PENDAMPINGAN PKH TAHUN 2021 outline Peran Fungsi Etika

PENDAMPINGAN PKH TAHUN 2021

outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

1 PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING 3

TOP-DOWN PARADIGMA PEMBANGUNAN BOTTOM-UP PEMERINTAH : Mitra Kerja PEMERINTAH : Provider TRANSFORMASI MASYARAKAT : Objek Pembangunan MASYARAKAT : Subjek Pembangunan 4

MENGAPA DIPERLUKAN PENDAMPING…!!!! PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING KATALIS MASYARAKAT WAWASAN DENGAN KETERBATASAN PROSES RAKYAT PEMBANGUNAN DARI-OLEH-UNTUK üfasilitasi ümediasi üadvokasi MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MAJU MANDIRI DAN

PERAN PENDAMPING PKH 1 2 MEMBANGUN KEMAMPUANNYA UNTUK : • Merumuskan persoalan sendiri • Mengambil keputusan sendiri • Menentukan masa depannya sendiri MENGUBAH PERILAKU KELUARGA KE ARAH YANG LEBIH BAIK 3 MEMBANGUN MASYARAKAT TERORGANISASI UNTUK : • Menggalang potensi kelompok (Keluarga/Masyarakat) • Mengakses sumber daya • Mengembangkan jaringan 6 kerja

PERAN PENDAMPING PKH Fasilitator Motivator Edukator Mediator Advokator 7

FUNGSI PENDAMPING PKH PERAN FUNGSI FASILITATOR Membantu KPM mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup MEDIATOR Menghubungkan KPM dan berbagai pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. ADVOKATOR Melakukan kegiatan atau negosiasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan KPM EDUKATOR Menyampaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada KPM MOTIVATOR Mendukung dan menyemangai KPM untuk melakukan perubahan kehidupan kearah yang lebih baik. 8

MASA KEPESERTAAN PKH SKEMA PERAN DAN FUNGSI PENDAMPINGAN TAHUN 6 PERAN PESERTA PKH SEMAKIN BERTAMBAH o Proses pembelajaran terus-menerus bagi KPM PKH dengan tujuan kemandirian keluarga dalam upaya -upaya peningkatan taraf hidupnya. TAHUN 5 TAHUN 4 o Inisiatif pendamping akan pelan dikurangi dan akhirnya akan berhenti. TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1 Proses Pendampingan: PERAN PENDAMPING SEMAKIN BERKURANG o Peran pendamping akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. 9

TUGAS PENDAMPING SOSIAL PKH (1) TUGAS POKOK Pertemuan awal dan Validasi Verifikasi Komitmen KPM Pemutakhiran Data KPM Pertemuan Bulanan P 2 K 2 Penyaluran Bansos OUTPUT • PKH tersosialisasi kepada KPM dan masyarakat • Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Know Your Customer (KYC) Calon KPM eligible tervalidasi • Seluruh anggota KPM terdaftar dalam Faskes, Fasdik dan Faskesos • Kehadiran KPM beserta anggota Keluarga pada faskes dan Fasdik tercatat setiap bulan dalam aplikasi e-PKH • Terupdate Data Faskes, Faskesos dan Fasdik • Perubahan data dan kondisi sosial ekonomi KPM terupdate • Jumlah KPM yang mengikuti pertemuan bulanan P 2 K 2 • Modul – modul P 2 K 2 yang sudah disampaikan • Ketepatan waktu penyaluran bantuan • Ketepatan jumlah nominal bantuan yang diterima • Ketepatan sasaran KPM penerima bantuan

TUGAS PENDAMPING SOSIAL PKH (2) TUGAS POKOK Komplementaritas Program bagi KPM PKH Penanganan pengaduan KPM PKH Graduasi KPM Pelaporan Berkala OUTPUT • KPM PKH terdata sebagai penerima bantuan program komplementer lainnya (PIP, PIS, BPNT, KUBE/UEP, Rutilahu, Program bantuan subsidi lainnya) • Pengaduan yang berhasil diselesaikan • Jenis-jenis pengaduan • Peningkatan Jumlah KPM Graduasi • Pembuatan laporan berkala tepat waktu

outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

2 ETIKA PENDAMPINGAN 13

LANDASAN SIKAP DAN PERILAKU PENDAMPING Etika ”Tata krama untuk bersikap dan berperilaku bagi Pendamping yang dilandasi nilai-nilai universal ”. Kode etik “ Aturan main yang menjadi dasar moral bagi seseorang Pendamping untuk berbuat dan mempertanggung jawabkan moralnya ke masyarakat “ NILAI-NILAI DASAR S SANTUN I P INTEGRITAS PROFESIONAL

