Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan
Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R. I.
Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K 3 • DEP/DINAS • LUAR DEPNAKER • PEMERINTAH PANITIA BANDING DOKTER PRSH • POLI. PRSH • JASA KESEH • SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT P 2 K 3 • PRSH
PARADIGMA PENGAWASAN K 3 1996 SMK 3 Per. Men. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No. 13/2003 1995 Fihak III PJK 3 Per. Men. 04/1995 1992 AHLI K 3 Per. Men. 02/1992 1988 PJIT Uap Kep. Men. 1261/1988 1987 P 2 K 3 Per. Men. 04/1987 1970 Era VR 1910 Direct Inspection Proses transformasi dari rawing ke steering Privatisasi inspeksi K 3
KEWAJIBAN PENGURUS • Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan • Pasal 9 - Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan tempat kerja - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan - APD - Cara dan sikap bekerja yang aman - Mempekerjakan setelah yakin - Pembinaan - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K 3 bahaya di
• Pasal 10 - Membentuk P 2 K 3 • Pasal 11 - Laporan kecelakaan • Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis - Memasang poster - Menyediakan APD secara cuma-cuma
10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK 3 Bab III - Penerapan SMK 3 Bab IV - Audit SMK 3 Bab V - Kewenangan Direktur Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit Bab VII - Sertifikat K 3 Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan Bab IX - Pembiayaan Bab X - Ketentuan Penutup Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK 3 Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK 3 Lampiran III : Formulir Laporan Audit Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK 3
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM 1. Sistem Manajemen K 3 2. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K 3 Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi : pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K 3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
2. Tempat kerja tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara dengan unsur : • dilakukan usaha • ada tenaga kerja yang bekerja • ada sumber bahaya
3. Audit pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan sustu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang diremcanakan, dan dilaksanakan sevara efektif dancocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan
4. Perusahaan Setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara 5. Direktur Pejabata sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1970 6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri
7. Pengusaha a. Orang atau badan hukum yg menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja b. Orang atau badan hukum yg secara berdiri sendiri manjalankan sesustu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan temoat kerja c. Orang atau badan hukum yg di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruh a dan b, jika kalau yg diwakili berkedudukan di luar Indonesia 8. Pengurus Orang yg mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yg berdiri sendiri
9. Tenaga Kerja Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10. Laporan Audit Hasil audit yg dilakukan oleh Badan Audit yg berisi fakta yg ditemukan pd saat pelaksanaan audit di tempat kerja sbg dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja SMK 3 11. Sertifikat Adalahn bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan per-uu-an SMK 3 12. Menteri
DASAR HUKUM Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945 Pasal 3, 9 dan 10 UU No. 14 Tahun 1969 UU No. 1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per. Men ; SE;
DASAR HUKUM Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945 Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No. 13 / 2003 Ttg Ketenagakerjaan UU No. 1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per. Men ; SE;
DASAR HUKUM • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan • UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
DASAR HUKUM Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi : (1) norma keselamatan kerja (2) norma kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja UU No. 14/1969
Pragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 UU No. 13/2003 (1) (2) (3) (4) (5) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (6) (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (7) (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pasal 87 UU No. 13/2003 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
BAB XVI Bagiaan Kedua Sangsi Administratif Pasal 190 UU No. 13/2003 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin. (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
K 3 UU No. 14/1969 UU No. 13 /2003 P. 3, 9, 10 UU No. 1/1970 Tempat Kerja a. l. : p. 86 p. 87 UU No. 1/1970 PP - SMK 3 Tempat Kerja Perusahaan Per. Men. 05/1996 SMK 3
Dasar Hukum SMK 3 Pasal 27 (2) UUD 1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No. 1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep. Menaker No. Kep. 19/Men/1997 Sangsi pelanggaran PP Penerapan SMK 3
ILO The most efficient way to build a sustained safety culture Establishment of OSH MS
Regulation Based OSH Program OSH MS Risk Based OSH Program
