PENGERTIAN BIROKRASI Secara etimologi kita mengenal sbb Biro

PENGERTIAN BIROKRASI Secara etimologi, kita mengenal sbb: • Biro + krasi = Meja + kekuasaan • Demo + krasi = Rakyat + kekuasaan • Tekno+ krasi = Cendikiawan + kekuasaan • Aristo + krasi = Bangsawan + kekuasaan

PENGERTIAN BIROKRASI Taliziduhu Ndraha (2003) Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini : 1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus); 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi); 3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

• Pengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. • Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) melaksanakan pelayanan publik; (2) pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); (3) perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); (4) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi). • Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan legitimasi politik.

KLASIFIKASI BIROKRASI Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni: 1. Birokrasi sektor privat (contoh: perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dll) 2. Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dll) Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni: 1. Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen, kementerian negara, dll) 2. Birokrasi negara (eks, leg, yudikatif) Dilihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb: 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pemerintah Desa

TUJUAN BIROKRASI • Sejalan dengan tujuan pemerintah • Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara • Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional • Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

MANFAAT BIROKRASI • Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan • Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepetingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan • Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara

Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik Badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan.

Birokrasi dalam Perspektif Politik Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat), memiliki kewengan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilisasi massa.

Birokrasi dalam Perspektif Pemerintahan Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi -fungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partispatif).

Latar Belakang Birokrasi (Perspektif Teori Negara dan Teori Organisasi) • Dalam teori negara (pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. (WRP) • Unsur deklaratif pengakuan secara defacto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan yang terendah (desa). • Dalam teori organisasi (Max Webber, Jay M. Shafritz, J. Steven dalam buku Perspektif Perilaku Birokrasi, karangan Miftah Thoha, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1991; SC Dube, Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi , penyunting Aidit Alwi, penerbit Liberty Yogyakarta, 1989; Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, dalam buku Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Penerbit Pustakaraya, Jakarta, 2000), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen birokrasi dan mekanisme kerja.

BIROKRASI LEGAL-RASIONAL MAX WEBER KEKUASAAN DAN KEWENANGAN (OTORITAS) Kekuasaan: kemampuan melaksanakan kemauan walau ditentang orang lain org dpt dipaksa patuh Otoritas: hak untuk mempengaruhi krn didukung aturan ttg kesetiaan bawahan untuk patuh

TEORI BIROKRASI WEBER Prinsip Pemikiran Max Weber • Birokrasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yg muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan krn sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun otoritas kharismatis. • Weber (1922) membedakan tiga tipe otoritas: - Otoritas Tradisional, bertumpu pd kepercayaan dan rasa hormat pd tradisi dan orang-orang yg mengemban pelaksanaan tradisi tsb. Dlm otoritas ini seseorg taat dan tunduk pd org lain krn mrk percaya bahwa tradisi memang mengharuskan mrk berbuat demikian, tanpa perlu melakukan critical analysis thdp kenyataan itu. Pemimpin memperoleh hak-hak istimewa scr otomatis, dan tdk membutuhkan legalitas formal dr pengikutnya. Contoh: pemimpin agama, pemimpin sekte ttt, dsb.

• Otoritas Kharismatis, bertumpu pd keyakinan thdp pengabdian, kepahlawanan, jasa dan kemampuan luar biasa dari ssorg. Dlm otoritas ini, ssorg taat dan patuh pd org lain krn ia dipercaya memiliki kelebihan khusus yg tdk dimiliki org lain. Ketaatan bersifat mutlak, artinya apapun yg diperintahkan pemimpin akan diikuti pengikutnya. Sifat ketaatan tsb emosional.

• Otoritas Legal, berdasarkan keyakinan akan aturan hukum yg diciptakan scr rasional dan juga pd kewenangan ssorg yg melaksanakan aturan hukum itu sesuai prosedur yg ditetapkan. Dlm otoritas ini, ssorg taat pd org lain krn memang hukum menentukan demikian dia terikat pd ketentuan hukum itu. Ketaatan bersifat impersonal, tdk berkenaan dgn pribadi. • Menurut Weber, tdk ada bentuk murni dari ketiga tipe ideal yg teraplikasikan dlm sejarah. Yg ada adlh campuran dari dua atau ketiganya, dgn salah satu tipe cenderung dominan.

• Hartmann dan Parsons menambahkan adanya tipe keempat, yakni otoritas fungsional atau otoritas profesional. Didasarkan atas keyakinan akan keahlian atau pengetahuan dan kejuruan ssorg. Org taat dan tunduk di bawah subordinasi pemegang otoritas (pemimpin) krn dia dipercaya memiliki keahlian profesi yg mumpuni.

KONSEPSI BIROKRASIONAL MAX WEBER 1. 2. 3. 4. Individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya; Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatanhirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya; Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.

KONSEPSI BIROKRASIONAL MAX WEBER (2) 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, ideal melalui ujian kompetitif; 6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu; 7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif (merit system); 8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga; 9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

KRITIK THDP BIROKRASI LEGALRASIONAL WEBER (1) Tdk manusiawi: hancurkn emosi dan perasaan; (2) Tekanan pd keteptn dan keajegan (reliabilitas) dlm adm, dpt mengakibtkn kegagaln adm itu sndiri. Peraturn yg disusun sbg alat dpt menjdi tujuan itu sndiri (3) Norma impersonal dpt merusak hub pribadi antara pejbt dan masy

KRITIK THDP BIROKRASI LEGALRASIONAL WEBER (2) (4) Jk posisi ditempti olh org yg tdk cocok dpt timbul konflik, krn tdk jels siapa yg hrs ditaati: pemegang otoritas atau tenaga ahli; (5) Ketaatn thdp peraturn: ada yg taat, ada yg tdk pengaruhi kinerja (6) Sult beradaptsi dgn perubhn krn terikt peraturn

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN Warren Benis (1967) Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan masyarakat. Lawrence dan Lorch (1967) Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan David Bheetham (1975) Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari kelas sosial partikular (parpol, misalnya) Heckscher dan Donellon (1994) bentuk organisasi masa depan adalah “post bureaucratic organization” yang tidak sama dengan birokrasi weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlu empowering (pemberdayaan) Miftah Thoha (2003) Birokrasi weberian --diistilahkan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat– memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral) dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1) birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) dan (3)

BIROKRASI HEGELIAN dan MARXIS Hegel “Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya” Karl Marx Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme dan pengembangan komunisme, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb: 1. Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri; 2. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya; 3. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI HEGELIAN/MARX Miftah Thoha (2003) 1. Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategori birokrasi netral; 2. Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik atau tidak netral

BIROKRASI DAVID OSBORNE dan TED GAEBLER (1993) Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut: 1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh); 2. Memberi wewenang ketimbang melayani; 3. Pemerintah yang kompetitif; 4. Digerakan oleh misi bukan aturan; 5. Berorientasi hasil bukan masukan; 6. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri; 7. Menghasilkan ketimbang membelanjakan; 8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati) 9. Desentralisasi ketimbang sentralisasi; 10. Pemerintah berorientasi pasar.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI DAVID OSBORNE/TED GAEBLER Miftah Thoha (2003) 1. Konsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep birokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep weberian (birokrasional, hirarki dan kaku). Pergeseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama; 2. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta/masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal; 3. Sulit diterapkan di negara komunis dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya terlanjur buruk