MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENINGKATAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Disampaikan pada Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Bandung, 13 April 2017
GERAKAN INDONESIA MELAYANI - REVOLUSI MENTAL (INPRES 12/2016) KEMENTERIAN PANRB 1 GERAKAN INDONESIA MELAYANI 2 3 INPRES 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 4 5 GERAKAN INDONESIA BERSIH Peningkatan pelayanan publik pada instansi yang mempunyai tugas utama melakukan pelayanan umum GERAKAN INDONESIA TERTIB GERAKAN INDONESIA MANDIRI GERAKAN INDONESIA BERSATU Diperlukan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Peningkatan Kapasitas SDM ASN melalui Peningkatan Kompetensi ASN 1
PENTINGNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN KEMENTERIAN PANRB This is a sample text. Cita-cita mewujudkan good and clean government Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Adanya globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa Harapan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah membutuhkan This is a sample text. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 2
SISTEM MANAJEMEN ASN KEMENTERIAN PANRB SISTEM MERIT SELEKSI TERBUKA CASN UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT Pejabat Pimpinan Tinggi berfungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap ASN melalui: 1. Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen 2. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain 3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN 3
TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PANRB 2 1 Manajemen SDM Aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah (Middle Income Trap) Untuk menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, serta memiliki daya saing tinggi Dibutuhkan pemikiran “yang tidak biasa”, perbaikan yang menyeluruh, dan menerapkan prinsip berkelanjutan 4
TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PANRB 3 Birokrasi tidak efisien dan cenderung koruptif yang menghambat Investasi di Indonesia 4 Pembangunan SDM yang tangguh dan profesional 5
SASARAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL KEMENTERIAN PANRB 1 Mengubah mindset atau cara berpikir dan cara pandang ASN 2 Struktur organisasi dalam instansi pemerintah harus ramping, efisien, efektif, dan tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang menduplikasi fungsi organisasi lainnya 3 Budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan gotong royong 6
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN KEMENTERIAN PANRB MENETAPKAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELAKSANAKAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 7
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN KEMENTERIAN PANRB Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan Target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya Jenis dan jalur pengembangan kompetensi Penyelenggara pengembangan kompetensi Jadwal atau waktu pelaksanaan Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi Anggaran yang dibutuhkan 8
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PANRB Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas 9
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI KEMENTERIAN PANRB EFISIENSI e-Government Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil) Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik Fokus Kinerja Bukan SPJ Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat 10
EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN PANRB UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Ø Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Ø Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIRIVIU DAN DIEVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) REVIU DAN EVALUASI KINERJA PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR 11
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015 -2016 KEMENTERIAN PANRB INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DIBAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai ± 392, 87 T 1. 2. Skala nilai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota Kategori Range Nilai 2015 2016 AA 90 -100 0 0 0 A 80 -90 4 4 2 3 1 2 BB 70 -80 21 26 7 7 7 10 B 60 -70 36 37 8 9 31 57 CC 50 -60 16 12 13 13 174 199 C 30 -50 0 3 3 2 239 193 D 0 -30 0 0 14 14 Efisien Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inefisiensi INEFISIENSI TERJADI KARENA : Tidak jelas hasil yang akan dicapai 3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil). Sasaran. Ukuran kinerja tidak jelas. 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. 12
PETA KELEMBAGAAN LNS - (BERDASARKAN DASAR HUKUM) PEMBENTUKANNYA KEMENTERIAN PANRB 127 • • 10 Tahun 2014, 10 LNS dihapus Tahun 2015, 2 LNS dihapus Tahun 2016, 9 LNS dihapus Tahun 2017, 1 LNS dihapus (BPLS) 85 Tahun 2017 105 5 15 Diamanatkan Undang-undang tapi belum terbentuk Dibentuk berdasarkan Undang-undang Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden 13
PEMBUBARAN LNS KEMENTERIAN PANRB Perpres 116/2016 -> pembubaran 9 LNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Badan Benih Nasional *) Badan Pengendali Bimbingan Masal *) Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan *) Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun*) Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Dewan Kelautan Indonesia Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional) *) • Efisiensi Angaran (APBN) sebesar 25. 347 juta • Pengalihan 130 orang PNS ke K/L terkait Keterangan: *) Lembaga tersebut sudah tidak aktif Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Perpres 21/2017 -> pembubaran BPLS 14
