PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Oleh Ir

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Oleh : Ir. AMANAH, MT DIREKTORAT BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI copyright: Amanah/081230352007 1

* * PP 27 Tahun Negara/Daera; 2014 tentang Pengelolan Barang Milik 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; Milik * PP * Permendagri Nomor Pengelolaan BMD; 19 Tahun 2016 tentang Pedoman * Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD; * Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai BMD di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan * Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan BMD.

RUANG LINGKUP • pejabat pengelola barang milik daerah; • perencanaan kebutuhan dan penganggaran; • pengadaan; • penggunaan; • pemanfaatan; • pengamanan dan pemeliharaan; • penilaian; • pemindahtanganan; • pemusnahan; • penghapusan; • penatausahaan; • pembinaan, pengawasan dan pengendalian; • pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: • barang milik daerah berupa rumah negara; dan • ganti rugi dan sanksi. copyright: Amanah/081230352007 3

1. Dibeli/ diperoleh APBD BARANG MILIK DAERAH 2. Perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1. 2. 3. 4. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau § BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dilengkapi dokumen pengadaan § BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehana § BMD bersifat berwujud maupun tidak berwujud. 4

*Status Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan Pasal 1 angka 31 Permendagri 19/2016 v. Bentuk Penetapan Status Penggunaan: a. Penetapan Status Penggunaan BMD b. Pengalihan Status Penggunaan BMD c. Penggunaan Sementara BMD d. Penggunaan BMD untuk dioperasionalkan Pihak Lain. copyright: Amanah/081230352007 5 v Penetapan status penggunaan tidak berlaku pada Barang pesediaan, KDP dan barang yang dari awalnya direncanakan untuk hibah dan Aset Tetap Renovasi

q Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan TUSI Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan q Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan TUSI Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang q Dikecualikan dari ketentuan, apabila tanah dan/atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota 6 Copyright- Amanah/081230352007

PRINSIP UMUM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN q Gubernur/Bupati/Walikota mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan TUSI Pengguna Barang. q Apabila tidak diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMD berkenaan q (Psl 46 Permendagri 19/2016) Copyright- Amanah/081230352007 7 Copyright – Material assets are intended for training and educational purposes only. Do not copy or distribute to any third parties without author permission

* PEMANFAATAN Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pasal 1 angka 32 Permendagri 19/2016 copyright: Amanah/081230352007 8

BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN Sewa Pinjam Pakai BENTUK KSP BGS/BSG copyright: Amanah/081230352007 KSPI 9

* Prinsip Umum Pemanfaatan v. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. v. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. v. Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. v. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. copyright: Amanah/081230352007 10

v Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. v Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. v Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah v BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. v BMD yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMD copyright: Amanah/081230352007 11

PEMILIHAN MITRA PERMANFAATAN PRINSIP PEMILHAN MITRA v dilaksanakan secara terbuka (Tender) kecuali KSP yang bersifat v v v khusus; sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten; tertib administrasi; dan tertib pelaporan. PELAKSANA PEMILHAN MITRA BGS/BSG ATAU KSP • • PENGELOLA BARANG Pengelola Barang; dan panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang PENGGUNA BARANG • • Pengguna Barang; dan panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengguna Barang copyright: Amanah/081230352007 12 amanahdj 01@gmail. com - Copyright – Material assets are intended for training and educational purposes only. Do not detail, copy or distribute to any third parties without author permission

Sewa v Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai v Jangka waktu 5 (lima) Tahun dapat diperpanjang dan > 5 Tahun untuk Kerjasama Infrastruktur, karakteristik tertentu dan ditentukan oleh Undang-undang. v Persetujuan : BMD pada Pengelola Barang Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, dan BMD di Pengguna Barang Persetujuan Pengelola Barang. v Pembayaran sewa: Sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangi perjanjian sewa Kecuali penyetoran uang sewa BMD untuk KSPI.

