DIT PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Banjarmasin 12

DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Banjarmasin, 12 Maret 2018 Ir. Antonius Budiono, MCM Widyaiswara Ahli Utama BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIT. PBL DESKRIPSI MATA PELATIHAN Mata Pelatihan ini memberikan pembelajaran kepada peserta tentang tahapan pembangunan Bangunan Gedung Negara yang antara lain meliputi kegiatan persiapan, tahap perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstrulksi, dan tahap pengawasan teknis, serta kegiatan pasca konstruksi pembangunan Bangunan Gedung Negara, melalui metode ceramah interaktif, diskusi, maupun latihan dalam kelompok kecil.

Hasil Belajar DIT. PBL TUJUAN PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, peserta diklat diharapkan memiliki kompetensi mampu menerapkan ketentuan Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Indikator Hasil Belajar peserta mampu: 1. menjelaskan dasar hukum dan pengertian tahapan pembangunan BGN; 2. menerapkan ketentuan kegiatan persiapan pembangunan BGN; 3. menerapkan ketentuan tahap perencanaan teknis BGN; 4. menerapkan ketentuan tahap pelaksanaan konstruksi BGN; 5. menerapkan ketentuan tahap pengawasan teknis pembangunan BGN; dan 6. menerapkan ketentuan kegiatan pasca konstruksi pembangunan BGN.

1. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 2. TAHAPAN PENYELENGGARAAN BGN 3. TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN: a. KEGIATAN PERSIAPAN b. TAHAP PERENCANAAN TEKNIS c. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI d. TAHAP PENGAWASAN TEKNIS e. KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI DIT. PBL MATERI BAHASAN

Jasa Konstruksi UU No. 18/1999 UU Lainnya No. 32/2009 Benda Cagar Budaya No. 32/2009 Kesehatan No. 32/2009 Perlindungan &Pengelolaan LH Penanggulangan Bencana No. 24/20087 Pengelolaan Sampah No. 18/2008 Perum& Kaw Perkim & Rusun UU No. 1/2011 UU No. 20/2011 Jalan & Jembatan UU No. 38/2004 Sumber Daya Air UU No. 7/2004 Bangunan Gedung UU No. 28/2002 Rumah Negeri No. 72/1957 DIT. PBL Dasar Hukum Bangunan Gedung Negara Penataan Ruang UU No. 26/2007

DIT. PBL 1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 5. Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018 tentang Koefisien/ Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara

DIT. PBL PENYELENGGARAAN BG UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENDATAAN / PENDAFTARAN M RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL TA M M TA RTBL IMB PERENCANA- AN TA TA SLFn SLF 1 PELAKSANAAN M KT PEMBONGKARAN KI PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN PELESTARIAN PENYEDIA JASA TA RTB PEMANFAATAN PEMBANGUNAN M

DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG STATUS LAHAN/IZIN LOK IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI DOK. PEMBIAYAAN DOK. PERENCANAAN FISIK BGN STATUS BMN ORG. KEGIATAN DOK. PELELANGAN DOK. PELAKSANAAN DOK. PENDAFTARAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

DIT. PBL KEGIATAN PERSIAPAN BGN

• Menyusun kebutuhan ruang dan fasilitasnya • Harus mendapatkan persetujuan RENCANA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN RENCANA PENDANAAN • Berdasarkan rencana kebutuhan • Berdasar standar harga yang berlaku • Harus mendapatkan rekomendasi DIT. PBL TAHAP PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN • Dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran. • Berupa rencana kerja dan anggaran K/L (APBN) dan/atau rencana kerja dan anggaran OPD (APBD) RENCANA PENYEDIAAN DANA

STRUKTUR & TUPOKSI ORGANISASI KEBUTUHAN PROGRAM RUANG DAN BANGUNAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEBUTUHAN LUAS RUANG § § § § RUANG KERJA RUANG SIRKULASI RUANG PENYIMPANAN RUANG M&E RUANG PERTEMUAN RUANG IBADAH RUANG SERVIS RUANG 2 LAINNYA DIT. PBL Rencana Kebutuhan Pembangunan KEBUTUHAN PARKIR SARANA PENYELAMATAN UTILITAS BANGUNAN SARANA TRANSPORTASI FASILITAS KOM & INF JALAN MASUK DAN KELUAR § AKSESIBILITAS BAGI DIFABLE § DRAINASE DAN PEMB LIMBAH § PRASANAN LAIN § § § KEBUTUHAN LAHAN BANGUNAN JADUAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN § MENGIKUTI PEDOMAN, STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS § YANG BELUM ADA DISAIN PROTOTIPNYA ATAU BGN > 1500 M 2, DAPAT MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN SBG PEKERJAAN NON STANDAR

