Perencanaan dan Pengadaan ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Perencanaan dan Pengadaan ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

PENATAAN ASN (1) Kebijakan berdasarkan: üAnggaran Belanja ASN üKelembagaan üPeta Jabatan üKebutuhan üKelebihan üKekurangan üKelas Jabatan üAudit Kepegawaian - Memastikan sistem merit dalam rekruitmen pegawai dan manajemen ASN berjalan dengan baik. - Memastikan kode etik dan kode perilaku dipatuhi. MEN PANRB KASN PPK PENATAAN Anggaran Belanja ASN KEUA NGAN Penataan Organisasi Pemda 2 Manajemen ASN v. Peta Jabatan v. Kebutuhan v. Formasi v. Penempatan v. Pengangkatan v. Rotasi/mutasi v. Pembinaan v. Kelas Jabatan (gaji dan Tunjangan) v. BUP v. SKP v. Audit Kepegawaian ASN BKN Kem DAGRI LAN Penataan DIKLAT Dasar Penyusunan/Pusat : • Data ASN • Manajemen Karier ASN • Audit Kepegawaian

PENATAAN ASN (2) 3 Pendayagunaan SDMA Dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan. Antar unit dan/atau lintas instansi Perpindahan • Jab ADM Pelaksana di Bidang Teknis • Jab Fungsional (Pertama, Terampil dan Pemula) CPNS • Formasi Umum • Formasi Sekolah Kedinasan • Formasi Khusus KEBUTUHAN ASN PPPK • Jab Fungsional (Keterampilan dan Keahlian)

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL PUSAT EKONOMI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA JALUR LAUT NASIONAL PRIMER GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API SEBARAN EPICENTRUM GEMPA AKTIF) SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014 KORIDOR SUMATERA Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda KORIDOR JAWA Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA Pariwisata, Perikanan, Peternakan KORIDOR KALIMANTAN Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SULAWESI Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas , Bumi (Migas) KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan

• Kebijakan Perencanaan • Peta Jabatan • Kebijakan e-Formasi

• Kebijakan Perencanaan* * Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI 1. Struktur organisasi 2. Peta jabatan melalui analisis jabatan 3. Kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja 4. Redistribusi pegawai 5. PNS yang pensiun 7

Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS Tujuan Instansi Anjab dan ABK Renstra Kebutuhan PNS

PERENCANAAN ASN Kebutuhan ASN Provinsi/Kab/Kota minimal memperhatikan rasio belanja pegawai dan jumlah penduduk * JA, JF, dan JPT Jabatan* yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi 1 PETA JABATAN ABK Setiap Jabatan memikul tugas paling sedikit 1250 Jam per tahun Tes (SKD-SKB) Sesuai dengan Kompetensi Jabatan 4 3 2 KEBUTUHAN ASN Kebutuhan ASN Kem/Lembaga sesuai dengan Tujuan Instansi 9 FORMASI ANGGARAN BELANJA SDM APARATUR

RENCANA KEBUTUHAN SDMA NO JABATAN KEBUTUHAN (ASN) EKSISTING (ASN) KEKURANGAN (ASN) 10 USUL UNIT KERJA KEBUTUHAN PENEMPATAN (ASN)

• Peta Jabatan Pasal 8, PP 11/2017

MENENTUKAN ASUMSI DASAR JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSINYA APARATUR SIPIL NEGARA PNS JAB. PIMPINAN TINGGI JAB. ADMINISTRASI JAB. FUNGSIONAL PPPK JPT Utama JPT Madya JPT Pratama (es I) (es II) Administrator (es III) Pengawas (es IV) Pelaksana (JFU&es V) Keahlian Keterampilan 12

JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA (PER MENPANRB NO. 25 TAHUN 2016) Penyesuaian Peta Jabatan jabatan fungsional umum/staf ke dalam Nomenklatur Jabatan Administrasi Pelaksana 1 • Nomenklatur Jabatan 2 • Kualifikasi Pendidikan 3 • Iktisar Jabatan 13

1 4 JABATAN FUNGSIONAL 14 1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan 2. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan • Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. • Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 148 Jabatan fungsional

15 • Kebijakan e-Formasi Pasal 10, PP 11/2017

Kebutuhan Pegawai di Instansi Disajikan melalui Sistem Perencanaan dengan Elektronik • Akurat • Data yang berkualitas • Berbagi data antar stakeholder • Cepat pengambilan keputusan • Akuntabel Kementerian PANRB 16

RANCANGAN INFRASTRUKTUR E-FORMASI →Isi Struktur Organisasi →Isi Bezzeting →Isi Analisis Jabatan BKD Provinsi BKD Kab. BKD Kota. 17 Formasi BKN Pusat DATA KEPEGAWAIAN Internet Kementerian/ Lembaga

Penetapan Kebutuhan PNS Pendapat Menkeu Pertek Ka -BKN Usul PPK Menteri PANRB data kelembagaan; jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan; jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

PENGADAAN ASN 19 Secara online Rekruitmen Nawacita Pembangunan FORMASI PNS PPPK 1 v Program Wajib v Program Prioritas v Program Dukungan RB Sesuai dengan kebutuhan TKD CAT ü PENGUMUM AN ü PELAMARAN ü ADMINSTRA SI 2 4 3 TES TKB CAT LULUS ASN YANG PROFESIONAL

PENGADAAN PNS (UU 5 TAHUN 2014) Diselenggrakan berdasarkan : Ø Penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan syarat lain yang dibutuhkan oleh jabatan Ø 3 Tahapan Seleksi Administrasi, TKD, dan TKB Setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan (Pasal 61) 20

PRINSIP PENGADAAN ASN 12 TKD CAT TKB CAT MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL 21

MATERI SELEKSI 22 NILAI AMBANG BATAS (PASSING GRADE) TKD TKP (35 30) 126 108 TIU (30 40) 75 100 TWK (35 30) 70 60 TSBT (100) TKB PLUS : üPSIKOLOGI LANJUTAN üPERFORMANCE TEST üWAWANCARA üTPA üTOEFL PASSING GRADE Ditetapkan Menteri PANRB

TUJUAN 23 Ø Pegawai ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service / penyelenggara pelayanan masyarakat. Ø Pegawai ASN yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan). Ø Pegawai ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja. Ø Pegawai ASN yang kompeten sesuai tuntutan jabatan. Ø Pegawai ASN memiliki Integritas dan Disiplin tinggi.

TERIMA KASIH Adi Junjunan Mustafa Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kedeputian SDM Aparatur - Kemen. PANRB adi. junjunan@menpan. go. id