DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI PRANATA KOMPUTER SISTEM ADMINISTRASI DAN

  • Slides: 91
Download presentation
DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI PRANATA KOMPUTER SISTEM ADMINISTRASI DAN PENILAIAN PRANATA KOMPUTER 1 TERAMPIL AHLI

DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI PRANATA KOMPUTER SISTEM ADMINISTRASI DAN PENILAIAN PRANATA KOMPUTER 1 TERAMPIL AHLI

ADMINISTRASI DAN PENILAIAN J F PRANATA KOMPUTER Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ketentuan Jabatan Fungsional

ADMINISTRASI DAN PENILAIAN J F PRANATA KOMPUTER Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ketentuan Jabatan Fungsional dalam PP 11 Thn 2017 dan Per MENPANRB 13 Thn 2019 Penilaian Angka Kredit Dasar Hukum Pemberhentian Pengertian Pranata Komputer 2 TERAMPIL AHLI Jadwal Penilaian

Tujuan Instruksional Umum Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang jenis, jenjang

Tujuan Instruksional Umum Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang jenis, jenjang jabatan, dan tata cara penilaian yang diterapkan dalam jabatan pranata komputer, serta bagaimana penyusunan administrasi yang baik Tujuan Instruksional Khusus Pembelajaran ini disusun dengan harapan agar peserta pelatihan setelah mengikuti pembelajaran mampu: a. menjelaskan jenis dan jenjang jabatan pranata komputer, b. menjelaskan sistem penilaian dan mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian dalam jabatan pranata komputer, c. Melaksanakan administrasi pranata komputer, d. Memiliki tanggung jawab dan tertib administrasi. 3 TERAMPIL AHLI

Ketentuan Jabatan Fungsional Dalam PP No 11 Thn 2017 dan Per MENPANRB 13 Thn

Ketentuan Jabatan Fungsional Dalam PP No 11 Thn 2017 dan Per MENPANRB 13 Thn 2019 4 TERAMPIL 1. Pangkat dan Jabatan 2. Standar Kompetensi 3. Ketentuan Jabatan Fungsional 4. Konversi Jabatan Fungsional 5. Tidak Ada Pembebasan Sementara karena AK AHLI

MPM 1. 1. PANGKAT DAN JABATAN Pangkat : kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan

MPM 1. 1. PANGKAT DAN JABATAN Pangkat : kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN ADMINISTRASI Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama ADMINSTRATOR PENGAWAS PELAKSANA 5 KEAHLIAN TERAMPIL AHLI Penyelia Mahir Terampil Pemula KETERAMPILAN

MPM 1. 2. STANDAR KOMPETENSI Mana jerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau

MPM 1. 2. STANDAR KOMPETENSI Mana jerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman Standar Kompetensi Sosio Kultural Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 6 TERAMPIL AHLI

1. 3. KETENTUAN JABATAN FUNGSIONAL MPM • Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung

1. 3. KETENTUAN JABATAN FUNGSIONAL MPM • Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. • JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. • Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. 7 TERAMPIL AHLI

MPM 1. 4. KONVERSI JABATAN FUNGSIONAL Jenjang JF Berdasarkan Tingkat Kompetensi Aturan Lama 8

MPM 1. 4. KONVERSI JABATAN FUNGSIONAL Jenjang JF Berdasarkan Tingkat Kompetensi Aturan Lama 8 Aturan Baru Terampil Ahli Keterampilan Keahlian Penyelia Utama Penyelia Ahli Utama Pelaksana Lanjutan Madya Mahir Ahli Madya Pelaksana Muda Terampil Ahli Muda Pelaksana Pemula Pertama Pemula Ahli Pertama TERAMPIL AHLI

MPM 1. 5. PEMBEBASAN SEMENTARA Tidak Ada Pembebasan Sementara karena Angka Kredit Nomenklatur Pembebasan

MPM 1. 5. PEMBEBASAN SEMENTARA Tidak Ada Pembebasan Sementara karena Angka Kredit Nomenklatur Pembebasan Sementara berubah menjadi PEMBERHENTIAN NO. 1 ATURAN BARU (PEMBERHENTIAN) Karena Angka Kredit (5 atau 1 tahun dalam pangkat/jabatan) Dijatuhi HD tingkat sedang atau tingkat berat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar JF Pranata Komputer Mengundurkan diri dari jabatan 5 Menjalani CLTN Ditugaskan secara penuh di luar JF Pranata Komputer 6 Menjalani TB lebih dari 6 (enam) bulan Tidak memenuhi persyaratan jabatan 2 3 4 9 ATURAN LAMA (PEMBEBASAN SEMENTARA) TERAMPIL AHLI Diberhentikan sementara sebagai PNS Menjalani CLTN Menjalani TB lebih dari 6 (enam) bulan

Dasar Hukum Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 10 TERAMPIL AHLI

