PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PPKn I BIODATA NAMA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) I BIODATA NAMA : SUTOYO TTL : NGANJUK, 07 DES. 1953 (JATIM). STATUS : K/2 PEKERJAAN : DOSEN TETAP INSTIPER JOGJA ALAMAT SKRG : SANGGRAHAN, JI. HARJOSUDIRO, : HOME STAY EMBE JOGLO, CC JOGYA. NO. HP. : 08121086087. EMAIL : sstoyo@ymail. com JABATAN : DOSEN TETAP.

II. DASAR HUKUM PPKN I. KEPUTUSAN BERSAMA : 1). MENDIKBUD DAN MENHANKAM (1). MENDIKBUD. NO 061/II/1985 TGL. 1 -2 - 1985 TENTANG KEWIRAAN (2) MENHANKAM NO. KEP/002/II/1985 TGL 1 -2 -1985 TENTANG KEWIRAAN 4 1

2. SK. DIRJEN DIKTI No. 43/Dikti/Kep/2006 Tgl. 25 Maret 2006, Tentang. rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah PKN di Perguruan Tinggi. 3. UUD 1945 1). Alinea ke 2 dan 4, tersirat dan tersurat dalam cita-cita , tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang Kemerdekaan. 2). Pasal 30 (1). Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam Upaya Pertahanan dan Keamanan Negara(Perub ke 2 ) 3). Pasal 31 (1), Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan(perubahan ke 4) 2

III. Topik Materi Pembahasan PPKn : Bab. I. Hak dan Kewajiban Warga Negara Bab. II. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Bab. III. Wawasan Nusantara. Bab. IV. Ketahanan Nasional. Bab. V. Identitas Nasional. Bab. VI. Masyarakat Madani. Bab. VII. Otonomi Daerah. Bab. VIII. Hak Asasi Manusia (HAM). Bab. IX. Pemahaman Tentang Pendidikan Pancasila. Bab. X. Perkembangan Paham Kebangsaan. Bab. XI. Sistim Ketatanegaraan. Bab. XII. Dinamika UUD 1945. Bab. XIII. Pancasila Sebagai Dasar Negara. Bab. XIV. Pancasila Sebagai Ideologi Negara. 3

IV. DAFTAR PUSTAKA. 1. Lemhanas, Kewiraan Mahasiswa untuk Dikti Dirjen Depdikbud. PT. Gramedia, Pustaka Utama Jakarta. 2. PKN, Paradigma terbaru untuk Mahasiswa oleh Tim Nasional Dosen PKN. Winarno, Spd. Msi. Bumi Aksara. 3. PKN untuk Mahasiswa, Universitas Mercu Buana. Graha Ilmu, Prof. Dr. Didik J. Rabini. 4. Lemhanas , Buku PKN, Tahun 2000 tentang HAM 5. Buku Negara Kebangsaan Pancasila , Prof. Dr. H. Kaelan, M. S (penerbit paradigma Yogyakarta) 6. Pendidikan Pancasila, Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Pandji Setijo), penerbit PT. Gramedian Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010 4

V. Tujuan Intruksional 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan benar. 2. Mahasiswa sebagai Warga Negara dan seorang Intelektual di tuntut untuk kesadaran atas Bela Negara dengan di dasari : 1). Rasa Cinta Tanah Air 2). Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3). Rela berkorban VI. Metode Pengajaran 1). Pertemuan Tatap muka, dengan pembahasan materi pelajaran. 2). Diskusi dan tanya jawab 3). Tugas Quis dan UTS. 4). UAS. 5

VII. BOBOT PENILAIAN 1. Tugas-tugas Mandiri 2. Quis 3. Mid test. 4. Final Test 5. Kehadiran 10 % 20 % 30 % 40 % 75 % VIII. NILAI A B C D E : : : 80 _100 % 65 _79 % 55 _ 64 % 41 _ 54 % 0 _ 40 % 6

PPKN BAB. I Hak Dan Kewajiban Warga Negara 1. 2. 3. 4. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan. Azas-azas Kewarga Negaraan Masalah Status Kewarganegaraan Hilangnya Status Kewarga Negaraan Seseorang 7

