Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kebijakan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat Permen. PANRB Nomor 14 Tahun 2017
Apa sebenarnya tujuan kita melakukan survei kepuasan masyarakat? Apakah kita sudah memahami manfaat dari melakukan survei kepuasan masyarakat? Apakah kita sudah melakukan survei dengan tepat?
Survei KEPUASAN masyarakat Profil pengguna layanan Informasi pengguna layanan: 1. Profil pegguna layanan 2. Persepsi pengguna layanan 3. Keluhan, saran perbaikan, aspirasi pengguna layanan Pengguna layanan Keluhan, saran perbaikan, aspirasi pengguna Persepsi masyarakat thd KUALITAS
• • Pelayanan tidak bersifat monopolistic mekanisme exit posisi tawar pengguna tinggi Kelangsungan hidup usahanya sangat dipengaruhi oleh KUALITAS barang dan jasa yang dihasilkannya Persepsi Sektor Publik (Instansi Pemerintah) Pengguna adalah Panglima • Pelayanan bersifat monopolistic → tidak ada mekanisme exit → posisi tawar pengguna rendah • Pengguna adalah klien, sementara penyedia layanan adalah penguasa Persepsi Sektor Swasta
Paradigma Baru Sistem Pelayanan Publik 1 q Masyarakat memiliki hakhak politik yang harus dihormati q Masyarakat memiliki voice q Masyarakat adalah warga yang berdaulat pengguna menjadi principal Warga tidak lagi menjadi konsumen yang pasif keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting B 2 Kepercayaan warga menjadi penting 3 Informasi tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi penting untuk diperoleh Posisi tawar pengguna layanan menjadi lebih tinggi
Implikasi 01 Adanya hak-hak politik warga 02 Warga bangsa memiliki voice 03 Masyarakat adalah Warga yang berdaulat WARGA posisi sentral Warga dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon bupati/walikota yang dinilai dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka Aspi rasi Kein gina n Kebut uhan Warga dapat membentuk opini publik terkait keberhasilan birokrasi atau pejabat publik dalam memenuhi aspirasi pelayanannya Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak terhindarkan. Kebijakan Publik
Hubungan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Pasal 20 -38) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penyusunan Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Sistem Informasi Pelayanan Pengelolaan Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan Khusus Tarif/Biaya Pelayanan Perilaku Pelaksana Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan 10. Penilaian Kinerja Pelayanan Kementerian-PANRB Pelibatan Masyarakat (Pasal 39) • • Kerja sama Pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat Berperan dalam perumusan kebijakan Membentuk lembaga pengawasan pelayanan kemenpanrb kempanrb
DEFINISI PASAL 20 -39 UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SKM merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. PERMENPANRB NO. 14 TAHUN 2017 Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
Permen. PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik SASARAN 1 TUJUAN Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik • Mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan • Meningkatkan kualitas pelayanan • Mendorong inovasi pelayanan publik • Mengukur tingkat kepuasan masyarakat Pasal 3 Pasal 6 Dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi Kewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil SKM Pasal 1 Kewajiban melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun Pasal 4 • • Wajib mempublikasikan hasil SKM Menyampaikan laporan kepada Menpanrb 2
Apa saja manfaat melaksanakan SKM? Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik Diketahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan public pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan
Unsur Survei Kepuasan Masyarakat 1. Persyaratan Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif 2. Sistem, Mekanisme & Prosedur cara pelayanan yang dibakukan penerima Tata pelayanan, termasuk pengaduan 3. Waktu Penyelesaian Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan 4. Biaya/tarif Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan Hasil pelayanan yang diberikan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 6. Kompetensi Pelaksana Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman 7. Prilaku Pelaksana Prilaku pelaksana adalah memberikan pelayanan sikap petugas dalam 8. Penanganan Pengaduan, Saran, & Masukan Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 9. Sarana dan Prasarana Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan
PRINSIP PELAKSANAAN SKM PERMENPANRB NOMOR 14 TAHUN 2017 Netralitas 01 Surveyor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak Keadilan Menjangkau semua pengguna layanan Transparansi Hasil SKM harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat Partisipatif 02 06 Melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya 03 05 04 Akuntabel Dapat dilaksanakan dipertanggungjawabkan Berkelanjutan Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan
PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 1. PERSIAPAN : Menyusun instrumen survei, besaran dan Teknik sampling, serta responden 2. PENGUMPULAN DATA 3. PENGOLAHAN DATA 4. ANALISIS HASIL/ EVALUASI HASIL 5. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
PERSIAPAN 1. Penetapan Pelaksana Pengarah Ketua Swakelola Pelaksana Sekretariat Unit Independe n BPS Lembaga Penelitian Anggota/ surveyor
PERSIAPAN 2. Penyiapan Bahan Survei PERSIAPAN 1. Penyiapan Bahan Survei BAGIAN I Judul dan Nama Instansi BAGIAN II Identitas Responden Catatan : Identitas digunakan untuk menganalisis kaitan profil dengan persepsi responden
PERSIAPAN Contoh Kuesioner 2. Penyiapan Bahan Survei Skala persepsi yang digunakan adalah skala likert Unsur SKM (Permen. PANRB 14 Tahun 2017) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Persyaratan Sistem, Mekanisme, 8. dan Prosedur Waktu Penyelesaian 9. Biaya/Tarif Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksana Perilaku Pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan prasarana Catatan : • Terdiri atas pertanyaan tertutup (pilihan jawaban berganda) dan pertanyaan terbuka (saran/kritik/apresiasi) • Penyusunan pertanyaan dapat disesuaikan dengan unit/jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari unit/jenis layanan. BAGIAN III Daftar Pertanyaa n
PERSIAPAN 2. Penyiapan Bahan Survei Contoh Kuesioner SKM untuk Layanan Daring Catatan : Mengingat unit layanan mempunyai karakteristik berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk : • Menambah unsur yang dianggap relevan • Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1 (100%).
PENGUMPULAN DATA 1. Penetapan Jumlah Responden Tabel Krejcie dan Morgan
PENGUMPULAN DATA 1. Penetapan Jumlah Responden Contoh penentuan jumlah sampel untuk populasi sebanyak 100 orang Rumus Krejcie dan Morgan
PENGUMPULAN DATA 2. Penentuan lokasi dan waktu pengumpulan data 0. 1 Target responden. Misalnya : berusia lebih dari 17 tahun 0. 2 Lokasi pengumpulan data dapat dilakukan di : • Lokasi masing-masing unit pelayanan, misalnya : unit layanan SIM, poli umum, rawat inap, dll. • Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti : telepon, air bersih, Pendidikan dan sebagainya pada saat responden di rumah. 0. 3 Waktu pengumpulan data Misalnya : pada jam layanan, pada awal triwulan
PENGUMPULAN DATA 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data TEKNIK SURVEI (Pengisian Kuesioner) Kuesioner dengan wawancara tatap muka Kuesioner melalui pengisian sendiri Kuesioner elektronik (e-survei) Diskusi kelompok terfokus Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam Dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas, ada kemungkinan subyektifitas (dapat dikurangi dengan melibatkan unsur pengawasan) Responden lebih bebas dan jujur dalam mengisi kuesioner. Contoh : mesin SKM Responden dapat mengisi kuesioner dari mana saja dan kapan saja. Contoh : aplikasi/website, form online Dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas, perlu biaya atau effort lebih. Dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas, ada kemungkinan subyektifitas
PENGOLAHAN DATA Pengolahan secara manual Nomor Responden Nilai Unsur Pelayanan U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 1 2 3 1 3 4 2 3 2 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 1 4 3 Total nilai per unsur 8 9 6 10 12 9 7 10 9 Total nilai semua unsur 8+9+6+10+12+9+7+10+9 = 80 Interval 1 -4 Interval 25100
PENGOLAHAN DATA Excel Pengolahan Data
ANALISIS HASIL Tabel: Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI INTERVAL MUTU KINERJA UNIT PERSEPSI (NI) KONVERSI (NIK) PELAYANAN 1 1, 00 – 2, 5996 25, 00 – 64, 99 D Tidak baik 2 2, 60 – 3, 064 65, 00 – 76, 60 C Kurang baik 3 3, 0644 – 3, 532 76, 61 – 88, 30 B Baik 4 3, 5324 – 4, 00 88, 31 – 100, 00 A Sangat baik
ANALISIS HASIL Contoh analisis hasil pengolahan data Nomor Responden Nilai Unsur Pelayanan U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 C C D B A C D B C IKM per unsur Mutu kinerja Prioritas peningkatan kualitas pelayanan Prioritas 1 2 74, 07 Kesimpulan : Mutu Pelayanan “C” atau dapat dikatakan bahwa Kinerja Unit Pelayanan “Kurang Baik” IKM Unit Pelayanan Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dan disusun untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang Prioritas No 1 Prioritas Unsur U 3 : Waktu Penyelesaian Program / Kegiatan Simplifikasi proses bisnis Waktu TW III √ √ √ Penambahan loket layanan 2 U 7 : Kompetensi Pemberian materi / kursus Pelaksana terkait…. . TW IV √ √ √ Penanggung Jawab