Dasar Hukum Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 10 TERAMPIL AHLI

2. DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M. PAN/7/2003

2. DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M. PAN/7/2003 tentang JF Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS- SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan JF Pranata Komputer. 3. Keputusan Kepala BPS Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit JF Pranata Komputer. 4. Keputusan Kepala BPS Nomor 289 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari JF Pranata Komputer. 11 TERAMPIL AHLI

DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER (Lanjutan) 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 290 Tahun 2004 tentang

DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER (Lanjutan) 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 290 Tahun 2004 tentang Standar Kompetensi JF Pranata Komputer 6. Keputusan Kepala BPS Nomor 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JF Pranata Komputer 7. Keputusan Kepala BPS Nomor 292 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Pranata Komputer 8. Peraturan Kepala BPS Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer 9. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 12 TERAMPIL AHLI

DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER (Baru) 1. 2. 3. 4. 13 Undang-Undang No. 5 Th

DASAR PELAKSANAAN PRANATA KOMPUTER (Baru) 1. 2. 3. 4. 13 Undang-Undang No. 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah No. 11 Th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Th 2020 Peraturan MENPAN RB No. 13 Th 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan MENPAN RB No. 32 Th 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya TERAMPIL AHLI

Pengertian, Kedudukan dan Tugas Pokok, Jenjang Jabatan dan Unsur Kegiatan 1. 2. 3. 4.

Pengertian, Kedudukan dan Tugas Pokok, Jenjang Jabatan dan Unsur Kegiatan 1. 2. 3. 4. 14 Pengertian Kedudukan dan Tugas Pokok Jenjang Jabatan Unsur dan Sub Unsur Kegiatan TERAMPIL AHLI

3. 1. PENGERTIAN PRANATA KOMPUTER PENGERTIAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung

3. 1. PENGERTIAN PRANATA KOMPUTER PENGERTIAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer INSTANSI PEMBINA: BPS Termasuk dalam Rumpun Kekomputeran Jabatan karier yang dapat diduduki oleh PNS 15 TERAMPIL AHLI

3. 2. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KEDUDUKAN Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi

3. 2. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KEDUDUKAN Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer TUGAS POKOK Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer 16 TERAMPIL AHLI

3. 3. JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 17 AHLI Kualifikasi teknis Kualifikasi profesional Mensyaratkan

3. 3. JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 17 AHLI Kualifikasi teknis Kualifikasi profesional Mensyaratkan penguasaan dan prosedur kerja teknis di bidang statistik/ kekomputeran Mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis di bidang statistik/ kekomputeran TERAMPIL AHLI

Hubungan Jenjang Terampil Dan Ahli PRAKOM UTAMA AHLI PRAKOM MADYA III/c III/d III/a III/b

Hubungan Jenjang Terampil Dan Ahli PRAKOM UTAMA AHLI PRAKOM MADYA III/c III/d III/a III/b 18 PRAKOM # PENYELIA PRAKOM # MAHIR II/b II/c II/d TERAMPIL II/a PRAKOM TERAMPIL III/c III/d PRAKOM III/a III/b MUDA PERTAMA TERAMPIL AHLI IV/a IV/b IV/c PRAKOM PEMULA IV/d IV/e

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PRANATA KOMPUTER Unsur kegiatan yang dinilai dalam

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PRANATA KOMPUTER Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tediri dari: No Unsur Utama Unsur Penunjang (1) (2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 18 Pendidikan Operasi Teknologi Informasi Implementasi Sistem Informasi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Pengembangan Profesi TERAMPIL AHLI Pendukung Kegiatan Pranata Komputer 19

KEGIATAN TUGAS JABATAN (peraturan baru) Kegiatan Tugas Jabatan Pranata Komputer Kategori No Unsur (1)

KEGIATAN TUGAS JABATAN (peraturan baru) Kegiatan Tugas Jabatan Pranata Komputer Kategori No Unsur (1) 18 (2) 1 Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi 2 Infrastruktur Teknologi Informasi 3 Sistem Informasi dan Multimedia 4 Pengembangan Profesi 5 Penunjang Kegiatan Informasi berbasis komputer TERAMPIL AHLI 20

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (2) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (2) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tediri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah, dan 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang, dan kepranatakomputeran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. b. Operasi teknologi informasi, meliputi: 1. Pengoperasian komputer, 2. Perekaman data, dan 3. Pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer. c. Implementasi teknologi informasi, meliputi: 1. Pemrograman dasar, 2. Pemrograman menengah, 3. Pemrograman lanjutan, dan 4. Penerapan sistem operasi komputer. 21 TERAMPIL AHLI 21

