APARATUR SIPIL NEGARA SRI WITARSIH SH MH Kepala

APARATUR SIPIL NEGARA SRI WITARSIH, SH. , MH. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

KETENTUAN UMUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan http: //sinyo 19. blogspot. com

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 STATUS 1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan. 1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan. KEDUDUKAN • Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

FUNGSI DAN PERAN PEGAWAI ASN Fungsi: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 HAK 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan kompetensi. 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan kompetensi. KEWAJIBAN • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

DIISI DARI PEGAWAI ASN JABATAN ASN Jabatan Administra si pembangunan Jafung keahlian: Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi DIISI TNI DAN POLRI Jabatan Pengawas Administrator memimpin pelaksanaan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta kegiatan yang dilakukan oleh administrasi pejabat pelaksana pemerintahan dan Jabatan ASN tertentu a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

PP NO. 45 TAHUN 2007 Tentang “Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa PNS” Pasal 14 “Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun”

UU NO. 6 TAHUN 2014 TTG DESA Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis

UU NO. 6 TAHUN 2014 Pasal 49 ayat (2) “Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) / Pasal 48 diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati”

PP NO. 43 TAHUN 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2016 Pasal 61 Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis

PP NO. 43 TAHUN 2014 Pasal 62 ayat (1) “Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan”

PP NO. 43 TAHUN 2014 Pasal 65 ayat (1) “Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan”

PP NO. 43 TAHUN 2014 Pasal 67 Ayat (1) “PNS Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian”

PP NO. 43 TAHUN 2014 Ayat (2) Dalam hal PNS kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

PERBUP NO. 54 TAHUN 2016 TENTANG : PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA Pasal 2 Ayat (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Teknis; dan c. Pelaksana Kewilayahan.

PERBUP NO. 54 TAHUN 2016 Pasal 4 Ayat (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat.

PERBUP NO. 55 TH. 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 7 Ayat (5) PNS yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 – persyarata umum) dan (3 – persyaratan khusus), harus memperoleh Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Ayat (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehiangan haknya sebagai PNS, akan tetapi tidak menerima Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDes. Pasal 17 Ayat (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat lain setelah mengucapkan sumpah/janji.

KESIMPULAN Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa, adalah bagian dari perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati dari warga desa yang memenuhi syarat. Jadi…Sekretaris Desa BUKAN Jabatan Negeri dan TIDAK diisi oleh PNS

PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS A. Prinsip Dasar PP. 1. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS, menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung masing-masing(Psl 23) 2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama sekali adalah Atasan langsung.

Apabila dugaan pelanggaran disiplin benar, maka sepanjang hukuman yg setimpal dgn pelanggaran tsb masih kewenangannya, maka atasan langsung tsb wajib menghukum. 4. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman yg setimpal utk PNS tsb adalah kewenangan atasan yg lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan disertai BAP yg telah dibuatnya. 3.

5. Atasan langsung yg tdk memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan bawahan yg diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yg jenisnya sama dgn jenis hukuman yg seharusnya dia jatuhkan kepada bawahanya. 6. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, krn itu setiap atasan langsung yg telah mengetahui pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan menghukum atau melaporkan.

17 POIN antara lain; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangan; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan dan martabat PNS 11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

15 POIN antara lain; 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain; 6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang kain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tdk langsung merugikan negara.

7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan; 8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya; 10. Melakukan suatu tindakan / tdk yg dpt menghalangi / mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;

D. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin. 1. Ringan a. lisan. b. tertulis c. Tdk puas 2. Sedang a. tunda kgb b. tunda kp c. tp 1 tahun 3. Berat a. tp 3 tahun b. turun jab c. bebas jab d. pdh e. ptdh

PEJABAT YANG MENGHUKUM (PSL. 21, 24) • Apabila menurut pertimbangan atasan langsung, jenis hukuman yang wajar / setimpal masih kewenangannya, maka atasan langsung tersebut langsung membuat SK Hukuman Disiplin dan menyerahkan kepada ybs. • Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman disiplin yang setimpal / wajar bagi ybs adalah jenis hukuman disiplin yang telah menjadi kewenangan atasannya maka atasan langsung tersebut harus melaporkan kepada atasannya tersebut disertai BAP dan saran pendapatnya • SK Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atasan langsung selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian dan BKN. • Laporan yang dibuat atasan langsung terhadap atasannya untuk menghukum selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian.

• Apabila menurut pertimbangan atasan langsung, jenis hukuman yang wajar / setimpal masih kewenangannya, maka atasan langsung tersebut langsung membuat SK Hukuman Disiplin dan menyerahkan kepada ybs. • Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman disiplin yang setimpal / wajar bagi ybs adalah jenis hukuman disiplin yang telah menjadi kewenangan atasannya maka atasan langsung tersebut harus melaporkan kepada atasannya tersebut disertai BAP dan saran pendapatnya • SK Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atasan langsung selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian dan BKN. • Laporan yang dibuat atasan langsung terhadap atasannya untuk menghukum selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian.

KONSEKUENSI BAGI ATASAN LANGSUNG ATAU PEJABAT YNG BERWENANG MENGHUKUM YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN (PSL. 21) 1. Setiap atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin bawahan tetapi tidak menindak lanjuti, harus dijatuhi hukuman didiplin. 2. Aatasan langsung yang telah memeriksa bawahannya dan terbukti, tetapi tidak menghukum atau tidak melaporkannya kepada atasannya, harus dijatuhi hukuman disipin. 3. Hukuman terhadap atasan langsung yang tidak menindak lanjuti / menghukum / melaporkan kepada atasannya adalah sama dengan hukuman yang seharusnya dia jatuhkan kepada bawahannya.

4. Atasan dari atasan langsung yang telah menerima laporan atasan langsung, tapi tidak menindak lanjuti, juga dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan yang lebih tinggi. 5. Penjatuhan hukum disiplin kepada atasan langsung atau pejabat yang seharusnya menghukum tidak perlu BAP, tapi cukup dengan permintaan keterangan.

KESIMPULAN 1. Dengan berlakunya PP No 53 Thn 2010, maka penegakan/ pengendalian disiplin bawahan menjadi tanggung jawab atasan langsung masing-masing. 2. Untuk dpt melaksanakan tanggung jawab tsb, maka setiap pejabat struktural atau pejabat yang disetarakan hrs mampu memeriksa(BAP) dan menentukan jenis hukuman yg setara dgn pelenggaran disiplin yg dilakukan bawahan.

3. Atasan langsung atau atasan yg lebih tinggi yang tidak melakukan kewajibannya dalam bidang penegakan disiplin, akan ikut menerima hukuman disiplin.

TES KOMPUTER 1. MELIPUTI: MICROSOFT WORD, meliputi : kemampuan pengetikan surat, penggunaan font, kerapian pengetikan 2. MICROSOFT EXCEL, meliputi : kemampuan membuat kolom, kemampuan rumus excel, kebenaran rumus 3. MICROSOFT POWER POINT , meliputi : pembuatan slide, isi power point, animasi

• Tes akan dimulai hari Rabu, tanggal 16 s/d 21 Nopember 2016 dimulai pukul 08. 00 s. d selesai • Akan dibagi dalam 4 hari, setiap hari 4 sesi sebagaimana jadwal terlampir (ditempel diluar) • Setiap sesi terdiri 10 peserta • Waktu pengerjaan 60 menit

! ! ! … h i s a k a m i r e T