TAX PLANNING DALAM PEMANFAATAN TAX INCENTIVES Manajemen Perpajakan

TAX PLANNING DALAM PEMANFAATAN TAX INCENTIVES Manajemen Perpajakan

Materi ■ Fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu. ■ Beragam fasilitas PPN dan bea masuk. ■ Strategi memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada.

Fasilitas PPh Atas Industri Tertentu Dan Wilayah Tertentu 1. Tax Holiday untuk Industri Pioner 2. Fasilitas UMKM 3. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

Tax Holiday untuk Industri Pioner ■ Dasar Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 011/2011 tentang Pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan pajak penghasilan badan, atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan Tax Holiday IPMK Tax Holiday) ■ Tujuan Untuk menarik dana investasi jangka panjang ke Indonesia, khususnya investasi baru yang ditanamkan dalam kelompok industri pionir di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan industri pionir

Industri Pioner ■ Industri Pioner yaitu Sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional Industri pionir tersebut. ■ Industri pioner mencakup industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, dan/atau industri peralatan komunikasii

4 Kriteria WP Badan Yang Diberikan Fasilitas Tax Holiday ■ WP Badan tersebut bergerak dalam industri pionir ■ WP Badan tersebut mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp 1. 000 (satu triliun rupiah) ■ WP Badan tersebut menempatkan dana diperbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal yang tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. ■ WP Badan tersebut harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum PMK Tax Holiday mulai berlaku atau pengesahaanya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK Tax Holiday.

Fasilitas yang Diberikan Dalam Kebijakan Tax Holiday ■ Pembebasan pajak penghasilan badan bagi untuk jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. ■ Setelah periode pemberian fasilitas tax holiday tersebut, perusahaan yang memenuhi syarat masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas tambahan berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) tahun berikutnya.

Permohonan Fasilitas Tax Holiday ■ WP menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. ■ Permohonan harus disertai : 1. Uraian penelitian mengenai ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi 2. Perkiraan penyerapan tenaga kerja domestic 3. Kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir 4. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan kongkret, adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili.

Komite Verifikasi Pengajuan Tax Holiday ■ Kementerian Koordinasi bidang ekonomi ■ Menteri keuangan ■ Depertemen perindustrian ■ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)

Fasilitas UMKM ■ Berdasarkan UU Pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal 31 E: Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50. 000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (Lima Puluh persen) dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4. 800. 000

Perhitungan PPh Terutang dibedakan menjadi: 1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4. 800. 000 maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh Terutang = 50% x 25% x Seluruh Penghasilan Kena Paja 2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4. 800. 000 sampai dengan Rp 50. 000 = (50% X 25% X Penghasilan Kena Pjak dari Bagian Peredaran bruto yangmendapat fasilitas) + 25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas)

Fasilitas Perpajakan Pasal 31 E Wajib pajak badan yang memiliki nilai peredaran bruto kurang dari Rp 50. 000, 00 Memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 (tarif flat 25%). untuk bagian Penghasilan Kena Pajak dari Berlaku untuk bagian Penghasilan Kena Pajak dari bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp 4. 800. 000, 00.

Ilustrasi 2. 15 (1) (Fasilitas Perpajakan) CV. Mandaraka perusahan yang bergerak di bidang pengalengan ikan dan melakukan kegiatan ekspor. Sepanjang tahun 2010, CV. Mandaraka mencatatkan penghasilan bruto senilai Rp 48. 000, 00 dan mencatatkan nilai biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan perpajakan sebesar Rp 36. 000, 00. a. Berapakah nilai pajak terutang oleh CV. Mandaraka di tahun 2010? b. Bagaimana jika di tahun 2011 perusahaan memperoleh penghasilan bruto yang tetap namun mencatatkan biaya Rp 10. 000, 00 lebih tinggi? c. Bagaimana jika di tahun 2012 perusahaan mencatatkan biaya yang serupa dengan tahun 2010, namun dapat memperoleh tambahan peredaran bruto

Ilustrasi 2. 15 (2) (Fasilitas Perpajakan)

Ilustrasi 2. 15 (3) (Fasilitas Perpajakan)

Ilustrasi 2. 15 (4) (Fasilitas Perpajakan) Jawaban : c. Peredaran bruto 2012 = 48. 000 + 8. 000 = Rp 56. 000, 00 CV. Mandaraka tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif, sebab memiliki nilai peredaran bruto lebih dari Rp 50. 000, 00. Beban pajak terutang = 25% x (56. 000 – 36. 000) = 25% x 20. 000 = Rp 5. 000, 00

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Tertentu ■ Dasar penerapan Peratuan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan /atau di daerah-daerah tertentu dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 adalah: 1. Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. 2. Lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan /atau daerah tertentu. 3. Untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan.

WP yang Berhak Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan ■ Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang melakukan Penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.

Fasilitas Pajak Penghasilan Yang Diberikan 1. Penguarangan Penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun. 2. Penyusutan dan amortisasi dipercepat. 3. Pengenaan Pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku 4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut

Pengurangan Penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun ■ PT PT. ABC melakukan penanaman modal sebesar RP 100 milyar berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin. Terhadap PT. ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp 100 milyar= Rp 5 Milyar setiap tahunnya selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

Penyusutan dan Amorisasi Dipercepat Kelompok Aktiva Masa Manfaat Tarif Penyusutan dan Amortisasi Tetap Berwujud I. menjadi Bukan Bangunan Berdasarkan Metode Garis lurus Saldo menurun Kelompok I 2 tahun 25% 100%9 Dibebaska n sekaligus) Kelompok II 4 tahun 12, 5% 50% Kelompok III 8 tahun 10% 25% Kelompok IV 10 tahun 20% II. Bangunan Permanen 10 tahun 10% Tidak Permanen 5 tahun 25%

Pengenaan Pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku ■ Investor dari Negara X memperoleh dividen dari WP Badan dalam negeri yang telah dtetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 1 tahun 2007 dan diubah dengan PP No. 52 tahun 2011. Apabila investor X berkedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B) dengan pemerintah RI atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P 3 B berkedudukan dinegara yang telah memiliki P 3 B dengan pemerintah RI dengan tarif pajak dividen untuk WP luar negeri 10% atau lebih maka atas dividen hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sebesar 10%.

Kompensasi Kerugian Yang Lebih Lama dari 5 Tahun Tetapi Tidak ebih dari 10 Tahun dengan ketentuan Sbb: 1. 2. 3. 4. 5. Tambahan 1 tahun, apabila penenaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan kawasab berikat. Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Tmabahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastuktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10. 000. Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produknatau efisiensinproduksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun; dan /atau Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4

Cara Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan ■ Permohonan diajukan kepada Kepala Ba: dan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan: 1. Foto kopi kartu NPWP 2. Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan rinciannya: 3. Foto copy akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru, 4. Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jendral Pajak.

Hal Lain Apa Yang Perlu Diperhatikan Sehubungan Dengan Pemberian Fasilitas ■ Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut dapat dinikmati oleh wajib pajak setelah Wajib Pajak bersangkutan merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80%.

Bagi WP ynag telah memiliki izin penanamanmodal sebelum berlakunya PP Nomor 52 tahun 2011, dapat diberikan fasilitas PPh sepanjang: 1. Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1. 000 (satu triliun) 2. Belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku.

WP yang mendapat fasilitas sebelum lewat jangka waktu 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas dilarang: 1. Menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas , atau 2. Mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.