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (3) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (3) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tediri dari: d. Implementasi sistem informasi, meliputi: 1. Implementasi sistem komputer dan program paket, 2. Implementasi database, dan 3. Implementasi sistem jaringan komputer. e. Analisis dan perancangan sistem informasi, meliputi: 1. Analisis sistem informasi, 2. Perancangan sistem informasi, 3. Perancangan sistem komputer, 4. Perancangan dan pengembangan database, dan 5. Perancangan sistem jaringan komputer. f. Penyusunan kebijakan sistem informasi, meliputi: 1. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi, dan 2. Perumusan visi, misi, dan strategi sistem informasi. 22 TERAMPIL AHLI 22

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (4) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata

3. 4. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN (4) Sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tediri dari: g. Pengembangan pofesi , meliputi: 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi, 2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi, dan 3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi. h. Pendukung kegiatan pranata komputer, meliputi: 1. Pengajar/pelatih di bidang teknologi informasi, 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi, 3. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer, 4. Keanggotaan dalam organisasi profesi, 5. Perolehan piagam kehormatan, dan 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 23 TERAMPIL AHLI 23

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Tingkat Terampil Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Tingkat Terampil Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit Unsur % PK Pemula PK Terampil PK Mahir PK Penyelia II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utama 80 20 32 48 64 80 120 160 240 Penunjang < 20 5 8 12 16 20 30 40 60 25 40 60 80 100 150 200 300 Jumlah 24 100 TERAMPIL AHLI

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Tingkat Ahli Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Tingkat Ahli Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit Unsur % PK Pertama PK Muda PK Madya PK Utama III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Utama 80 80 120 160 240 320 440 560 680 840 Penunjang < 20 20 30 40 60 80 110 140 170 210 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 Jumlah 25 100 TERAMPIL AHLI

Pengangkatan Pertama dan Diklat Penjenjangan 4. 1. Pengangkatan PNS ke Dalam Jabatan Fungsional 4.

Pengangkatan Pertama dan Diklat Penjenjangan 4. 1. Pengangkatan PNS ke Dalam Jabatan Fungsional 4. 2. Persyaratan Pengangkatan 4. 2. 1. Tingkat Keterampilan 4. 2. 2. Tingkat Keahlian 4. 3. Alur Pengangkatan dalam Jabatan Pranata Komputer 4. 4. Standar Kompetensi Pendidikan Formal Bidang TI 26 TERAMPIL AHLI

4. 1. PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama 1 4 27 Berdasarkan

4. 1. PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama 1 4 27 Berdasarkan Peraturan MENPANRB No. 13 Thn 2019 2 Perpindahan dari Jabatan Lain 3 Penyesuaian/Inpassing Promosi TERAMPIL AHLI

4. 2. 1. Persyaratan Pengangkatan Tingkat Keterampilan NO PENGANGKATAN PERTAMA PERPIDAHAN DARI JABATAN LAIN

4. 2. 1. Persyaratan Pengangkatan Tingkat Keterampilan NO PENGANGKATAN PERTAMA PERPIDAHAN DARI JABATAN LAIN PENYESUAIAN/ INPASSING 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Berijazah paling rendah SMA/Diploma III 5. Lulus diklat fungsional (max 3 th setelah PP) 6. 7. 8. 9. Lulus uji kompetensi Pengalaman di bidang TI paling singkat 2 th Nilai prestasi kerja paling sedikit Baik 2 th terakhir paling sedikit Baik 1 th terakhir Usia Paling Tinggi 53 th Usia Paling Tinggi 56 th Syarat lain yang ditetapkan oleh BPS

4. 2. 2. Persyaratan Pengangkatan Tingkat Keahlian NO PENGANGKATAN PERPIDAHAN DARI PERTAMA JABATAN LAIN

4. 2. 2. Persyaratan Pengangkatan Tingkat Keahlian NO PENGANGKATAN PERPIDAHAN DARI PERTAMA JABATAN LAIN PENYESUAIAN/ INPASSING 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV 5. 6. 7. 8. 9. Lulus diklat fungs (max 3 th setelah PP) Lulus uji kompetensi Pengalaman di bidang TI paling singkat 2 th Nilai prestasi kerja paling sedikit Baik 2 th terakhir paling sedikit Baik 1 th terakhir Pertama dan Muda: 53 th Pertama dan Muda: 56 th Madya: 58 th Madya: 55 th Utama: 60 th Syarat lain yang ditetapkan oleh BPS

4. 3. ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA KOMPUTER PNS 1 Persetujuan dari atasan (setingkat

4. 3. ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA KOMPUTER PNS 1 Persetujuan dari atasan (setingkat Eselon II) dan Bahan Penilaian 2 Biro Kepegawaian/Eselon II yang membawahi Pranata Komputer 5 TIM PENILAI 7 Surat Keputusan Pengangkatan Pertama 30 TERAMPIL 4 Penetapan Angka Kredit (PAK) AHLI 3 Sekretariat Jabatan Fungsional Pranata Komputer 6

4. 4. Standar Kompetensi Pendidikan Formal Bidang TI Sarjana Komputer BIDANG TI Program studi

