GERAKAN NASIONAL NON TUNAI DAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

GERAKAN NASIONAL NON TUNAI DAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember 19 Oktober 2018

AGENDA 1 Latar Belakang 2 Smart City & Sistem Pembayaran 3 Peran BI & Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda 4 Dukungan Perbankan Nasional 5 Kesimpulan & Rencana Tindak Lanjut

GNNT dan Elektronifikasi Transaksi Pemda LATAR BELAKANG

Latar Belakang : Kondisi Akses Keuangan Masyarakat Luasnya wilayah indonesia yang didukung oleh sebaran lembaga keuangan formal dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses keuangan…

Latar Belakang : Peluang Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Guna mencapai target 75% penduduk atau mengkonversikan 45 juta penduduk tanpa rekening pada layanan keuangan formal, The 2017 Global Findex memberikan saran untuk membuka rekening untuk akse keuangan sebagai berikut… 45% Lebih dari 45 juta rekening penduduk dibutuhkan untuk mencapai akses keuangan 75% 30% 22% 10% 16% 18% 8% Menerima Pembayaran pemerintah secara tunai Menerima remitansi secara tunai/melalui agen Meneriman Pembayaran sektor Pertanian secara tunai Menabung secara semiformal Menerima upah dari swasta secara tunai Menabung secara semiformal untuk tujuan lain

Latar Belakang : Manfaat Elektronifikasi bagi Pemerintah Transaksi non tunai memberikan berbagai manfaat bagi Pemerintah. . . Pertumbuhan Makroekonomi • Transisi pembayaran ke sistem elektronik menurunkan biaya 1% GDP (Praktek di Brazil - 2007). • Peningkatan 10% pembayaran elektronik meningkatkan 0, 5% spending; pembayaran Persepsi Masyarakat Dunia terhadap Tingkat Korupsi di Suatu Negara 1= sangat korup, 10 = sangat tidak korup elektronik meningkatkan pertumbuhan (Global Insight -2003). Penurunan Biaya • Pembayaran elektronik antara rumah tangga & Pemerintah dapat menghemat 8% total pembayaran sementara penerimaan Pemerintah meningkat hampir 80% (Mc. Kinsey - 2010). • Konversi dari tunai kepada elektronik secara umum menurunkan biaya > 50% (Bold, Porteus, & Rotman -2012). Prosentase Penggunaan Uang Tunai untuk Aktivitas Ekonomi di suatu Negara Berdasarkan Global Corruption Perceptions Index and Master. Card Advisors’ analysis (2011), terdapat korelasi positif aktivitas transaksi tunai dengan tingkat korupsi. Sehingga penggunaan nontunai diyakini mengurangi korupsi.

Latar Belakang : Inisiatif Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan pembayaran. . . AFSBI GNNT INPRES KEMENDAGRI AFSBI 2014: GNNT 2014 : Inpres No. 10/2016 : Pada April 2014 BI Menyusun arsitektur dan strategi jangka menengah panjang 2014 -2024 salah satunya Pembayaran digital sebagai suatu cara kehidupan sehari-hari di perkotaan dan pedesaan BI bersama Pemerintah mencanangkan GNNT pada 14 Agustus 2014 dalam rangka mendorong penggunaan sistem dan instrumen pembayaran non tunai untuk menciptakan less cash society Arahan percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian / Lembaga dan Pemda SE MENDAGRI 2017: tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, paling lambat 1 Januari 2018 PROGRAM BANK INDONESIA Program Strategis (2015 s. d 2018): Fasilitasi dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemda termasuk implementasi di 10 Pemda sebagai tindak lanjut SE Mendagri

Latar Belakang : Definisi, Tujuan dan Manfaat Transaksi Non Tunai Elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai… Definisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah : Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai instrumen dan kanal pembayaran elektronik untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal. Kanal Pembayaran Transaksi Pemerintah : Paper Based • Via Teller Bank, • Cek dan Bilyet Giro Elektronifikasi Customer Side Provider Side • Internet Banking, • Mobile Banking, • Short Message Services (SMS) Banking • • • Electronic Data Capture (EDC), Automated Teller Machine (ATM), Point of Sales (POS) Point Payment Online Banking (PPOB) Standing Instruction Manfaat Elektronifikasi : PRAKTIS Tidak perlu membawa banyak uang tunai, higienis AKSES LEBIH LUAS Meningkatkan akses masyarakat ke SP TRANSPARANSI TRANSAKSI EFISIENSI RUPIAH Menekan biaya pengelolaan Membantu usaha pencegahan dan uang Rupiah dan cash handling identifikasi kejahatan kriminal PERENCANAAN EKONOMI LEBIH AKURAT Transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat

Latar Belakang : Jenis Transaksi Ritel yang Berpotensi Non Tunai Terdapat berbagai transaksi retail yang berpotensi diubah menjadi non tunai… TRANSAKSI RITEL ent Person ss Person Distribusi APBN/APBD Pembayaran barang dan jasa Subsidi/insentif kepada BUMN/BUMD Bansos Subsidi/insentif Gaji PNS Honorarium/Upah Pegawai Kontrak Pajak PNBP (a. l. Izin, Retribusi, Fiducia, HGB, kontrak kerja, denda) Jaringan supplier – retailer (BUMN dan BUMD) Pembayaran barang dan jasa (BUMN dan BUMD) Gaji/Upah/ Honorarium pegawai BUMN dan BUMD Insentif/Bonus Pembayaran barang dan jasa Pajak PNBP (a. l. izin, retribusi, paspor, denda) Pembayaran barang dan jasa kepada BUMN dan BUMD (layanan publik : a. l. transportasi, tempat wisata) Government Business Busine Governm

GNNT dan Elektronifikasi Transaksi Pemda SMART CITY DAN SISTEM PEMBAYARAN

Solusi Permasalahan Kota Smart City didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan …Menuju Smart City

Smart City adalah kota yang melakukan pengelolaan sumber daya secara efisien dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ü Entrepreneurship ü Producticity ü Local & global interconnectedness ü Managing Inflation Smart Econo my ü 21 st education ü Inclusive society ü Embrace creativity ü Mixed-modal access ü Prioritized & nonmotorized options ü Integrated ICT Smart City Smart People Smart Mobility Smart Environ ment Smart Gover nment Smart Living ü Green buildings ü Green energy ü Green urban planning ü Enabling supply & demand side policy ü Transparency & open data ü ICT & egovernment ü Healthy & safe ü Cultural vibrant & happy

Dukungan Sistem Pembayaran dalam pengambangan Smart City Diperlukan sistem terpadu pendukung pengelolaan kebijakan layanan publik yang melingkupi 3 fungsi yaitu Identitas profil pengguna, Penyaluran kebijakan layanan publik dan Pendukung sistem pembayaran. Nilai Tambah Cepat Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai: - Transfer Dana (RTGS/Kliring), - Penggunaan APMK (KK, ATM/Debit) - Penggunaan Uang Elektronik Smart People Smart Economy Smart Government Smart Mobility Aman Efisien Tercatat Mengurangi Biaya Tunai Seamless Kenyamanan Peningkatan Pendapatan PEMDA Smart City Peningkatan Daya Saing & Sustainable City

GNNT dan Elektronifikasi Transaksi Pemda PERAN BI DAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Tugas, tanggung-jawab dan wewenang BI sebagai otoritas Sistem Pembayaran secara tegas diatur dalam UU Bank Indonesia No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009… Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Tunai Non. Tunai Psl. 15 & 16 q Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa SP q Mewajibkan penyelenggara jasa SP untuk menyampaikan laporan q Menetapkan penggunaan alat pembayaran q BI berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam Rupiah dan/atau valas (Psl 16) SP yang efisien, aman & andal dgn memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen Psl. 17 & 18 q Penyelenggaraan kliring antarbank dilakukan oleh BI atau pihak lain atas persetujuan BI (Psl. 17) q BI menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank (Psl. 18) Untuk mencapai sistem pembayaran yang efisien, aman & andal dgn memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen, Bank Indonesia memiliki 5 peran Regulator Perizinan Operator Fasilitator Pengawas

Peran Bank Indonesia dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna masif (a. l. sektor transportasi, bansos) untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif (Strategi Nasional Keuangan Inklusif) dengan target 75% banked people tahun 2019… PKH 2017 6 juta *) Target Penerima 2018* 10 juta Penerima Elektronifikasi Jalan Tol BPNT 2017 2018* 1, 2 juta 10 juta Penerima 41 Sejak 31 Oktober 2017 Indonesia telah mengimplementasikan pembayaran tol nontunai yang mendorong penetrasi Ruas Tol nontunai dari 20% menjadi 97%. Electronic parking Busway ticket PKH Tunai Non Airport railway Electronic toll SPBU Commuter ticket Kartu Nelayan Elektronifikasi di Pondok Pesantren

