IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SULUT HEBAT ! BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
LOADING. . . 2
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
TRANSAKSI NON TUNAI Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya 4
1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel 2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah 3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas 4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat 5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time Terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 6) Mendukung implementasi accrual basis 7) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan handal 8) Membangun kedisiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan 9) Belanja lebih Efektif dan Efisien 10)Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur 11)Penyerapan anggaran belanja lebih optimal 5
Kendala yang dihadapi Pemda dalam program elektronifikasi transaksi keuangan Komitmen Kepala Daerah & DPRD Keterbatasan payung hukum Keterbatasan infrastruktur pembayaran nontunai Keragaman aktivitas transaksi belanja dan pendapatan Pemda Keragaman sistem pengelolaan keuangan Pemda Kondisi geografis di beberapa wilayah, serta kendala nonteknis lainnya 6
KUNCI SUKSES IMPLEMENTASI transaksi NON TUNAI KOMITMEN DAN REGULASI PERGUB TTG MEKANISME UP/GU/TU SUMBER DAYA MANUSIA REKRUTMENT BENDAHARA KOMPETEN SOSIALISASI INGUB TTG PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI PERGUB TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SECARA BERKELANJUTAN BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN REWARD AND PUNISHMENT SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI PENERAPAN SISTEM UP/GU/TU PENERAPAN CASH MANAGAMENT SYSTEM (CMS) REKONSILIASI PERIODIK ANTAR SISTEM
BEBERAPA HAL PERLU MENJADI PERHATIAN PEMDA UNTUK OPTIMIALISASI PAD DALAM IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI. 1. KERJA SAMA Pemda bekerjasama dengan pihak sbb: 1. Internal Pemda sebagai komitmen pelaksanaan elektronifikasi. 2. Bank sebagai Pengelola RKUD. 3. Bank untuk perluasan kanal pembayaran. 2. PEMAHAMAN MASYARAKAT Masyarakat harus memahami manfaat dan kemudahan dalam penggunaan alat pembayaran non tunai untuk transaksi Pemda sehingga dapat mendorong perluasan ekosistem non tunai. 3. INFRASTRUKTUR Dukungan infrastruktur fisik (listrik dan jaringan telekomunikasi) serta infrastruktur digital (perangkat teknologi) akan mengoptimalisasi program elektronifikasi di lingkungan Pemda. 4. PERLINDUNGAN KONSUMEN Penyediaan layanan pengaduan konsumen untuk menampung kendala yang dihadapi masyarakat dan memastikan penyelesaian masalah sesuai Service Level Agreement yang disepakati.
Potensi Bisnis di Daerah yang Dapat Didukung Perbankan Dalam Transaksi Non Tunai UMKM KOPERASI PARIWISATA Potensi Bisnis di Daerah, terutama Koperasi, UKM dalam memanfaatkan peluang Pariwisata, Jasa Service, Cattering diantaranya memperluas cakupan serta meningkatkan pelayanan terbaik bagi konsumen. Transaksi non-tunai juga dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan memungkinkan pelaku usaha untuk dapat melakukan pelacakan aliran transaksi secara lebih valid. Jasa Service Cattering
KEBIJAKAN PEMBAYARAN NON TUNAI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Non Tunai, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui mekanisme Non Tunai; 2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku; 3. Setiap pihak yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki rekening PT. BANK SULUTGO; 10
4. Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai, adalah : a) Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam atau tanggap darurat; b) Pembayaran belanja pegawai Tenaga Kebersihan dan buruh kasar yang dibayar harian; c) Pembayaran untuk uang saku peserta atau uang transportasi pada non pegawai/non THL dengan nilai di bawah Rp. 1. 000 (satu juta rupiah) per orang. 5. Pengambilan Uang Tunai oleh Bendahara untuk pembayaran sebagaimana pada point 4 (empat) harus dengan persetujuan BUD; 11
6. Mekanisme Pembayaran: a) Transaksi pembayaran dilakukan oleh BUD dengan menggunakan sistem Kasda Online BUD Versi 4; b) Transaksi pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja, dengan menggunakan system Kasda Online OPD Versi 4 / CMS; c) Transaksi pembayaran dilakukan melalui Kasda Online BUD langsung kepada: 1. Bendahara Pengeluaran SKPD 2. Pihak Ketiga d) Pembayaran menggunakan Kasda Online OPD/CMS dilaksanakan semua SKPD/Unit Kerja sesuai otorisasi pengguna yang ditetapkan; e) Penetapan fungsi-fungsi CMS ditetapkan oleh PA/KPA 5. Biaya Transfer/Kliring diluar Bank Sulut. Go dibebankan pada Pihak Penerima 12
13
TERIMA KASIH 14
- Slides: 14