PENDAHULUAN : I. Kewiraan berbeda dengan Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN). 1). Pengertian Kewiraan Adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan dan kesadaran Negara melalui pendididkan dan pelatihan untuk berkorban membela Bangsa dan Negara. 2). Pengertian PKN. Adalah suatu usaha yang sistimatik dengan menyiapkan peserta didik dalam upaya Bela Negara dengan melalui pendidikan kemampuan penalaran secara ilmiah. 8

3). Tujuan Pendidikan Pancasila Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan Pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa calon sarjana dan intelektual yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar : 1) Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, 3) Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, 4) Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni. 5) Mampu dan ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

II. Perbedaaan Materi Pelajaran 1. Kewiraan. (1). Wawasan Nusantara. (2). Ketahanan Nasional. (3). Politik dan Strategi Nasional. (4). Politik dan strategi Pertahanan Keamanan Nasional. (5). Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta 2. PKN (1). Hak dan kewajiban Warga Negara. (2). Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. (3). Demokrasi Indonesia. (4). HAM. (5). Wawasan Nusantara. (6). Ketahanan Nasional. (7). Politik Strategi Nasional. (8). Identitas Nasional. (9). Otonomi Daerah (OTDA). 9

Pembahasan Bab. I Setiap Warga Negara mempunyai Hak dan Kewajiban terhadap Negaranya, sebaliknya Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negaranya. 1. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGA NEGARAAN. 1). Pengertian Warga Negara. Adalah suatu warga atau anggota atau Kawula dari suatu Negara. Istilah warga negara, merupakan terjemahan kata ”CITIZEN” yang mempunyai makna sebagai berikut : (1). Warga Negara. (2). Penduduk dari sebuah kota. (3). Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air. (4). Bawahan atau Kawula. 10

Pengertian Warga Negara , menurut para ahli sebagai berikut : (1). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tahun 2002 warga negara, adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga kepada suatu negara. (2). Menurut Undang - Undang 1945 (Pasal 26) Warga Negara adalah, Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disyahkan Undang - Undang sebagai warga negara. 11

Pengertian Kewarganegaraan : (1). Menurut Undang-Undang tentang Kewarganegaraan pasal II Undang-Undang No. 62/1958. Pengertian Kewarganegaraan, adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. 12

3). Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara (1). Hak-hak Warga Negara. 1. Sama kedudukannya di muka Hukum(pasal. 27(1) ) 2. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak(pasal. 27(2) 3. Ikut upaya dalam pembelaan Negara. ( Pasal 27 (3) ) 4. Hak untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul ( pasal. 28) 5. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 29 (2) ) 6. Ikut serta dalam usaha Hankam (pasal 30 (1) ) 7. Hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31 (1) ) 8. Hak memelihara dan menyampaikan nilai-nilai Budaya (pasal-32 (1) ) 9. Hak khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara Negara (pasal-34 (1) 10. Hak mendapatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum (pasal. 34 (3) ) 11. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal. 33 (1, 2, 3, 4 dan 5) ) 12. Hak mendapatkan Jaminan sosial (pasal. 34 ) 13

(2). Kewa jiban Warga Negara. 1. Taat kepada Hukum dan Pemerintahan (pasal. 27 (1) ) 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (pasal. 27 (3) ) 3. Ikut serta dalam upaya Hnkam (pasal. 30 (1) ) 4. Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiyayainya (pasal. 31 (2) (perubahan ke 4) 5. Wajib menghormati HAM (pasal. 28 j ) 4). Hak-hak dan Kewajiban Negara 1. Hak Negara untuk ditaatinya Hukum dan Pemerintahan 2. Hak Negara Untuk di bela 3. Hak Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kepentingan Rakyat. 4. Kewajiban Negara untuk melayani sistem hukum yang adil. 5. Kewajiban Negara untuk melayani HAM. 6. Kewajiban Negara untuk mengembangkan sistem Diknas untuk rakyat. 7. Kewajiban Negara memberi jaminan sosial. 8. Kewajiban Negara untuk memberi kebebasan beribadah. 14

