PRINSIP KEWARGANEGARAAN DAN PRINSIP DOMISILI Devica Rully SH

PRINSIP KEWARGANEGARAAN DAN PRINSIP DOMISILI Devica Rully, SH. , MH. , LLM FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS ESA UNGGUL APRIL 2017

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN • Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai Prinsip Kewarganegaraan dan Prinsip Domisili dalam Hukum Perdata Internasional. • Mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami Negara dan Alasan-Alasan Menerapkan Prinsip Kewarganegaraan dan Prinsip Domisili dalam Hukum Perdata Internasional.

Pengertian Umum • Prinsip kewarganegaraan (nasionalitas) dan prinsip domisili merupakan titik petalian utama HPI dalam menentukan status personal seseorang. o Prinsip Nasionaltas menentukan status personal seseorang berdasarkan hukum nasional seseorang, titik berat pada segi personalia. . o Prinsip Domisili menentukan status seseorang berdasrkan hukum yang berlaku di domisili seseorang, titik berat pada segi territorial

Negara-Negara Dengan Prinsip Nasionalitas A. B. C. D. Negara Perancis dan jajahan Perancis (Code Civil (pasal 3 ayat 3)) Negara Italia dan jajahannya (Code Civil 1942) Di Belgia, Luxembourg, Monaco (Code Civil (pasal 3 ayat 3)) Negara Belanda (UU tanggal 15 Mei 1829 S. No. 28) dan jajahannya, suku Suriname (UU 4 September 1868, pasal 7) E. Hindia Belanda (berdasarkan Asas Konkordasi dalam ”Algemeene Bepalingen van Wetgeving” (30 April 1847, S. No. 23 diubah S. 1915 no. 299 jo. 652), pasal 16). Prinsip kewarganegaraan ini telah menjadi dasar pula dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang HPI. Dapat disebut di sini, konvensi-konvensi Den Haag dari tahun 1902 dan 1905, persetujuan di Lima dari tahun 1878.

Negara-negara dengan prinsip domisili (Semua negara Inggris yang disebut ”common law”)

Kecondongan negara-negara Eropa Kontinental terhadap negara-negara Anglo Saxon Eropa Kontinental lebih mengedepankan segi personalitas pada hukum. Sebaliknya titik-titik taut dalam HPI negara-negara Anglo Saxon lebih mengedepankan segi teritorial pada hukum.

Territorialitas terhadap personalitas daripada hukum Menurut sistem domisili Mengenai ”status personil”, ditentukan oleh domisilinya Menurut sistem yang dianut di negara Eropa Kontinental, segi personalistis yang dikedepankan. Menurut teori personalistis ini hukum-hukum yang bersangkutan dengan status seseorang adalah erat sekali hubungannya dengan orang tersebut

Masing-masing aliran mempunyai pembelanya Negara Amerika Serikat menganut prinsip domisili. Negara Eropa Kontinental, Jerman dan Italia menganut prinsip nasionalitas. Soviet dan Rusia memakai hukumnya sendiri sebanyak mungkin. prinsip territorialitas yang dipakai sepanjang berlakunya hukum Soviet di negara Soviet. prinsip nasionalitas yang dipergunakan bagi para warganegara Soviet yang berada di luar negeri Chauvinismus cara yuridis, Jadi dalam sistem ini warganegara sendiri yang berada di luar negeri ditundukkan pada prinsip nasionalitas, sedangkan orang asing yang berada di negara bersangkutan ditundukkan kepada prinsip domisili Negara-negara Amerika Latin dari Code Civil Austria tahun 1811 yang menentukan bahwa untuk orang asing berlaku hukum domisili. Tetapi warganegara Austria untuk status personil mereka, jika berada di luar begeri, tunduk di bawah prinsip kewarganegaraan. Negara Prancis menganut prinsip Kewarganegaraan untuk warga perancis dan prinsip domisili Untuk warga asing.

