PRINSIPPRINSIP DALAM PROSES HIBAH BARANG MILIK NEGARA BMN

PRINSIP-PRINSIP DALAM PROSES HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN) Pengelolaan BMN Disampaikan oleh : DR. Ir. Alex. A. Chalik, MM, MT K E M E N T E R I A N PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

BIODATA Nama : DR. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT/ Widyaiswara Utama Kem. PUPR Pendidikan : S 1 Teknik Lingkungan-ITB Bandung S 2 Studi Pembangunan-ITB Bandung S 2 Manajemen Keuangan, STIE Ganesha Jakarta S 3 Pengelolaan Sumber Daya Alam&Lingkungan IPB Bogor Riwayat Pekerjaan : Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kem. PU Kepala Sub. Dit Investasi, Dit Pengembangan Air Minum, DJCK, Kem PU Kepala Sub Dit. Perencanaan Teknis Air Minum, DJCK, Kem PU Kepala Sub Dit. Air Limbah, Dit PPLP, DJCK, Kem PU Analis Kebijakan Air Limbah, Kementerian Negara PU Pemimpin Proyek CBUIM, Kem PU Pemimpin Proyek Air Minum Prov. Sulut, DJCK, Kem PU Pemimpin Proyek Air Minum Prov. Bali, DJCK, Kem PU Deputy PM/ Asisten Perencanaan Proyek Air Bersih, Jawa Timur, DJCK, Kem PU Alamat Kantor : Pusdiklat PU, Jl. Sapta Taruna Kompleks PU Pasar Jumat Jakarta Selatan, DKI Jakarta Alamat Email : alexabdichalik@gmail. com HP : 08170012188 NIP /PANGKAT : 195508181985031006 / Ivd Organisasi Provesi : Ketua umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)

SUB POKOK BAHASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PENGELOLAAN BMN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN KEM. PUPR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN PEMINDAHTANGANAN BMN PENGHAPUSAN BMN MANAJEMEN RESIKO HIBAH MEMPERTAHANKAN OPINI WTP

Bagian 1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN 4

Dasar Hukum 1. Keuangan Negara 2. Perbendaharaan Negara UU 17/2003 UU 1/2004 Permen PU 02/PRT/M/2007 PP 27/2014 3. Pengelolaan BMN/D 5. Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN PMK 50/2014 PMK 78/2014 6. Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangana n BMN 4. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN 5

Kebijakan menteri Keuangan • 1. Kepmenkeu No 229/KM. 6/2016, tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menkeu yg telah dilimpahkan kepada Dirjen. KN, kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menkeu Menandatangani surat dan/atau Kep Menkeu. • 2. PMK No 111/PMK. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN • 3. PMK No 57/PMK. 06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa BMN 6

PMK No 4/2015 ttg Pendelegasian Kewenangan& Tanggungjawab tertentu dari Pengelola Barang ke Pengguna Barang Kewenangan yg didelegasikan : 1. Penetapan status Penggunaan BMN 2. Pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN 3. Pemberian Persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi penjualan dan Hibah BMN, kecuali thd BMN yg berada pd Pengguna Barang yg memerlukan persetujuan Presiden/ DPR (untuk BMN yg tdk memiliki Bukti Kepemilikan dg nilai ≤ Rp 100 jt/unit/satuan 7

AMANAT UNDANG UU 17/2003 Pasal 9 : Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; 8

UU No 1 /2004 TTG PERBEND NEGARA BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 42 1. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. 2. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 3. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 9

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN MENTERI/PIMP. LBG PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA BMD KEPALA SKPD PENGGUNA BMD Penyederhanaan Birokrasi q Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna BMN (PP 27 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (3)) q Pendelegasian kewenangan Pengguna BMN kepada Kuasa Pengguna Barang (PP 27 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3)) Slide 10

n Pengertian Barang Milik Negara meliputi : 1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah. Perolehan lainnya yg sah meliputi barang : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. memperoleh kekuatan hukum tetap. 11