JANGKA WAKTU SEWA BMD PERIODESITAS SEWA: paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Dapat perjanjian dapat diperpanjang dapat lebih dari 5 (lima) tahun dapat diperpanjang : a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; (Berdasarkan Hasil kajian) c. ditentukan lain dalam Undang-Undang Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan copyright: Amanah/081230352007 dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 14 Per Tahun Per Bulan Per Jam Per Hari

Pinjam Pakai v Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. v Objek : sebagian/se; uruh tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan v Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan v Jangka waktu 5 (lima) Tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota

PINJAM PAKAI BMD PINJAM PAKAI Penyerahan penggunaan BMD antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMD diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. PERTIMBANGAN PELAKSANAAN vmengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan vmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota 16 copyright: Amanah/081230352007

KSP v Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. v Dilaksanakan dalam rangka: ü mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau ü meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. v Objek : Tanah dan/Bangunan dan Selain Tanah dan/ Bangunan. v dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan v Persetujuan : BMD pada Pengelola Barang Persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, dan BMD di Pengguna Barang Persetujuan Pengelola Barang setelah mendapat pertimbangan

v Pemilihan Mitra dapat dilakukan penunjukan langsung untuk yang bersifat khusus. v Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian dapat diperpanjang serta KSP untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dapat diperpanjang Mitra KSP wajib menyetorkan kontribusi tetap selama jangka waktu pengoperasian dan pembagian keuntungan KSP

KSP BMD q. KSP tidak mengubah status BMD q Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh Mitra KSP menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemda sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian q Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang s. d. Penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBD q Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya Mitra KSP dibebankan pada Mitra KSP q Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMD yang bersifat khusus copyright: Amanah/081230352007 19

KSP BMD *JANGKA WAKTU KSP: * Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian KSP dan dapat diperpanjang * Jangka waktu KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang *PERPANJANGAN KSP q Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir, dengan pertimbangan: q sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan q selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP copyright: Amanah/081230352007 20 tugas dan fungsi

BGS/BSG v Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. v Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

v BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan. a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. v Objek berupa. Tanah pada Pengelola Barang/Pengguna Barang v Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang setelah persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota v Mitra BGS atau mitra BSG selama jangka waktu pengoperasian wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan. v Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

BGS/BSG BMD Kewajiban Mitra BGS/BSG: a. Wajib membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun; b. Wajib memelihara objek BGS/BSG. c. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan: 1. Tanah yang menjadi Objek BGS/BSG; 2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk TUSI 3. Hasil BSG copyright: Amanah/081230352007 23

BGS/BSG BMD *PEMILIHAN MITRA BGS/BSG v Melalui Tender (Pasal 94 -110) *Hasil Pemilihan Mitra BGS/BSG Gubernur/Bupati/Walikota (pasal 228) ditetapkan oleh *JANGKA WAKTU BGS/BSG § Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat dilakukan perpanjangan copyright: Amanah/081230352007 24

KSPI v Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan. a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah. v Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). v Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Perpanjangan hanya dapat

* New *JANGKA WAKTU KSPI: * Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dapat diperpanjang *PERPANJANGAN KSPI * Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. *Pihak yang dapat menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama: * Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK copyright: Amanah/081230352007 26 mempedomani ketentuan perundang-undangan

* New v. Hasil KSPI: § Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitas yang dibangun mitra KSPI § Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh (clawback) v. Formulasi dan/atau besaran clawback ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota copyright: Amanah/081230352007 27

* New v. Infrastruktur Hasil KSPI: § Bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; § Pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/atau kualitas infrastruktur; § Hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/atau kualitas infrastruktur lainnya. v. Penyerahan hasil KSPI atas BMD kepada PJPK dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota v. Barang hasil KSPI atas BMD berupa infrastruktur menjadi BMD sejak diserahkan ke Pemda. 28 copyright: Amanah/081230352007

Penilaian v Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. v Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah v Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan: a. Penilaian untuk Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota b. Penilaian untuk Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. v Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca, pemindahtanganan dan pemanfaatan, kecuali untuk pinjam pakai dan hibah.

copyright: Amanah/081230352007 30