SMK 3 MEMBANGUN BUDAYA K 3 Na tu ral I nst inc ts Injury Rates Sup ervi sion Self Teams Reactive • Safety by Natural Instinct • Compliance is the Goal • Delegated to Safety Manager • Lack of Management Involvement Dependent • Management Commitment • Condition of Employment • Fear/Discipline • Rules/Procedures • Supervisor Control, Emphasis, and Goals • Value All People • Training Engineering Control Independent • Personal Knowledge, Commitment, and Standards • Internalization • Personal Value • Care for Self • Practice, Habits • Individual Recognition OSH - MS Interdependent • • • Help Others Conform Others’ Keeper Networking Contributor Care for Others Organizational Pride Behavioral Safety
TUJUAN PENERAPAN SMK 3 • Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) • Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja • Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global • Proteksi terhadap industri dalam negeri • Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional • Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional • Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec. melalui pendekatan sistem • Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang tekait dengan penerapan K 3
KRITERIA PERUSAHAAN • Perusahaan dengan : - tenaga kerja 100 org atau lebih dan atau - potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja Pasal 3 Per. Menaker No. 05/Men/1996
Dalam penerapan SMK 3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan : Peningkatan Berkelanjutan Peninjauan Ulang Peninjauan & Peningkatan Ulang & SMK 3 oleh Peningkatan Manajemen oleh manajemen Penetapan Kebijakan K 3 dan menjamin Komitmen Perencanaan K 3 Pengukuran dan Evaluasi Penerapan K 3
Wajib dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 unsur/elemen Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah atau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas persetujuan Menteri Pasal 5 ayat (3)
MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT • Untuk pembuktian penerapan SMK 3, prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri • Audit SMK 3 dilakukan meliputi 12 unsur • Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur Menteri • Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya • Audit SMK 3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali • Audit SMK 3 dilakukan badan audit • Badan audit membuat RTA • Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat • Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat • Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit
• Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpd Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh • Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan • Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan penilaian • Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur : 1. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian, atau 2. Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per-uu-an • Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun • Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK 3 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk • Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs
Prinsip Dasar 1. 2. 3. 4. 5. Penetapan Kebijakan K 3 Perencanaan Penerapan K 3 Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K 3 Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K 3 secara berkesinambungan Pedoman Penerapan 1. Komitmen dan kebijakan 1. 1 Kepemimpinan dan komitmen 1. 2 Initial Review 1. 3 Kebijakan K 3 2. Perencanaan 2. 1 Perenc ident bhy, penilaian resiko dan pengend resiko 2. 2 Per. per uu dan persyart lainnya 2. 3 Tujuan dan sasaran 2. 4 Indikator kinerja 2. 5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3. Penerapan 3. 1 Jaminan kemampuan 3. 2 Kegiatan pendukung 3. 3 Ident SB, penilaian dan pengendalian resiko 4. Pengukuran dan evaluasi 4. 1 Inspeksi dan pengujian 4. 2 Audit SMK 3 4. 3 Tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt Elemen Audit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK 3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK 3 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1. 1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN * organisasi K 3 * menyediakan anggaran, SDM dan sarana * penetapan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban * perencanaan K 3 * melakukan penilaian 1. 2. TINJAUAN AWAL K 3 * identifikasi kondisi dan sumber bahaya * pengetahuan dan peraturan perundangan K 3 * membandingkan penerapan * meninjau sebab dan akibat * efisiensi dan efektifitas
2. PERENCANAAN 2. 1. MANAJEMEN RESIKO 2. 2. PERATURAN PERUNDANGAN 2. 3. TUJUAN DAN SASARAN * dapat diukur * satuan/indikator pengukuran * sasaran pencapaian * jangka waktu pencapaian 2. 4. INDIKATOR KINERJA 2. 5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN 3. 1 JAMINAN KEMAMPUAN * SDM, sarana dana * integrasi * tanggung jawab dan tanggung gugat * konsultansi, motivasi dan kesadaran * pelatihan dan kompetensi kerja 3. 2 KEGIATAN PENDUKUNG • • • Komunikasi Pelaporan Pendokmentasian Pengendalian dokumen Pemcatatan dan manajemen informasi