4. 4. Standar Kompetensi Pendidikan Formal Bidang TI Sarjana Komputer BIDANG TI Program studi di bidang Teknologi Informasi Jumlah SKS di bidang TI ≥ 60 % CALON PK 31 Jumlah SKS di bidang TI < 60 % TERAMPIL AHLI NON BIDANG TI

Penilaian Angka Kredit 1. Organisasi Tim Penilai 2. Tim Penilai Angka Kredit 3. Syarat

Penilaian Angka Kredit 1. Organisasi Tim Penilai 2. Tim Penilai Angka Kredit 3. Syarat Menjadi Anggota Tim Penilai 4. Penilaian Angka Kredit 5. Penilaian Pejabat Fungsional di Luar BPS 6. Kewajiban Pejabat Fungsional 7. Penilaian Antar Jenjang 8. Penilaian Pangkat Puncak 9. Kenaikan Pangkat Prakom Madya dan Prakom Utama 10. Kelebihan Angka Kredit 11. Kenaikan Pangkat/Jabatan 12. Alih Jabatan Terampil ke Ahli 32 TERAMPIL AHLI

Penilaian Angka Kredit q Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 288 Tahun 2004

Penilaian Angka Kredit q Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Tenis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer. q Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang baru, berlaku setelah Revisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M. PAN/7/2003 sudah terbit dan Juknis nya diterbitkan. 33 TERAMPIL AHLI

5. 1. ORGANISASI TIM PENILAI Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS) Tim Penilai Kantor

5. 1. ORGANISASI TIM PENILAI Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS) Tim Penilai Kantor Pusat BPS Tim Penilai BPS Provinsi Tim Penilai Instansi Pusat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota 34 TERAMPIL AHLI

5. 2. TIM PENILAI ANGKA KREDIT Anggota Tim Penilai adalah Pejabat Pranata Komputer/ Struktural

5. 2. TIM PENILAI ANGKA KREDIT Anggota Tim Penilai adalah Pejabat Pranata Komputer/ Struktural yang terdiri dari: Seorang Ketua merangkap anggota. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota. Seorang Sekretaris merangkap anggota. MASA JABATAN TIM PENILAI, ADALAH 3 (TIGA) TAHUN 35 TERAMPIL AHLI Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

5. 3. SYARAT MENJADI ANGGOTA TIM PENILAI Pangkat/jabatan penilai pangkat/jabatan Pranata Komputer yang dinilai.

5. 3. SYARAT MENJADI ANGGOTA TIM PENILAI Pangkat/jabatan penilai pangkat/jabatan Pranata Komputer yang dinilai. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer; dan Dapat aktif melakukan penilaian. 36 TERAMPIL AHLI 32

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT Kepala Pusat atau pejabat eselon II bidang TI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT Kepala Pusat atau pejabat eselon II bidang TI • PK/S Pelaksana Pemula - Penyelia • PK/S Pertama - Madya • Instansi Pusat di luar BPS Gubernur atau pejabat eselon II bidang TI • PK/S Pemula - Penyelia • PK/S Pertama - Madya • di propinsi yang bersangkutan Bupati/Walikota atau pejabat eselon II bidang TI • PK/S Pelaksana Pemula - Penyelia • PK/S Pertama - Madya • di kabupaten/kota yang bersangkutan 37 TERAMPIL AHLI

5. 4. PENILAIAN ANGKA KREDIT Pranata Komputer Persetujuan dari atasan (minimal eselon II) dan

5. 4. PENILAIAN ANGKA KREDIT Pranata Komputer Persetujuan dari atasan (minimal eselon II) dan Bahan Penilaian (Dupak) Biro Kepegawaian/ Unit Kerja Eselon II yang membawahi Pranata Komputer Penetapan Angka Kredit (PAK) Sekretariat Jabatan Fungsional Pranata Komputer KP KJ + KP TIM PENILAI 38 TERAMPIL AHLI

5. 5. PENILAIAN PEJABAT PRANATA KOMPUTER DI LUAR BPS INSTANSI LAIN ≤ PK PENYELIA/

5. 5. PENILAIAN PEJABAT PRANATA KOMPUTER DI LUAR BPS INSTANSI LAIN ≤ PK PENYELIA/ PK MADYA DINILAI OLEH TIM PENILAI INSTANSI PK UTAMA DINILAI OLEH TIM PENILAI BPS ≤ PK PENYELIA/ PK MADYA DINILAI OLEH TIM PENILAI KANTOR PUSAT BPS PK UTAMA DINILAI OLEH TIM PENILAI BPS ADA TIM PUSAT/ DAERAH TIDAK ADA TIM 39 TERAMPIL AHLI

5. 6. KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap

5. 6. KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Komputer wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan • Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1, dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun • Kegiatan yang diusulkan lebih dari satu tahun sebelumnya dinyatakan hangus/tidak dinilai 40 TERAMPIL AHLI