2. AZAS KEWARGA NEGARAAN Azas Kewarganegaraan di perlukan untuk : 1). Mengatur status Kewarganegaraan seseorang. 2). Mendapatkan status kepastian hukum 3). Mendapatkan hak dan kewajiban sebagai WNI 4). Setiap warganegara bebas menentukan status Kewarganegaraan nya ; karena masing-masing mempunyai: (1). Budaya (2). Sejarah yang berbeda satu sama lain (3). Tradisi Dalam Undang-Undang No. 12/2006, tentang. Azas Kewarganegaraan, ada 2( dua ) pedoman yaitu: 1). Azas Kewarganegaraan Umum 2). Azas Kewarganegaraan Khusus 15

Penjelasan 1). Azas Kewarganegaraan Umum. Ada 4 (empat) Azas Kewarganegaraan Umum yaitu : (1). Azas Kelahiran (Ius Soli) adalah, azas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang didasarkan tempat negara dimana orang tersebut di lahirkan, yg diberlakukan terbatas bgi anak sesuai dgn ketent yg berlaku. Misalnya kelahiran otomatis di suatu negara yang masih diatur dlm UU tsb. yaitu : - Dilahirkan di Jepang - Dilahirkan di AS dll. (2). Azas kelahiran Ius Sanguinis adalah, Azas yang menyatakan bahwa Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau sedarah, yang terbatas bagi anak-anak. 16

Azas ini menetapkan seseorang mendapatkan status Kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya mempunyai status Kewarganegaraan dari suatu negara. Misalnya : - Seseorang Lahir di Indonesia - Orang tuanya Status WNA - Maka otomatis anaknya mendapatkan status kewarga negaraan orang tuanya. (3). Azas Kewarganegaraan Tunggal. Azas ini menentukan hanya 1 (satu) Kewarganegaraan bagi setiap orang, setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda/lebih dari satu. (4). Azas ewarganegaraan Ganda Terbatas. Yaitu, azas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari satu) Kewarganegaraan. Bagi anak-anak ; sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku setelah usia mencapai 18 Tahun harus menentukan salah satu status kewarga Negaraannya 17

2). Azas Kewarganegaraan Khusus Ada 8 (delapan) Azas Kewarganegaraan Khusus yaitu : (1). Azas Kepentingan Nasional. Yaitu, asas yang menentukan bahwa peraturan Kewarga negaraan mengutamakan Kepentingan Nasional Indonesia dengan tekad mempertahankan Kedaulatan suatu Negara. (2). Azas Perlindungan Maksimum. Yaitu, Azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga negaranya baik dalam keadaan apapun di dalam Negara maupun di Luar Negeri. (3). Azas persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu: azas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. 18

(4). Azas Kebenaran Substantif. adalah prosedur pewarga negaraan, dalam mendapatkan status Kewarganegaraan seseorang dapat di peroleh secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat di pertanggung jawabkan. (5). Azas Non Diskriminatif. Yaitu, azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal berhubungan dengan Warga Negara, atas dasar Ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. (6). Azas Pergaulan dan Penghormatan Terhadap HAM. Yaitu, Azas yang harus menjamin atas HAM, untuk melindungi dan menjalankan HAM. 19

(7). Azas Keterbukaan. Yaitu, azas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal terkait kepengurusan adm dan lain-lain dengan status Kewarganegaraan dilakukan secara terbuka dan transparan. (8). Azas Publisitas. Yaitu, azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan status Kewarganegaraan di umumkan dalam Berita Acara Kenegaraan Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. 20

3. Masalah Status Kewarganegaraan Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila azas kewarganegaraan tersebut diatas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara. Sehingga muncul permasalahan sebagai berikut: 1) Apatride Adalah, seseorang yang tidak memiliki status Kewarga negaraan. Hal ini disebabkan orang tersebut lahir di Negara yang menganut azas Ius Sanguinis (berdasarkan Keturunan/sedarah). 2). Bipatride Adalah, seseorang yang memiliki 2 (dua) Kewarga negaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut azas Ius Sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut azas Ius Soli.