3. 3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIK o • • Manajemen resiko Perencanaan (design) dan rekayasa Pengendalian administratif Tinjauan kontrak Pembelian Prosedur menghadapi keadaan darurat atau rencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI 4. 1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN • • • Personel berpengalaman dan berkeahlian Catatan terpelihara dan tersedia Peralatan dan metode yang memadai Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian Penyelidikan atas insiden Temuan dianalisa dan ditinjau ulang 4. 2 AUDIT Si. MK 3 • Dilakuan secara berkala • Personel berkompeten • Tinjauan ulang dari hasil audit
4. 3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang Si. MK 3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN 1. 2. 3. 4. Evaluasi penerapan kebijakan K 3 Tujuan, sasaran dan kinerja K 3 Hasil temuan audit SMK 3 Evaluasi efektifitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk mengubahnya
Mekanisme dan Teknik Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
AUDIT SMK 3 Per. Menaker No. 05/MEN/1996
UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTAIAN AUDIT SMK 3 • • Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK 3 di tempat kerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SMK 3 dilakukan oleh Badan Audit independen
MEKANISME AUDIT SMK 3 Pengawasan oleh Instansi Ketenagakerjaan pd Pem. Prop, Pem. Kab/Kot Dibuktikan dgn Audit Ekternal (3 th sekali) Badan Audit (Auditor) Wajib Bagi perusahaan : - Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org - < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi Internal Pengusaha/ Pengurus
Tahapan Audit Eksternal Tahap Persiapan Pertemuan Awal Pemeriksaan Tingkat Penilaian 1. 2. 3. 4. 5. Tidak berlaku Terpenuhi Tdk terpenuhi minor Tdk terpenuhi mayor Observasi 1. 2. 3. 4. 5. Pemeriksaan dokumen Wawancara utk klarifikasi Pengamatan aktivitas Prsh Pengamatan kondisi dan ling. kerja Penilaian kriteria berdasarkan temuan Penilaian Kriteria Pertemuan Akhir
Badan Audit SMK 3 Badan Audit : 1. 2. 3. 4. 5. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional Memiliki Kacab di Tk Propinsi Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor junior Pengalaman dalam audit sistem SKP (berlaku 3 th) Permohonan Tertulis SKP Menteri Direktur Evaluasi (1 kali dlm 1 th)
Auditor Persyaratan Auditor Eksternal Senior 1. 2. 3. 4. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK 3 minimal 1 th Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK 3 minimal 10 kali Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK 3 minimal 3 kali Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal 3 kali SKP (berlaku 3 th) Permohonan Tertulis SKP Menteri Direktur Evaluasi (1 kali dlm 1 th)
RENCANA TAHUNAN AUDIT Mekanisme DIREKTUR Dinas Ketenagakerjaan Tetapkan RTA pd Pem Prop Permohonan Utk di Audit (sukarela) Laporan Audit Dinas Ketenagakerjaan pd Pem kab/kota PERUSAHAAN Badan Audit Eksternal
TEKNIK AUDIT SMK 3
Prinsip Dasar 1. Penetapan Kebijakan K 3 2. Perencanaan Penerapan K 3 3. Penerapan K 3 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K 3 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K 3 secara berkesinambungan Pedoman Penerapan 1. Komitmen dan kebijakan 1. 1 Kepemimpinan dan komitmen 1. 2 Initial Review 1. 3 Kebijakan K 3 2. Perencanaan 2. 1 Perenc ident bhy, penilaian resiko dan pengend resiko 2. 2 Per. per uu dan persyart lainnya 2. 3 Tujuan dan sasaran 2. 4 Indikator kinerja 2. 5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3. Penerapan 3. 1 Jaminan kemampuan 3. 2 Kegiatan pendukung 3. 3 Ident SB, penilaian dan pengendalian resiko 4. Pengukuran dan evaluasi 4. 1 Inspeksi dan pengujian 4. 2 Audit SMK 3 4. 3 Tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt Elemen Audit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK 3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK 3 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANKOMITMEN 1. 1 KEBIJAKAN K 3 * tertulis dan bertanggal * ditanda tangani pengusaha/pengurus * disusun dng proses konsultasi * mengkomunikasikan kebijakan * dibuat kebijakan khusus bila diperlukan * peninjauan ulang kebijakan 1. 2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK * disebar luaskan didokumentasikan * penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU * tanggung jawab pimpinan unit * saran ahli K 3 * pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab * laporan kinerja K 3 * tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat kerja * memelihara dan mendistribusikan info K 3 yang baru * tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK 3 dilaksanaka
1. 3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI * dicatat dan didokumentasikan * diuapayakan masuk dalam perencanaan tindakan manajemen * meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 1. 4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK * pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil prsh * prosedur konsultasi * membentuk P 2 K 3 * jabatan Ketua P 2 K 3 sesuai peraturan * jabatan sekretaris P 2 K 3 – ahli K 3 * fungsi P 2 K 3 dlm pengendalian resiko * pertemuan rutin P 2 K 3 dan hasilnya diumumkan * tugas P 2 K 3 untuk membuat laporan ruitin * pembentukan kel. kerja yang diperlukan dan pelatihannya * pengumuman ttg struktur kel. kerja
2. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN 2. 1 PERENCANAAN RENSTRA K 3 * identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten * penetapan RENSTRA K 3 dan penerapan * pembuatan RENSUS berkaitan dng produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu * perencanaan berdasarkan potensi bahaya, insiden, catatan K 3 * perencanaan tujuan K 3 yg dpt diukur, menentapkan prioritas dan penyediaan sumber daya 2. 2 MANUAL SMK 3 * manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K 3 untuk semua tingkatan dlm prsh * bila diperlukan dibuat manual khusus yg berkaitan dgn produk, proses atau tempat kerja tertentu * manual SMK 3 mudah didapat semua personil prh 2. 5 PENYEBARAN INFORMASI K 3 * informasi kegiatan dan maslah K 3 disebarkan secara sistematis * catatan informasi K 3 dipelihara dan bersifat terbuka
3. PENINJAUAN ULANG PERANGCANGAN (Design) DAN KONTRAK 3. 1 PENGENDALIAN PERANCANGAN * adanya prosedur yg terdokumentasi dlm tahap perancangan atau perancangan ulang * prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan * verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten * semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasi thd K 3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yg berwenang 3. 2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK • adanya prosedur yg mampu mengidentifikasi dan menilai potansi bahaya K 3, lingkungan dan masyarakat pada saat memasok barang dan jasa dlm suatu kontrak • Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak o; eh personil yg kompeten • kontrak ditinjau ulang untuk menjamin pemasok dpt memenuhi persyaratan K 3 • Catatan tunjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan
4. PENGENDALIAN DOKUMEN 4. 1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN • Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi • Tercantum penerima distribusi dokumen • Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat yg ditentukan • Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang yg disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus 4. 2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN • Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K 3 • Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau lampirannya • Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untuk mencegah penggunaan dokumen usang
5. PEMBELIAN 5. 1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA • Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan informasi relevan dgn K 3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli • Spek pembelian harus sesuia dgn peryaratan peraturan perundangan dan standar yg berlaku • Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd saat keputusan pembelian dilakukan • Pertimbangan thd kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja, sebelum dilakukan pembelian. 5. 2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI • Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasi pembelian 5. 3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN • Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko thd barang danjasa yg dipasok pelanggan sebelum digunakan. Catatannya dipelihara • Produk yg disediakan dapat diidentifikasi dengan jelas
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK 3 6. 1 SISTEM KERJA • Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensial dan resiko dari suatu proese kerja • Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko • Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko tinggi. Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja • Prosedur kerja atau petunjuk untuk mengelola resiko terdokumentasi • Memperhatikan per. , standar, ketentuann pel. Saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja • Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas kompeten dan disahkan pejabat yang ditunjuk • Penyediaan APD dan digunakan secara benar, selalu dlm kondisi layak • APD dipastikan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan • Upaya pengendalian resiko ditunjau ulang bila terjadi perubahan proses kerja
6. 2 PENGAWASAN • Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja • Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas • Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian • Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK • Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi 6. 3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL • Persyaratan tugas`tertentu, termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan TK • Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat ketrampilan TK
6. 4 LINGKUNGAN KERJA • Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yg memerlukan pembatasan masuk • Adanya pengendalian atas tempat-tempat dgn pembatasan ijin masuk • Fasilitas dan layanan yg tersedia di tempatn kerja sesuai dgn standar dan pedoman teknis • Rambu keselamatan dan pintu darurat harus dipasang sesuai standar dan pedoman teknis
