APBN DAN APBD PETA KONSEP APBN dan APBD

APBN DAN APBD

PETA KONSEP: APBN dan APBD Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pengertian Jenis Pengeluaran Landasan Hukum Tujuan Pengertian Fungsi Tujuan APBD Fungsi Prinsip dan Asas Penyusunan APBN DAN APBD Proses Penyusunan APBD Struktur APBD Proses Penyusunan APBN Pemerintah Pusat Bidang Perpajakan dan PNBP Sumber Penerimaan Penganggaran Belanja Negara Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran Pemerintah Daerah Kebijakan Fiskal Penataan Kelembagaan Keuangan Negara By: Zenith Arfian A. NIM. A 210140097

PENGERTIAN TUJUAN FUNGSI PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN PROSES PENYUSUNAN APBN STRUKTUR APBN SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

PENGERTIAN APBN ØRencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. ØBerisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). BACK

TUJUAN APBN 1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas; 2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; 3. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal; 4. Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja; 5. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. BACK

FUNGSI APBN 1. Fungsi Alokasi Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 2. Fungsi Distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. BACK

PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN Prinsip: 1. Prinsip anggaran berimbang 2. Prinsip dinamis - Anggaran dinamis absolut - Anggaran dinamis relatif 3. Prinsip fungsional Asas: 1. Asas kemandirian 2. Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas 3. Asas penajaman prioritas pembangunan BACK

PROSES PENYUSUNAN APBN 1. Tahap pendahuluan 2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN 3. Tahap pengawasan APBN VIDEO BACK

STRUKTUR APBN Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format I-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: 1. sisi penerimaan, 2. sisi pengeluaran, dan 3. sisi pembiayaan BACK

SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Sumber Penerimaan: 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Perpajakan 3. Hibah Jenis Pengeluaran: 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Subsidi 4. Belanja hibah BACK

PENGERTIAN LANDASAN HUKUM TUJUAN FUNGSI PROSES PENYUSUNAN APBD STRUKTUR APBD SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

PENGERTIAN APBD Daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. BACK

LANDASAN HUKUM APBD Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam: 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. BACK

TUJUAN APBD 1. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah; 2. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan; 3. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja; 4. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. BACK

FUNGSI APBD 1. 2. 3. 4. Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi distribusi BACK

PROSES PENYUSUNAN APBD Penyusunan anggaran lebih memerhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki. BACK

STRUKTUR APBD Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. BACK

SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Sumber Penerimaan: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan Jenis Pengeluaran: 1. Pengeluaran belanja 2. Bagi hasil 3. Pembiayaan BACK

KEBIJAKAN FISKAL 1. Bidang Perpajakan dan PNBP 2. Penganggaran Belanja Negara 3. Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran 4. Penataan Kelembagaan Keuangan Negara

VIDEO SCRIBE VIDEO

TERIMAKASIH