POTRET NILAI BMN & OPINI BPK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2. Nilai (dalam triliun Rupiah) Nilai BMN (Rp) 800. 00 736. 03 729. 03 700. 00 679. 21 600. 00 SIMAK BMN 500. 00 400. 00 225. 08 SABMN 200. 00 - SIMAK DGN DEPRESIASI 312. 77 300. 00 100. 00 552. 20 51. 06 2005 63. 86 82. 94 113. 83 DISCLAIMER 2006 2007 2008 WDP-WDP 2009 2010 2011 WTP DPP 2012 WTP 2013 2014 Catt: Nilai BMN dari 1. 321 Satker di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Nilai Aset Kem PUPR 2015 Rp 800 T hasil audit WDP 12

Lingkup Pengelolaan BMN Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengawasan/ pengendalian. Pengadaan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemindahtanganan ; Pemanfaatan; Pemeliharaan; Penghapusan; Penilaian;

SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum &PR Penerapan aplikasi SIMAK-BMN secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan PMK 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Penuntasan penyelesaian pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 403/KMK. 06/2013 Pengamanan aset tanah Kementerian Pekerjaan Umum Perkuatan hak dan sertifikasi tanah Kementerian Pekerjaan Umum Tertib pemanfaatan sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam PMK 96/PMK. 06/2007 dan Permen PU 02/PRT/M/2009 serta Inmen PU 05 tahun 2011 tentang Pengamanan dan Penatausahaan Barang Persediaan

TUGAS PENGGUNA BARANG Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi : 1) Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), meliputi : a) DBKP Persediaan b) DBKP Tanah c) DBKP Gedung dan Bangunan d) DBKP Peralatan dan Mesin - DBKP Alat Angkutan Bermotor - DBKP Alat Besar - DBKP Alat Persenjataan - DBKP Peralatan lainnya e) DBKP Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBKP Aset Tetap lainnya g) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBKP Barang Bersejarah i) DBKP Aset Lainnya.

Temuan BPK RI TERKAIT HIBAH BMN Permasalahan-permasalahan terkait Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi Temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum. 1. Sistem Pengendalian Belanja 52 untuk kegiatan pemeliharaan Belanja 526 untuk BMN yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemda Belanja 53 untuk Belanja Modal 2. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan 3. Pemanfaatan aset Kementerian PU oleh pihak ketiga atas Pemerintah Daerah 4. Penyajian Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kementerian PU belum dapat ditelusuri keberadaannya. 5. ATB belum dikapitalisasi dalam proses hibah

PROSES PEROLEHAN BMN & HIBAH BMN

Bagian 2 Penetapan Status Penggunaan BMN 19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK. 02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Pertimbangan / Alasan 1) 2) Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kementerian Negara/Lembaga Untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga

Subyek & Obyek PSP PENGGUNA BARANG Selain Tanah/bangunan: • Tidak memiliki bukti kepemilikan; atau • Perolehannya ≤ Rp 100 jt/unit. 1. Tanah/bangunan. 2. Selain tanah/bangunan: • Memiliki bukti kepemilikan, atau • Perolehannya > Rp 100 jt. 3. BMN yg dari awal pengadaan untuk PMPP atau hibah.

Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang 23

Objek Penetapan Status BMN • Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN. • BMN yang dikecualikan Penetapan statusnya: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; d. barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan f. Aset Tetap Renovasi (ATR). 24

Persyaratan Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan • Fotokopi Sertipikat • Untuk BMN yang belum memiliki sertipikat, dapat diganti dengan: • Fotokopi AJB, Girik, Letter C, dll. • SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi. • Surat keterangan dari lurah/camat; jika ada • Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah; jika ada • Fotokopi IMB • Fotokopi Dokumen Perolehan • Fotokopi dokumen lainnya (mis. BAST) • Dalam hal IMB, dokumen perolehan dan BAST tidak dimiliki, dapat diganti dengan SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi. • Fotokopi Sertipikat • Fotokopi IMB • Fotokopi Dokumen Perolehan • Fotokopi dokumen lainnya (mis. BAST) • Untuk BMN yang belum memiliki sertipikat, IMB, dokumen perolehan dan BAST tidak dimiliki, dapat diganti dengan: • Fotokopi AJB, Girik, Letter C, dll. • Surat keterangan dari lurah/camat; jika ada • Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah; jika ada • SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi 25