3). Multipatride Adalah, seseorang yang memiliki lebih dari 2 (dua) Kewarganegaraan. - Biasanya mereka tinggal di perbatasan antara (dua) Negara. - UUD. 1945 pasal 28 E(4), berbunyi “Bahwa setiap orang berhak atas status Kewarga Negaraan”. - UU No. 62 tahun 1958, tentang Kewarganegaraan Indonesia, cara - cara mendapatkan status Kewarga Negaraan Indonesia yaitu : (1). Karena kelahiran (2). Karena pengangkatan. (3). Karena dikabulkan permohonannya. (4). Karena Kewarga Negaraan. (5). Karena perkawinan. (6). Karena pernyataan 21

Syarat Permohonan Untuk Menjadi WNI 1). Telah berusia 18 (delapan belas)tahun dan sudah kawin. 2). Berdomisili di Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun. 3). Sehat jasmani dan rohani. 4). Dapat berbahasa Indonesia dan mengetahui Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. 5). Tidak pernah dijatuhi hukuman Tindak Pidana. 6). Tidak mempunyai Kewarga egaraan Ganda. 7). Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap. 8). Membayar uang pendaftaran Kewarganegaraan di setor ke Kas Negara. Perkawinan secara sah dengan WNI 1). WNA yang kawin sah dengan WNI mendapatkan Kewarga negaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat(pasal. 19 (1) ) 22

2). Pernyataan untuk menjadi WNI bila mana yang bersang kutan bertempat tinggal paling singkat 5(lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut. 3). Bila mana yang bersangkutan memiliki Kewarganegaraan ganda maka yang bersangkutan cukup diberi izin tinggal tetap. 4). Tatacara menyampaikan pernyataan diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Ham No. M. 02 HL. 05. 06 tahun 2006, tentang tatacara penyampaian pernyataan untuk menjadi WNI dengan di lampiri adminitrasi sebagai berikut: - Permohonan tertulis. - Menyampaikan data-data adminitrasi lengkap 23

4. HILANGNYA STATUS KEWARGA NEGARAAN SESEORANG Hilangnya kewarga negaraan seseorang pasal. 23. UU No. 12/2006 Menyebutkan bahwa Kewarganegaraan Indonesia hilang bilamana : 1). Mendapatkan kewarga negaraan lain atas kemauan sendiri 2). Kewarga negaraanya hilang atas permohonan sendiri. 3) Masuk dalam dinas ketentaraan negara asing tanpa ijin Presiden. 4) Dengan sukarela masuk dinas kemiliteran negara asing. 5). Dengan sukarela mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara asing. 6). Tidak wajib tetapi turut serta dalam Pemilu Negara Asing. 24

7). Mempunyai paspor dari negara lain atas namanya sebagai WNA. 8). Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam tugas negara , dan tanpa alasan yang sah dan tidak berkeinginan menjadi WNI. 9). Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ayah Ibu terhadap anak. (1). Kewarganegaraan ayah hilang, tidak dengan sendiri nya berlaku bagi anaknya , dalam kaitan hubungan ayahnya samapi anak ber usia 18 tahun(pasal. 25 (1) ) (2). Kehilangan Kewrga negaraan kepada Ibu , tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak berusia 18 tahun(pasal. 25 (2) ) 25

10)Akibat perkawinan dengan WNA terhadap kewarganegaraan Republik Indonesia (WNI )Hilang: (1). Permpuan WNI >< Laki-laki WNA -Kewarganegaraan isteri hilang, bilamana menurt hukum Negara asal suaminya. -Kewarga Negaraan Isteri , mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawianan (pasal. 26 (1) ). (2). Laki-laki WNI>< Perempuan WNA. - Kewarganegaraan laki-laki hilang, jika menurut hukum negara asal isterinya. - Kewarganegaraan suaami mengikuti Kewarganegaraan isteri. sebagai akibat perkawinan tersebut. (pasal 26(2). (3). Bila mana (1) dan (2) , ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan ingin menjadi WNI, dapat dia ajukan setelah 3 (Tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya (pasal. 26(4) ). 26

SEKIAN & TERIMA KASIH