Peran Lembaga Penegak Hukum Fungsi Kepolisian o Fungsi

Peran Lembaga Penegak Hukum

Fungsi Kepolisian o Fungsi Kepolisian ( Pasal 2 ), adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang : pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat; penegakkan hukum; perlindungan; pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk pengamanan swakarsa.

Tujuan o mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri yang meliputi ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas o o o Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Turut serta dalam rangka pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

Lanjutan… o hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; o Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; o Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; o Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta o Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

kewenangan o o o o Menerima laporan dan/atau pengaduan Membantu menyelesaikan perselisihan warga msyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa’ Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka perpecahan Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang Mencari keterangan dan barang bukti

Kejaksaan o o o Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jaksa dalam melaksanakan tuntutan bertindak dan atas nama negara. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung; Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Advokat o Advokat diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat o Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. o Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. o Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

Kode etik Advokat Indonesia o Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Bantuan Hukum o Memberikan nasehat hukum; o Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik di luar mupun di muka Pengadilan; dan o Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dalam perkara Pidana.

Organisasi Advokat Indoenesia o o o o Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Ikatan Penasihat Hukum Indoensia (IPHI) Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia (AKHI) Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPM) Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)