PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH (Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Industri Pembangunan Industri Provinsi – RPIP) Disampaikan pada: Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Agro Ruang Rapat Garuda – Gedung Kementerian Perindustrian, 11 Maret 2015 1

2 Outline Presentasi 1. PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang 1. 2. Maksud dan Tujuan 1. 3. Ruang Lingkup 2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH 2. 1. Sistematika Penyusunan 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab 3. METODE PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH 3. 1. Tahapan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah 3. 2. Metodologi Penentuan Sektor Unggulan 3. 3. Metodologi Penentuan Komoditas/Produk/Industri Unggulan 4. KRITERIA KELOMPOK KERJA 5. PENUTUP

1 PENDAHULUAN

4 1. 1. Latar Belakang : DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL UU 17 TAHUN 2007 UU 3 TAHUN 2014 TTG PERINDUSTRIA N PP RPJPN RIPIN Arah Pembangunan Industri: • Industri yang berdaya saing • Keterkaitan dengan pengembangan IKM • Struktur Industri yang sehat dan berkeadilan • Mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa 20 Thn PERPRES RPJM N PERPRES RKP Pasal 9 Ayat 1 : RIPIN paling sedikit memper hatikan: a. potensi sumber daya Industri; b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; d. perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun internasional; e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Pasal 9 Ayat 2 : RIPIN paling sedikit meliputi: a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c. bangun Industri nasional; d. pembangunan sumber daya Industri; e. pembangunan sarana dan prasarana Industri; f. pemberdayaan Industri; dan g. perwilayahan Industri. PERPRES KIN 5 Thn PERMEN RENJA PEMBANGUNA N INDUSTRI 1 Thn RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROPINSI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAB/KOTA PERDA

5 1. 1. Latar Belakang : DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL • Kementerian Perindustrian telah menyusun RIPIN menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri di tingkat nasional • Bagi pemerintah dan pelaku industri di daerah, RIPIN hanya menjadi syarat perlu tetapi bukan menjadi syarat cukup. • Perlu disusun RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (PASAL 10) & RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAB/KOTA (PASAL 11) • Dalam rangka meningkatkan sinergi pembangunan industri agro antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan kegiatan pengembangan industri agro di daerah melalui dana dekonsentrasi

6 1. 1. Latar Belakang : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (PASAL 10) 1. Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional 3. Rencana pembangunan industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. Potensi sumber daya industri daerah b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan 4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

7 1. 1. Latar Belakang : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAB/KOTA (PASAL 11) 1. Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional 3. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. Potensi sumber daya industri daerah b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan 4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8 1. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Juknis • Sebagai acuan bagi Kelompok Kerja Daerah dalam melakukan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah • Tujuan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Pengembangan Industri Propinsi (RPIP). 1. 3. Ruang Lingkup JUKNIS 1. Sistematika penyusunan peta potensi industri agro unggulan daerah. 2. Metode penentukan industri agro unggulan daerah.

2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH

10 2. 1. Sistematika Penyusunan DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang 1. 2. Dasar Hukum Penyusunan 1. 3. Sistematika Penulisan 1. 4. Maksud dan Tujuan BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO 2. 1. Visi 2. 2. Misi 3. 3. Tujuan dan Sasaran BAB III HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN 3. 1. Hubungan dengan RPJPD Propinsi 3. 2. Hubungan dengan RPJMD Propinsi 3. 3. Hubungan dengan RIPIN 3. 4. Hubungan dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN)

11 2. 1. Sistematika Penyusunan BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO NASIONAL 4. 1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Kesatu 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Kedua 4. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Ketiga 4. 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Keempat BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 5. 1. Aspek Geografi dan Demografi 5. 2. Aspek Daya Saing Daerah 5. 2. 1. Kemampuan Ekonomi Daerah 5. 2. 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 5. 2. 3. Iklim Berinvestasi 5. 2. 4. Sumberdaya Manusia 5. 3. Aspek Perkembangan Sektor Industri Agro 5. 3. 1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Agro 5. 3. 2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Agro 5. 3. 3. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Agro 5. 3. 4. Ekspor dan Impor Produk Industri Agro BAB VI PENETAPAN KOMODITAS INDUSTRI AGRO UNGGULAN 6. 1. Identifikasi Longlist Komoditas Industri Agro Unggulan 6. 2. Penetapan Komoditas Prioritas Industri Agro Unggulan Daerah 6. 2. 1. Metode Penentuan Komoditas Prioritas Industri Agro Unggulan Daerah 6. 2. 2. Komoditas Industri Agro Unggulan Daerah

