IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Oleh

IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Oleh KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMINAR NASIONAL PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN PANGAN

KONDISI HUTAN LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SELUAS 2. 109. 611, 75 HA ATAU 46, 26 % DARI LUAS WILAYAH SULAWESI SELATAN YANG TERDIRI DARI : HUTAN LINDUNG : 1. 223. 559, 65 HA HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) : 488. 551, 00 HA HUTAN PRODUKSI : 131. 041, 10 HA HUTAN SUAKA ALAM/WISATA : 242. 830, 00 HA HUTAN PRODUKSI KONVERSI : 23. 630, 00 HA

LUAS LAHAN KRITIS SISA LUAS LAHAN KRITIS SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 SELUAS 358. 412, 69 HA DARI LUAS LAHAN KRITIS 682. 784, 29 HA ATAU SEBESAR 52, 49 %, TERDIRI DARI : DALAM KAWASAN HUTAN : 143. 365, 08 HA LUAR KAWASAN HUTAN : 215. 047, 61 HA

AKTIVITAS MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PENDUDUK DLM KAWASAN HUTAN DI SULSEL 62. 716 DGN LUAS GARAPAN 155. 023. 44 HA (DATA TENURIAL 2016) BERKEBUN PEMUKIMAN PERLADANGAN

“ SULAWESI SELATAN SEBAGAI SENTRA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KERAKYATAN”

MISI DINAS KEHUTANAN PROV. SUL SEL : 1 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN 2 MENINGKATKAN AKSES DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN 3 MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DALAM PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

TUJUAN 1. TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG KONDUSIF MELALUI PENGELOLAAN HUTAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN. 2. MEWUJUDKAN DISTRIBUSI MANFAAT SUMBERDAYA HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN 3. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KEUNGGULAN LOKAL 4. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN

PROGRAM PRIORITAS DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 - 2018 1. PROGRAM PENINGKATAN USAHA KEHUTANAN Sasaran : Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu 5 % 2. PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sasaran : a. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi 90. 000 ha. b. Terfasilitasinya Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Kota seluas 40. 000 ha 3. PROGRAM RENCANA MAKRO DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Sasaran : a. Luas kawasan hutan (daratan dan perairan yang dikendalikan minimal sebesar 30% b. Terpeliharanya tata batas kawasan hutan temu gelang 4. PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM Sasaran : Menurunnya kerusakan hutan sebesar 5 % per tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PERHUTANAN SOSIAL TUJUAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KETIMPANGAN PENGELOLAAN/PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN, DIPERLUKAN KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL MELALUI UPAYA PEMBERIAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT BERUPA PENGELOLAAN HUTAN DESA, HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN TANAMAN RAKYAT, KEMITRAAN KEHUTANAN ATAU PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN

PENGERTIAN 1. PERHUTANAN SOSIAL : SISTEM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI YG DILAKSANAKAN DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA ATAU HUTAN HAK/HUTAN ADAT YG DIKLAKSANAKAN MASYARAKAT SETEMPAT ATAU MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI PELAKU UTAMA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA, KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DLM BENTUK HUTAN DESA, HKM, HTR, HUTAN RAKYAT, HUTAN ADAT DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

PENGERTIAN (lanjutan) 2. HUTAN DESA ADALAH HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH DESA DAN DIMANFAATKAN UNTUK KESEJAHTERAAN DESA 3. HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) ADALAH HUTAN NEGARA YANG PEMANFAATAAN UTAMANYA DITUJUKAN UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT 4. HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI YG DIBANGUN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT UTK MENINGKATKAN POTENSI DAN KUALITAS HUTAN PRODUKSI 5. HUTAN ADAT ADALAH HUTAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH MASYARAKAT ADAT

DASAR HUKUM 1. UU No. 5 TAHUN 1990 TTG KONSERVASI SUBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2. UU No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 3. PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 2007 jo PP No. 3 TAHUN 2008 TTG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN 4. PERATURAN MENLHK NO. 83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL. 5. PERATURAN DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAAN LINGKUNGAN NOMOR : P. 11/PSKL/SET/PSL. 0/II/2016 TENTANG HUTAN DESA

DASAR HUKUM (lanjutan) 6. PERATURAN DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAAN LINGKUNGAN NOMOR: P. 12/PSKL/SET/PSL. 0/II/2016 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) 7. PERATURAN DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAAN LINGKUNGAN NOMOR : P. 13/PSKL/SET/PSL. 0/II/2016 TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT 8. PERATURAN DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAAN LINGKUNGAN NOMOR : P. 16/PSKL/SET/PSL. 0/II/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HD, HKM, HTR