6. 5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI • Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatan pengaaman sesuai peraturan, standar dan ketentuan • Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan disimpan dipelihara • Sarana produksi yg harus terdaftar memliki sertifikat yg masih berlaku • Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yg kompeten • Perubahan sarana produksi harus sesuai persyaratan peraturan • Terdapat prosedur untuk permintaan pemeliharaan perlatan yg kondisi K 3 nya kurang baik dan perlu perbaikan • Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman atau yg sudah tidak digunakan • Bila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) • Terdapat prosedur persetujuan untuk menjamin peralatan produksi dlm kondisi aman untuk diopersaikan
6. 6 PELAYANAN • Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan, bila prh dikontrak untuk menyediakan pelayanan yg tunduk pd standar dan UU KK • Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan, bila prh diberi pelayanan melalui kontrak 6. 7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT • Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm tempat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan • Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yg kompeten • TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat resiko • Petugas diberikan pelatihan khusus • Instruksi dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/mencolok dan diketahui seluruh TK • Alat dan sistem diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala • Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai petugas yg kompeten
6. 8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN • Evaluasi alat P 3 K dan menjamin sistem P 3 K yg ada memenuhi standar dan pedoman teknis • Petugas P 3 K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per-uu-an yg berlaku
7. STANDAR PEMANTAUAN 7. 1 PEMERIKSAAN BAHAYA • Pelaksanaan inspeksi secara teratur • Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan TK yg telah dialatih • Mencari masukan dr petugas di tempat yg diperiksa • Menggunakan cheklist • Laporan inspeksi kpd Pengurus dan P 2 K 3 • Memantau tindakan kolektif untuk menentukan efektifitasnya 7. 2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA • Dilaksankan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara • Meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis 7. 3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN • Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan alat pemeriksaan, ukur dan uji K 3 • Alat dipelihara dan dikalibrasi petugas yg kompeten
7. 4 PEMANTAUAN KESEHATAN • Pemantauan kesehatan TK sesuai per-uu-an • Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan • Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg ditunjuk • Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per. yg berlaku • Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn per-uu-an yg berlaku
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN 8. 1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT • Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da diberitahukan setiap personil 8. 2 PELAPORAN INSIDEN • Adanya prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua kecelakaan dan PAK serta insiden dilaporkan • Pelaporan kec. dan PAK sesuai per-uu-an 8. 3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN • Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK • Dilakukan oleh petugas atau ahli K 3 yg telah dilatih • Laporan penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan • Tindakan perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk • Tindakan perbaikan didiskusikan dgn TK di tempat terjadinya kec. • Pemantauan efektivitas tindakan perbaikan
8. 4 PENANGAN MASALAH • Adanya prosedur untuk mnanganai masalah K 3 sesuai per-uuan yg berlaku • TK diberitahu prosedur penanganan masalah K 3 dan menerima informasi kemajuan penyeleseiannya
9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA 9. 1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS • Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resioko yg berhubungan dgn penanganan secara manual dan mekanis • Dilakukan oleh petugas yg kompeten • Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko • Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd kerusakan, tumpahan dan 9. 2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN • Adanya prosedur yg menjamin bahan disimpan dipindahkan dgn cara yg aman sesuai per. • Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa • Terdapat prosedur yg menjamin bahan dibuang dgn cara aman sesuai per.
9. 3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA • Prsh telah mendokumentasikan prosedur penyimpanan, penanganan dan pemindahan berbahaya sesuai per. • MSDS yg komprehensif hrus dibuat • Terdapat sistem intuk mengidentifikasi dan pelebelan bahan berbahaya • Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai persyaratan per. dan standar • Terdapat prosedur terdokumentasi penanganan secara aman bahan berbahaya • Pelatihan thd petugas yang menangani
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA 10. 1 CATATAN K 3 • Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan catatan K 3 • Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yg relevan dipelihara di tempat yg mudah didapat • Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan • Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara • Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan dipelihara 10. 2 DATA DAN PELAPORAN K 3 • Data K 3 yg terbaru dikumpulkan dianalisa • Laporan rutin kinerja K 3 dibuat dan diiformasikan dlm prsh.
