Pendidikan Kewarganegaraan Erna Yuliandari SH MA Tujuan Pendidikan

Pendidikan Kewarganegaraan Erna Yuliandari, SH, MA

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep-/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan ke dalam visi, misi, serta kompetensi : Visi : merupakan sumber penyelenggaraan nilai program dan pedoman studi, guna dalam pengembangan mengantarkan memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. dan mahasiswa

Misi : membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan rasa kebangsaan dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral Kompetensi : menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, . demokratis, berkeadaban dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila

KOMPETENSI DASAR Civic Knowledge Kemampuan dan kecakapan penguasaan pengetahuan yang terkait materi PKn Civic Attitude Kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan (pengakuan kesetaraan, kepekaan sosial, kebersamaan) Civic Skills Kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan kewarganegaraan (kemampuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi dan kebijakan publik)

Landasan Hukum 1. UUD 1945 a. Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya) b. Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan c. Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warganegara dalam upaya bela negara d. Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara e. Pasal 31 (1), hak Warga Negara mendapatkan pendidikan 2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 3. Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988) 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Arah, fungsi, tujuan, prinsip Pendidikan Nasional Arah : Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas mandiri serta sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. (S. Sumarsono dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Subhan Sofhian).

Fungsi dan tujuan : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU N 0. 20/2003) Prinsip : Pendidikan diselenggarakan secara demokratisdan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Implementasi dari arah, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional tersebut yakni melalui mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan

IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL Pengertian : Identitas – Identity : Ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Nasional – nation : bangsa Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan, menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokkan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dsb.

Identitas Nasional Ø Seperangkat ciri, tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh sebuah nation/bangsa sehingga bisa membedakan bangsa itu dengan bangsa lain (identitas nasional = identitas kebangsaan) Ø Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya (Wibisono Koento dalam Syahrial Syarbani, 2009: 64)

Identitas Nasional kepribadian nasional/jatidiri nasional yang diadopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya beradab, berbudaya, beretika, sopan santun, ramah tamah (Chamim dalam Tukiran Taniredja, 2009: 150)

Unsur-Unsur Identitas Nasional Identitas nasional merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu : 1. Suku Bangsa , golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin 2. Agama 3. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat/model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi 4. Bahasa, sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia

Dari unsur-unsur Identitas Nasional dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian : 1. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara 2. Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Indonesia, lambang Negara, Bendera Negara, Lagu kebangsaan 3. Bahasa “Indonesia Raya” Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan (agama) Hakikat Identitas Nasional Indonesia sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan. (Syahrial Syarbani, 2009: 67, 68)

Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau jaman yan ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga interaksi manusia menjadi sempit, dunia tanpa ruang. (Syahrial Syarbani, 2009: 64) Lunturnya tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia akibat adanya era globalisasi ditandai oleh 2 faktor : 1. Semakin menonjolnya sikap individualistis 2. Semakin menonjolnya sikap materialistis, harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari keberhasilan dalam memperoleh kekayaan (tidak dipersoalkan bagaimana cara memperolehnya)

A. NASIONALISME 1. Pengertian “Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan” Mark Juergensmeyer Nasionalisme adalah gagasan bahwa individu secara ilmiah terikat dengan orang-orang dan tanah kelahirannya secara turun temurun dalam suatu sistem ekonomi politik tertentu yang diidentifikasi dengan negara-bangsa 2. Kemunculan Nasionalisme di Indonesia Sejarah perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan terbagi dalam 2 a. Sebelum 1908 Ciri : bersifat lokal, kedaerahan masa :

b. Setelah 1908 Ciri : bersifat nasional atau kebangsaan Faktor dari dalam (internal) - Kenangan kejayaan pada masa lampau kerajaan Majapahit dan Sriwijaya - Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan - Munculnya golongan cendekiawan - Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan Faktor dari luar (eksternal) - Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) - Gerakan nasionalis rakyat Cina - Pergerakan kebangsaan India

Bangkitnya kesadaran kebangsaan di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan sbb : 1) Budi Utomo – 20 Mei 1908, Sosial dan Budaya, dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo 2) Sarikat Islam – 1911, ekonomi, peningkatan ekonomi umat Islam di Indonesia 3) Indische Partij (IP) – 1912, politik, Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dr. Ciptomangunkusumo, mencapai kemerdekaan Indonesia 4) Perhimpunan Indonesia (PI) – 1924, politik, Mohammad Hatta memperoleh pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia 5) Partai Nasional Indonesia (PNI), 1927, Ir. Sukarno 6) Jong Java, Jong Celebes, NU, Muhammadiyah, dsb

Tahap-tahap Perkembangan Nasionalisme di Indonesia 1) Masa Perintis – 20 Mei 1908, Budi Utomo 2) Masa Penegas – 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda 3) Masa Pencoba – 1938, GAPI (Gabungan Politik Indonesia), usulan Indonesia berparlemen 4) Masa Pendobrak – 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan

B. NEGARA BANGSA INDONESIA 1. Hakikat negara-bangsa (nation-state) Negara bangsa adalah sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (political building) , ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari luar negeri. (isyarat dari unsur-unsur negara) (Subhan Sofhian, 2011: 19). Otoritas negara meliputi dan mengatur secara keseluruhan bangsa (suku bangsa) tersebut yang ada dalam wilayah teritorialnya. 2. Indonesia sebagai nation-state Harapan : keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama Hakikat NKRI : negara kebangsaan modern