KONDISI YANG DIHARAPKAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA HUTAN MELALUI HUTAN KEMASYARAATAN, HUTAAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT, HUTAN ADAT DAN HUTAN RAKYAT SERTA KEMITRAAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL, HUTAN ADAT DAN PELESTARI LINGKUNGAN TERSELESAIKANNYA KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HKM, HD, HUTAN ADAT, HR DAN KEMITRAAN TERSELESAIKANNYA MASALAH TENURIAL DAN HUTAN ADAT MENINGKATNYA ROLE MODEL KOMUNITAS YANG BERPERAN SERTA DALAM PENYELAMATAN SDA DAN EKOSISTEM SERTA LHK HTR,

SASARAN DAN TARGET PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL 12, 7 JUTA Ha SULSEL 295. 640 Ha

TARGET PENYIAPAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH SULSEL 30. 200 53. 088 63. 706 74. 323 295. 640

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN SULSEL PENETAPAN AREAL KERJA (PAK) : 42. 843, 00 HA IZIN IUPHKm HA : 10. 519, 89

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JENEPONTO SIDRAP BULUKUMBA SOPPENG PARE-PARE PANGKEP BANTAENG BARRU SINJAI SK PENETAPAN IZIN (IUHPKm) AREAL Ha KERJA (PAK) Ha 2. 885, 00 3. 700, 00 2. 857, 00 365, 00 110, 00 505, 00 270, 00 3. 735, 00 1. 845, 00 890, 00 2. 835, 23 912, 00 365, 00 110, 00 455, 00 1. 015, 00 -

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN 11. TORAJA UTARA 12. LUWU 13. LUWU TIMUR 14. TAKALAR 15. MAROS 16. ENREKANG 17. LUWU UTARA 18. PALOPO 19. WAJO JUMLAH SK. PENETAPAN AREAL KERJA (PAK) Ha 4. 380, 00 8. 050. 00 675, 00 160, 00 870, 00 3. 286, 00 2. 780, 00 1. 695 42. 843, 00 IZIN(IUHPKm) Ha 2. 320, 00 1. 617, 00 10. 519, 89

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN DESA PENETAPAN AREAL KERJA (PAK) : 15. 724 HA IZIN HUTAN DESA HA : 7. 697

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN DESA KABUPATEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JENEPONTO SIDRAP BARRU BONE LUWU ENREKANG LUWU UTARA BANTAENG JUMLAH SK. PENETAPAN AREAL KERJA (PAK) Ha IZIN (IUHPHD) Ha 400 695 1. 120 1. 270 8. 320 200 765 2. 954 400 695 608 4. 525 765 704 15. 724 7. 697

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN TANAMAN RAKYAT PENETAPAN AREAL KERJA (PAK) : 41. 365, 00 HA IZIN IUPHTR HA : 7. 338, 17

REALISASI PERHUTANAN SOSIAL HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN 1. SOPPENG 2. PINRANG 3. ENREKANG 4. BARRU 5. MAROS 6. LUWU UTARA 7. TAKALAR 8. PALOPO 9. PANGKEP 10. TANA TORAJA 11. SIDRAP 12. WAJO 13. GOWA JUMLAH PENCADANAN AREAL KERJA (PAK) Ha IZIN (IUPHTR) Ha 3. 736 8. 100 2. 575 5. 240 8. 500 473 1. 900 80 960 5. 072 2. 749 1. 070 830 41. 365 1. 055 3. 655 583 1. 368 132 401 32, 75 111, 42 7. 338, 17

KENDALA DAN PERMASALAHAN ADANYA PERUBAHAN ORGANISASI BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH UUD 23 TAHUN 2014 KEWENANGAN PENGELOAAN HUTAN KAPASITAS TERBATAS DATA DAN INFORMASI YANG MASIH TERBATAS WILAYAH KERJA YANG LUAS MASIH TERBATASNYA DANA PENDUKUNG KHUSUSNYA DARI APBD DANA DEKONSENTRASI UTK KEGIATAN SOSIALISASI, DAN MONEV LOKASI PERHUTANAN SOSIAL SUMBER DAYA MANUSIA YANG MASIH