DIT. PBL PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN Menteri Keuangan yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; RENCANA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN persetujuan dari: Menteri Dalam Negeri yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; Gubernur yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD;

DIT. PBL Rencana Pendanaan KEBUTUHAN PROGRAM RUANG DAN BANGUNAN BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN BGN BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI / PENGAWASAN KONSTRUKSI • STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI / M 2 • HARGA SATUAN PEK NON -STANDAR BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN § PROGRAM DAN PEMBIAYAAN YANG BELUM ADA STANDAR HARGANYA ATAU PENILAIAN KHUSUS DIKONSULTASIKAN KPD INSTANSI TEKNIS SETEMPAT § TERLEBIH DAHULU HARUS DIPROGRAMKAN DITETAPKAN DALAM RPJMN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ATAU RPJMD PEMERINTAH DAERAH.

DIT. PBL PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN Menteri PUPR yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; RENCANA PENDANAAN rekomendasi dari: Menteri Dalam Negeri yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; Gubernur yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD;

DIT. PBL Rekomendasi klasifikasi bangunan gedung luas bangunan jumlah lantai bangunan rincian komponen biaya pembangunan tahapan pelaksanaan pembangunan § waktu pembangunan § penahapan biaya § penahapan pembangunan

DIT. PBL Rekomendasi digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan BGN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

DIT. PBL PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN Menteri PUPR yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; dilimpahkan kpd RENCANA PENDANAAN rekomendasi dari: Direktur BPB, DJCK, untuk Pembangunan BGN yang dilakukan oleh K/L yang berada di wil. Prov. DKI Jakarta dan di luar negeri; Ka. Din. Daerah Provinsi yang btgg jwb atas pembinaan Pembangunan BGN untuk pembangunan yang dilakukan oleh K/L yang berada di luar DKI Jakarta

rencana kerja dan anggaran K/L untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBN; RENCANA PENYEDIAAN DANA dilakukan oleh K/L atau OPD PA, berupa: DIT. PBL PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN rencana kerja dan anggaran OPD Provinsi untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi; rencana kerja dan anggaran OPD Kab/Kota untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota;

DIT. PBL TAHAP PERENCANAAN TEKNIS BGN

PERENCANAAN TEKNIS PERENCANAAN BARU PERENCANAAN DISAIN BERULANG PERENCANAAN DISAIN PROTOTIPE DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN

PERENCANAAN TEKNIS KONSEPSI RANCANGAN PRA RANCANGAN PENGEMBANGAN RANCANGAN DETAIL RANCANGAN DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi surat perjanjian pekerjaan perencanaan teknis dan lampiran beserta perubahannya PERENCANAAN TEKNIS Standar Manajemen Mutu (SMM) DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3).

Pembangunan BGN: § bangunan bertingkat > 4 lantai, § bangunan dengan luas total > 5000 m 2 § klasifikasi bangunan khusus § bangunan yang melibatkan > 1 penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi, dan/atau § yang dilaksanakan > 1 TA (multiyears project) DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh manajemen konstruksi laporan reviu desain

Dalam hal keadaan darurat bencana, penyusunan rencana teknis untuk bangunan gedung dengan klasifikasi sederhana DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN dapat dilakukan oleh K/L atau OPD Teknis.

KONSEPSI RANCANGAN digunakan untuk: a. membantu pengguna jasa dalam memperoleh gambaran atas konsepsi rancangan; dan b. mendapatkan gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan perancangan. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN meliputi: a. data dan informasi; b. analisis; c. dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan; d. program ruang; e. organisasi hubungan ruang; f. skematik rencana teknis; dan g. sketsa gagasan.

