LOGO PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Inspektorat Kabupaten Lumajang PENYAMPAIAN

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Inspektorat Kabupaten Lumajang PENYAMPAIAN LHKASN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG Oleh : Dr. DITYATAMA, ST, SAB, M. Ak (Inspektorat Kabupaten Lumajang)

Dasar Hukum 1. Pasal 23 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Bupati Lumajang nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman penyampaian LHKASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang www. themegallery. com

DEFINISI LHKASN • Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara 3

DEFINISI LHKASN Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Daftar Seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan Yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Men. PANRB 4

LHKPN VS LHKASN URAIAN LHKPN LHKASN Subyek Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potenisal/rawan KKN seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN Tujuan Penyampaian KPK Pimpinan Organisasi Melalui APIP Pengelolaan KPK APIP Lampiran Bukti Wajib bukti melampirkan Tidak wajib melampirkan bukti Waktu Penyampaian Setiap tahun, setelah menjabat atau berhenti dari jabatan (waktu lainnya) 1 (satu) bulan setelah menjabat, mutasi, promosi atau berhenti dari jabatan, serta waktu lainya. www. themegallery. com

RANAH PRIBADI VS PEMERINTAHAN Sejak kewajiban pelaporan LHKPN/ LHKASN maka dalam batasan tertentu maka Harta Kekayaan ASN adalah ranah penyelenggaraan pemerintahan. www. themegallery. com

Pejabat VS non Pejabat Bahwa tidak hanya pejabat tingkat atas/strategis yang berpotensi melakukan korupsi/ penyimpangan dan berkewajiban melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, namun juga seluruh staf sampai jajaran pgawai yang paling bawah juga berpotensi melakukan penyimpangan/korupsi /rawan itikad jahat/ mensrea (dorongan) melakukan pelanggaran berdasarkan konstruksi harta kekayaan ehingga harus menyampaikan LHKASN. www. themegallery. com

LHKASN DAN RB/ZI Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan LHKPN termasuk Gratifikasi masuk dalam area pengawasan dalam Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) www. themegallery. com

SANKSI v Wajib Lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya (termasuk berbohong atas harta kekayaan); v Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan tentang harta kekayaan ASN Diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Batas Waktu 1) Peraturan Bupati Lumajang nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian LHKASN telah ditetapkan tanggal 16 Mei 2017 (seharusnya laporan pertama kali disampaikan paling lambat 16 Agustus 2017 -pasal 9 ayat 1), Surat Edaran terbaru bahwa paling lambat penyampaian LHKASN pertama kali tanggal 23 Oktober 2019; 2) Username dan password sudah diserahkan d tahun 2016 (permasalahan : ada yang telah diganti password dan banyak yang mutasi); 3) Perlu dilakukan sosialisasi di tingkat UPT masing tentang perbup, tatacara pengisian baik manual dan melalui Siharka www. themegallery. com

Ada Kesulitan akses: Inspektorat. lumajangkab. go. id www. themegallery. com

LOGO