IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANDASAN Permen PPN No 1 Tahun 2013 UU No 7 Tahun 2006 Konvesi PBB anti Korupsi Inpres 1/2013 Perpres 55 Tahun 2012 GNNT 2014 Inpres 2/2014 Inpres 7/2015 Inpres 10/2016 Aksi K/L dan Pemda q Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (Jangka Menengah 2012 -2014, Jangka Panjang 2012 -2025). q Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasi, disusun Permen PPN No. 1 Tahun 2013. q Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. q Gerakan Nasional Non Tunai dari BI dan Menkeu Slide - 3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Strategi Aksi PPK Tahun 2016 dan Tahun 2017 Percepatan Implementasi transasi non tunai di KL dan Pemda PMK APBN SE MDN APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SE MDN No 900/1866/SJ dan No 900/1867/SJ 17 April 2017 Tgl Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara peugeluaran pembantu' Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai diminta kepada Gub/Bup/Walkot untul melakukan koordirlasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelengg transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi paling lambat 1 September 2017. Provinsi melakukan monitoring/evaluasi atas pada kabupateri/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri cq' Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 oktober 2017 dan Kab/Kota.

Implikasi Transaksi Non Tunai Pergeseran Uang Persediaan KAS TUNAI NON TUNAI Bendahara. Pengeluaran SKPD dapat melakukan pergeseran uang dari bank ke kas tunai untuk membiayai belanja yang tidak dapat dilakukan dengan transfer Bendahara. Pengeluaran SKPD membatasi bahkan tidak perlu lg melakukan pergeseran uang dari bank ke kas tunai Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai harus disesuaikan dengan kebutuhan Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai harus dibatasi menyesuaikan dengan kondisi geografis/teknologi Batas maksimal kas tunai yang boleh dipegang oleh Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang persediaan dikurangi dengan rencana pembayaran belanja

MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN SPP – SPM – SP 2 D UP / GU / TU / LS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Transaksi di Pemda BUD Bendahara • SPP. . . SPM. . . SP 2 D. . . Noncash • Penerimaan (SKP/SKR). . CASH • Pengeluaran (UP/TU). . CASH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) KUASA BUD SP 2 D BANK Uang Non Tunai PPTK (menyiapkan dokumen) PIHA K III

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM-UP/GU/TU KUASA BUD PPK-SKPD SPPUP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN Tunai SP 2 D Non Tunai UANG PIHA K III Catatan : Dari bendahara ke Pihak III biasa dapat dilakukan dengan Cash. BANK

IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA PERSYARATAN IMPLEMENTASI LS BELANJA DAERAH PENETAPAN BESARAN UP SKPD DIEVALUASI SETIAP TAHUN PELAKSANAAN UP/GU/TU NON CASH Tidak ada uang tunai UP di brankas bendahara Pembayaran atas tagihan UP dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima/pihak ketiga

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROSES TRANSAKSI NON TUNAI DILAKUKAN DENGAN MENGGANTI LOKET PENDAPATAN DAN BELANJA MELALUI SISTEM PERBANKAN PENDAPATA N §BUD §BENDAHARA BELANJA

TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI (Berdasarkan Besaran Transasi) TRANSAKSI NON TUNAI PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2, 5 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 10 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 20 JUTA KOMITMEN Diatur dengan Keputusan Kepala Daerah (SE, Intruksi, Peraturan)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tahapan Berdasarkan Jenis Transaksi PAJAK PENERIMAA N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PKB BBNKB Hotel Restoran Hiburan Parkir dst 1. 2. 3. 4. 5. Gaji/tujangan Honor/nasum Perjadin upah dst RETRIBUSI PENGELUAR AN PNS/non PNS Barang 1. 2. 3. 4. 5. Plyanan kesehatan Kebersihan. Pasar Pemeriksaan alat dst 1. 2. 3. 4. 5. 6. ATK Pemeriharaan BBM Makan/minum Sewa dst

MEKANISME PEMBAYARAN YANG DIHARAPKAN TUNAI CEK BENDAHARA NON TUNAI X §Bilyet Giro, §E-Bank §APMK Tarik Tunai X Bayar Tunai Transfer ke Rekening Penerima

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH BENDAHARA PENGELUARAN Rek PIHAK KETIGA BENDA HARA PERJADIN 1 4 3 PPTK 2 MERCHAN T/TOKO 5 REK BENDAHARA PA/KPA SPJ Penjelasan: Balyet giro I-BANKING/ TOKEN APMK (ATM, KK, KD, dll) 1. Pembelian barang dan penyampaian tagihan; 2. Dokumen transakasi HONOR 3. Verifikasi dan validasi tagihan ; 4. Debet rekening ; 5. Kredit pihat ketiga;

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH BENDAHARA PENERIMAAN/BUD PIHAK KETIGA PDRD REK. BENDAHARA DANA TRANSFER REK. BUD LAIN-LAIN PAD REKON HARIAN TRANSAKSI REAL TIME LAIN-LAIN PENDAPATAN CATATAN: v. PDRD & Lain-lain PAD penerimaannya dapat melalui rek. Bendahara penerimaan v. Dana transfer & Lain-lain pendapatan langsung ke rek BUD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI Secara umum: 1) Menghemat pengeluaran negara, mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman 2) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel 2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah 3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas 4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat 5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time 6) Mendukung implementasi accrual basis 7) Proses tutup buku lebih cepat. 8) Belanja lebih efektif dan efisien TERCIPTANYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI STRATEGI IMPLEMENTASI NON TUNAI 1 7 KOMITMEN PENGAWASAN 6 2 REGULASI KESIAPAN PEMDA PENYEDIA BARANG/JASA 5 3 SDM PERBANKAN 4 SISTIM INFORMASI TERINTEGRASI 20

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Komitmen/Pengawasan Pihak-Pihak Terkait Kepala Daerah Seluruh Pegawai DPRD KOMITMEN BPKD/ Inspektorat PPKD Kepala SKPD 21 21

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. Regulasi Sisdur Penglolaan keuada TUKD Bendahara PERKADA/IN KADA Pelaksanaan Pembayan Non Tunai Kebijakan Akuntansi 22 22

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3. Sumber Daya Manusia Rekrumen Bendahara Riword and Punishment Pendampingan Sosialisasi Non Tunai SDM Bintek Berkala

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4. Sistem Informasi E-BKU sistem UP/GU/TU Evaluasi Priodik PENERAP AN Jaringan Internet Integrasi SIPKD dng Bank (Aplikasi) Sistem Pembayaran non tunai

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 5. Dukungan Perbankan Aplikasi Bank Cetak transasi Fasilitas Bank BANK Internet Banking CMS Kartu Debet

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 6. KERJASAMA PENYEDIA BARANG/JASA Punya rekening bank Punya No NPWP Ikut SOP Pembayaran Pemda Sesuai mekanisme pengadaan

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN • K/L/Pemda melaporkan capaian Aksi per triwulan melalui sistem pemantauan online • Bappenas melakukan verifikasi K/L, Kemendagri melakukan verifikasi Pemda • Kunjungan lapangan (insitu) Pemantauan Evaluasi • Bappenas bersama KSP dan BPKP melakukan evaluasi terhadap capaian Aksi PPK dan capaian outcome Stranas PPK • Bappenas menyampaikan laporan triwulanan kepada Presiden • Capaian Aksi disampaikan juga kepada pimpinan K/L/Pemda dan masyarakat Pelaporan kepada Presiden

CHANGE!! KEADAAN HANYA BISA DIUBAH JIKA KITA PUNYA KEMAUAN TUK MENGUBAHNYA

TERIMA KASIH