih Mahasiswa) : UTAN) CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRA - Pendidikan Perwira Cadangan : AN Maha ~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter ~ Di beberapa PTN. ~ 1970 -an ~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Jaya, Maha Surya, dsj). ~ sertifikatnya Tamtama Cadangan. 1973. ~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep. B. 43/XII/73, 08 -12~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks) - diberi pangkat Letnan Dua. Tim UNAIR - PULSEP 0 e 5 ngantar Pendidikan Kewa 1 rg 3 anegaraan

MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DOMAIN KAJIAN ILMIAH DOMAIN KURIKULE R SMART & GOOD CITIZENSHIP DOMAIN SOSIALKULTURA L Pendidikan Kewa 1 rg 4 anegaraan

WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA ISTILAH : • CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA) • CITIZENSHIP EDUCATION • TA’LIMATUL MUWWATANAH, TARBIYATUL AL WATONIYAH • EDUCACION CIVICAS • SACHUNTERNICHT • CIVICS, SOCIAL STUDIES • LIFE ORIENTATION • PEOPLE AND SOCIETY • CIVICS AND MORAL EDUCATION • OBSCESVOVEDINIE (UK) ( TIMTENG) (MEXICO) (JERMAN) (AUSTRALIA) (USA) (AFSEL) (HONGARIA) (SINGAPORE) (RUSIA)

PARADIGMA DASAR 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY THIN MINIMUM CITIZENSHI KNOWING P Y 2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/ DEMOCRACY DOING CITIZENSHI P Y 3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY CITIZENSHI BUILDING P Y MODERATE

PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN EDUCATION ABOUT DEMOCRACY EDUCATION THROUGH DEMOCRAC Y PKN SD, SMP, SMA EDUCATION FOR DEMOCRAC Y PKN DIKTI

KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAA CIVIC KNOWLED G E CIVIC CONFIDEN C E CIVIC DISPOSITIO NS SMART & GOOD CITIZENSHI P CIVIC COMMITTM COMPETEN EN T C E CIVIC SKILLS (Udin : 2003)

ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA • BER- KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATISKONSTITUSIONAL, BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA, MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 20

REFERENSI PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Udin S. Winataputra, H. , ( 2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psikopedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti- Depdiknas. 2122 September 2004. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/ DIKTI/ Kep/ 2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Sudargo Gautama. ( 1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni. 5. Sharp, Gene. ( 1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan. Bondan Gunawan S. ( 2000). Apa itu Demokrasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Beetham, David & Boyle, Kevin. ( 1995). Demokrasi. Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius. Saafroedin Bahar dan A. B. Tangdililing. ( Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia. F. Isjwara. ( 1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa. Tim Dirjen Dikti- Dep Diknas. ( 2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH 1. 2. 3. 4. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi. Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan Nusantara Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 20