PENGGABUNGAN LNS KEMENTERIAN PANRB KADI Komite Anti Dumping Indonesia KPPI Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia KRPI – Mempertahankan dan memperkuat fungsi perlindungan pasar domestik/ industri dalam negeri dari pengaruh perdagangan global, dengan menggabungkan KADI dan KPPI menjadi Komite Remedi Perdagangan Indonesia (KRPI) – Saat ini sedang disusun RPP KRPI Komite Remedi Perdagangan Indonesia 15
RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (TAHUN 2016) UNTUK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA KEMENTERIAN PANRB NO RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA 1 Kurang dari 50 % 375 2 Lebih dari 50 % 134 Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 diolah oleh Kementerian PANRB, 2016 16
DISTRIBUSI PNS – 10 INSTANSI TERBESAR KEMENTERIAN PANRB 17
KOMPOSISI ASN KEMENTERIAN PANRB JFT Guru JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017 1. 675. 562 37, 43 % JFT Kesehatan 194. 515 4, 34 % JFT Teknis 448. 302 10, 02 % 1. 687. 089 37, 69 % J Struktural 470. 529 10, 51 % TOTAL PNS 4. 475. 997 100 % JF U (Administrasi) JFU Administrasi = 64% PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005 -2014) Asal Tenaga Honorer Pelamar Umum Jumlah Pengangkatan Persentase (%) Rasio. Terhadap terhadap Total PNS 1. 103. 861* 58. 8% 24. 6% 775. 884 41. 2% 17. 3% Sumber: BKN, *Oktober 2016 18
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PANRB 1. Tahun 2014 Menghasilkan 5 Finalis Dunia 2. Tahun 2015 Menghasilkan 5 Finalis Dunia 2 diantaranya mendapatkan posisi Runner Up, yaitu : • Inovasi Kabupaten Aceh Singkil • Inovasi Kabupaten Sragen Inovasi yang diakui Internasional (PBB) Replikasi (Studi Tiru) Inovasi dalam Percepatan Pelayanan Publik One Agency One Innovation KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Inovasi Terbaik (TOP 99, TOP 25, TOP 35) Perkembangan Inovasi Melaksanakan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik 2014: 515 Inovasi 2015: 1. 189 Inovasi 2016: 2. 476 Inovasi 2017: 3. 054 Inovasi 19
TOP 35 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016 INOVASI KEMENTERIAN 1. Minerba One Map Indonesia (MOMI), PANRB Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Publikasi Formasi Jabatan Notaris Secara Real Time, Kementerian Hukum dan HAM 3. Transparansi dan Realtime Data Penerimaan Negara melalui Aplikasi Monitoring Transaksi MPN G-2 (DASHBOARD MPN G-2), Kementerian Keuangan INOVASI LEMBAGA 1. Wajah Baru Website BPS se-Indonesia: Easy to Manage, Multi Devices, Dynamic Table, dan Multi View, Badan Pusat Statistik 2. Panic Button on Hand Polres Malang Kota, Kepolisian Republik Indonesia INOVASI BUMN 1. Inovasi Pelayanan Prima Bandara, PT. Angkasa Pura I (Persero) 2. Transformasi Pelabuhan Pontianak Melalui Pembenahan Terminal Petikemas, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 3. Gapura Surya Nusantara: Pionir Modernisasi Terminal Penumpang Kapal Laut Nasional, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) INOVASI PROVINSI 1. Kami Datang, Penglihatan Terang, Provinsi Bali 2. “Pacar Binal” (Pangkalan Cari Izin bagi Nelayan): Implementasi Pelayanan Perizinan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah 3. Under Water Restocking Peningkatan Potensi Sumberdaya Ikan melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar Laut, Provinsi Jawa Timur 4. MLM Pasung “Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung, Provinsi Jawa Timur 5. Persalinan Lancar & Nyaman dengan STIPUTS BRA (Stimulus Putting Susu Bra), Provinsi Jatim 6. Bravo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia, Provinsi Jawa Timur 7. Ino Lo Pak De, Inovasi Laboratorium: Pengelolaan Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Timur 8. SILAM – SAT, Provinsi Sumatera Selatan INOVASI KOTA 1. Kebermanfaatan TPA Manggar untuk semua, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim 2. From Zero to Hero: Membangun Generasi Sekolah di Sekolah yang siap membangun Negeri, Kota Bandung, Provinsi Jabar 3. OMABA (Ojek Makanan Balita)-Penanganan Gizi Buruk melalui OMABA dan Cooking Center, Kota Bandung, Provinsi Jabar 4. Home Care (Pelayanan Kesehatan ke Rumah 24 Jam), Kota Makassar, Prov Sulsel 5. Pelayanan Antidiskriminasi, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar INOVASI KABUPATEN 1. Nyaman Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Balik Kocokan Arisan Ibu, Kab. Bangka 2. PUJASERA (Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman), Kab. Banyuwangi 3. Pembinaan & Pelayanan Kesehatan pada Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam melalui Team Mobile, Kab. Batanghari 4. Kelola Sampah Hasilkan Berkah, Kab. Bojonegoro 5. Pengembangan Klinik Konsultasi Agribisnis, Kab. Gunung Kidul 6. Si Midun Ke FASKES, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7. Mengganti Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Daerah (Rasda), Kab. Kulonprogo 8. MBAK RITA (Tambak Direvitalisasi), Kab. Kutai Kartanegara 9. INTAN SATU SAKA, Kab. Pamekasan 10. Jempol Mancep Layanan Cepet, Cepat Tuntas Tanpa Kertas, Kab. Probolinggo 11. Matahari untuk Kaum Papa, Kab. Purbalingga 12. Bergandengan Tangan Menyelamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Kab. Tangerang 13. Kemitraan Kelompok Tani Ternak & Pusat Kesehatan Hewan pada Posyandu Ternak “Kahuripan”, Kab. Tanggamus 14. INSTAGRAM (Instalasi Gawat Darurat Modern, Kab. Tulungagung 20
Terima Kasih
- Slides: 22