Pengajuan • Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. • Seluruh fotokopi dokumen harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran forokopi dokumen tersebut. • Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak disusun sesuai sebagaimana Lampiran I dan II PMK 246/PMK. 06/2014. 26

Penetapan Status Penggunaan Tanpa Didahului Usulan - Adanya sengketa di pengadilan; - Adanya sengketa di Badan Pertanahan Nasional; - Penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; - Penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN. Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan oleh Pengguna Barang Keputusan Pengelola Barang 27

Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengguna Barang 28

Penetapan Status Penggunaan oleh Pengguna Barang Didahului permohonan dari Kuasa Pengguna Barang, dalam hal BMN berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, dan/atau alutsista Tanpa Didahului permohonan dari Kuasa Pengguna Barang, dalam hal BMN berada dalam penguasaan Pengguna Barang 29

Proses Penetapan Status Penggunaan oleh Pengguna Barang Permohonan • Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengguna Barang. Penelitian • Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Kuasa Pengguna Barang. Penetapan • Berdasarkan hasil penelitian. Penggguna Barang melakukan penetapan status penggunaan BMN dengan keputusan Pengguna Barang. • Keputusan sekurangnya memuat: pertimbangan, BMN yang ditetapkan, Pengguna Barang dan tindak lanjut. Keputusan penetapan status Pengguna Barang yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. 30

Prosedur Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PERSIAPAN PENGAJUAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN DOKUMEN 31

Flowchart/Alur Proses PSP NO URAIAN 1. Usulan 2. Ditolak 3. Diterima 4. Pencatatan Satker Eselon-I Menteri PU Menteri Keuangan

Data/Dokumen Pendukung usulan: No. Dokumen Pendukung T/B Selain T/B 1. Dokumen/Bukti Kepemilikan √ √ 2. KIB √ √ 3. Lokasi √ - 4. Jenis dan Spesifikasi BMN √ √ 5. Nilai Perolehan BMN √ √

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 34

MATERI MUATAN KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 TGL 1 DESEMBER 2015 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG KEPADA : a. Sekretaris Jenderal; Diktum KESATU b. Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan); Diktum KEDUA c. Kuasa Pegguna Barang (Kepala Satuan Kerja); Diktum KETIGA FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN TERLAMPIR Diktum KEEMPAT PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI PUPR Diktum KELIMA 35

KESATU Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Sekretaris Jenderal : a. untuk dan atas nama Menteri melaksanakan penetapan dan memberikan persetujuan/penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 36

LAMPIRAN I HURUF A KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 1. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN SEMENTARA a. Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan diatas Rp 50. 000, 00 sampai dengan Rp 100. 000, 00 per unit/satuan. b. Memberikan persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan Sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 per unit/satuan. 37

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 2. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMINDAHTANGANAN BERUPA PENJUALAN a. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; b. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). 3. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMINDAHTANGANAN BERUPA HIBAH a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: 38

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 4. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMUSNAHAN BMN a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). 5. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. 39

LAMPIRAN I HURUF B KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 40

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2. Usulan Pengalihan Status Penggunaan BMN, untuk BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan, dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku*) BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan, dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah). 41

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 4. Usulan Pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, dalam bentuk: a. Sewa untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp 5. 000, 00 (lima miliar rupiah); b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 25. 000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjamkan per usulan lebih dari Rp 5. 000, 00 (lima miliar rupiah); c. Kerjasama Pemanfaatan untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 25. 000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjamkan per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah). d. 42 akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai buku tanah per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 43

KEWENANGAN MENTERI PUPR/ SEKJEN MENGAJUKAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN/ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DENGAN NILAI BUKU KEWENANGAN SEKJEN MENGAJUKAN USULAN KEPADA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA /PKNSI DENGAN NILAI BUKU 44

KEDUA Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan) : a. untuk dan atas nama menteri melaksanakan penetapan dan memberikan persetujuan/penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 45 dan Perumahan Rakyat ini.