11. AUDIT SMK 3 11. 1 AUDIT INTERNAL SMK 3 • Audit SMK 3 yg terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan menentukan apakah kegiatan tsb efektif • Dilakukan oleh petugas yg kompeten dan independen di prsh • Laporan audit didistribusikan kpd manajemen dan petugas lain yg berkepentingan • Kekurangan yg ditemukan pd saat audit dirpioritaskan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN 12. 1 STRATEGI PELATIHAN • Telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K 3 • Rencana pelatihan K 3 disusun bagi semua tingkatan TK perusahaan • Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahlian • Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan kompeten dan diakreditasi menurut ketentuan per. • Adanya fasilitas dan sumber daya yg memadai untuk pelaksanaan pelatihan yg efektif • Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan • Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan • Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
12. 2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR • Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan dlm pelatihan yg mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip dan pelaksanaan K 3 • Manajer dan supervisor menerima pelatihan yg sesuai dengan peran dan tanggung jawab ybs 12. 3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA • Pelatihan diberikan kpd semua TK termasuk TK baru dan yg dipindahkan • Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana produksi • Bila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kpd semua TK
12. 4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR • Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan Prosedur K 3 untuk semua TK • Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan taklimat (briefing) K 3 kpd pengunjung dan mitra kerja 12. 5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS • Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan thd persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per. Untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan
TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN Tabel I % Kecil 64 kriteria Sedang 122 kriteria Besar 166 kriteria 0 – 59 % Tindakan hukum 60 – 84 % Bendera perak sertifikat 85 – 100 % Bendera emas sertifikat Lampiran IV
Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN No ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI TINGKAT LANJUTAN 1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1. 1. 1; 1. 2. 2; 1. 2. 4; 1. 2. 5; 1. 3. 3; 1. 4. 1; 1. 4. 3; 1. 4. 4; 1. 4. 5; 1. 4. 6; 1. 4. 7; 1. 4. 8; 1. 1. 3; 1. 1. 5; 1. 2. 1; 1. 2. 7; 1. 2. 8; 1. 2. 9; 1. 4. 2; 1. 4. 9; 1. 4. 10 1. 1. 2; 1. 1. 4; 1. 1. 6; 1. 2. 3; 1. 2. 6; 1. 3. 1; 1. 3. 2; 2 Strategi pendokumentasian 2. 3. 1 2. 1. 1; 2. 1. 2; 2. 2. 1. 3; 2. 1. 4; 2. 1. 5; 2. 2. 2; 2. 2. 3; 2. 3. 2; 3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 3. 1. 1; 3. 1. 2; 3. 1. 3; 3. 2. 1; 3. 2. 2 3. 1. 4; 3. 2. 3; 3. 2. 4 4 Pengendalian dokumen 4. 1. 1; 4. 1. 2; 4. 2. 1 4. 1. 3; 4. 1. 4; 4. 2. 2; 4. 2. 3; 5 Pembelian 5. 1. 1; 5. 2. 1 5. 1. 2; 5. 1. 3 5. 1. 4; 5. 3. 1; 5. 3. 2 6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK 3 6. 1. 1; 6. 1. 2; 6. 1. 3; 6. 1. 5; 6. 1. 7; 6. 1. 8; 6. 2. 1; 6. 3. 2; 6. 4. 1; 6. 4. 2; 6. 4. 3; 6. 4. 4; 6. 5. 2; 6. 5. 3; 6. 5. 4; 6. 5. 6; 6. 5. 7; 6. 5. 8; 6. 