12 2. 1. Sistematika Penyusunan BAB VII ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI 7. 1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Industri Agro Propinsi 7. 1. 1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Industri Agro Propinsi 7. 1. 2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri Agro 7. 2. Isu-Isu Strategis BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI 8. 1. Kebijakan Umum 8. 2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi 8. 2. 1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama 8. 2. 3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua 8. 2. 3. Dst 8. 3. Program Pembangunan Industri Prioritas Agro Propinsi 8. 3. 1. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 2. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 3. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 4. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. Lokus Pembangunan Industri Agro Prioritas Propinsi 8. 4. 1. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. 2. Program Pembangunan Industri Agro? ? ?

13 2. 1. Sistematika Penyusunan BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU 9. 1. Prioritas Pembangunan Industri Agro 9. 2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Agro Prioritas dan Pagu BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI BAB XI PENUTUP

14 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang o Uraikan mengenai permasalahan umum pengembangan industri agro di daerah. o Uraikan mengenai pentingnya menyusun peta potensi industri agro unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Propinsi (RPIP). 1. 2. Dasar Hukum Penyusunan o Uraikan mengenai dasar hukum penyusunan peta potensi industri agro unggulan. Misalnya kaitannya dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pasal 10 dan 11, RIPIN, RPIP, RPJMD dan lain-lain. 1. 3. Sistematika Penulisan o Uraikan sistematika penulisan : Bab Pendahuluan s. d penutup. 1. 4. Maksud dan Tujuan o Menyusun peta potensi industri agro unggulan daerah sebagai bahan penyusunan RPIP

15 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO 2. 1. Visi o Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan 2. 2. Misi o Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 2. 3. Tujuan dan Sasaran o Tujuan adalah penjabaran visi; o Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program.

16 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB III HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN 3. 1. Hubungan dengan RPJPD Propinsi 3. 2. Hubungan dengan RPJMD Propinsi 3. 3. Hubungan dengan RIPIN 3. 4. Hubungan dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) (Cukup Jelas) BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO 4. 1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Kesatu 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Kedua 4. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Ketiga 4. 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran : Misi Keempat o Uraikan mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan industri

17 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 5. 1. Aspek Geografi dan Demografi o Uraian aspek geografi dan demografi – ambil dari dokumen-dokumen di daerah (Daerah Dalam Angka – DDA, dan lain-lain). 5. 2. Aspek Daya Saing Daerah 5. 2. 1. Kemampuan Ekonomi Daerah o Uraikan pertumbuhan ekonomi daerah, Data PDRB, data produktivitas total daerah per sektor (PDRB dibagi jumlah tenaga kerja per sektor). Data yang ditampilkan minimal data lima tahun terakhir. o Uraikan gambaran mengenai sektor utama yang menjadi penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah. 5. 2. 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur o Uraian aksesibilitas daerah (rasio panjang jalan, transportasi umum, terminal/ stasiun/ pelabuhan dll o Uraikan penataan wilayah yang diatur dalam RTRW o Uraikan fasilitas/infrastruktur ekonomi (bank dan non-bank, hotel, restoran dll

18 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 5. 2. Aspek Daya Saing Daerah 5. 2. 3. Iklim Berinvestasi o Tingkat keamanan, dekati dengan tingkat kriminalitas o Kemudahan perizinan, dekati dari dokumen perizinan, lama mengurus perizinan (hari), jumlah persyaratan dokumen, biaya resmi (rata-rata maksimum) o Pajak daerah (jumlah dan mancam pajak serta retribusi daerah) o Perda dan peraturan lain yang mendukung iklim usaha, (jumlah perda terkait perijinan, jumlah perda terkait lalu lintas barang dan jasa, jumlah perda terkait ketenagakerjaan). 5. 2. 4. Sumberdaya Manusia o Kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk: • Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan SMA/S 1/S 2/S 3) • Tingkat ketergantungan penduduk (dependency ratio). Tampilkan data mengenai rasio ketergantungan yang dikeluarkan oleh BPS.

19 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB V GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 5. 3. Aspek Perkembangan Sektor Industri Agro 5. 3. 1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Agro o Data mengenai pertumbuhan (%) tahun dasar, kontribusi terhadap PDRB industri pengolahan non-migas (%), kontribusi masing-masing sektor industri agro. 5. 3. 2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Agro o Data perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri agro, kontribusi masing-masing sektor industri agro 5. 3. 3. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Agro o Data perkembangan jumlah unit usaha sektor industri agro o Klasifikasikan menurut skala usaha dan sektor-sektor industri agro. 5. 3. 4. Ekspor dan Impor Produk Industri Agro o Data perkembangan ekspor dan impor sektor industri agro. Bila tidak ada, tampilkan data lain yang terkait.

20 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VI PENETAPAN KOMODITAS INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH 6. 1. Identifikasi Daftar Panjang Komoditas Industri Agro Unggulan o Uraian daftar panjang komoditas industri agro yang masuk ke dalam daftar panjang o Sertakan gambaran singkat potensi dari masing-masing komoditas bersangkutan. 6. 2. Penetapan Komoditas Prioritas Industri Agro Unggulan Daerah 6. 2. 1. Metode penentuan komoditas prioritas industri agro unggulan daerah o Uraian secara rinci metode penentuan komoditas prioritas industri agro unggulan daerah yang digunakan. 6. 2. 2. Komoditas Industri Agro Unggulan Daerah Prioritas o Uraian secara rinci masing-masing komoditas industri agro unggulan daerah o Uraian mencakup: • Input (bahan baku) : ketersediaan, mutu, keterjangkauan, harga • Teknologi dan infrastuktur • Sumber daya manusia

21 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VII ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI 7. 1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Industri Agro Propinsi 7. 1. 1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Industri Agro Propinsi o Identifikasi permasalahan dalam penentuan program prioritas pembangunan industri agro o Analisis permasalahan disintesis dari sub-bab 6. 2. 2. Komoditas Industri Agro Unggulan Prioritas 7. 1. 2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri Agro o Uraian mengenai sub-bab ini dapat disintesis dari dokumen-dokumen daerah yang tersedia, misalnya RPJMD khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi, industri, SDM dan lain-lain. 7. 2. Isu Strategis 7. 2. 1. Isu-Isu Strategis Bidang Teknologi Proses dan Infrastuktur 7. 2. 2. Isu-Isu Strategis Bidang SDM 7. 2. 3. Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Jejaring Pasokan, Pemasaran, Permodalan dan lain-lain 7. 2. 4. Isu-Isu Strategis Bidang Kelembagaan, Kebijakan dan Regulasi

22 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VII ANALISIS ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI o Isu strategis : kondisi/hal yg harus diperhatikan/ dikedepankan dalam perencanaan pembangunan industri karena dampaknya yg signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. o Isu strategis diuraikan dengan lengkap, bukan urutan list isu strategis, yang dilengkapi dengan data dan informasi yg kuantitatif sebagaimana telah diuraikan pada Gambaran Umum Kondisi Daerah serta Sub-bab 6. 2. 2. dan Bab 7. BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI 8. 1. Kebijakan Umum 8. 2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi 8. 2. 1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama 82. 2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua 8. 2. 3. Dst

23 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI 8. 3. Program Pembangunan Industri Prioritas Agro Propinsi 8. 3. 1. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 2. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 3. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 3. 4. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. Lokus Pembangunan Industri Agro Prioritas Propinsi 8. 4. 1. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. 2. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. 3. Program Pembangunan Industri Agro? ? ? 8. 4. 4. Program Pembangunan Industri Agro? ? ?

24 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI o Kebijakan : Penjabaran prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan industri nasional yang rumusannya mencerminkan urusan tertentu. o Strategi : Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. o Program : Penjabaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja (Pembina industri) dan unit terkait lainnya yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. o Strategi dan arah kebijakan : Rumusan perencanaan komprehensif ttg bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri dgn efektif dan efisien.

25 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI o Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen/bagian yg diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut fungsi/bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah. o Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. o Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.

26 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Tujuan Strategi Arah Kebijakan Sasaran Ilustrasi implementasi arah kebijakan yang kontinu dan berkelan 2015 2016 2017 2018 2019 ? ? Melanjutkan Melanjutkan n arah kebijakan arah kebijakan tahun 2017 kebijakan tahun 2015 tahun dan tahun 2018 2016 tahun dan tahunsebelumnya tahun sebelumnya

27 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU 9. 1. Prioritas Pembangunan Industri Agro 9. 2. Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Agro Prioritas dan Pagu o Ilustrasi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan propinsi BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI • Indikator kinerja program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program • Prinsip dalam penyusunan indikator kinerja pembangunan industri agro propinsi harus berdasarkan prinsip: JELAS, RINGKAS, TERUKUR, ADJUSTABLE, TERINCI, KOMITMEN, DOKUMEN RESMI

28 2. 2. Substansi Masing-Masing Bab BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO PROPINSI o Prinsip dalam penyusunan indikator kinerja pembangunan industri agro propinsi harus berdasarkan prinsip: • Jelas. Mudah dipahami dan dapat dilaksanakan. • Ringkas. Disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan. • Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat diukur. • Adjustable. Dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan yang diperlukan. • Terinci. Merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. • Komitmen. Merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan; • Dokumen resmi. Menjadi dokumen resmi yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

29 ILUSTRASI ALUR RENCANA AKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN KAYU JATI Analisis GAP Belum ada kerjasama antar pengrajin dan stakeholder terkait Strategi PENGUATAN KELEMBAGAAN Sasaran Pengembangan Rencana Aksi Terbentuknya paguyuban atau asosiasi yang mewadahi pengrajin furniture dan kerajinan kayu Menjalin kerjasama antar paguyuban/asosiasi pengrajin, lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan lembaga pemerintah terkait (2015 -2018) Adanya MOU kerjasama antar stakeholder Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat PFI Wil. II, Bupati, Bappeda Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Universitas Kadin dan lain-lain

ILUSTRASI ALUR RENCANA AKSI PENGUATAN SDM INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN KAYU JATI 30 Analisis GAP Strategi Sasaran Pengembangan Terselenggara pelatihan untuk kelompok pengrajin dalam menguasai teknik produksi yang berkualitas Kurangnya kemampuan SDM dalam produksi Kurangnya kemampuan SDM dalam Manajemen dan Kewirausahaan PENGUATAN SDM Terselenggara magang bagi IKM dan adanya kurikulum khusus tentang produksi furniture dan seni kerajinan kayu Terdapat SOP produksi Terkelola usaha dengan benar manageable Rencana Aksi Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk: (1) pemilihan baku yang berkualitas dan bersertifikat, (2) teknik pengembangan model dan desain, (3) pemilihan warna dan bahan pewarna Memfasilitasi (2015 -2018) magang dan membuat kurikulum di SMK (2015 -2018) Membuat dan menerapkan SOP proses produksi (2015) Melakukan pelatihan kewirausahaan/tech nonopreneurship (2015 -2018) Pemangku Kepentingan Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan- Ditjen Industri Agro. Kemenperin; Direktorat IKM Wilayah II -Ditjen IKMKemenperin, Bapedda, Dinas Koperasi, UMKM& Perindustrian, UPT Kayu, Institut Seni Indonesia (ISI) Solo/ Jogja , praktisi dari Jepara, UPT Kayu, Pelaku Usaha, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia- KUKM

ILUSTRASI ALUR RENCANA AKSI PENGUATAN SDM INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN KAYU JATI 31 Analisis GAP Strategi Sasaran Pengembangan Terselenggara pelatihan untuk kelompok pengrajin dalam menguasai teknik produksi yang berkualitas Kurangnya kemampuan SDM dalam produksi Kurangnya kemampuan SDM dalam Manajemen dan Kewirausahaan PENGUATAN SDM Terselenggara magang bagi IKM dan adanya kurikulum khusus tentang produksi furniture dan seni kerajinan kayu Terdapat SOP produksi Terkelola usaha dengan benar manageable Rencana Aksi Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk: (1) pemilihan baku yang berkualitas dan bersertifikat, (2) teknik pengembangan model dan desain, (3) pemilihan warna dan bahan pewarna Memfasilitasi (2015 -2018) magang dan membuat kurikulum di SMK (2015 -2018) Membuat dan menerapkan SOP proses produksi (2015) Melakukan pelatihan kewirausahaan/tech nonopreneurship (2015 -2018) Pemangku Kepentingan Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan- Ditjen Industri Agro. Kemenperin; Direktorat IKM Wilayah II -Ditjen IKMKemenperin, Bapedda, Dinas Koperasi, UMKM& Perindustrian, UPT Kayu, Institut Seni Indonesia (ISI) Solo/ Jogja , praktisi dari Jepara, UPT Kayu, Pelaku Usaha, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia- KUKM