Rakyat atau bangsa sebagai unsur mutlak pembentuk negara dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok di antaranya : 1. Dari segi adat istiadat dan bahasa - kelompok suku bangsa, misalnya : bangsa Jawa, Arab, dan suku bangsa Eropa. 2. Berdasarkan ciri fisik biologis manusia, dikelompokkan menjadi beberapa ras, Mongoloid, Eropa, Arab, Melayu. 3. Menurut Imam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha. 4. Berdasarkan hukum (yuridis) formal manusia dikelompokkan ke dalam kategori warga negara dan bukan warga negara. (Ramlan Surbakti dalam Taniredja, 2009: )

C. PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA 1. Proses Berbangsa Indonesia Hakikat bangsa : a. Bangsa dalam arti Sosiologis Antropologis Persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat (ikatan primordial, disatukan oleh budaya/cultural unity). Unsur pembentuk bangsa : persamaan ras, bahasa, budaya, daerah, dan agama

b. Bangsa dalam arti Politis Suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa Indonesia (dalam arti politis) memiliki banyak bangsa di dalamnya (sosiologis antropologis)

BANGSA SUKU BANGSA (ethnic group) Golongan orang-orang (keluarga) keturunan RAS Kesamaan ciri-ciri fisik biologis : warna kulit bentuk wajah bentuk rambut perawakan

Definisi Bangsa Ernest Renan (1823 -1892) “Bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu, karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan” Rothenbucher “Bangsa adalah segolongan manusia yang mempunyai perasaan termasuk dalam golongan yang sama (Gefuhlgmeinschaft)” (Subhan Sofhian, 2011: 14)

INDONESIA

Proses Pembentukan Bangsa-Negara a. Model Ortodoks, bangsa – negara melahirkan negara yang relatif homogen - bangsa Yahudi, negara Israel b. Model Mutakhir, negara – penduduk negara dari sekumpulan suku-suku bangsa dan ras (heterogen - Amerika) Perbedaan model Ortodoks dan Mutakhir : a. Ada tidaknya perubahan unsur dalam pengelompokkan masyarakat b. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan negara - bangsa c. Kesadaran politik masyarakatnya d. Derajat pentingnya partisipasi politik dan rezim politik

Ortodoks 1. Tidak mengalami perubahan unsur Mutakhir 1. Mengalami perubahan unsur, dari dalam masyarakat, satu bangsa banyak suku bangsa menjadi satu membentuk satu negara bangsa 2. Waktu singkat, membentuk struktur pemerintahan 2. Waktu lama, kesepakatan tentang identitas kultural baru 3. Kesadaran politik muncul setelah terbentuknya bangsa-negara 4. Partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional 3. Kesadaran politik muncul mendahului/menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara 4. Partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional (Ramlan Surbakti dalam Subhan Sofhian)

2. Proses Bernegara Indonesia Menurut Ir. Sukarno, bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki “Le desir d’etre ensemble” (kesatuan kehendak) dan “Charakter Gemeinschaft” (karakter yang sama karena persatuan nasib) yang telah menjadi satu (Winarno, 2007: 42) Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sbb : a. Adanya persamaan nasib, penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka c. Adanya kesatuan tempat tinggal d. Adanya cita-cita bersama mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa

Bangsa ≠ Negara Bangsa : persekutuan hidup Negara : organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia Menurut KBBI, negara mempunyai dua pengertian : Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Secara teoritis, proses terbentuknya negara bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sbb : a. Adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama serta kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa d. Negara Indonesia perlu menyusun alat kelengkapan negara Negara bangsa Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 (revolusi integratifnya bangsa Indonesia)

Tujuan Negara Indonesia, tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 : a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

D. KARAKTERISITIK IDENTITAS NASIONAL INDONESIA Faktor Pembentukan Identitas Bersama a. Primordial Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (homeland), bahasa, dan adat istiadat (bangsa Yahudi, negara Israel) b. Sakral Dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat ybs. (Agama Katolik memebentuk beberapa negara di Amerika Latin, Uni Soviet diikat ideologi komunis) c. Tokoh Kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dohormati masyakarakat (Mahatma Gandhi)

d. Bhineka Tunggal Ika Unity in diversity, kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Warga bangsa mempunyai kesetiaan ganda (multiloyalities) e. Sejarah Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu f. Perkembangan ekonomi Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan g. Kelembagaan Lembaga pemerintah dan politik seperti partai politik, angkatan bersenjata, pengadilan, birokrasi yang melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat Faktor Pembentukan Identitas Bersama

1. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan cultural unity bangsa dalam arti sosiologis antropologis disatukan oleh kesamaan : suku, ras, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (homeland) Identitas yang dimiliki sebuah cultural unity bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer, dan etnik. 2. Identitas political unity atau identitas kebangsaan political unity bangsa dalam arti politis Negara dapat terbentuk karena kesamaan primordial, namun dewasa ini negara yang terbentuk umumnya bersifat heterogen, negara baru perlu membentuk identitas baru untuk bangsanya, yakni identitas kebangsaan atau identitas nasional yang bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional.

3. Identitas Nasional Indonesia a. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, nilai Pancasila = jati diri bangsa b. Bahasa Indonesa, bahasa nasional, bahasa persatuan Berasal dari rumpun bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan kemudiangkat menjadi bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928 c. Bendera Merah Putih d. Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” e. Lambang negara, Garuda Pancasila f. Semboyan negara, Bhineka Tunggal Ika g. Konstitusi (Hukum dasar) UUD 1945 h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Bentuk pemerintahan Republik, sistem politik demokrasi i. Konsepsi wawasan Nusantara j. Kebudayaan daerah

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia telah diawali dengan kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. l Hal tersebut sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara-negara Indonesia. Nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan di PT Hassan Suryono, Haryono, Mudiyo, Muhammad Adnan UNS Press