SIKAP DAN PERILAKU PENDAMPING YANG BAIK SABAR MENYIMAK Sabar dalam mendampingi KPM dalam PROSES BELAJAR mandiri MEMBERI KESEMPATAN KPM untuk AKTIF

MENGHARGAI DAN RENDAH HATI Hargai KPM dengan MENUNJUKAN MINAT YANG SUNGGUH-SUNGGUH pada pengetahuan dan pengalaman mereka MAU BELAJAR Mau MEMAHAMI dan BELAJAR tentang mereka. Seringkali “orang luar” menganggap keluarga yang serba ketinggalan yang perlu belajar padahal kita bisa juga belajar mengenai ‘mengapa’ sebuah keluarga mengalami ketinggalan

BERSIKAP SEDERAJAT Jangan MEMBANDINGKAN, KEMBANGKAN SIKAP KESEDERAJATAN agar kita diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh keluarga BERSIKAP AKRAB DAN MELEBUR Lakukan hubungan secara INFORMAL, AKRAB DAN SANTAI agar melebur kedalam kehidupan mereka

TIDAK MENGGURUI Jauhi BERSIKAP SEBAGAI GURU YANG SERBA TAHU, SEBAIKNYA KITA BELAJAR DENGAN SALING BERBAGI PENGALAMAN BERWIBAWA Tunjukkan kesungguhan dalam bekerja bersama dengan KPM PKH

TIDAK MEMIHAK, MENILAI DAN MENGKRITIK Jauhi sikap sering MENILAI DAN MENGKRITIK SEMUA PENDAPAT, dan BERSIKAP MEMIHAK. FASILITASI KOMUNIKASI secara netral BERSIKAP TERBUKA Tumbuhkan kepercayaan agar KPM lebih TERBUKA. Berterus terang lah bila merasa kurang mengetahui sesuatu. BERSIKAP POSITIF Ajak KPM untuk menemukan potensi-potensi positif. Potensi terbesar setiap individu adalah kemauan manusianya untuk mengubah keadaan

outline Peran & Fungsi Etika Pendampingan Pengelolaan SDM

3 PENGELOLAAN SDM ü Hak dan Kewajiban ü Struktur Organisasi Kerja ü Penilaian Kinerja ü Sanksi ü Pengakhiran Kerja 21

Hak SDM Pelaksana PKH ü Diklat ü Bimbingan Pemantapan ü Bimbingan Teknis ü ü Honor Fasilitas Kerja Libur/Cuti Reward ü Jaminan Kesehatan (kelas 3 bagi pekerja) ü Jaminan Ketenagakerjaan § Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) § Jaminan Kematian (JK)

ü ü Kewajiban Pendamping Sosial PKH 23 fasilitasi mediasi advokasi edukasi

STRUKTUR ORGANISASI KERJA Tugas dan Kewajiban Korkab/Kota : 1. Menyusun rencana kerja, pengendalian pelaksanaan bisnis proses PKH dan pemetaan kebutuhan sumberdaya PKH; 2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PKH; 3. Melakukan aktivitas peningkatan kapasitas SDM PKH, evaluasi pelaksanan bisnis proses PKH, penilaian kinerja Pendamping Sosial dan APD Kab/Kota serta Menyusun Laporan pelaksanaan PKH. Tugas dan Kewajiban Administrator Pangkalan Data : 1. Menerima data dan formulir terkait validasi calon KPM PKH, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM PKH serta mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping sosial sesuai wilayah kerjanya; 2. Menerima, memverifikasi dan mengelola data hasil validasi, verifikasi komitmen, pemutakhiran data dan realisasi penyaluran bantuan dari seluruh pendamping sosial dalam aplikasi e- PKH; 3. Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota; dan 4. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. KOORDINATOR KAB/KOTA APD KAB/KOTA Tugas dan Kewajiban Pendamping Sosial : 1. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum serta pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis; 2. Melaksanakan proses bisnis PKH dan melakukan penginputan data dalam aplikasi e-PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P 2 K 2, dan KPM mandiri; 3. Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT/Rastra, KIS, KIP, bantuan subsidi lainnya serta Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH; 4. Menyusun laporan pelaksanaan P 2 K 2 serta Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara berkala Kab/ Kota Kec PENDAMPING SOSIAL

