Reformasi Birokrasi Isnaini Potret Birokrasi Indonesia 1 Organisasi

Reformasi Birokrasi Isnaini

Potret Birokrasi Indonesia 1. Organisasi • Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi 2. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Kontradiktif dan Ambigu 3. Sumber Daya Aparatur • Overstaffed dan Understaffed • Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN • Promosi Jabatan tertutup dan KKN • Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja • Masalah Integritas 4. Business Process dalam Pelayanan Publik • Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti • Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi 5. Mindset dan Cultureset • Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan • Sistem dan budaya kinerja belum terbangun

Budaya Kerja Pola Pikir TUJUAN REFORMASI BIROKRASI Profil dan Perilaku Aparatur Negara Integritas Produktivitas Tanggung Jawab Pelayanan Prima

SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan yang efektif dan efisien pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas pelayanan publik masih buruk 4 MEMASTIKAN BERJALANNYA REFORMASI BIROKRASI AUDITOR INTERNAL

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pelayanan Publik Peraturan Perundangan Sumber daya manusia aparatur Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance Manajemen Perubahan 8 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN AREA PERUBAHAN Tata Laksana Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi Kelembagaan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN SASARAN REFORMASI BIRORASI ZONA INTEGRITAS - Permenpanrb 52/2014 BERSIH MELAYANI UU 30/2014 Tentang Administrasi Negara REFORMASI BIROKRASI Permenpanrb 37/2013 Permenpanrb 14/2014 Permenpanrb 11/2015 AKUNTABEL AKUNTABILITAS KINERJA - Perpres 29/2014 - Permenpan RB 53/2014 - Permenpanrb 12/2015

PERAN APIP DALAM PENCAPAIAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS - Koordinator Tim Penilai Internal (TPI) di masing-masing Instansi pemerintah BERSIH MELAYANI Menentukan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang diranah administrasi REFORMASI BIROKRASI Koordinator Tim Penilaian Mandiri Pelaksaan RB (PMPRB) AKUNTABEL AKUNTABILITAS KINERJA -Melakukan Reviu atas Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Instansi Pemerintah

SABER PUNGLI 1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977 -1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemda dan Departemen; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 350/M/KPT/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kemenristekdikti.

Sasaran Tim Saber Pungli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Institusi Penegak Hukum; Institusi diluar Penegak Hukum; Calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli, Mengkaji regulasi yang dobel, regulasi yang tumpang tindih, Mengkaji regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat.

Sumber Bacaan: Jamal Wiwoho, . Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dosen FH Univesitas Sebelas Maret. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Terima Kasih