LAMPIRAN II HURUF A KEWENANGAN PERSETUJUAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA A. N. MENTERI Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) per unit/satuan. 46

LAMPIRAN II HURUF B KEWENANGAN PENGAJUAN USULAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA ATAU PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG DITUNJUK UNTUK MENGAJUKAN USULAN A. N. PIMPINAN TINGGI MADYA PENGAJUAN USULAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. (NILAI BUKU PER USULAN) 47

KETIGA Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kuasa Pengguna Barang : a. untuk melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. menerbitkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara setelah beralihnya kepemilikan, terjadinya pemusnahan, atau penghapusan karena sebab lain yang telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang/ Sekretaris Jenderal a. n. Menteri sesuai kewenangannya. 48

LAMPIRAN III KEWENANGAN PENGAJUAN USULAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG PENGAJUAN USULAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (NILAI BUKU PER USULAN) 49

KEEMPAT Keputusan dan Surat Persetujuan atas Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU, diktum KEDUA, dan diktum KETIGA mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 50

LAMPIRAN IV FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN DAPAT DILIHAT PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 51

Bagian 3 Pemindahtanganan BMN § Penjualan § Tukar - Menukar § Hibah § Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 52

DEFINISI DAN KETENTUAN POKOK P N E M I N D A H T A N G A N A Merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. KETENTUAN POKOK: q BMN yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak dapat dipindahtangankan. q Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, dengan beberapa pengecualian. 53

Hibah 54

Pengertian Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 55

Pertimbangan Hibah BMN Non. Profit Oriented Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Penunjang Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 56

Subjek & Objek Hibah BMN PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG 1. Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan; Tanah/bangunan. 2. Tanah/Bangunan dari Dekon/TP; 3. Sebagian tanah pada Pengguna Barang; 4. Selain tanah/bangunan. dengan persetujuan Pengelola Barang 57

Penerima Hibah BMN Pemda • Lembaga Sosial; • Lembaga Keagamaan; • Lembaga Kemanusiaan. 58

Ketentuan Pokok Hibah BMN v BMN yang dapat dihibahkan: • Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran); • Bukan barang rahasia negara; • Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; • Barang idle; • Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang- undangan ditentukan untuk dihibahkan; • Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang- undangan, fasilitas sosial dan keagamaan. 59

Ketentuan Pokok v BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 60

Prosedur Hibah BMN Uraian Pengguna Pengelola Tim Penerima 1. Pengguna Bentuk Tim Internal 2. Teliti data administrarif 3. Hasil penelitian 4. Usulan hibah 5. Penelitian/proses 6. Setuju 7. Perjanjian/BAST 8. SK Hapus (DBP) 9. Laporan 10. SK Hapus (DBMN) 61

KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH 1. Penjelasan /Pertimbangan dilakukannya Hibah 2. SK Pembentukan Tim Internal Pengguna Barang 3. Berita Acara /Laporan hasil penelitian administrasi dan Fisik oleh Tim Internal 4. Calon Penerima Hibah 5. Nilai dan tahun perolehan 6. Rincian peruntukan 7. Status dan Bukti Kepemilikan 8. Surat Permintaan Hibah/ Pernyataan bersedia menerima Hibah dari calon penerima Hibah 9. Hasil Audit apparat pengawas fungsional/ ITJEN 10. Jenis Spesifikasi/ identifikasi teknis 11. Dokumen Penganggaran yg menunjukkan bhw BMN tsb ut dihibahkan 12. Lokasi dan Luas 13. Nilai tanah dan atau bangunan 14. Tahun Pembuatan dan Konstruksi bangunan 15. Foto BMN/ gambar situasi 16. NJOP 17. Soft copy daftar BMN yg dihibahkan 18. Hal lain yg dianggap perlu Tanah/Bangunan : diatas Rp 10 milyar , PB -> Pengel B -> Persetujuan Presiden 2, 5 sd Rp 10 milyar -> PB -> Menteri Keuangan 1 sd Rp 2, 5 milyar -> PB E-1 ->Kanwil DJKN sd Rp 1 milyar -> satker ke KPKNL 62