MANFAAT ANGKA KREDIT 41 TERAMPIL Pengangkatan Pertama Kenaikan Jabatan : • Setelah 1 Tahun

MANFAAT ANGKA KREDIT 41 TERAMPIL Pengangkatan Pertama Kenaikan Jabatan : • Setelah 1 Tahun dalam Jabatan Kenaikan Pangkat : PP No. 12 Tahun 2002 • Setelah 1 Tahun dalam Jabatan dan 2 Tahun dalam Pangkat/ golongan AHLI 41

5. 7. PENILAIAN ANTAR JENJANG PRANATA KOMPUTER 42 SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATAN

5. 7. PENILAIAN ANTAR JENJANG PRANATA KOMPUTER 42 SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATAN Jml satuan hasil X Angka kredit X 1 SESUAI TINGKAT JENJANG JABATAN Jml satuan hasil X Angka kredit X 1 SATU TINGKAT DI ATAS JENJANG JABATAN Jml satuan hasil X Angka kredit X 0, 8 TERAMPIL AHLI 42

5. 7. 1. Penilaian Antar Jenjang Pranata Komputer Terampil PEMULA TERAMPIL PEMULA TERAMPIL (0,

5. 7. 1. Penilaian Antar Jenjang Pranata Komputer Terampil PEMULA TERAMPIL PEMULA TERAMPIL (0, 8) MAHIR PENYELIA (0, 8) PEMULA TERAMPIL MAHIR TERAMPIL PENYELIA MAHIR (0, 8) 43 TERAMPIL AHLI

5. 7. 2. Penilaian Antar Jenjang Pranata Komputer Ahli PERTAMA MUDA (0, 8) MUDA

5. 7. 2. Penilaian Antar Jenjang Pranata Komputer Ahli PERTAMA MUDA (0, 8) MUDA MADYA PERTAMA UTAMA (0, 8) MUDA MADYA UTAMA MADYA (0, 8) 44 TERAMPIL AHLI

5. 8. PENILAIAN PANGKAT PUNCAK PF Penyelia (golongan III/d) Min 10 AK setiap tahun

5. 8. PENILAIAN PANGKAT PUNCAK PF Penyelia (golongan III/d) Min 10 AK setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan puncak wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur utama PF Utama (golongan IV/e) Min 25 AK 45 TERAMPIL AHLI 42

5. 9. KENAIKAN PANGKAT PRAKOM MADYA DAN PRAKOM UTAMA IV a-d IV b-e Prakom

5. 9. KENAIKAN PANGKAT PRAKOM MADYA DAN PRAKOM UTAMA IV a-d IV b-e Prakom Madya dan Prakom Utama (Golongan IV/a-d) Prakom Madya dan Prakom Utama (Golongan IV/b-e) SETIAP UNSUR ANGKA KREDIT YANG PENILAIAN DIPERSYARATKAN PRESTASI KERJA (MINIMAL 12 AK + BERNILAI BAIK DARI UNSUR DALAM PENGEMBANGAN 1 TAHUN TERAKHIR PROFESI) 46 TERAMPIL AHLI

5. 10. KELEBIHAN ANGKA KREDIT Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dapat diperhitungkan untuk

5. 10. KELEBIHAN ANGKA KREDIT Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya dengan syarat setiap unsur pada PPK bernilai baik dalam 1 tahun terakhir (Angka Kredit 193) PK MUDA III/c 47 PK Pertama (III/b) KP PK Pertama (III/a) AK min = 150 KJ KP TERAMPIL (Kelebihan 43 angka kredit) Setelah 1 th di Jabatan Setelah 2 th di Pangkat AHLI 43 AK + min 7 AK dan PPK Baik

Kelebihan angka kredit memenuhi jumlah angka kredit untuk KP satu tingkat atau lebih dari

Kelebihan angka kredit memenuhi jumlah angka kredit untuk KP satu tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, dapat diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan angka kredit dengan syarat; 1 tahun dalam jabatan, PPK baik dalam 1 tahun terakhir CONTOH : Seseorang dengan gol. III/a (tmt 1 April 2013), diangkat sbg PK Pertama, dengan AK = 123. Pada penilaian 7 Januari 2015, memperoleh AK=203. Maka pada 1 Februari 2015, KJ ke PK Muda KP ke III/b : 1 April 2015 KP ke III/c : 1 April 2017 48 TERAMPIL AHLI

Kenaikan pangkat berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang

Kenaikan pangkat berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, dan berasal dari unsur utama KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI Tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan Memperoleh angka kredit memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat 49 TERAMPIL AHLI

5. 11. 1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT • Surat usulan dari Eselon 2 •

5. 11. 1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT • Surat usulan dari Eselon 2 • SK Kenaikan Pangkat Terakhir • SK Kenaikan Jabatan (bagi Gol. Tertentu) 50 TERAMPIL AHLI • Penetapan Angka Kredit • Daftar Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir

5. 11. 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN JABATAN 51 • Surat usulan dari Eselon 2

5. 11. 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN JABATAN 51 • Surat usulan dari Eselon 2 • SK Kenaikan Pangkat Terakhir • Penetapan Angka Kredit • SK Kenaikan Jabatan • Daftar Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir • Sertifikat Lulus Uji Kompetensi TERAMPIL AHLI

5. 12. ALIH JABATAN TERAMPIL KE AHLI Tahapan: 1. KJ ke PK Mahir 2.

