LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DASAR HUKUM

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA )

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 3. Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi 4. Surat Edaran Nomor SE/03/M. PAN/01/2005 tentang LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/05/M. PAN/04/2006 tentang LHKPN; 6. Surat Edaran Nomor SE/16/M. PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN; 7. Surat Edaran Nomor SE/01/M. PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 8. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 2

Muatan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN; Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN; Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini; Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN; Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini; Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan 3

LHKPN DAN LHKASN URAIAN LHKPN LHKASN SUBYEK Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potenisal/rawan KKN seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN TUJUAN PENYAMPAIAN KPK MENPAN Pengelolaan KPK melalui Inspektorat INSPEKTORAT LAMPIRAN BUKTI Wajib melampirkan bukti Tidak wajib melampirkan bukti WAKTU PENYAMPAIAN 2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan dan rutin setiap 1 tahun. 1 (satu) bulan setelah promosi, mutasi atau berhenti dari jabatan dan tidak dilaporkan 4

DEFINISI LHKASN Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Daftar Seluruh Harta Kekayaan HARTA ASN Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan HARTA SUAMI / ISTRI Yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Men. PANRB HARTA ANAK TANGGUNGAN HARTA KEKAYAAN 5

MUATAN LHKASN PENGHASILAN DATA PRIBADI DAN KELUARGA • Data Pribadi • Data Istri/Suami • Data Anak Tanggungan • Data Anak Tidak Tanggungan • Penghasilan dari Jabatan • Penghasilan dari Profesi • Penghasilan dari Usaha Lain • Penghasilan dari Hibah/lainnya • Penghasilan dari Suami/Istri bekerja HARTA KEKAYAAN • Harta Tidak Bergerak • Harta Bergerak • Surat Berharga • Kas (Tabungan, Deposito, dll) • Piutang/Hutang PENGELUARAN • Pengeluaran per Tahun SURAT PERNYATAAN • Surat Pernyataan 6

PENYAMPAIAN LHKASN WAKTU PENYAMPAIAN 1. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan; 2. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan; 3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. DITUJUKAN MENPAN 7

SANKSI ASN YANG TIDAK MELAKSANAKAN LHKASN : 8 • ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang wajib lapor LHKASN, jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/ pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS APIP DALAM LHKASN Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN; Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN; Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN; Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran; Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran; Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Menteri PAN dan RB. 9

FORM LHKASN 10

FORM LHKASN 11

FORM LHKASN - HARTA 12

FORM LHKASN - HARTA 13

FORM LHKASN - PENGHASILAN 14

PENGISIAN PENGHASILAN DARI JABATAN DAFTAR GAJI 1. 2. 3. 4. 5. Gaji Pokok Tunj. Istri, Tunj. Anak Tunj. Eselon/Fung. umum Tunj. Beras Tunj. BPJS, JKK, JKM, Pembulatan 6. Pot. BPJS, IWP 2%, IWP 8%, Taperum, JKK 7. Pot. JKM 1. Gaji Pokok = 1 x 13 2. Tunj. Jabatan = 3 x 13 3. Tunj. Lain-Lain : (2+4+5) x 13 4. Potongan- Potongan =(6+7) x 13 15

LANGKAH IMPLEMENTASI Menetapkan Wajib LHKASN Menunjuk 1 personil sebagai koordinator LHKASN di SKPD Kirim data wajib LHKASN untuk mendapatkan User ID dan password Pegawai mengisi dan mengirim LHKASN secara online kepada Inspektorat Surat Pernyataan bermetre Rp. 6. 000, - dan ditandatangani dikirim ke Inspektorat memverifikasi Inspektorat menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB. 16

Cara memperoleh formulir LHKASN Mengunduh dari www. menpan. go. id, versi. xls atau. pdf Menggandakan Formulir LHKASN sesuai kebutuhan Menggunakan aplikasi Si-Harka 17

Kesalahan yang sering terjadi : • Form data umum belum diisi semua, kalau data tidak tersedia untuk diisi tanda “-” • Penghasilan belum disetahunkan; • Penghasilan belum dimasukkan semua; • Pengeluaran terlalu besar sehingga penghasilan bersih negativ • Aset/Harta terlalu besar tidak sebanding dengan penghasilan bersih (nilai wajar); • Harta berupa tanah yang berdiri bangunan diatasnya diinput tanah sendiri, bangunan sendiri. Seharusnya pilih poin tanah&bangunan; • Harta bergerak yang berupa pertanian ditulis berupa luas tanah seharusnya nilai jual hasil pertanian pertahun, demikian juga dengan peternakan; 18

Kesalahan yang sering terjadi : • Nilai harta berupa uang tunai masih dikosongi, seharusnya diisi berapapun nilainya; • Hutang masih diisi nilai pinjaman waktu akhad kredit, seharusnya diisi nilai sisa (outstanding) hutang. Demikian juga dengan Piutang; • Sering terjadi lupa password. Setelah dapat username dan password, password segera diganti dengan yang mudah diingat; • Reset password hanya dapat dilakukan oleh admin siharka kabupaten; • Hasil reset password akan dikirim ke email ASN atau Instansi. 19