DOKUMEN KEPEMILIKAN BMN ØTanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah RI; ØBangunan harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemeritah RI; ØSelain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama pengguna barang.

TATA CARA HIBAH BMN HASIL DEKONSENTRASI (PMK 248/2010) PEMPROV C. Q. SKPD Menatausahakan BMN pada Simak-BMN & melaporkan ke K/L 2 b PENGGUNA BARANG (K/L) PEMBERI DEKON 1 MENTERI KEUANGAN C. Q. PENGELOLA BARANG PERSIAPAN TRANSFER OF ASSET KE PEMDPROV 2 a 2 c BERITA ACARA SERAH TERIMA BM PERSEDIAAN 3 a Menatausahakan pada L-BMD SKPD 4 NERACA PEMPROV LAPORAN SERAH TERIMA DILAMPIRI BAST 3 b REKLAS ASET DEKON MENJADI ASET TETAP K/L 2 d SESUAI PP 6 DAN PMK 96

TATA CARA HIBAH BMN HASIL TUGAS PEMBANTUAN (PMK 248/2010) PEMPROV C. Q. SKPD Menatausahakan BMN pada Simak-BMN & melaporkan ke K/L PENGGUNA BARANG (K/L) PEMBERI TP MENTERI KEUANGAN C. Q. PENGELOLA BARANG PERSIAPAN TRANSFER OF ASSET KE PEMDPROV 1 2 a 2 TETAP DICATAT SEBAGAI AT K/L (JIKA PEMDA MENOLAK HIBAH) PERMOHONAN PERSETUJUAN KE PENGELOLA 3 PERSETUJUAN PENGELOLA 4 Menatausahakan pd LBMD dan melaporkan pada Neraca Pemda 5 -BAST -NASKAH HIBAH -SK PENGHAPUSAN SETUJU

Bagian 4 Manajemen Resiko Dalam Hibah BMN 66

Prinsip Manajemen Resiko 1) Menghindari dipakainya BMN oleh yang tidak Berhak; 2) Melakukan Penganggaran dengan Benar 3) Melakukan MOU dengan Penerima Hibah BMN untuk Menyatakan menerima hibah BMN yang dibiayai dari dana APBN Contoh: PEMBANGUNAN RUSUN ada kemungkinan Penerima Hibah tidak mau mengeluarkan surat pernyataan menerima hibah BMN 4) Melakukan koordinasi untuk pemenuhan kuwajiban Pemda/ Penerima Hibah untuk memenuhi kuwajibannya seperti : IMB, Sertifikat Tanah, Sarana Utilitas (Listrik, Air Minum, Drainase, dll)

Bagian 5 Mempertahankan Opini WTP 68

Kebijakan dan Strategi Mempertahankan Opini BPK RI WTP Murni Menuntaskan temuan BPK Penyelesaian Penajaman IP Peningkatan Kepatuhan Satker Peningkatan Kualitas SDM, Bidang Keuangan & Barang Milik Negara Peningkatan Kualitas Lap. Keuangan/Barang Milik Negara Penyelesaian pemindahtang anan Perkuatan hak dan sertifikasi Pengamanan fisik Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara Perbaikan penatausahaan Rumah Negara Percepatan Penetapan status penggunaan BMN

Terima Kasih DR. Ir. ALEX ABDI CHALIK, MM, MT