7. 1; 6. 7. 3; 6. 7. 5; 6. 8. 1; 6. 8. 2 6. 1. 4; 6. 1. 6; 6. 2. 2; 6. 2. 3; 6. 2. 4; 6. 2. 5; 6. 3. 1; 6. 5. 5; 6. 5. 9; 6. 6. 1; 6. 6. 2; 6. 7. 6; 6. 7. 7; 6. 1. 9; 6. 7. 4 7 Standar pemantauan 7. 1. 1; 7. 2. 2; 7. 4. 3; 7. 4. 4; 7. 4. 5 71. 2; 7. 1. 3; 7. 1. 4; 7. 4. 1; 7. 4. 2 7. 1. 5; 7. 1. 6; 7. 3. 1; 7. 3. 2; 8 Pelaporan dan perbaikan 8. 1. 1; 8. 2. 2; 8. 3. 1; 8. 4. 2; 8. 2. 1; 8. 3. 2; 8. 3. 5 8. 3. 3; 8. 3. 4; 8. 3. 6; 9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9. 1. 1; 9. 1. 2; 9. 2. 1; 9. 2. 3; 9. 3. 1; 9. 3. 2; 9. 3. 3; 9. 3. 4; 9. 1. 3; 9. 3. 5; 9. 3. 6; 9. 1. 4; 9. 2. 2; 10 Pengumpulan dan penggunaan data 10. 1. 1; 10. 1. 2 10. 1. 3; 10. 1. 5; 10. 2. 1 10. 1. 4; 10. 2. 2 11 Audit SMK 3 12 Pengembangan ketrampilan dan kemampuan 11. 1. 1; 11. 1. 2; 11. 1. 13; 11. 1. 4; 12. 2. 1; 12. 2. 2; 12. 3. 1; 12. 4. 1; 12. 5. 1 12. 1. 2; 12. 1. 3; 12. 1. 4; 12. 1. 5; 12. 1. 6; 12. 3. 2; 12. 4. 2; 12. 1. 1; 12. 1. 7; 12. 1. 8; 12. 3. 3;
Sertifikasi SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
SERTIFIKASI SMK 3
SERTIFIKASI SMK 3 • Sertifikat SMK 3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK 3 • Proses sertifikasi SMK 3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK 3 • Sertifikat SMK 3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MEKANISME SERTIFIKASI SMK 3 Disnaker RTA Perusahaan Badan Audit Depnakertrans Konfirmasi Jadwal Ev An Audit Kesesuaian Sertifikat Laporan Audit
79 72 70 65 33 28 23 59
Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja 2001 menurut UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketanagakerjaan : Small (≤ 25 workers) 141. 894 (83. 70 %) Medium (26 – 99 workers) 14. 970 (8. 83 %) Large (≥ 100 workers) 12. 660 (7. 47 %) Total q 169. 524 2002 : 176. 713 Jumlah tenaga kerja : 91. 65 jt Tenaga kerja wanita : 33. 06 jt (36, 08%) 45 % TK dari sektor Pertanian
HASIL AUDIT SMK 3 TAHUN 2001 -2003
TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN HASIL AUDIT SMK 3 TAHUN 2001 - 2003 % Perusahaan % Kriteria Yg Tdk Dipatuhi No Memenuhi (conformance) Elemen Tdk memenuhi (unconformance) 2001 2002 2003 1 Pembangunan & pemeliharaan komitmen 14. 76 14, 68 12. 89 20 25, 42 26. 58 80 74, 58 73. 42 2 Strategi pendokumentasian 7. 73 7, 77 6. 31 38, 6 33, 39 46. 84 61, 4 66, 10 53. 16 3 Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak 3. 04 3, 02 2. 37 78, 6 62, 71 69. 62 21, 4 37, 29 30. 38 4 Pengendalian dokumen 4. 95 4, 92 5. 22 51, 4 44, 07 43. 04 21, 4 55, 93 56. 96 5 Pembelian 1. 30 1, 30 1. 22 65, 7 79, 66 81. 01 34, 3 20, 34 18. 99 6 Keamanan bekerja berdasarkan SM K 3 26. 74 26, 60 28. 63 2, 9 8, 47 2. 53 97, 1 91, 53 97. 47 7 Standar pemantauan 8. 51 8, 72 8. 55 30 30, 51 22. 78 70 69, 49 77. 22 8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan 6. 34 6, 30 6. 58 45, 7 42, 37 35. 44 54, 3 57, 63 64. 56 9 Pengelolaan material & perpindahan 9. 72 9, 84 13. 70 28. 6 32, 20 15. 19 71, 4 67, 80 84. 81 10 Pengumpulan dan penggunaan data 3. 99 3, 97 2. 99 45, 7 61, 02 62. 03 54, 7 38, 98 37. 97 11 Audit SMK 3 3. 39 3, 37 4. 88 64, 3 57, 63 51. 90 35, 7 42, 37 48. 10 12 Pengembangan ketrampilan & kemampuan 9. 55 9, 50 6. 65 14, 3 28, 81 39. 24 85, 7 71, 19 60. 76 1294 1158 1460 70 72 79 Jumlah kriteria yg tdk terpenuhi Jumlah perusahaan yg diedit
Terima kasih …… atas perhatiannya …….
- Slides: 86