32 ILUSTRASI ALUR RENCANA AKSI PENGUATAN PROSES INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN KAYU JATI Analisis GAP Mutu proses produksi furniture masih rendah Strategi PENGUATAN PROSES Sasaran Pengembangan Rencana Aksi Terfasilitasinya sarana produksi di sentra produksi prioritas Fasilitasi sarana produksi dengan dana pendampingan daerah/provinsi (2015 -2018) Terselenggara pelatihan bagi penerima sarana produksi Melatih penggunaan alat, dana pendampingan (2015 -2018) Bahan baku dan produk tersertifikasi Memfasilitasi Bantuan sertifikasi SNI dan Fasilitasi SVLK bagi produk ekspor Pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi SNI dan SVLK Membimbing/memb erikan konsultasi kepada pelaku usaha dalam masalah sertifikasi bahan baku dan sertifikasi SNI (2015 -2018) Pemangku Kepentingan Direktorat IKM Wilayah II -Ditjen IKM- , Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Ditjen Industri Agro. Kemenperin, Dir. Bina Usaha Hutan Tanaman. Kemenhut; Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Ditjen Industri Agro. Kemenperin, Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian Pelaku usaha; pengrajin dan pemasok bahan baku

33 ILUSTRASI ALUR RENCANA AKSI INTEGRASI JEJARING PASOKAN, PEMASARAN DAN PERMODALAN INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN KAYU JATI Analisis GAP Strategi Sasaran Pengembangan Terdapat MOU kerjasama Promosi dan pemasaran produk ke pasar masih terbatas Sulitnya akses finansial/ permodalan Kurangnya pasokan dan kontinyuitas bahan baku INTEGRASI JEJARING PASOKAN, PEMASARAN DAN PERMODALAN Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun dengan masing-masing minimal 5 pelaku usaha Terhubung dengan lembaga keuangan Adanya peraturan yang jelas dan tersosialisasikan yang dikeluarkan Kemenhut Rencana Aksi Meningkatkan hubungan dengan kolektor barang seni, gallery di kota besar (2014 -2018) Meningkatkan kesempatan mengikuti pameran dalam negeri dan luar negeri (20142018) Memfasilitasi permodalan bagi pengrajin dalam program Kredit Usaha Kecil dan Menengah (20152018) Pengaturan tataniaga kayu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan baku di dalam negeri (2014 -2015) Pemangku Kepentingan Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, BKPM, Deputi Bidang Pembiayaan. Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman. Kemenhut, Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3 METODE PENYUSUNAN PETA POTENSI INDUSTRI AGRO UNGGULAN DAERAH

35 3. 1. Tahapan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah Mulai Pencarian data sebagai bahan Penyusunan Bab I s. d Bab V Penentuan longlist komoditas industri agro unggulan daerah (± 10 komoditas) – Bab VI Penentuan komoditas industri agro unggulan daerah (± 3 -5 komoditas)** - Bab VI Identifikasi isu-isu strategis FGD I: 1. Metode penentuan : Multi Criteria Decision Making (MCDM) Metode Perbandingan Eksponesial (MPE), Metode Bayes; Expert Judgment*) Analisis Rantai Nilai Analisis SWOT : THIO Criteria 2. Peserta : SKPD, pelaku usaha, akademisi yang dari propinsi dan masing kab/kota