5. 12. ALIH JABATAN TERAMPIL KE AHLI Tahapan: 1. KJ ke PK Mahir 2. KP ke III/a 3. Alih Jabatan ke PK Ahli Pertama JF TERAMPIL SLTA D III Bidang TI D IV/ S 1 Penghitungan Angka kredit Non TI Mengikuti pendidikan 52 DIUSULKAN DIKLAT JF TINGKAT AHLI TERAMPIL AHLI 50

Pemberhentian q Berdasarkan Peraturan MENPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan

Pemberhentian q Berdasarkan Peraturan MENPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. q Tidak Ada Pembebasan Sementara karena Angka Kredit dan nomenklatur Pembebasan Sementara berubah menjadi PEMBERHENTIAN. 53 TERAMPIL AHLI MPM

JENIS PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERMENPANRB 13/2019 Psl 60 - 63 Mengundurkan diri dari

JENIS PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERMENPANRB 13/2019 Psl 60 - 63 Mengundurkan diri dari Jabatan Diberhentikan sementara sebagai PNS Menjalani CTLN Menjalani Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan Ditugaskan secara penuh di luar JF Tidak memenuhi persyaratan jabatan 54 TERAMPIL AHLI DAPAT DIANGKAT KEMBALI BERDASARKAN JENJANG JABATAN TERAKHIR dan KETERSEDIAN KEBUTUHAN JABATAN

6. 1. MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian karena

6. 1. MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian karena tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang Diberhentikan dan tidak dapat diangkat kembali 55 TERAMPIL AHLI mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina

6. 2. DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966/ Undang-undang Republik

6. 2. DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966/ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 – 88) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan 56 TERAMPIL AHLI

6. 3. MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN) kecuali untuk persalinan keempat dan

6. 3. MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN) kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya Dapat diangkat kembali setelah selesai menjalankan CLTN sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan 57 TERAMPIL AHLI

6. 4. MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN Tunjangan jabatannya diberhentikan pada bulan

6. 4. MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN Tunjangan jabatannya diberhentikan pada bulan ke-7 terhitung mulai tanggal diberhentikan Dapat dipertimbangkan KP-nya apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur dalam PPK bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Dapat diangkat kembali setelah selesai Tugas Belajar sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan 58 TERAMPIL AHLI

6. 5. DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN PRANATA KOMPUTER Telah selesai melaksanakan tugas

6. 5. DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN PRANATA KOMPUTER Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pranata Komputer 1. 2. Jabatan Pimpinan Tingggi, Administrator, Pengawas & Pelaksana 59 TERAMPIL AHLI Dapat diangkat kembali sesuai dgn jenjang jabatan yang terakhir apabila tersedia kebutuhan dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang Pranata Komputer terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan

6. 6. TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN 1. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk

6. 6. TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN 1. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Pranata Komputer; atau 2. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada Pranata Komputer yang diduduki dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang Diberhentikan dan tidak dapat diangkat kembali 60 TERAMPIL AHLI

MPM JADWAL PENILAIAN PRANATA KOMPUTER Septembe Oktober r I II III IV I II

MPM JADWAL PENILAIAN PRANATA KOMPUTER Septembe Oktober r I II III IV I II III IV I II III IV November Desember Januari Kegiatan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Berkas diterima Pemeriksaan Penilaian Sidang Penilaian Pembuatan PAK Pengiriman PAK Berkas yang akan disidangkan diterima di Bagian Jabatan Fungsional paling lambat 2 bulan sebelumnya 61 TERAMPIL AHLI

Tambahan Materi dari Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020

Tambahan Materi dari Permenpan RB Nomor 32 Tahun 2020

TARGET ANGKA KREDIT

TARGET ANGKA KREDIT

VI. 1. Target Angka Kredit Pranata Komputer Tingkat Terampil Jumlah Minimal Target Angka Kredit

VI. 1. Target Angka Kredit Pranata Komputer Tingkat Terampil Jumlah Minimal Target Angka Kredit dalam SKP Setiap Tahunnya Pranata Komputer Terampil Pranata Komputer Mahir Pranata Komputer Penyelia Angka Kredit Pemeliharaan Angka Kredit Pemeliharaan 5 4 12, 5 10 25 10

