IDA ROCHMAWATI SSI M Kes DIREKTORAT PENGAWASAN NORM

IDA ROCHMAWATI, SSI, M. Kes DIREKTORAT PENGAWASAN NORM, A KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITJEN BINWASNAKER - KEMNAKER Jakarta, 26 Oktober 2017

Data : Estimasi ILO (2008 – 2009); - 1, 2 juta/thn TK tewas akibat kec. Kerja; - 160 juta/thn TK sakit akibat kerja (PAK); - Jumlah kerugian mencapai 2, 4 % dari GDB. Di Indonesia (2013); - 9 orang/hari TK tewas; - puluhan ribu mengalami kecelakaan. Cacat Tahun Sembuh Fungsi Sebagian Tetap Meninggal 2010 89, 873 4, 061 2, 550 36 2, 191 2011 90, 387 4, 130 2, 722 34 2, 218 2012 94, 135 3, 861 2, 689 35 2, 332 Sep'2013 68, 586 2, 928 2, 027 29 1, 793 Total Nilai Kompensasi 98, 7 11 237, 360, 297, 079. 44 305, 947, 776, 81 4. 76 99, 491 1 03, 052 75, 363 315, 468, 252, 27 9. 45 258, 050, 575, 20 7. 23 Sumber : PT. Jamsostek (Persero)

TANTANGAN K 3: Kasus Kec. Kerja dan PAK Tinggi … Masalah ; • Kualitas penerapan K 3 rendah; • Kualitas riksa uji K 3 rendah; • Kuantitas dan Kualitas Pengawasan rendah; • Obyek pengawasan K 3 semakin komplek;

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K 3) DI TEMPAT KERJA MGT SDM BAHAN FAKTOR PENYEBAB PERALATAN LINGKUNGAN KERJA TEMPAT KERJA PROSES PRODUKSI AMAN Prod’s SEHAT SIFAT PEKERJAAN CARA KERJA ANALISIS KECELAKAAN

Dif. & Tuj. K 3 Phylosophy: Pemikiran & upaya utk menjamin keutuhan dan kesempurnaan TK & orang lain pd umumnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya & budaya manusia menuju masyarakat adil, makmur & sejahtera. Ke-Ilmuan: Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kec. kerja, kebakaran, peledakan, PAK & pencemaran lingk. kerja. (ACCIDENT PREVENTION)

Latar belakang Fakta dilap. ttg keberadaan Pesawat/Bejana /Peralatan Teknik; Diperlukan utk memenuhi keb. manusia : ⊙. Industri; ⊙. Sarana sosial/rumah tangga. Berpotensi dpt menimbulkan kec. kerja, kebak, ledakan, PAK & kerusakan lingk. ; Pengel. /pengguna/pem. produk menuntut adanya jaminan K 3 melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU di bidang K Pelaks. K 3 pd dsrnya menuntut keterlibatan & tg. jwb semua pihak.

(lanjutan) Penanganan K 3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri; Privatisasi K 3 memberikan peluang kesempatan kerja; Produk barang dan jasa semakin kompetetif; Peningkatan profesionalisme SDM di bidang K 3; Peran pihak ketiga semakin strategis; Operasionalisasi pemb. & wasan K 3 hrs sesuai dengan regulasi.

Tujuan: • • • Melindungi TK & org lain di tempat kerja; Menjamin agar setiap sumber produksi dpt dipakai secara aman & efisien; Menjamin proses produksi berjalan lancar.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 1 THN 1970 Tujuan Pokok K 3 • Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll. “Nihil kecelakaan kerja”

Manfaat • Bagi Masyarakat: 1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K 3; 2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga; 3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin. 10

lanjutan; • Bagi Tenaga Kerja: : 1. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K 3; 2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K 3; 3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K 3 dan disiplin. 11

lanjutan; • Bagi Perusahaan: 1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K 3 2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK 3 3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK 3 4. Mengetahui kinerja K 3 di perusahaan 5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan 12

K 3 HARUS DIKELOLA = FUNGSI PERSH LAINNYA MANAJEMEN K 3 : PROSES MENGINTEGRASIKAN PRINSIP K 3 KE DALAM OPERASI PERUSH.