36 3. 1. Tahapan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah Identifikasi isu-isu strategis Penyusunan Bab VII: Analisis Isu-Isu Strategis Identifikasi kebijakan umum dan program pembangunan industri agro propinsi Penyusunan Bab VIII: Kebijakan umum dan program pembangunan industri agro propinsi Bab IX X: Penetapan indikasi rencana program prioritas dan pagu serta identifikasi indikator kinerja pembangunan industri Finalisasi Dokumen FGD II: Peserta : SKPD, pelaku usaha, akademisi yang dari propinsi dan masing-masing kab/kota FGD III: Peserta : SKPD, pelaku usaha, akademisi yang dari propinsi dan masing-masing kab/kota Bahan RPIP dari Industri Agro

37 3. 1. Tahapan Penyusunan Peta Potensi Industri Agro Unggulan Daerah Keterangan : *) Kriteria industri agro unggulan harus memenuhi kriteria penetapan industri prioritas **) Komoditas industri agro unggulan daerah sekitar 5 (lima) komoditas dengan dasar penentuan komoditas: 1) Komoditas yang sudah di-SK-kan (peraturan) menteri (bila di daerah tersebut sudah ada komoditas industri agro yang di-SK-kan (peraturan) menteri. 2) Hasil kajian tahun sebelumnya. 3) Komoditas baru.

38 *) Kriteria Penetapan Industri Prioritas KRITERIA KUANTITATIF (BERDASARKA N PAST PERFORMANC E) KRITERIA KUALITATIF (BERDASARKA N VISI KEDEPAN) 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor (memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri); 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja ( berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif); 3. Memiliki daya saing internasional (memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global); 4. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri ( memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian); 5. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan 6. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi. 1. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional. 2. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi. 3. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

39 Sebaran 14 Kawasan Industri Prioritas Wilayah Luar Jawa Kawasan Industri Kuala Tanjung Industri Aluminium , CPO Kawasan Industri Landak Kawasan Industri Palu Kawasan Industri Teluk Bitung Industri Karet, CPO Industri Rotan, Karet, Kakao dan Smelter Industri Agro dan Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina Logistik Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Batu Licin Kawasan Industri Teluk Bintuni Industri Besi Baja Industri Migas dan Pupuk Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Kawasan Industri Morowali Kawasan Industri Tanggamus Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Jorong Kawasan Industri Bantaeng Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Bauksit), Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kelapa Sawit Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

40 Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Yang Sudah Ada KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut § Industri pengolahan Kelapa Sawit § Industri pengolahan karet § Pupuk & aneka industri § Logistik § Pariwisata KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim § Industri Kelapa Sawit § Logistik KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah § Industri Manufaktur § Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan § Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas § Logistik KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara § Pariwisata § Industri pengolahan perikanan § Bisnis & logistik KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten § Industri Pengolahan Karet § Industri Pengolahan Sawit § Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB § Pariwisata § Industri Pengolahan Perikanan § Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat § Aneka industri § Logistik

41 Sebaran Lokasi KEK 2009 – 2014 dan Indikasi Lokasi KEK 2014 – 2019

42 Hasil Kajian Tahun Sebelumnya Kopi (NAD) Kelapa Sawit dan Kelapa (Sumut) (Riau) Hasil Laut Jambi Kakao Bengkulu Kelapa Kalteng Babel Sulbar Kalsel Sumsel DKI Jakarta Karet (Jateng) Banten DI Yogya Kayu Bali (Sulteng) Kakao Rotan (Sulsel) Kopi (Jatim) (Jabar) Susu & kayu (Maluku Utara) Gorontalo Ikan air tawar buah & kertas Kelapa Kalbar (Lampung) Kopi Jagung (Sulut) Karet Sumbar (Kaltim) Kep. Riau Maluku Sultra Papua Hasil Laut Kakao Buah merah (NTB) NTT Gula Tembakau Papua Barat Rumput laut

43 § § § Komoditas Baru : Lingkup Binaan Industri Agro Industri Hasil Hutan dan Furnitur dari Kayu Perkebunan Industri Furnitur dari Rotan atau Bambu Panel Kayu lainnya Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Peti Kemas dari Kayu Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu Bubur Kertas (Pulp) , Kertas Budaya , Kertas Berharga Kertas Khusus , Kertas Industri, Kertas Tissue Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Buku, Brosur, Buku Musik, dan Publikasi lainnya § Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah § Percetakan, Jasa Penunjang Percetakan § Pengasapan Karet, Remiling Karet § Karet Remah (Crumb Rubber) § Biodiesel, Bio Ethanol § Bahan Kimia Organik Lainnya dari Hasil Pertanian § Hilir Kelapa Sawit Industri Makanan, Hasil Laut § Biskuit, kakao dan coklat olahan dan Perikanan § § § § § § daging dalam kaleng tepung kelapa (desiccated coconut) pengolahan ikan dan udang beku ikan dalam kaleng kecap dan saos lainnya, kerupuk udang Margarine, mete olahan mie instan minyak goreng kelapa/minyak kelapa minyak goreng lain dari minyak nabati minyak goreng sawit monosodium glutamat (MSG) olahan rumput laut (agar-agar) pakan ternak/ikan Pengolahan dan Pengawetan Biota Air lainnya Pengolahan rumput laut makanan ringan (snack food) Minyak Makan dan Lemak Nabati & Hewani lainnya Gelatin, Tepung Beras dan Tepung Jagung Pati Beras dan Jagung tepung ikan, tepung tapioka tepung terigu, makaroni dan sejenisnya gula pasir, gula pasir (gula kristal § § § § Industri Minuman dan Tembakau Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran Pengolahan Produk dari Susu Pengolahan Es Krim dan sejenisnya Pengolahan Kopi, Pengolahan Teh Pengolahan Herbal, Sirop Air Minuman dan Air mineral Minuman keras, Minuman Anggur (wine) Minuman ringan Pengolahan Tembakau, Rokok Kretek Rokok Putih Bumbu Rokok dan kelengkapan Rokok lainnya Saccharin dan Natrium Siklamat

44 Komoditas Baru : Prioritas Pengembangan Industri Agro INDUSTRI BERDAYA SAING KUAT INDUSTRI BERDAYA SAING MODERAT INDUSTRI PENUNJANG PANGAN INDUSTRI YANG DIKENDALIKAN Industri Berbasis Minyak Sawit Industri Berbasis Karet Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Kopi Industri Gula Berbasis Industri Tepung Tebu Terigu Industri Hasil Tembakau Industri Berbasis Rumput Laut Industri Pengolahan Teh Industri Pakan Ternak Industri Berbasis Pulp dan Kertas Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Susu Industri Pengolahan Ikan Industri Pengolahan Buah Industri Minuman Beralkhohol KOMODITAS AGRO LAINNYA YANG MEMENUHI KRITERIA

45 3. 2. METODE PENENTUAN SUB-SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI AGRO Multi Criteria Decision Making (MCDM) : MPE ATAU BAYES o Pendekatan MCDM mengakomodasi berbagai kriteria yang dihadapi namun relevan dalam mengambil keputusan Tahapan Analisis MCDM PEMBERIAN NILAI (SKOR) SETIAP KRITERIA PADA ALTERNATIF KEPUTUSAN (Vij) PEMBERIAN BOBOT PADA SETIAP KRITERIA (Bi) PENENTUAN ALTERNATIF KEPUTUSAN PENENTUAN KRITERIA PENILAIAN (Kj) PEMBUATAN MATRIKS KEPUTUSAN PENGHITUNGAN/ AGREGASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN FINAL

46 3. 2. METODE PENENTUAN SUB-SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI AGRO MPE ATAU BAYES : KRITERIA PENILAIAN Kriteria dapat disesuaikan tergantung situasi dan kondisi di lapangan No 1 2 3 Kriteria Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk Indikator Kuantitatif Pertumbuhan nilai impor Pertumbuhan volume impor Rasio impor terhadap total perdagangan Petumbuhan output Proporsi bahan baku impor Tenaga kerja perusahaan Peran dalam penyerapan tenaga kerja Intensitas penyerapan tenaga kerja Output per tenaga kerja Nilai tambah per tenaga kerja Balas jasa tenaga kerja Pertumbuhan ekspor Revealed Comparative Advantage (RCA) Accelaration Ratio (AR)

3. 2. METODE PENENTUAN SUB-SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI AGRO 47 MPE ATAU BAYES : KRITERIA PENILAIAN Kriteria dapat disesuaikan tergantung situasi dan kondisi di lapangan 4 memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh dalam kemandirian Pertumbuhan nilai tambah Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia) Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing Tingkat penggunaan bahan baku impor 5 memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri 6 memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi Keterkaitan ke depan (forward linkage) Keterkaitan ke belakang (backward linkage) Nilai tambah per output Persentase skala industri besar Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan besar (Concentration Ratio 4 – CR 4) Proporsi bahan baku impor Rata-rata nilai tambah perusahaan -

48 3. 2. METODE PENENTUAN UNGGULAN DAERAH KOMODITAS AGRO MPE ATAU BAYES : MATRIKS KEPUTUSAN KOMODITA S KRITERIA NILAI Komoditas 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 N 1 Komoditas 2 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 N 2 Komoditas 3 V 21 V 22 V 23 V 24 V 25 V 26 N 3 Komoditas 4 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35 V 36 N 4 Komoditas 5 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 N 5 Komoditas m Vm 1 Vm 2 Vm 3 Vm 4 Vm 5 Vm 6 Nm B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 BOBOT RANKING

49 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRAGETIS : ANALISIS RANTAI NILAI Karakteristik Rantai Nilai Identifikasi Aktor Pemetaan Aktor dalam Rantai Nilai Analisis Distribusi Nilai Tambah Analisis Pola Kemitraan Distribusi Nilai Tambah Ya Dipertahankan Kelembagaan (Institusi) Distribusi Nilai Tambah Seimbang Tidak Skenario Kebijakan

50 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRAGETIS : ANALISIS SWOT – THIO CRITERIA Tahapan Analisis • Tahapan pengambilan data, yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal. • Tahapan analisis yaitu pembuatan matriks internal eksternal dan matriks SWOT – THIO Criteria : Technoware/Teknologi & Infrastuktur; Humanware/SDM, Infoware/Ekonomi, Jejaring Pasokan, Pemasaran, Permodalan; Organoware/Kelembagaan dan Kebijakan • Tahap pengambilan keputusan. IFA/EFA OPPORTUNITI ES (O) TREATS (T) STRENGTHS (S) Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Digunakan jika perusahaan berada pada Kuadran I Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Digunakan jika perusahaan berada pada Kuadran II WEAKNESSES (W) Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Digunakan jika perusahaan berada pada Kuadran II Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Digunakan jika perusahaan berada pada Kuadran IV

4 KRITERIA KELOMPOK KERJA

52 Kriteria Kelompok Kerja (POKJA) • Kelompok Kerja (Working group) di tingkat provinsi berasal dari Dinas Perindustrian bidang industri agro, Perguruan Tinggi, dinas propinsi terkait dengan pengembangan industri agro, dinas kab/kota terkait. Adapun tugas dan fungsi Pokja ini adalah : • Sebagai satuan kerja professional yang membantu dinas perindustrian untuk menyusun strategi pengembangan • Susunan dan kebutuhan anggota Pokja sesuai fungsi dan kompetensi dan sesuai kebutuhan di masing-masing tingkatan.

53 Kriteria Kelompok Kerja (POKJA) • Komponen yang paling penting dalam Pokja adalah Fasilitator atau tenaga ahli yang tergabung dalam Pokja. • Tenaga ahli ini berasal dari perguruan tinggi yang membantu sesuai bidang keilmuan untuk menyusun sebuah rencana aksi pengembangan industri agro prioritas. Persyaratan umum dari tenaga ahli di dalam keanggotaan Pokja adalah : 1. Memiliki waktu untuk aktif dalam tim Pokja penyusunan peta panduan industri agro prioritas 2. Tenaga ahli bisa lebih dari 1 (satu) orang tergantung kebutuhan Pokja. 3. Memiliki pendidikan minimal S 2 bidang ekonomi pembangunan/ pertanian /perikanan, pengembangan wilayah, pengolahan hasil pertanian, dan agroindustri • Pokja membantu dinas perindustrian untuk memilih komoditi potensial sebagai komoditi industri agro prioritas dan menyusun laporan. • Pokja dapat membentuk tim teknis sesuai kebutuhan atau

5 PENUTUP The pessimist complain about the wind; the optimist expects it to change; the leaders adjusts the sails. William Arthur Ward Orang pesimis mengeluhkan angin; Orang optimis berharap agar angin berubah; Pemimpin menyesuaikan layar.

TERIMA KASIH