PELAPORAN DAN PUBLIKASI PENYUSUNAN LAPORAN Penyusunan Laporan Contoh Laporan SKM I PENDAHULUAN Ringkasan eksekutif, Latar Belakang, Tujuan SKM, metode, Tim SKM, dan Jadwal Pelaksanaan SKM II ANALISIS Analisis meliputi penjelasan data kuesioner dan deskripsi hasil analisis kelemahan dan kelebihan unsur yang diukur. Rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan. III PENUTUP Kesimpulan dan Rekomendasi
Contoh Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM
PELAPORAN DAN PUBLIKASI PENYUSUNAN LAPORAN Penyampaian Laporan • Melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan instansi pemerintah terkait, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. • Nilai SKM dan rencana tindak lanjut harus dipublikasikan kepada masyarakat, minimal di ruang layanan atau di situs/media sosial milik unit pelayanan. • Laporan disampaikan juga kepada Kementerian PANRB – untuk Indeks SKM nasional
Contoh Publikasi SKM
Statistik Jumlah Laporan SKM yang dilaksanakan Pemda di Wilayah III Tahun 2020 No. Provinsi Jlh Pemda yang Mengirimkan Laporan SKM % (dari total pemda) 1 Jawa Tengah 22 61% 2 DIY 4 67% 3 Sulawesi Selatan 4 16% 4 Sulawesi Barat 2 29% 5 Sulawesi Tenggara 2 11% 6 Sulawesi Tengah 1 7% 7 Gorontalo 1 14% 8 Sulawesi Utara 0 0% 9 Maluku 2 17% 10 Maluku Utara 1 9% 11 Papua 2 7% 12 Papua Barat 2 14% Jumlah laporan SKM yang masuk 1. 238 UPP Kelemahan dalam pelaporan SKM yang diterima : • Tidak memuat rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporannya • Belum mencantumkan penentuan ukuran sampel • Belum mencantumkan estimasi populasi pengguna layanan dalam menentukan sampel • Belum memuat nilai IKM per unsur • Belum mengacu kepada Permen. PANRB Nomor 14 Tahun 2017
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Jawa Tengah 112 UPP menyampaikan laporan 21 Kota Salatiga - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Banjarnegara 22 UPP menyampaikan laporan 22 Kota Tegal - UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Banyumas 42 UPP menyampaikan laporan 23 Kabupaten Klaten - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Boyolali - UPP menyampaikan laporan 24 Kabupaten Blora 43 UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Brebes 14 UPP menyampaikan laporan 25 Kabupaten Demak 42 UPP menyampaikan laporan 6 7 Kabupaten Cilacap Kabupaten Grobogan 111 UPP menyampaikan laporan 3 UPP menyampaikan laporan 26 27 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen 42 UPP menyampaikan laporan - UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Jepara - UPP menyampaikan laporan 28 Kabupaten Pati 9 Kabupaten Kendal 55 UPP menyampaikan laporan 29 Kabupaten Pemalang 34 UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Kudus 50 UPP menyampaikan laporan 30 Kabupaten Purworejo - UPP menyampaikan laporan 11 Kabupaten Magelang 20 UPP menyampaikan laporan 31 Kabupaten Rembang - UPP menyampaikan laporan 12 Kabupaten Pekalongan 44 UPP menyampaikan laporan 32 Kabupaten Sragen - UPP menyampaikan laporan 13 Kabupaten Purbalingga - UPP menyampaikan laporan 33 Kabupaten Sukoharjo 33 UPP menyampaikan laporan 14 Kabupaten Semarang - UPP menyampaikan laporan 34 Kabupaten Tegal 47 UPP menyampaikan laporan 15 Kabupaten Temanggung 64 UPP menyampaikan laporan 35 Kabupaten Wonosobo 16 Kabupaten Wonogiri 58 UPP menyampaikan laporan 36 Kabupaten Batang 17 Kota Surakarta 31 UPP menyampaikan laporan 18 Kota Semarang 12 UPP menyampaikan laporan 19 Kota Pekalongan 20 Kota Magelang - UPP menyampaikan laporan 42 UPP menyampaikan laporan - UPP menyampaikan laporan 49 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi DIY No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi DIY 95 UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Bantul 73 UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Gunung Kidul 158 UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Kulon Progo - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Sleman - UPP menyampaikan laporan 6 Kota Yogyakarta 185 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan Laporan SKM No Nama Daerah Laporan SKM No 1 Provinsi Sulawesi Selatan 7 UPP menyampaikan laporan 13 Kabupaten Maros - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Bantaeng - UPP menyampaikan laporan 14 Kabupaten Pangkep - UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Barru - UPP menyampaikan laporan 15 Kabupaten Pinrang - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Bone - UPP menyampaikan laporan 16 Kabupaten S. Rappang - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Bulukumba - UPP menyampaikan laporan 17 Kabupaten Sinjai 6 