• UU No. 1 Tahun 1970 • • • Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 32 Tahun 2004 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 • Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No. 1 Tahun 1970. • PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK 3;

Peraturan Perundangan K 3 1. PERSONIL : UU dan Per. Uap; Per. Menaker No. 01/1976; Per. Menaker No. 01/1979; Per. Menaker No. 02/1982; Per. Menaker No. 01/1988; Per. Menaker No. 01/1989; Per. Menaker No. 02/1992; Kep. Menakertrans No. 187/1999; 3. SISTEM : PP 50 Thn 2012 Per. Menaker No. 01/1980; Per. Menaker No. 02/1980; Per. Menaker No. 01/1981; Per. Menaker No. 03/1982; Per. Menaker No. 05/1996; Per. Menaker No. 03/1998. 2. ALAT / MESIN: UU dan Per. Uap; Per. Menaker No. 01/1978; Per. Menaker No. 04/1980; Per. Menaker No. 01/1982; Per. Menaker No. 02/1983; Per. Menaker No. 03/1985; Per. Menaker No. 05/1985; Per. Menaker No. 02/1989; Per. Menakertrans No. 03/1999; Per. Menaker No. 37/2016; Per. Menaker No. 38/2016; Kep. Menakertrans No. 51/1999; SE Menakertrans No. 01/1997; SE Menakertrans No. 01/1979 4. KELEMBAGAAN K 3 Kep. Menaker No. 155/1984; Per. Menaker No. 04/1987; Per. Menaker No. 04/1995

BEBERAPA STANDAR K 3 YANG BERLAKU DI DUNIA USAHA SAAT INI SMK 3 ISPO AS/ANZ 4801/4804 ILO OSH 2001 OHSAS 18001: 1999 APOSHO STANDAR 2000 DR 96311 PERUSAHAAN Safety Map BS 8800 SA 8000 ISRS VPP OSHA

• Wajib bagi perusahaan: • memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau • menyai tingkat potensi bahaya tinggi. • Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan • Dlm menerapkan SMK 3 memperhatikan peraturan per. UU, konvensi atau standar internasional

Penerapan SMK 3 meliputi 1. 2. 3. 4. 5. penetapan kebijakan K 3; perencanaan K 3; pelaksanaan rencana K 3; pemantauan dan evaluasi kinerja K 3; dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3.

1. Penetapan kebijakan K 3 a. melakukan tinjauan awal kondisi K 3, meliputi: b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K 3 secara terus-menerus; dan c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

2. Perencanaan K 3 Paling sedikit memuat : a. tujuan dan sasaran; b. skala prioritas; c. upaya pengendalian bahaya; d. penetapan sumber daya; e. jangka waktu pelaksanaan; f. indikator pencapaian; dan g. sistem pertanggungjawaban.

3. Pelaksanaan Rencana K 3 • Di dukung oleh sumber daya manusia di bidang K 3, prasarana dan sarana. • Sumber daya manusia harus memiliki: • kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan • kewenangan di bidang K 3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. • Prasarana dan sarana sebagaimana paling sedikit terdiri dari: • organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K 3; • anggaran yang memadai; • prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan • instruksi kerja.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja • melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten • Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK 3 • menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK 3, • dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

KESIMPULAN • • Tenaga kerja yang berkualitas mempunyai daya saing tinggi; Kualitas tenaga kerja mempunyai korelasi erat dengan kecelakaan kerja; Program SMK 3 berpengaruh langsung terhadap produk perusahaan; Kecelakaan kerja kontra produktif terhadap efisiensi dan berpengaruh terhadap daya saing;

Terima kasih, semoga bermanfaat ! ! ! UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA