PERAN DAN FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA ASN DALAM

PERAN DAN FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILUKADA oleh : Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Sekretaris Daerah (Ketua Dewan Penguru KORPRI Kabupaten Malang)

DASAR HUKUM 1. UU NO. 5 TH. 2014 TENTANG ASN; 2. UU NO. 10 TH. 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TH. 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO. 1 TH. 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU; 3. PP NO. 42 TH. 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS; 4. PP NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK; 5. PP NO. 53 TH. 2010 TENTANG DISIPLIN PNS; 6. PP NO. 11 TH. 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS.

TUJUAN UTAMA UU ASN 1. INDEPENDENSI DAN NETRALITAS; Ø Independensi = suatu sikap seimbang yg tidak memihak kepada salah satu pihak Ø Netralitas = tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

TUJUAN UTAMA UU ASN 2. KOMPETENSI Memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif

TUJUAN UTAMA UU ASN 3. KINERJA/PRODUKTIVITAS KERJA; Ø Kinerja = hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yg telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama Ø Produktivitas Kerja = kemampuan yg dimiliki karyawan dalam menghasilkan barang atau jasa secara produktif dengan waktu yg singkat dan hasil sesuai

TUJUAN UTAMA UU ASN 4. INTEGRITAS Bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan, kode etik dan peraturan yg berlaku 5. KESEJAHTERAAN Kondisi manusia dimana dalam keadaan makmur, sehat dan damai 6. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Mutu pelayanan yg diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yg telah dibakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik.

TUJUAN UTAMA UU ASN 7. PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS Ø Pengawasan = keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan yg dilaksanakan sesuai dengan rencana yg telah ditetapkan sebelumnya Ø Akuntabilitas = kewajiban melaporkan pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai hasil yg telah ditetapkan sebelumnya, secara berkala

LATAR BELAKANG DAN PERAN ASN NETRAL DAN BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERENCANA, PELAKSANA, DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERAN ASN

KEDUDUKAN PEGAWAI ASN HARUS BEBAS DARI PENGARUH DAN INTERVENSI SEMUA GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK ASAS NETRALITAS ADALAH BAHWA SETIAP PEGAWAI ASN TIDAK BERPIHAK DARI SEGALA BENTUK PENGARUH MANAPUN DAN TIDAK MEMIHAK KEPADA KEPENTINGAN MANAPUN ASAS MANAJEMEN PNS SALAH SATU TUGAS ASN ADALAH MENJAGA NETRALITAS ASN

PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN PROFESI NILAI DASAR Meliputi MENJALANKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK BERPIHAK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG NON DISKRIMINATIF NETRALITAS PNS BERTUJUAN UNTUK MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN ASN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BERISI PENGATURAN AGAR PEGAWAI ASN MEMEGANG TEGUH NILAI DASAR ASN DAN SELALU MENJAGA REPUTASI DAN INTEGRITAS ASN PERAN ASN

UU NO. 42 TH. 2008 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA KAMPANYE PEGAWAI NEGERI SIPIL DILARANG MENGGUNAKAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PASANGAN CALON, ATAU ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PESERTA KAMPANYE, PEGAWAI NEGERI SIPIL DILARANG MENGERAHKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KERJANYA DAN DILARANG MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA

PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL, DAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM JABATAN NEGERI, SERTA KEPALA DESA DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU SELAMA MASA KAMPANYE (PASAL 282) UU NO. 7 TH. 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ASN DILARANG MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEBERPIHAKAN TERHADAP PESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KAMPANYE (PASAL 283) LARANGAN MELIPUTI : PERTEMUAN, AJAKAN, HIMBAUAN, SERUAN ATAU PEMBERIAN BARANG KEPADA ASN DALAM LINGKUNGAN UNIT KERJANYA, ANGGOTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

NETRALITAS ASN DALAM UU. NO 5 TAHUN 2014 PASAL 2 HURUF f MENYATAKAN BAHWA SALAH SATU ASAS PENYELENGGARA NEGARA ADALAH NETRALITAS ASAS NETRALITAS SETIAP PEGAWAI ASN TIDAK BERPIHAK DARI SEGALA BENTUK PENGARUH MANAPUN DAN TIDAK MEMIHAK KEPADA KEPENTINGAN SIAPAPUN

• PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS DARI PNS SEJAK MENDAFTARKAN SEBAGAI CALON (UU NO. 5 TH. 2014 PASAL • PEGAWAI ASN DARI 119) PNS YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD, KETUA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS SEJAK MENDAFTAR SEBAGAI CALON (UU NO. 5 TH 2014 PASAL 123 AYAT 3)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 41/PPU XII/2014 TANGGAL 8 JULI 2015 PNS YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILU ANGGOTA DPRD, DPD DAN DPRD MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON PESERTA

UU NO. 10 TH. 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 1 TH. 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 1 TH. 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG PASAL 70 AYAT (1) HURUF b DALAM KAMPANYE, PASANGAN CALON DILARANG MELIBATKAN : APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PASAL 71 AYAT (1) PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON

PP NO. 42 TH 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS PASAL 11 HURUF c MENYATAKAN BAHWA DALAM KODE ETIK TERHADAP DIRI SENDIRI PNS WAJIB MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK ATAU GOLONGAN MAKA PNS DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH PADA KEPERPIHAKAN SALAH SATU CALON ATAU PERBUATAN YANG MENGINDIKASIKAN TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS / BERAFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

PASAL 2 AYAT (1) PP NO 37 TH 2004 MENYEBUTKAN BAHWA PNS DILARANG MENJADI ANGGOTA DAN / ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK PP NO. 37 TH 2004 TENTANG LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK PASAL 3 AYAT (2) PP NO 37 TH 2004 MENYEBUTKAN BAHWA PNS YANG AKAN MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PNS DAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS PASAL 9 AYAT (1) PP NO 37 TH 2004 MENYEBUTKAN BAHWA PNS YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK TANPA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PNS, DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

PNS DILARANG MENJADI ANGGOTA DAN / ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK PP NO. 11 TH 2017 TENTANG MANAJEMEN ASN PNS YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK WAJIB MENGUNDURKAN DIRI SECARA TERTULIS PNS YANG MENGUNDURKAN DIRI DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS TERHITUNG MULAI AKHIR BULAN PENGUNDURAN DIRI PNS YANG BERSANGKUTAN PNS YANG MELANGGAR LARANGAN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

SANKSI UU NO. 5 TH. 2014 TENTANG ASN PNS DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KARENA MENJADI ANGGOTA DAN /ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK (PASAL 87 AYAT (4) HURUF c)

PASAL 4 ANGKA 15 PP NO. 53 TH. 2010 TENTANG DISIPLIN PNS MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, DENGAN CARA: A. TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE UNTUK MENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH; B. MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN JABATAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE; PASAL 4 ANGKA 14 MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ATAU CALON KEPALA DAERAH/WAKIL DAERAH DENGAN CARA MEMBERIKAN SURAT DUKUNGAN DISERTAI FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK ATAU SURAT KETERANGAN TANDA PENDUDUK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; C. MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE; DAN/ATAU D. MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEBERPIHAKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MENJADI PESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH MASA KAMPANYE MELIPUTI PERTEMUAN, AJAKAN, HIMBAUAN, SERUAN, ATAU PEMBERIAN BARANG KEPADA PNS DALAM LINGKUNGAN UNIT KERJANYA, ANGGOTA KELUARGA, DAN MASYARAKAT.

SANKSI PP NO. 53 TH. 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DAN PERKA BKN NO. 21 TH. 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 53 TH. 2010 TENTANG DISIPLIN PNS HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG BAGI : 1. PNS YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH BERUPA MEMBERIKAN SURAT DUKUNGAN DI SERTAI FOTO COPY KTP; 2. PNS YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE UNTUK MENDUKUNG CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH SERTA MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEPERPIHAKAN

HUKUMAN DISIPILIN TINGKAT BERAT BAGI : SANKSI PNS YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN CARA MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN JABATAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE; PNS YANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE.