Perkembangan Elektronifikasi Pemda s. d. Agustus 2018 Secara umum elektronifikasi telah diterapkan Pemerintah Provinsi di masing-masing daerah, namun penerapan elektronifikasi masih beragam yang dipengaruhi kondisi dan kesiapan Pemda. . . SISTEM KEUANGAN KANAL PEMBAYARAN 64% Pemda menggunakan SIMDA sebagai sistem keuangannya, sementara 18% menggunakan SIPKD, dan 18% lainnya menggunakan sistem lain yang dikembangkan vendor masing-masing. Penerapan integrasi sistem keuangan Pemda adalah sbb: 15% 35% CMS 32% Integrasi Dengan CMS Integrasi Dengan Sistem Lain menerapkan batasan transaksi tunai JENIS TRANSAKSI 12% Pajak, Retribusi Daerah & Penerimaan Lainnya Pajak Daerah 58% Teller Bank 67% Mesin ATM 27% Mesin EDC 52% Internet Banking 15% Mobile Banking 15% SMS Banking KENDALA Jenis transaksi yang diterapkan dalam elektronifikai 86% Pemda a. l: 55% 30% Pajak & Retribusi Daerah Implementasi elektronifikasi transaksi belanja dan penerimaan Pemda dilakukan melalui alternatif kanal pembayaran sbb: Pegawai 64% Barang & Jasa Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi ektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemda adalah sbb: 48% Modal Pendapatan Belanja 67% Bantuan Sosial 42% Peraturan Daerah 58% Kualitas SDM 30% Preferensi Tunai 91% Infrastruktur Non Tunai 55% Sosialisasi/ Pelatihan Sumber : Laporan Implementasi Elektronifikasi Bank Indonesia, 2018

Tantangan dan Alternatif Solusi

Tahapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi transaksi Pemda dapat dilakukan dengan beberapa tahapan persiapan…

GNNT dan Elektronifikasi Transaksi Pemda DUKUNGAN PERBANKAN DALAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

Dukungan Perbankan dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NON TUNAI PENYEDIAAN LAYANAN NON TUNAI Perbankan nasional mendukung elektronifikasi transaksi Pemda melalui fungsi advisory; penyediaan sistem (Cash Management System-CMS); instrumen pembayaran non tunai (a. l. Uang Elektronik, APMK) dan infrastruktur (a. l. EDC, ATM, agen bank). Penyediaan berbagai layanan untuk mendukung elektronifikasi transaksi Pemda, serta pembentukan ecosystem non tunai di daerah. KERJA SAMA ANTAR PERBANKAN Dalam hal Bank Pembangunan Daerah mitra Pemda belum siap mendukung transaksi non tunai, dapat bersinergi dan bekerjasama dengan perbankan nasional.

Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Kegiatan Usaha 5 BPD 18 BPD 4 BPD - Sumber : Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK. 03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal In

Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan Bank BUKU 1 dilarang mengembangkan dan memasarkan: • Produk cash management kecuali untuk pembayaran gaji pegawai secara massal (payroll). • Produk internet banking kecuali jika dilakukan melalui kerjasama dengan Bank lain atau digunakan untuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Sumber : Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK. 03/2016

GNNT dan Elektronifikasi Transaksi Pemda KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut “Sinergi aksi antar lembaga dan penguatan koordinasi menjadi kunci sukses utama terciptanya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah” 1 Elektronifikasi transaksi Pemda diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih akurat. Dukungan perbankan nasional melalui fungsi advisory; penyediaan sistem, instrumen dan infrastruktur; serta sinergi dengan BPD sebagai mitra Pemda. 2 3 Diperlukan penyusunan dasar hukum kerjasama, regulasi pendukung, serta perubahan mindset untuk bertransaksi non tunai. 4 Ke depan diharapkan terbentuk sistem keuangan daerah yang terstandarisasi dan terkonsolidasi untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

