IDENTIFIKASI POTENSI IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PENELITIAN

IDENTIFIKASI POTENSI IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PENELITIAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM RKP 2018 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK Direktorat Lingkungan Hidup Bogor, 19 September 2017

Kerangka Paparan 1. RPJMN 2015 -2019 2. RKP 2018 3. Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan Bidang TA 2018 4. Penutup 2

3 1 RPJMN 2015 -2019

RPJMN 2015 -2019 Dalam Kerangka RPJPN 2005 -2025 Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) 4

VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015 -2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. 4. 5. 6. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 5

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 6

Capaian Sasaran Pokok RPJMN 2015 -2019 Konsolidasi Sasaran Pokok Menurut Dimensi Pembangunan Keterangan Notifikasi: • Agregasi notifikasi dengan menggunakan metode statistik deskriptif, melalui penggunaan modus: frekuensi/jumlah terbanyak, yang merupakan kombinasi dari tiga kategori menjadi dua kategori, yaitu hijau dan (kuning+merah). • Pemberian kategori, jika jumlah terbanyak: - Hijau: notifikasi warna putih, kategori sudah tercapai - Kuning+Merah: notifikasi warna hitam, kategori belum tercapai 7

REPUBLIK INDONESIA Sasaran LHK: Pembangunan Sektor Unggulan

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Sektor Unggulan. . . (6) *) belum termasuk sektor hutan dan lahan

10 2 RKP 2018

Rancangan Tema RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • Memperbaiki Kualitas Belanja. • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RKP 2019 Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Penajaman Prioritas Nasional URAIAN RKP 2017 RANCANGAN RKP 2018 Prioritas Nasional 23 10 Program Prioritas 88 30 • Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan • Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 I. Revolusi Mental PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi Kesetaraan Gender IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Perubahan Iklim VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a. l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi 13 Tata kelola Pemerintahan yang Baik = Pengarusutamaan/Mainstreaming

KRITERIA PROYEK PRIORITAS 2018 Kelengkapan Informasi Kelayakan Proyek Prioritas Nasional 2018 Kesiapan (implementasi di 2018) Dilaksanakan oleh 1 K/L Dilaksanakan oleh beberapa Instansi (K/L, Pemda, BUMN) - Ruang Lingkup (Fokus) - Jangka Waktu dengan tahapan yang terukur - Lokasi - Kebutuhan Anggaran - Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/RPJMN - Bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administrative/operasional - Sesuai dengan Tusi & Kewenangan - Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan – pelaksanaan – monev - Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka sangat pendek (satu titik waktu) Fisik/Konstruksi: - Terdapat kesiapan sesuai siklus proyek (FS/DED) - Kesiapan lahan untuk tahun 2018 - Terdapat Indikator pemantauan dan evaluasi - Organisasi pelaksana kegiatan (manajemen proyek) dan identifikasi stakeholder yang terkait (Pusat, Daerah, Swasta/BUMN/Masyarakat) - Terdapat Rencana umum pengadaan barang/jasa Non-Fisik: - Terdapat desain program dan kegiatan/proyek (didukung dengan background study) - Terdapat Indikator pemantauan dan evaluasi - Organisasi pelaksana kegiatan (manajemen proyek) dan identifikasi stakeholder yang terkait (Pusat, Daerah, Swasta/BUMN/Masyarakat) - Terdapat Rencana umum pengadaan barang/jasa 14

INSTRUKSI PRESIDEN RI TERKAIT SEKTOR KEHUTANAN 1) “Pastikan kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut dengan baik dengan menguatkan sinergi antar instansi, hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif. ” 2) “Saya minta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi dari reforma agraria. ” – salah satu langkah pemanfaatan hutan bagi rakyat 3) “Kita berkeinginan program perhutanan sosial ini bisa membuat masyarakat secara legal masuk dalam kawasan hutan”

PEMBANGUNAN BIDANG KEHUTANAN TA 2018 Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam RKP 2018 Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Reforma Agraria Pelepasan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial Penyiapan Destinasi Ekowisata Ketahanan Pangan Pemberantasan Penyakit Endemik Penanggulangan Banjir Sumber Energi Terbarukan Pendidikan Vokasi Kehutanan 16