PP NO. 42 TH. 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS PASAL 7 DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI SETIAP PNS WAJIB BERSIKAP DAN BERPEDOMAN PADA ETIKA DALAM BERNEGARA, DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DALAM BERORGANISASI, DALAM BERMASYARAKAT, SERTA TERHADAP DIRI SENDIRI DAN SESAMA PNS YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI PASAL 8 HURUF d MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PELAKSANAAN TUGAS

PP NO. 42 TH. 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS SANKSI PASAL 15 AYAT (1) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI MORAL PASAL 16 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK SELAIN DIKENAKAN SANKSI MORAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 AYAT (3), DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN, ATAS REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK.

SELURUH APARATUR NEGARA AGAR TETAP MENJAGA KEBERSAMAAN DAN JIWA KORPS DALAM MENYIKAPI SITUASI POLITIK YANG ADA DAN TIDAK TERPENGARUH MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEBERPIHAKAN / INDIKASI KETIDAKNETRALAN.

WABAH PENYAKIT PNS YG MASIH ADA PUCAT = PULANG CEPAT MAG = MAKAN GAJI BUTA KUDIS = KURANG DISIPLIN TBC = TIDAK BISA COMPUTER ASMA = ASAL MENGISI ABSEN KRAM = KURANG TERAMPIL ASAM URAT = ASAL SAMPAI KANTOR TERUS TIDUR GINJAL= GAJI INGIN NAIK NAMUN KERJA LAMBAN

PEMBIAYAAN ORGANISASI KORPRI Dasar : 1. BAB XIV Pasal 63 AD/ART KORPRI Hasil MUNAS VIII Tahun 2015 Ayat (1) : Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ayat (3) : Selain Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari : a. b. c. d. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Iuran Anggota; Sumbangan yang tidak mengikat; Usaha-usaha lain yang sah.

PEMBIAYAAN ORGANISASI KORPRI 2. Iuran Anggota pada Organisasi KORPRI di Kabupaten Malang : Tahun 1999 s/d 2017 Iuran Anggota KORPRI berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor : KEP 28/K-IX/DPP/99 tanggal 22 September 1999 tentang Uang Iuran Anggota KORPRI dengan besaran : a. Golongan I : Rp. 100, - (Seratus Rupiah) b. Golongan II : Rp. 200, - (Dua Ratus Rupiah) c. Golongan III : Rp. 500, - (Lima Ratus Rupiah) d. Golongan IV : Rp. 1. 000, -(Seribu Rupiah)

PEMBIAYAAN ORGANISASI KORPRI 3. Dasar penyesuaian Iuran Anggota pada Organisasi KORPRI di Kabupaten Malang : a. Musyawarah Pengurus KORPRI Kabupaten Malang tanggal 13 Januari 2016 (ART KORPRI hasil MUNAS VIII pada bab VIII pasal 27 ayat (1) : besaran iuran anggota ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengurus KORPRI pada masing-masing tingkatan); b. Surat Ketua DP KORPRI Provinsi Jawa Timur Nomor : 236/171/DPKP/JT-V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Persetujuan Perubahan Besaran Iuran Anggota KORPRI Kabupaten Malang (ART KORPRI hasil MUNAS VIII pada bab VIII pasal 27 ayat (3) : Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalokasian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan untuk mendapat persetujuan pengurus satu tingkat diatasnya);

PEMBIAYAAN ORGANISASI KORPRI c. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang Nomor : KEP/27/DP-KAB/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Iuran Anggota KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malang.

PEMBIAYAAN ORGANISASI KORPRI 4. Besaran Iuran Anggota KORPRI setelah disesuaikan menjadi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. Golongan III Golongan IV Kepala OPD Eselon III Kepala OPD Eselon II Tenaga Kontrak Aparatur Pemerintah Desa BUMD • Direksi BUMD • Kabag/ Ka Unit • Staf : Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah); : Rp. 7. 500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah); : Rp. 10. 000, - (sepuluh ribu rupiah); : Rp. 15. 000, - (lima belas ribu rupiah); : Rp. 25. 000, - (dua puluh lima ribu rupiah); : Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah); : Rp. 1. 000, - (seribu rupiah); : Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah); : Rp. 5. 000. - (lima ribu rupiah); : Rp. 2. 500. - (dua ribu lima ratus rupiah).