PRA RANCANGAN digunakan untuk: a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan, waktu pembangunan, serta biaya; b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan c. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan thd RTRW untuk perizinan. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN berdasarkan konsepsi rancangan dan hasil lokakarya value engineering, paling sedikit meliputi a. pola, gubahan, dan bentuk arsitektur b. nilai fungsional dalam bentuk diagram c. aspek kualitatif serta aspek kuantitatif

PRA RANCANGAN digunakan untuk: a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan, waktu pembangunan, serta biaya; b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan c. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan thd RTRW untuk perizinan. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN berdasarkan konsepsi rancangan dan hasil lokakarya value engineering, paling sedikit meliputi a. pola, gubahan, dan bentuk arsitektur: 1. rencana massa bangunan; 2. rencana tapak; 3. denah; 4. tampak bangunan; 5. potongan bangunan; 6. visualisasi desain 3 dimensi

PRA RANCANGAN digunakan untuk: a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan, waktu pembangunan, serta biaya; b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan c. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan thd RTRW untuk perizinan. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN berdasarkan konsepsi rancangan dan hasil lokakarya value engineering, paling sedikit meliputi c. aspek kualitatif serta aspek kuantitatif: 1. perkiraan luas lantai; 2. informasi penggunaan bahan; 3. sistem konstruksi; 4. biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; dan 5. penerapan prinsip BGH

PRA RANCANGAN digunakan untuk: a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan, waktu pembangunan, serta biaya; b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan c. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan thd RTRW untuk perizinan. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN § diwajibkan melakukan lokakarya rekayasa nilai (value engineering) untuk: Ø luas bangunan diatas 12. 000 m 2 atau Ø diatas 8 lantai. § dilaksanakan selama 40 (empat puluh) jam

PENGEMBANGAN RANCANGAN digunakan untuk: a. kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu; b. mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan serta BGH; dan c. penyusunan rancangan detail DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN berdasarkan pra rancangan yang telah disetujui, meliputi: a. pengembangan arsitektur BG berupa gambar rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi; b. sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;

PENGEMBANGAN RANCANGAN digunakan untuk: a. kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu; b. mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan serta BGH; dan c. penyusunan rancangan detail DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN c. sistem mekanikal, elektrikal termasuk Informasi dan Teknologi, sistem pemipaan, tata lingkungan beserta uraian konsep dan perhitungannya; d. penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, nilai ekonomi, dan rantai pasok

PENGEMBANGAN RANCANGAN digunakan untuk: a. kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu; b. mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan serta BGH; dan c. penyusunan rancangan detail e. perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem bangunan yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis. DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN

RANCANGAN DETAIL digunakan untuk penyusunan dokumen teknis pada dokumen lelang konstruksi fisik DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN disusun berdasarkan pengembangan rancangan: a. gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan lansekap; b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) c. rincian volume pekerjaan d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate) e. laporan perencanaan

dokumen perencanaan teknis a. laporan konsepsi perancangan b. dokumen pra rancangan c. dokumen pengembangan rancangan d. dokumen rancangan detail e. laporan kegiatan lokakarya VE*) f. laporan reviu desain*) g. kontrak kerja perencana konstruksi; h. kontrak kerja manajemen konstruksi*) DIT. PBL TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS BGN

DIT. PBL TAHAP PELAKSANAAN KONST. BGN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI § merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan § dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. PEMBANGUNAN BARU PERLUASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN PERAWATAN DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pemborongan dan lampiran beserta perubahannya PELAKSANAAN KONSTRUKSI Standar Manajemen Mutu (SMM) Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3). DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SD. SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) PEKERJAAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SD. SERAH TERIMA KEDUA (FHO) PEKERJAAN DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN § realisasi rancangan teknis § didahului dengan PCM PELAKSANAAN KONSTRUKSI SD. SERAH § disiapkan shop drawing TERIMA PERTAMA § sesuai spesifikasi teknis (PHO) PEKERJAAN (input, proses, uji) § berdasarkan urutan pekerjaan § diakhiri Serah Terima Pertama (PHO) pekerjaan

PELAKSANAAN KONSTRUKSI PEMELIHARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SD. SERAH TERIMA KEDUA (FHO) PEKERJAAN DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN § menjaga keandalan konstruksi § memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi § dilengkapi as built drawing § jaminan kegagalan bangunan § paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (PHO ) pekerjaan § diakhiri dengan serah terima akhir (FHO ) pekerjaan

penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi PENGAWASAN TEKNIS § laporan harian § laporan mingguan § laporan bulanan § laporan akhir pengawasan teknis PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN BERKALA penyedia jasa perencanaan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN laporan akhir pekerjaan perencanaan

DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN Laporan akhir pekerjaan perencanaan: a. dokumen perencanaan teknis; b. laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik; c. laporan penyelenggaraan paket lokakarya rekayasa nilai (Value Engineering), dalam hal terdapat kegiatan rekayasa nilai (Value Engineering); d. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan konstruksi; dan e. laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan.

dokumen pelaksanaan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN a. semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk IMB b. gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) c. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau MK beserta segala perubahan atau addendumnya

dokumen pelaksanaan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN d. laporan pelaksanaan konstruksi e. berita acara pelaksanaan konstruksi (perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama dan serah terima akhir) f. kontrak kerja perencanaan konstruksi; g. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commisioning test)

dokumen pelaksanaan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN h. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik i. dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K 3) atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3)

dokumen pelaksanaan konstruksi j. manual O&M, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing); k. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing); DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

dokumen pelaksanaan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN l. sertifikat Bangunan Gedung Hijau, dalam hal ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Hijau m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.

DIT. PBL TAHAP PENGAWASAN TEKNIS BGN

PENGAWASAN TEKNIS PENGENDALIAN WAKTU § merupakan tahap pengawasan terhadap proses pembangunan gedung sampai layak untuk dimanfaatkan § dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi PENGENDALIAN BIAYA PENGENDALIAN MUTU TERTIB ADMINISTRASI DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

PENGAWASAN TEKNIS § merupakan tahap pengawasan terhadap proses pembangunan gedung sampai layak untuk dimanfaatkan § dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi PENGAWASAN KONSTRUKSI § Bangunan klasifikasi sederhana MANAJEMEN KONSTRUKSI § Bangunan klasifikasi tidak sederhana dan khusus DIT. PBL TAHAPAN PELAKSANAAN KONST. BGN

MANAJEMEN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PENGAWASAN TEKNIS BGN a. klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai diatas 4 lantai dan dengan luas minimal 5. 000 m 2 b. perawatan BGN kecuali Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan; c. BGN klasifikasi bangunan khusus; d. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau e. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun jamak.

MANAJEMEN KONSTRUKSI PENGAWASAN PERENCANAAN TEKNIS PENGAWASAN PERSIAPAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PENGAWASAN TEKNIS BGN

PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PERSIAPAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PENGAWASAN TEKNIS BGN

Penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi. rekomendasi kelaikan fungsi BG sesuai dengan dokumen IMB kepada Pengguna Anggaran. DIT. PBL TAHAPAN PENGAWASAN TEKNIS BGN

DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN

KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI PERSIAPAN MENDAPATKAN STATUS BMN MENDAPATKAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BGN PENDAFTARAN SEBAGAI BGN DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN

PERSIAPAN MENDAPATKAN STATUS BMN § BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. § Penetapan status BMN sebagai barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara atau daerah DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN

DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN § Diterbitkan oleh pemerintah daerah SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus diterbitkan oleh Pemerintah) untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. § Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDAFTARAN BGN DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN § terwujudnya tertib pengelolaan Bangunan Gedung Negara; § mengetahui status kepemilikan dan penggunaan BGN § mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang berupa BGN § menyusun program kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan BGN § menyusun perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan dan perawatan.

PENDAFTARAN BGN DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN § mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa, penjualan, dan penghapusan Bangunan Gedung Negara khususnya Rumah Negara

PENDAFTARAN BGN dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran dengan melaporkan Bangunan Gedung Negara yang telah selesai dibangun kepada: DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN a. Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya untuk BGN dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN, yang dilaksanakan di tingkat pusat, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau b. Gubernur atau bupati atau wali kota melalui OPD atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, untuk BGN dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD.

PENDAFTARAN BGN DIT. PBL KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI BGN Menghasilkan Dokumen Pendaftaran berupa Surat Keterangan Bukti Pendaftaran BGN dengan diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara (BGN dan RN) diterbitkan oleh Kementerian Gubernur atau bupati atau wali kota melaporkan BGN yang ada di wilayahnya kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal CK

DIT. PBL terima kasih