Penilaian Kinerja…(1) Indikator Penilaian Kinerja Bisnis Proses pada e-PKH (70%) : Kuantitatif • • • Validasi dan Pemutakhiran Data Rekonsiliasi Penyaluran bantuan Sosial Verifikasi Komitmen Graduasi Kepesertaan Pelaksanaan P 2 K 2 Pelaporan Bulanan dan Absensi Kehadiran Indikator Penilaian Kode Etik SDM PKH (30%) : • Kewajiban (Santun, Integritas dan Profesional) • Larangan • Etika Hubungan (Dengan KPM, Rekan Sejawat, Penanggungjawab PKH Kualitatif 25

Penilaian Kinerja…(2) “Periode Penilaian Kinerja dan Perilaku bagi SDM Pelaksana PKH dilakukan pada semua jenjang jabatan minimal sekali dalam setahun” Standar Passing Grade Hasil Evaluasi Kinerja “ Batas nilai minimum (passing grade) hasil evaluasi kinerja akhir tahun untuk menentukan standar minimum kelayakan SDM untuk diperpanjang masa kontrak kerjanya pada waktu/tahun berikutnya “ Penilai Kinerja Kompetensi “Penilaian kinerja kompetensi SDM Pelaksana PKH pada semua jenjang jabatan dilakukan oleh dua pihak penilai atasan, terdiri dari unsur pejabat struktural dan unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” Penetapan Standar Passing Grade Hasil Evaluasi Kinerja berdasarkan Gabungan Penilaian Kinerja Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial 1. Baik, sangat layak dilanjutkan kontrak kerjanya. 2. Cukup, layak dilanjutkan kontrak kerjanya. 3. Kurang, tidak layak dilanjutkan kontrak kerjanya. 26

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK BAGI SDM PELAKSANA PKH Tim pengelola contact center memilah pengaduan yang bersumber dari Email, tilp, sms, surat dan media sosial lainnya Pembahasan kasus (case conference) untuk mengkategorikan jenis pelanggaran berdasarkan bukti awal dari pengaduan yang masuk yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur JSK Komisi etik melakukan pemeriksaan hasil pengaduan (verifikasi dokumen pengaduan, pengumpulan bukti dan data pendukung lainnya) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik berdasarkan rekomendasi komisi etik Direktur JSK menyampaikan laporan hasil case conference yang masuk dalam kategori pelanggaran etik kepada komisi etik untuk ditindaklanjuti Sidang komisi etik untuk menentukan klasifikasi pelanggaran berdasarkan analisa data dan fakta yang ditemukan untuk menetapkan rekomendasi sanksi. Rekomendasi sanksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk diambil keputusan. Direktur Jaminan Sosial Keluarga menetapkan Surat Keputusan (SK) peringatan pertama / kedua / ketiga kepada SDM pelaksana PKH yang melakukan pelanggaran kode etik Surat Keputusan (SK) peringatan pertama / kedua / ketiga disampaikan kepada SDM pelaksana PKH yang melakukan pelanggaran kode etik 27

Sanksi SDM Pelaksana PKH yang terbukti tidak menjalankan kewajiban dan fungsi serta prinsip kode etik petugas pelaksana PKH diberikan sanksi : 1. Mendapat teguran tertulis dalam bentuk : a. Surat Keputusan (SK) Peringatan Pertama untuk Pelanggaran Ringan b. Surat Keputusan (SK) Peringatan Kedua untuk Pelanggaran Sedang c. Surat Keputusan (SK) Peringatan Ketiga untuk Pelanggaran Berat 2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b merupakan bentuk pembinaan 3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disertai dengan penundaan honorarium bulanan 4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yang disebabkan karena Pelanggaran Berat, ditetapkan untuk pengakhiran kontrak kerja dan penghentian pembayaran honorarium Pengakhiran Kerja • • Mendapat SP-3 Wanprestasi Terlibat Kasus Hukum Mengundurkan Diri Meninggal Dunia Force Majeur Passing grade penilaian kinerja kategori kurang

Pantang Tugas Tidak Tuntas !!!! Terima Kasih