TERIMA KASIH © inaport 4. co. id

Elektronifikasi di Wilayah Sumatera Tahun 2018 ACEH • • • Provinsi Aceh dan 10 dari 23 Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh telah mengimplementasikan SKPD (SIPKD, SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Pegawai) dan Penerimaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutan retribusi pasar secara non tunai di Pasar Setui Banda Aceh sebagai pilot project Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, dan EDC JAMBI* • • • Provinsi Jambi menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran Belanja Pegawai dan Penerimaan Pajak Daerah Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller • • Seluruh SKPD belum terintegrasi dengan CMS Sebagian SKPD telah terintegrasi dengan CMS Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIPKD, SIMDA) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai kecuali Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Pegawai dan Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak Daerah serta Launching Cashless SPBU dan Sistem Mandiri LPG Online (SIM 3 LON) Kanal pembayaran yang digunakan adalah Internet Banking Seluruh SKPD telah terintegrasi dengan CMS * ** • Hanya Provinsi Hanya Kota / Kabupaten • • • Provinsi Riau menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya dan launching pilot project Pekanbaru Smart Card Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM • • Kota Batam adalah 1 dari 7 Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang mengimplementasikan SKPD (SIPKD) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak Daerah serta penerapan non tunai untuk pembayaran sea port tax sandar ferry dan penumpang di Pelabuhan Tanjung Pinang Provinsi Bangka Belitung menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak Daerah Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM serta Internet dan Mobile Banking LAMPUNG** • • KEPULAUAN RIAU** RIAU* Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMRAL, SIPKD, dan SIMDA) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah serta Implementasi non tunai di BRT Transmusi, Light Rail Transit (LRT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Elektronifikasi jalan tol di ruas Palindra Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, EDC, Internet dan SMS Banking BANGKA BELITUNG* Provinsi Sumatera Utara dan 18 dari 33 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan SKPD (e -Keuangan, SIMDA, SIMRAL) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai kecuali Kota Pematang Siantar Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah dan Elektronifikasi jalan tol di ruas Medan -Binjai, Belawan Medan Tj Morawa, Medan Kualanamu Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, Internet dan SMS Banking SUMATERA BARAT • • • SUMATERA UTARA • SUMATERA SELATAN • 9 dari 15 Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung telah mengimplementasikan SKPD (SIMBADA, SIKU, Sistem Informasi PAD, dan SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya dan kampanye elektronifikasi jalan tol menuju ke Banten Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM BENGKULU** • • • Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 1 dari 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Bansos) dan untuk Penerimaan belum diimplementasikan serta implementasi Pembayaran PBB-P 2 Online Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller

Elektronifikasi di Wilayah Jawa Tahun 2018 BANTEN • Provinsi Banten dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (E-SP 2 D, SIMRAL) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai kecuali Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak Daerah serta penyaluran Bansos Non Tunai • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM DKI JAKARTA* • Provinsi DKI Jakarta menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bansos, Subsidi dan Keuangan) serta Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya dan 100% elektronifikasi pembayaran tol di seluruh ruas tol di Jakarta • Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM, EDC, Internet dan Mobile Banking JAWA BARAT • Provinsi Jawa Barat dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA, SIMPLIKD, SIPKD, SIMRAL) dan telah menerbitkan peraturan transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak Daerah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, dan Internet Banking Seluruh SKPD belum terintegrasi dengan CMS Sebagian SKPD telah terintegrasi dengan CMS Seluruh SKPD telah terintegrasi dengan CMS * ** JAWA TIMUR DIY • Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIBAKU, SIMDA, SIPKD, SIMRAL, dll) dan belummenerbitkan peraturan transaksi non tunai kecuali Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jombang • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah dan Penerapan 100% elektronifikasi pembayaran tol di seluruh ruas tol di Jawa Timur • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, EDC, Internet, Mobile, dan SMS Banking • Provinsi DI Yogyakarta dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA, SIMAKDA, SIMRAL, SIPKD) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lain serta pemasangan NFC di lingkungan mini market Ponpes • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan Internet Banking Hanya Provinsi Hanya Kota / Kabupaten JAWA TENGAH • Provinsi Jawa Tengah dan 14 dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA, SIPKD, SIMRAL) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa dan Penerimaan Pajak Daerah serta Penerapan 100% elektronifikasi pembayaran tol di seluruh Jawa Tengah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, EDC dan Internet Banking