Kebijakan Terobosan Bidang Kehutanan ± 10% Support economic inclusivity, consolidate social capital Kemitraan Kehutanan Hutan Rakyat Hutan Tanaman Rakyat Target social forestry until 2019 Hutan Adat Hutan Desa 0, 51% 2014 Increase access right to manage forest 12, 7 millions ha Allocate forest zone for land reform 4, 1 million ha Delay new permission for palm oil plantation Support National Strategy Program for Infrastructure Hutan Kemasyarakatan 2019 104. 126 ha 67. 862 ha 49. 803 ha HKm 49. 224 ha HD 2015 HKm 42. 612 ha HD Hutan Adat 2016 17

Highlight Pengelola Kawasan Konservasi (BTN/BKSDA) Sebagai Agen Pembangunan Kewilayahan Mini/mikro hidro untuk energi listrik Pengelolaan Kolaboratif bersama Masyarakat Pembangunan Wildlife Rescue Unit (WRU) Pengelolaan Kolaboratif bersama Masyarakat Pengembangan Destinasi Ekowisata di Danau Toba Pengendalian Kebakaran di Kawasan Konservasi Pengendalian Penyakit Schistosomiasis Mini/mikro hidro untuk energi listrik Pengembangan Destinasi Ekowisata di Borobudur PN Pengembangan Wilayah (Penanggulangan Bencana) PN Pengembangan Wilayah (Pembangunan Pedesaan) Pengembangan Destinasi Ekowisata di Mandalika PN Kesehatan PN Pengembangan Pariwisata PN Ketahanan Energi 18

Highlight Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan dalam Rancangan RKP 2018 Lokus Prioritas Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan: q 8 Provinsi rawan kebakaran: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua q 66 Kabupaten/Kota dan 731 desa Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Proyek Prioritas Anggaran (juta Rp) Instansi Lokasi Patroli terpadu pencegahan Karhutbunla 149. 000 KLHK 8 provinsi prioritas Pemadaman karhutbunla darat 15. 000 KLHK 8 provinsi prioritas Restorasi gambut 500. 000 BRG 7 provinsi prioiritas Pemadaman karhutbunla udara 20. 000 KLHK 8 provinsi prioritas Revitalisasi sarpras pemadaman 12. 700 KLHK 8 provinsi prioritas dan kk Dalkarhut KPHP 20. 600 KLHK KPHP 3. 000 KLHK 8 provinsi prioritas Operasionalisasi Masyarakat Peduli Api 19

Highlight Pelepasan Kawasan Hutan sebagai TORA 2018 USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 2018 (REFORMA AGRARIA) PROYEK K/L Penyelesaian perubahan batas kawasan hutan untuk TORA TARGET PENYELESAIAN TORA DARI KAWASAN HUTAN LUAS TARGET REALISASI 2016 4. 134. 766 707. 346 2017 336. 244 TARGET 2018 1. 630. 421 2019 1. 477. 204 TARGET ANGGARAN (JUTA RUPIAH) 1. 630. 421 Ha 55. 955 Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan 13 provinsi 7. 150 Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan Hutan 26 Provinsi 6. 372 Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA 58. 556 km 531. 685 Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan 26 Provinsi 456. 840 Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan 34 Provinsi 3. 487 20

21 3 Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan Bidang TA 2018

Dukungan KLHK Dalam Rancangan Awal RKP 2018 9 PRIORITAS NASIONAL Bidang Kehutanan Bidang LH 13 PROGRAM PRIORITAS 23 KEGIATAN PRIORITAS : 9 PN 11 PP 21 KP 24 Pro. PN 71 Pro. K/L : 3 PN 4 PP 6 KP 5 Pro. PN 19 Pro. K/L 25 PROYEK PRIORITAS NASIONAL 90 PROYEK PRIORITAS K/L 722

23 REKAPITULASI JUMLAH PROYEK RINCIAN K/L TIAP PROGRAM K/L PADA TIAP PN PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7 PN 8 PN 9 - - 2 - - 1 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (PHPL) - - 1 1 - Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) - - 1 - - 5 - 6 - Program Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) - 3 - 8 2 - - 20 - Program Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL) - - - - - 10 - Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Litbang) - - - 1 - - - Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P 2 SDM) 2 - - - 1 1 - Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) - - - - 1 5 - Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum) - - 10 Program Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) - - - - 6 - Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B 3 (PSLB 3) - 1 - - - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) - - - - - 2 4 1 9 2 5 3 51 13 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Setjen) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (Itjen) Total *) Sesuai Hasil Trilateral Meeting II Agustus 2017