VI. 2. Target Angka Kredit Pranata Komputer Tingkat Ahli Jumlah Minimal Target Angka Kredit

VI. 2. Target Angka Kredit Pranata Komputer Tingkat Ahli Jumlah Minimal Target Angka Kredit dalam SKP Setiap Tahunnya Pranata Komputer Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Angka Kredit Angka Kredit Pemeliharaan Kredit 12, 5 10 25 20 37, 5 30 50 Angka Kredit Pemeliharaan 25

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Capaian SKP Tim Penilai kenaikan pangkat atau jabatan setingkat

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Capaian SKP Tim Penilai kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi (Maksimal 150% dari Target AK) AK memenuhi persyaratan kenaikan pangkat Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR) KEGIATAN TUGAS JABATAN (1) 1. Tata Kelola

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR) KEGIATAN TUGAS JABATAN (1) 1. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi 1) 2) 3) 4) 5) information technology enterprise; manajemen layanan teknologi informasi; pengelolaan data (data management); audit teknologi informasi; dan manajemen risiko teknologi informasi

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN TUGAS JABATAN (2) 2. Infrastruktur Teknologi

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN TUGAS JABATAN (2) 2. Infrastruktur Teknologi Informasi 1. sistem jaringan komputer; dan 2. manajemen infrastruktur teknologi informasi; 3. Sistem Informasi dan Multimedia 1) sistem informasi; 2) pengolahan data; dan 3) area teknologi informasi khusus

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR Unsur selain Kegiatan Tugas Jabatan Pengembangan Profesi

KEGIATAN TUGAS JABATAN (UNSUR DAN SUB UNSUR Unsur selain Kegiatan Tugas Jabatan Pengembangan Profesi 1) Perolehan ijazah/gelar pendidikan formas sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 2) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi berbasis komputer; 3) Penerjemahan/Peny. DURn Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang teknologi Informasi berbasis Komputer; 4) Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di Bidang Teknologi Informasi berbasis Komputer; dan 5) Pengembangan Komptensi di bidang teknologi informasi berbasis komputer

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keterampilan dengan pendidikan D 3 JENJANG JABATAN/GOLONGAN

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keterampilan dengan pendidikan D 3 JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KETERAMPILAN Tugas Jabatan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia 70 TERAMPIL AHLI Terampil Mahir Penyelia II/c III/a III/b III/c III/d 50 50 100 20 II/d 20

 Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan D 4/S 1

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan D 4/S 1 JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN Tugas Jabatan AHLI PERTAMA III/a kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia 50 AHLI MUDA III/b 50 III/c 100 AHLI MADYA III/d 100 IV/a 150 IV/b 150 AHLI UTAMA IV/c 150 IV/d 200 IV/e 200

 Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan Magister JENJANG JABATAN/GOLONGAN

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan Magister JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN Tugas Jabatan AHLI PERTAMA AHLI MUDA III/b kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia III/ c 50 III/ d IV/a 100 AHLI MADYA 100 IV/ b IV /c 150 AHLI UTAMA 150 IV/d 150 IV/ e 200

 Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan Doktor JENJANG JABATAN/GOLONGAN

Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer Kategori Keahlian dengan Pendidikan Doktor JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KATEGORI KEAHLIAN kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia AHLI MUDA Tugas Jabatan III/c III/d IV/a IV/b AHLI UTAMA IV/c IV/d 100 150 150 IV/e 200

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bidang

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bidang kesekretariatan / TI Institusi Pemerintah Pranata Komputer Ahli Utama PK Ahli Madya dan PK Penyelia Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bidang kesekretariatan / TI Pejabat pimpinan tinggi pratama bidang kepegawaian / TI

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit Pimpinan Tinggi Pratama bidang kepegawaian lembaga pemerintah non kementerian

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit Pimpinan Tinggi Pratama bidang kepegawaian lembaga pemerintah non kementerian PK Ahli Muda, PK Ahli Pertama, PK Mahir, dan PK Terampil Pejabat pimpinan tinggi pratama Membawahi Pranata Komputer Pimpinan Tinggi Pratama bidang kepegawaian /TI Selain lembaga pemerintah non kementerian PK Ahli Muda, PK Ahli Pertama, PK Mahir, dan PK Terampil Pejabat pimpinan tinggi pratama Membawahi Pranata Komputer

Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Pejabat Pimpinan Tinggi Utama PK Ahli Utama Instansi Pemerintah

Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Pejabat Pimpinan Tinggi Utama PK Ahli Utama Instansi Pemerintah Penjabat Pimpinan Tinggi Madya Bidang Kesekretariatan K Ahli Madya dan PK Penyilia Instansi Pemerintah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian Pejabat pimpinan tinggi pratama bidang kepegawaian atau TI PK Ahli Muda dan PK Ahli Pertama PK Mahir dan PK Terampil Pemerintahan non Kementrian PK Ahli Muda - PK Ahli Pertama PK Mahir- PK Terampil Instansi pemerintah selain lembaga pemerintah non kementerian