Elektronifikasi di Wilayah Kalimantan Tahun 2018 KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN TENGAH* • Provinsi Kalimantan Utara dan 3 dari 5 Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, dan EDC • Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan SIMDA sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM dan EDC KALIMANTAN BARAT • Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMAKDA, SIMDA, SIPKD, dll) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Elektronifikasi Pembelian SPBU Secara Non Tunai di seluruh Kota Pontianak • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan Internet Banking KALIMANTAN SELATAN* • Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan SIMDA sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Pegawai dan Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM, EDC, dan Internet Banking Seluruh SKPD belum terintegrasi dengan CMS KALIMANTAN TIMUR • Provinsi Kalimantan Timur dan 1 dari 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai) dan Penerimaan Pajak Daerah dan launching Samarinda Smart City • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM Sebagian SKPD telah terintegrasi dengan CMS Seluruh SKPD telah terintegrasi dengan CMS * ** Hanya Provinsi Hanya Kota / Kabupaten

Elektronifikasi di Wilayah Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Tahun 2018 BALI* • • • Provinsi Bali menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal dan Belanja Pegawai) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta implementasi pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan elektronifikasi pembayaran jalan tol Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM NTB • • • GORONTALO • • • Provinsi Gorontalo dan 1 dari 6 Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Implementasi pelaksanaan Elektronifikasi di Madrasah Kanal pembayaran yang digunakan adalah Internet Banking Provinsi NTB dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran Belanja Pegawai dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM, EDC, dan Mobile Banking SULAWESI BARAT • • • SULAWESI TENGAH** • • • NTT* • • • Provinsi Bali menerapkan SIPKD sebagai sistem keuangan dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal dan Belanja Pegawai) dan Penerimaan Pajak Daerah serta implementasi pembayaran parkir kendaraan bermotor di El Tari, Kupang Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM • • Provinsi Sulawesi Utara dan 9 dari 15 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara telah mengimplementasikan SKPD (SIPKD, SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Bansos, Belanja Subsidi dan Biaya Keuangan) dan Penerimaan Pajak Daerah serta Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Non Tunai (Samsat On. Line) Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, dan SMS Banking Kota Palu adalah 1 dari 13 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang mengimplementasikan SKPD (SIMDA) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran Belanja Pegawai dan Penerimaan Pajak Daerah serta Implementasi Transaksi Non Tunai dengan SPBU Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, EDC, dan Internet Banking SULAWESI TENGGARA • • • SULAWESI UTARA • Provinsi Sulawesi Barat dan 4 dari 7 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA dan SAKD) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Bansos, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai) Kanal pembayaran yang digunakan adalah Internet Banking Seluruh SKPD belum terintegrasi dengan CMS Sebagian SKPD telah terintegrasi dengan CMS Seluruh SKPD telah terintegrasi dengan CMS * ** SULAWESI SELATAN • • Hanya Provinsi Hanya Kota / Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Pegawai, Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak Daerah Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller, ATM, EDC, Internet, Mobile, dan SMS Banking • Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA, SIMAKDA, SIPKD, dll) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Pegawai, Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak Daerah serta Elektronifikasi PBB, Infaq, dan Jalan Tol Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM, Internet dan Mobile Banking

Elektronifikasi di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Tahun 2018 MALUKU • Provinsi Maluku dan 1 dari 11 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara telah mengimplementasikan SKPD (SIMPADA SIMDA) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa dan Penerimaan Pajak serta Retribusi Daerah serta Pengembangan Aplikasi Sistem Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online di kantor Dispenda (live Desember 2017) • Kanal pembayaran yang digunakan adalah ATM, Internet dan Mobile Banking Seluruh SKPD belum terintegrasi dengan CMS Sebagian SKPD telah terintegrasi dengan CMS MALUKU UTARA • Provinsi Maluku dan 1 dari 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara telah mengimplementasikan SKPD (SINDA dan IPAD) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Penerimaan Pajak Daerah Seluruh SKPD telah terintegrasi dengan CMS * ** Hanya Provinsi Hanya Kota / Kabupaten PAPUA • Provinsi Papua dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA dan Aplikasi lain yang dikembangkan vendor masing Pemda) dan telah menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Elektronifikasi Pengeluaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Bansos) dan Penerimaan Pajak Daerah • Kanal pembayaran yang digunakan adalah Teller dan ATM PAPUA BARAT • Provinsi Papua Barat dan seluruh Kota/Kabupaten nya telah mengimplementasikan SKPD (SIMDA) tetapi belum menerbitkan peraturan terkait transaksi non tunai • Belum ada Elektronifikasi Pengeluaran dan Penerimaan • Kanal pembayaran yang dapat digunakan adalah ATM, EDC, dan Internet Banking