Proyek Prioritas Bidang Litbang Inovasi TA 2018 029. 04. 5390. 099 029. 04. 5390. 951 029. 04. 5391. 001 029. 04. 5391. 002 029. 04. 5391. 003 029. 04. 5391. 004 029. 04. 5391. 951 029. 04. 5392. 001 029. 04. 5392. 002 029. 04. 5393. 001 029. 04. 5393. 002 029. 04. 5393. 003 029. 04. 5393. 004 029. 04. 5391. 951 029. 04. 5394. 001 029. 04. 5394. 002 029. 04. 5394. 003 029. 04. 5395. 001 029. 04. 5395. 002 029. 04. 5395. 003 029. 04. 5395. 004 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Inovasi (Setbadan Litbang dan Inovasi) Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik Badan Litbang dan Inovasi Layanan Internal (Overhead) Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK bidang pengelolaan hutan Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di Taman Nasional Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian Layanan Internal (Overhead) Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan Capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK, Revitalisasi Pemanfaatan Energi, Pangan dan Obat-obatan alternatif dari hutan Capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Sistesis hasil penelitian bidang kualitas lingkungan Pengelolaan Laboratorium Rujukan Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi Pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 paket pengembangan IPTEK) Layanan Internal (Overhead) Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim Capaian Paket Ipte. K dan persen kemanfaatan IPTEK bidang sosekjak dan perubahan iklim Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek Rekomendasi Kebijakan Bidang LHK Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) Bahan Sintesis Hasil Penelitian LHK terintegrasi di seluruh Satker, Balai Besar dan Balai lingkup BLI sebanyak 75 paket Pilot IPTEK Satker BLI di Daerah Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian (HP) Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli 58. 170, 3 5. 667, 0 82 2 3 2 5 4 2 3 poin SAKIP layanan bahan policy brief ranangan pengelolaan pilot iptek KHDTK layanan bahan policy brief 5. 328, 8 338, 1 4. 865, 3 795, 1 350, 5 3. 106, 5 463, 2 150, 0 3. 210, 0 1. 099, 0 4 3 1 4 1 1 15 3 2 15 pilot IPTEK bahan policy brief unit provinsi pilot iptek layanan bahan policy brief pilot iptek paket bahan policy brief 2. 111, 0 2. 950, 0 680, 0 1. 030, 0 340, 0 865, 0 35, 0 12. 123, 0 635, 6 11. 237, 4 250, 0 29. 355, 0 5. 377, 0 15 30 1 pilot IPTEK unit KHDTK atau HP kajian 15. 672, 3 2. 671, 7 5. 634, 0 24

Proyek Prioritas Nasional Litbang Inovasi TA 2018 N o PN PP 1 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengemban gan 3 Kawasan Pariwisana (dari 10) Total Alokasi Proyek Prioritas Proyek K/L Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli Target/Satuan 5 paket Pagu (Juta Rupiah) 5. 634, 0 25

Tujuan kegiatan pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli 1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), serta faktor eskternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam pengembangan ekowisata gajah di KHDTK Aek Nauli. 2. Menganalisis sistem kelembagaan dan menyusun perangkat-perangkat pendukung kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan dalam operasionalisasi kawasan. 3. Mengembangkan produk pendukung untuk meningkatkan edukasi dan pengetahuan pengunjung. 4. Menyusun strategi pengelolaan yang didasarkan pada kajian faktor ekologi dan sosial budaya, baik pengaruh secara internal maupun ekternal. 5. Menyusun daftar atraksi utama dan kegiatan pendukung yang potensial dikembangkan di kawasan ekowisata dalam rangka menarik minat para wisatawan berkunjung ke KHDTK Aek Nauli. 6. Melakukan sosialisasi dan promosi kawasan melalui berbagai media sosialisasi dan promosi. 26

27 4 Penutup

Key Messages Peran lembaga riset bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke depan: 1. Penekanan pada pengembangan riset dan inovasi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan lain di KLHK 2. Pengembangan kebijakan bidang LHK secara makro agar melibatkan Kementerian PPN/Bappenas 3. Mewujudkan Pengelolaan Multiguna Hutan (Multiple Uses) Secara Lestari 28

TERIMA KASIH 29