IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Disampaikan oleh: Drs. SYARIFUDDIN, MM DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2018

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI v Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah untuk persiapan Implementasi Transaksi Non Tunai. v Gubernur/Bupati/Walikota menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara Non Tunai v Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud v Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan Transaksi Non Tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. v Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 September 2017. v Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 Oktober 2017.

TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI TRANSAKSI NON TUNAI PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2, 5 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 25 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 100 JUTA KOMITMEN (Contoh Pemprov DKI Jakarta)

Kendala dan Tantangan PEMERINTAH DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH v Komitmen para pimpinan dan pihak-pihak terkait; v Kesiapan SDM pemda yg perlu sosialisasi/pelatihan& magang; v Transaksi Non tunai pada bidang pendapatan terutama retribusi yg nilainya kecil; v Transaksi non tunai bidang belanja terutama Belanja Tidak Terduga (BTT), belanja rumah tangga kepala daerah, belanja perjalanan dinas, belanja Anggota DPRD dan belanja transport/honor; v Kurangnya pembinaan dari provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah v BPD kabupaten/kota kurang respek & gerak cepat menangkap peluang kerjasama; v Jaringan dan infrastruktur pada pemda tertentu yg masih minim; v Tekhnologi dan fasilitas perbankan yg kurang mendukung seperti: Ø CMS (Card management system) Ø ATM (Automatic Teller Machine) Ø EDC (Electronic Data Capture)

TAHAPAN PENERAPAN NON TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI 1 Rapat implementansi transaksi non tunai dengan sekda se-Indonesia 2 Piloting 12 Pemerintah Daerah 3 Bimtek/pelatihan/magang transaksi non tunai 4 Monitorong, evaluasi dan pelaporan

PILOTING 1 2 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA Jawa Barat Sleman Bandar Lampung D. I. Yogyakarta Bantul Mataram Semarang Makassar Kampar Tangerang Bali Banyuwangi

STRATEGI IMPLEMENTASI NON TUNAI 1 KOMITMEN 2 7 REGULASI PENGAWASAN KESIAPAN PEMDA 3 6 PENYEDIA BARANG/JASA SDM 4 SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI 5 PERBANKAN

Potensi Bisnis di Daerah yang Dapat Didukung Perbankan Dalam Transaksi Non Tunai UKM Potensi Bisnis di Daerah, terutama Koperasi, UKM dalam memanfaatkan peluang Pariwisata, diantaranya memperluas cakupan serta meningkatkan pelayanan terbaik bagi konsumen. KOPERASI Transaksi non-tunai juga dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan memungkinkan pelaku usaha untuk dapat melakukan pelacakan aliran transaksi secara lebih valid. PARIWISATA

Laporan Perkembangan Implementasi Transaksi Non Tunai se- Indonesia Belum Sudah 415 Total 220 195 62 3 31 34 Provinsi 93 31 Kota Kabupaten

Provinsi yang Telah Melaporkan Perkembangan Transaksi Non Tunai 3 Provinsi yang belum Melaporkan Perkembangan TNT: Prov Sulteng, Maluku Utara, & Papua Barat 9% BELUM SUDAH 91% 30 Provinsi yang sudah Melaporkan TNT: Prov Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku & Papua

Kabupaten/Kota yang telah melaporkan Perkembangan Transaksi Non Tunai KABUPATEN KOTA Sudah 33% 47% 53% Belum 67% Bagi Kabupaten yang sudah melaporkan perkembangan Transaksi Non Tunai Sebanyak 222 Kab dari 415 Kab se- Indonesia Bagi Kota yang sudah melaporkan perkembangan Transaksi Non Tunai Sebanyak 62 Kota dari 93 Kota se- Indonesia