Alasan Negara penganut prinsip nasionalitas dan prinsip domisili Ø Amerika Serikat condong pada prinsip domisili, karena merupakan Negara yang didatangi kaum imigran, maka supaya mereka yang berada di wilahnya dapat terikat. Ø Jerman dan Itali sebagai Negara asal kaum imigran, justru condong pada prinsip nasionalitas karena ingin warga negara mereka yang merantau ke luar negeri tetap terikat pada hukum nasionalnya Ø Uni Soviet, Rusia menganut prinsip Domisili bagi mereka yang berada di Negara tersebut, tetapi prinsip Nasionalitas berlaku bagi warganegaranya yang berada di luar negeri Ø Swiss menganut prinsip Domisili bagi warga Negara asing yang berdomisili di Negara tersebut, dan bagi warganegaranya yang berdomisili di luar negeri juga berlaku prinsip domisili kecuali bila Negara asing tersebut tidak menganut prinsip domisili maka akan diberlakukan hukum domisili asal warganegara swiss tersebut.

Alasan-alasan pro prinsip kewarganegaraan 1. Prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang 2. Lebih permanen dari hukum domisili 3. Prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak

Alasan-alasan pro prinsip domisili 1. Hukum domisili ialah hukum dimana yang bersangkutan sesungguhnya hidup 2. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili 3. Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim 4. Cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hokum 5. Domisili menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan 6. Demi kepentingan adaptasi dan asimilasi dari para imigran

Solusi Suatu jalan keluar adalah dengan memakai kompromi atau jalan tengah antara kedua prinsip ini. Seolah-olah kita menggabungkan kedua prinsip ini secara kompromi. Frankestein mengemukakan pengertian baru yang dinamakan ”domicile statutair”. Setiap orang asing yang berada diluar negara asalnya memperoleh ”residence permanent” setelah 3 tahun. Status personil seseorang ditentukan oleh ”domicile statutair”-nya ini. Kepentingan-kepentingan yang bersifat politis dan tradisi dari negara-negara bersangkutan memegang peranan yang penting dalam menentukan pilihan perinsip-perinsip HPI untuk status personil.

Prinsip nasionalitas yang sedang berlaku untuk RI Dalam pasal 16 AB, Indonesia diberlakukan prinsip nasionalitas, namun dengan adanya S. 1915 no. 229 diadakan perubahan dengan menerima prinsip kewarganegaraan yang sampai sekarang berlaku

Prinsip yang sebaiknya untuk Indonesia Untuk Indonesia sebaiknya dipakai prinsip domisili, dengan alasan : 1. Dapat diperkecil berlakunya hukum asing. 2. Timbulnya reaksioner terhadap hukum nasionalitas 3. Sejak tahun 1915 kita menganut prinsip nasionalitas, masih saja domisili yang dianggap menentukan hukum yang berlaku. 4. Indonesia masih belum mempunyai cukup bahan-bahan bacaan untuk mengetahui dengan baik akan hukum asing. 5. Di Indonesia sekarang ini masih terdapat pluralisme hokum 6. Indonesia hingga beberapa waktu yang lalu merupakan negara imigrasi. 7. Indonesia hendak melakukan asimilasi daripada orang-orang asing. 8. Indonesia dianggap terletak antara lingkungan suasana negra-negara tetangga yang memakai prinsip domisili.

Indonesia Menurut pendirian kami sebaiknya RI memakai juga prinsip domisili. Namun kami tidak menolak untuk pemakaian prinsip nasionalitas bagi sistim HPI Indonesia. Hanya harus dijaga supaya jangan prinsip nasionalitas ini dipakai secara rigoreus kaku, hingga membawa kepada ”juridisch Chauvinisme”. Kalau hendak dipertahankan terus prinsip nasionalitas, sebaiknya diadakan kombinasi dengan prinsip domisili sedemikian rupa seperti pernah diusulkan oleh penulis-penulis antara lain Asser, Frankestein.

• Untuk para warganegara Indonesia yang berada di luar negeri tetap berlaku hukum nasional Indonesia guna status personil mereka ini. Dengan lain perkataan, kami berkesimpulan: 1) kita merubah prinsip nasionalitas yang kini didapati dalam pasal 16 AB menjadi prinsip domisili; atau 2) tetap dipertahankan prinsip nasionalitas ini, tetapi dengan tambahan: Untuk orang asing yang berada di dalam wilayah RI tetap berlaku hukum nasional mereka selama 2 tahun menetap disini. Setelah itu akan berlakulah hukum Indonesia sebagai hukum domisili mereka, dimana mereka hidup dan menetap.

UNTUK MEMAHAMI LEBIH LANJUT MENGENAHI PRINSIP KEWARGANEGARAAN DAN PRINSIP DOMISILI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.