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tahunan Angka Kredit

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tahunan Angka Kredit Kumulatif Periode TERPENUHI Hasil Kerja Minimal

Pengangkatan Pertama Pranata Komputer 1. berstatus PNS 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik

Pengangkatan Pertama Pranata Komputer 1. berstatus PNS 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. sehat jasmani dan rohani 4. Pendidikan minimal (D-III) di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan 5. Pendidikan minimal (D-IV) atau sarjana (S 1) di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian. 6. SKP bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain 1. Berstatus PNS; 2. Pendidikan paling rendah diploma tiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain 1. Berstatus PNS; 2. Pendidikan paling rendah diploma tiga (D-III) di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan 3. Pendidikan paling rendah (D-IV) atau (S 1) di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian 4. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 5. Berpengalaman di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun; 6. SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain USIA MAKSIMAL 53 55 60 Pranata Komputer Ahli Madya

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain USIA MAKSIMAL 53 55 60 Pranata Komputer Ahli Madya Pranata Komputer Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pranata Komputer Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Muda Pranata Komputer kategori keterampilan

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain (1) PK Terampil (D-IV) PK Ahli • Tersedia kebutuhan

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain (1) PK Terampil (D-IV) PK Ahli • Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional • Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan • Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. • Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki • Memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain (2) 1. 2. 3. 4. 5. Jabatan Fungsional PK

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain (2) 1. 2. 3. 4. 5. Jabatan Fungsional PK Ahli Utama Berijazah sesuai dengan kualifikasi untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Utama yang akan diduduki; Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun; SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

4. 5. Pengangkatan Melalui Promosi (1) 1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial,

4. 5. Pengangkatan Melalui Promosi (1) 1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural 2. SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. Memiliki rekam jejak yang baik; 4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS 5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan Melalui Promosi (2) Kriteria Pengangkatan Melalui Promosi 1. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi

Pengangkatan Melalui Promosi (2) Kriteria Pengangkatan Melalui Promosi 1. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi 2. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 3. Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

KENAIKAN JENJANG JABATAN Lulus Uji Kompetensi Angka Kredit Kumulatif Terpenuhi Persyaratan lainnya Dalam 1

KENAIKAN JENJANG JABATAN Lulus Uji Kompetensi Angka Kredit Kumulatif Terpenuhi Persyaratan lainnya Dalam 1 jenjang yang dijabat Ketersediaan Lowongan Kebutuhan Jabatan. Kenaikan Jenjang Jabatan

Kegiatan Pengembangan Profesi Kenaikan Jenjang Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bidang Sistem

Kegiatan Pengembangan Profesi Kenaikan Jenjang Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bidang Sistem Teknologi Informasi Berbasis Komputer Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah Penyusunan buku pedoman/petunjuk teknis Pelatihan/pengembangan kompetensi Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Kegiatan Penunjang Kenaikan Pangkat Kumulatif Angka Kredit penunjang paling tinggi 20% dari angka kredit

Kegiatan Penunjang Kenaikan Pangkat Kumulatif Angka Kredit penunjang paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Untuk satu kali kenaikan pangkat 1. Pengajar atau pelatih di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi 3. Perolehan penghargaan/tanda jasa di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer 4. Memperolehan gelar/ijazah lain 5. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Angka Kredit Pengembangan Profesi Kenaikan Jenjang Jabatan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan PK

Angka Kredit Pengembangan Profesi Kenaikan Jenjang Jabatan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan PK Penyelia PK Mahir 4 PK Ahli Madya PK Ahli Muda 6 PK Ahli Utama PK Ahli Madya 12

Angka Kredit Karya Tulis/Karya Ilmiah Sistem Teknologi Berbasis Komputer Dikerjakan tim Penulis utama tidak

Angka Kredit Karya Tulis/Karya Ilmiah Sistem Teknologi Berbasis Komputer Dikerjakan tim Penulis utama tidak bisa ditentukan 2 Orang Penulis Utama 60% Penulis Pembantu 40% 3 Orang Penulis Utama 50% Masing 2 Penulis Pembantu 25% 4 Orang Penulis Utama Masing 2 40% Penulis Pembantu 20% Dibagi proporsi sama rata

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Indikator Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ruang

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Indikator Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ruang lingkup bidang teknologi informasi Volume kegiatan di bidang informasi teknologi kompleksitas pelaksanaan tugas di bidang informasi teknologi

TERIMA KASIH Keterangan lebih lanjut hubungi: BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BIRO KEPEGAWAIAN BADAN PUSAT STATISTIK

TERIMA KASIH Keterangan lebih lanjut hubungi: BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BIRO KEPEGAWAIAN BADAN PUSAT STATISTIK 91 jafung@bps. go. id TERAMPIL AHLI