Pelayanan Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi

Undang-undang dan Peraturan Terkait • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ & 910/1867/SJ • Mulai 1 Januari 2018

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Solusi Non Tunai yang Tersedia PENGELUARAN PENERIMAAN • Internet Banking (IB) • Channel BPD

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Penerimaan) Pro: Memberikan Pilihan

Kelebihan BPD Payment & E-Samsat • Kemudahan rekon • Kemudahan settlement • Kemudahan dalam

Jenis – jenis Pajak NO PEMKOT/PEMDA 1 2 3 4 5 6 7 8

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Pengeluaran) Pro : Transparansi

Pengeluaran Terkait Transaksi Tunai dan Menggunakan Cek Kegiatan yang biasa dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran

Transaksi Non Tunai via Internet Banking • Fitur minimal pada Internet Banking yang diperlukan

Saran & Rekomendasi 1. Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Slides: 33

Download presentation

Pelayanan Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPD BALI

Undang-undang dan Peraturan Terkait • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah • Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor POS Antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : PRJ-104/PB/2015 dan 0460. A/SPK/DIR/DJA/2015

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ & 910/1867/SJ • Mulai 1 Januari 2018 : § Melaksanakan transaksi non tunai untuk penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; § Melaksanakan transaksi non tunai untuk pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; • Paling lambat 1 Oktober 2017, melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dan melakukan monitoring / evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah oleh Pemerintah daerah Provinsi • Paling lambat 1 September 2017, melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dan melakukan monitoring / evaluasi kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Solusi Non Tunai yang Tersedia PENGELUARAN PENERIMAAN • Internet Banking (IB) • Channel BPD Bali : § ATM § Internet Banking (IB) § Mobile Banking (MB) • SP 2 D Online • Mobile Banking (MB) • Cek / Bilyet Giro (BG) • Channel lainnya : § Bank lain (BPD Bali sebagai Agregator) § Switching Aggregator (Finnet, Artajasa) § SKNBI / RTGS melalui VA (Virtual Account)

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Penerimaan) Pro: Memberikan Pilihan Ke Wajib Pajak & Retribusi untuk memeilih Channel Pembayaran secara Non Tunai Transparansi Penerimaan, Mempermudah Rekonsiliasi Penerimaan, Pelimpahan Dana Ke Kas daerah, dan Pengujian Channel Transaksi oleh bank Cons: Perlu Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Kota

Kelebihan BPD Payment & E-Samsat • Kemudahan rekon • Kemudahan settlement • Kemudahan dalam pengujian channel

Jenis – jenis Pajak NO PEMKOT/PEMDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 BADUNG DENPASAR TABANAN GIANYAR KLUNGKUNG JENIS PAJAK BPHTB Pajak Air Tanah Pajak Hiburan Pajak Hotel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Reklame Pajak Restoran Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Air Bawah Tanah BPHTB Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran Pajak Reklame Pajak Parkir KIR Online Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran Pajak Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran RECORD TRANSAKSI 5, 525 12, 477. 00 4, 871. 00 31, 301. 00 11 165. 00 1 12, 138. 00 171, 733 9, 583 1, 556 141, 623 22, 512 205 362 1 171, 430 5, 243 61, 260 16, 404 9, 788 59, 794 2 SUB TOTAL RECORD 238, 222 175, 842 171, 430 92, 695 59, 796 NO PEMKOT/PEMDA 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 KARANGASEM BULELENG BANGLI JEMBRANA JENIS PAJAK Pajak Air Tanah BPHTB Pajak Hiburan Pajak Hotel Pajak Mineral Bukan Logam Batuan Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Pajak Bumi dan Bangunan RECORD TRANSAKSI 189 191 41 264 30 1 8 212 54 122, 924 157, 920 69, 333 1, 000 91, 761 SUB TOTAL RECORD 123, 914 157, 920 69, 333 92, 761 Total Record 1, 181, 913

SAMSAT Realisasi Penerimaan Samsat 2016

Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Pengeluaran) Pro : Transparansi pembayaran belanja daerah ke rekening tertuju, memudahkan rekonsiliasi, penyediaan SP 2 D Online, Internet banking /CMS oleh Bank Cons : Perlu peningkatan kapabilitas SDM Bendahara Pengeluaran untuk bertransaksi melalui e-channel

Pengeluaran Terkait Transaksi Tunai dan Menggunakan Cek Kegiatan yang biasa dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran terkait dengan transaksi yang selama ini tunai dan menggunakan cek/Standing Instruction (SI) : 1. Tambahan Penghasilan (uang makan, Insentif, Tunjangan) 2. Gaji Pegawai Kontrak dan Honor 3. Uang Kegiatan (GU) Perjalanan Dinas, Litrik PDAM, Telpon, Uang Konsumsi rapat, Pembelian ATK, Koran, dll

Transaksi Non Tunai via Internet Banking • Fitur minimal pada Internet Banking yang diperlukan oleh Bendahara : 1. Monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening. 2. Mencetak rekening koran 3. Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima dalam bank yang sama, antar bank melalui SKN atau RTGS. 4. Penyetoran Pajak / PNBP melalui MPN G 2. 5. Pembayaran langganan daya dan jasa seperti air, listrik, dan telepon.

Saran & Rekomendasi 1. Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah terimplentasi di BPD Bali melalui SP 2 D Online dan BPD Payment dan E-Samsat Online* (menunggu go live) 2. Pengembangan Lebih Lanjut adalah Integrasi dantara Aplikasi Akutansi Pemerintah Daerah antara Penerimaan dan Pengeluaran sehingga dapat disempurnakan melalui pengembangan Aplikasi KASDA Online 3. Pelaksananan layanan Transaksi Non Tunai Untuk Bendaharawan Penerimaan & Pengeluaran dapat diimplementasikan Internet Banking/CMS 4. Pengaturan batas limit transaksi yang dapat dilakukan user CMS dan output laporan-laporan terkait 5. Kebijakan TSA atas rekening bendahara pengeluaran perlu diatur ulang apakah fasilitas CMS dapat digunakan sehingga swap-in ke rekening Kasda daerah sebagai bukti STS

CMS (Menu Login)

CMS (Menu Maker)

CMS (Menu Checker)

CMS (Menu Releaser)

CMS (Transaksi Transfer - Menu Maker)