Kabupaten Enrekang - UPP menyampaikan laporan 18 Kabupaten Soppeng - UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Gowa 19 Kabupaten Takalar - UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Jeneponto - UPP menyampaikan laporan 20 Kabupaten Tana Toraja - UPP menyampaikan laporan 21 Kabupaten Toraja Utara - UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Kep. Selayar - UPP menyampaikan laporan 22 Kabupaten Wajo - UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Luwu - UPP menyampaikan laporan 23 Kota Makassar 11 Kabupaten Luwu Timur - UPP menyampaikan laporan 24 Kota Palopo - UPP menyampaikan laporan 12 Kabupaten Luwu Utara - UPP menyampaikan laporan 25 Kota Parepare - UPP menyampaikan laporan 31 UPP menyampaikan laporan Nama Daerah 36 UPP menyampaikan laporan 53 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Sulawesi Barat 1 UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Majene - UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Mamasa - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Mamuju - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Mamuju Tengah - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Pasangkayu - UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Polewali Mandar 2 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara No Laporan SKM Nama Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Bombana - UPP menyampaikan laporan 11 3 Kabupaten Buton - UPP menyampaikan laporan 12 4 Kabupaten Buton Selatan - UPP menyampaikan laporan 13 Kabupaten Konawe Utara - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Buton Tengah - UPP menyampaikan laporan 14 Kabupaten Konawe Muna - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Buton Utara - UPP menyampaikan laporan 15 Kabupaten Muna Barat - UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Kolaka 16 UPP menyampaikan laporan 16 Kabupaten Wakatobi - UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Kolaka Timur - UPP menyampaikan laporan 17 Kabupaten Bau-Bau - UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Kolaka Utara - UPP menyampaikan laporan 18 Kota Kendari 1 No 10 Nama Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan - UPP menyampaikan laporan 15 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Gorontalo No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Gorontalo - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Gorontalo - UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Gorontalo Utara - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Bone Bolango - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Boalemo - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Pahuwato - UPP menyampaikan laporan 7 Kota Gorontalo 37 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Sulawesi Utara - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Bolaang Mongondow - UPP menyampaikan laporan 10 - UPP menyampaikan laporan 11 3 4 5 6 7 8 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kep Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kep. Talaud - UPP menyampaikan laporan No 9 12 Nama Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Laporan SKM - UPP menyampaikan laporan - UPP menyampaikan laporan 13 Kota Bitung - UPP menyampaikan laporan 14 Kotamobagu - UPP menyampaikan laporan 15 Kota Manado - UPP menyampaikan laporan 16 Kota Tomohon - UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Tengah No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Sulawesi Tengah 1 UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Banggai - UPP menyampaikan laporan 9 3 Kabupaten Banggai Kepulauan - UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Poso - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Banggai Laut - UPP menyampaikan laporan 11 Kabupaten Sigi - UPP menyampaikan laporan 12 Kabupaten. Tojo Una-Una - UPP menyampaikan laporan 13 Kabupaten Tolitoli - UPP menyampaikan laporan 14 Kota Palu - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Buol - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Donggala - UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Morowali - UPP menyampaikan laporan No 8 Nama Daerah Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Parigi Moutong Laporan SKM - UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Maluku No 1 Nama Daerah Provinsi Maluku Laporan SKM - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Buru - UPP menyampaikan laporan 3 Kota Ambon - UPP menyampaikan laporan 4 Kota Tual - UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Maluku Tengah - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Maluku Tenggara 7 UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Maluku Tenggara Barat - UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Seram Bagian Barat - UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Seram Bagian Timur - UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Kepulauan Aru - UPP menyampaikan laporan 11 Kabupaten Maluku Barat Daya 1 UPP menyampaikan laporan 12 Kabupaten Buru Selatan - UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Maluku Utara No 1 Nama Daerah Provinsi Maluku Utara Laporan SKM 0 UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Halmahera Barat 0 UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Halmahera Tengah 0 UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Halmahera Timur 0 UPP menyampaikan laporan 5 Kabupaten Halmahera Selatan 0 UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Halmahera Utara 0 UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Kepulauan Sula 0 UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Pulau Morotai 15 UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Pulau Taliabu 0 UPP menyampaikan laporan 10 Kota Ternate 0 UPP menyampaikan laporan 11 Kota Tidore Kepulauan 0 UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Papua No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Papua 3 UPP menyampaikan laporan 16 Kabupaten Supiori - UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Jayapura 3 UPP menyampaikan laporan 17 Kabupaten Kep Yapen - UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Sarmi - UPP menyampaikan laporan 18 Kabupaten Waropen - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Keerom - UPP menyampaikan laporan 19 Kabupaten Nabire - UPP menyampaikan laporan 5 Kota Jayapura 2 UPP menyampaikan laporan 20 Kabupaten Paniai - UPP menyampaikan laporan 6 Kabupaten Merauke 12 UPP menyampaikan laporan 21 Kabupaten Yalimo - UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Boven Digoel - UPP menyampaikan laporan 22 Kabupaten Deiyai - UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Mappi - UPP menyampaikan laporan 23 Kabupaten Biak Numfor - UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Asmat - UPP menyampaikan laporan 24 Kabupaten Dogiyai - UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Puncak Jaya - UPP menyampaikan laporan 25 Kabupaten Lanny - UPP menyampaikan laporan 11 Kabupaten Yahukimo - UPP menyampaikan laporan 26 Kabupaten Puncak - UPP menyampaikan laporan 12 Kabupaten Tolikara - UPP menyampaikan laporan 27 Kabupaten Jayawijaya - UPP menyampaikan laporan 13 Kabupaten Pegunungan Bintang - UPP menyampaikan laporan 28 Kabupaten Memberamo Tengah - UPP menyampaikan laporan 14 Kabupaten Mimika - UPP menyampaikan laporan 29 Kabupaten Intan Jaya - UPP menyampaikan laporan 15 Kabupaten Memberamo Raya - UPP menyampaikan laporan 30 Kabupaten Nduga - UPP menyampaikan laporan
Laporan SKM yang Disampaikan Kepada Kemen. PANRB Tahun 2020 Provinsi Papua Barat No Nama Daerah Laporan SKM 1 Provinsi Papua Barat 3 UPP menyampaikan laporan 8 Kabupaten Raja Ampat 3 UPP menyampaikan laporan 2 Kabupaten Fakfak - UPP menyampaikan laporan 9 Kabupaten Sorong 9 UPP menyampaikan laporan 3 Kabupaten Kaimana - UPP menyampaikan laporan 10 Kabupaten Tambrauw - UPP menyampaikan laporan 4 Kabupaten Manokwari - UPP menyampaikan laporan 11 5 Kabupaten Manokwari Selatan 2 UPP menyampaikan laporan 12 6 Kabupaten Maybrat - UPP menyampaikan laporan 13 Kota Sorong 3 UPP menyampaikan laporan 7 Kabupaten Pegunungan Arfak - UPP menyampaikan laporan 14 Kabupaten Sorong Selatan - UPP menyampaikan laporan Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama - UPP menyampaikan laporan 1 UPP menyampaikan laporan
Contoh SKM Unsur SKM yang digunakan : 1. Prosedur 2. Persyaratan 3. Kompetensi petugas 4. Waktu penyelesaian 5. Prilaku petugas 6. Biaya/tarif 7. Sarana dan Prasarana 8. Produk layanan
Contoh SKM
Contoh SKM
Contoh SKM
Contoh SKM
Contoh SKM
Timeline Pelaksanaan SKM April Sosialisasi Biro Organisasi • Menginformasikan usulan kegiatan • Meminta untuk memetakan UPP yang dipilih • Komitmen untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan April- Mei Bimbingan Teknis • Bimtek seluruh UPP yang belum dievaluasi (misalnya Kecamatan, PDAM, dan Puskesmas) : Zoom atau Langsung • (13 batch : 12 untuk prov dan 1 untuk K/L) Juni - Juli Survei Serentak • Dilakukan secara daring/tatap muka langsung • Serentak: dalam rangka memudahkan pemantauan • Dipantau oleh Ortala masing 2 Juli Pengolahan Data • Proses pengolahan data dilakukan secara daring/tatap muka Agustus Monitoring • Rapat monitoring laporan hasil SKM antara Kemenpanrb dan Ortala • Monitoring tindak lanjut SKM. November Pengumpulan Laporan Akhir • Batas akhir pengumpulan laporan SKM dan FKP
TERIMA KASIH Deputi Bidang Pelayanan Publik
- Slides: 52