KENDALA DAN PERMASALAHAN KOMODITI YANG DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT BELUM SESUAI DENGAN PETUNJUK YANG ADA. PENETAPAN AREAL PS BELUM MEMPERHATIKAN ASPEK KESESUAIAN LERENG/TOPOGRAFI, IKLIM, AKSESIBILITASI DAN DOMISILI PESERTA PEMASARAN HASIL KTH BELUM MEMADAI KARENA BELUM ADANYA LEMBAGA DESA YANG MENCUKUPI PEMBAGIAN LAHAN YANG BELUM SESUAI SEBAGAI CONTOH 1 KELUARGA 7 ORANG ANAK MAKA ADA KEMUNGKINAN 1 KELUARGA MENGUASAI 21 HA PADA SAAT INI SEBAGIAN BESAR LOKASI PS MASIH DALAM BENTUK PAK, AKAN TETAPI MASYARAKAT SUDAH MELAKUKAN AKTIFITAS SECARA MELUAS DILOKASI TERSEBUT KAWASAN HUTAN YANG DIUSAHAKAN BERADA DALAM SITUASI BERKOMFLIK

KENDALA DAN PERMASALAHAN KETERSEDIAAN MODAL UNTUK MEMBANGUN HUTAN TANAMAN KHUSUSNYA HTR LEMAHNYA FASILITAS PS OLEH PEMERINTAH DAERAH BAIK DARI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA MANUSIA KAPALITAS MAUPUN PEMBIAYAAN LEMAHNYA KEBERLANJUTAN PENDATAAN DALAM FASILITASI PS LEMAHNYA KEPASTIAN USAHA DAN KETIDAKPASTIAN PASAR LEMAHNYA KEMAMPUAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT MASIH ADANYA IZIN PS YANG DIKELUARKAN KEMENLHK TANPA MELALUI VERIFIKASI YANG BENAR MASIH DITEMUKAN ADANYA ANGGOTA KTH PS YANG BERASAL DARI DAERAH LAIN SESUAI LAPORAN MASYARAKAT DITEMUKAN ADANYA JUAL BELI LAHAN DALAM LOKASI PS

KENDALA DAN PERMASALAHAN PETA PIAPS BELUM SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA DI LAPANGAN S MASIH BANYAK KOMUNITAS YANG BELUM MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL PENERBITAN IZIN , MENIMBULKAN PERSOALAN BARU DEFORTASI, KOMUNITAS FIKTIF DAN SEBAGAINYA MASIH DIPERLUKAN DESAKAN KEBIJAKAN UNTUK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN WILAYAH KELOLA RAKYAT DI LUAR HUTAN/DARAT BELUM TERLIHAT POLA PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PS YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA YANG TERBATAS (PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP) TERMASUK PENYULUH KEHUTANAN SEBAGAI PENDAMPING KTH

KENDALA DAN PERMASALAHAN DATA DAN INFORMASI TTG BERAPA BESAR CADANGAN PADA LOKASI PS BELUM ADA BEBERAPA KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN BELUM DILAKSANAKAN AL. PENYUSUSNAN RKU RKT, PENATAAN BATAS LOKASI DLL

HAK PEMEGANG IZIN PS MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU PENGAMBIL ALIHAT SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK LAIN MENEGELOLA DAN MEMANFAATKAN IZIN SESUAI DGN KEARIFAN LOKAL MENDAPAT MANFAAT DARI SUMBER DAYA GENETIK YANG ADA DLAM LOKASI PS MENGEMBANGKAN EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS KEHUTANAN MENDAPAT PENDAMPINGAN DALAM PENGELOLAAN PS

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PS MENJAGA AREALNYA DARI PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MEMBERI TANDA BATAS AREAL KERJANYA MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN HD, RENCANA KERJA USAHA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN, MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATANNYA MELAKUKAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN HUTAN DI AREAL KERJANYA MELAKSANAKAN TATA USAHA HASIL HUTAN MEMBAYAR PROVISI SUMBER DAYA HUTAN MEMPERTAHANKAN FUNGSI HUTAN MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUTAN

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET DAN PEMECAHAN MASALAH DEREGULASI BIDANG PERHUTANAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI SOSIAL (PUSAT) IDENTIFIKASI POTENSI AREAL PERHUTANAN SOSIAL MELALUI PIAPS (EVALUASI SETIAP 6 BULAN) DATA DAN INFORMASI KETERBUKAAN INFORMASI PEMBENTUKAN POKJA PERHUTANAN SOSIAL PELIBATAN PARA PIHAK KOORDINASI DAN KOLABORASI PARA PIHAK MANAJEMEN KONFLIK PENDAMPINGAN (PK, LSM) DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP IZIN-IZIN PS YANG TELAH DIKELUARKAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PS

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET DAN PEMECAHAN MASALAH KOORDINASI DENGAN DAERAH, KPH DAN LSM PARA PIHAK PERCEPATAN TRANSFER DATA DARI BERBAGAI PIHAK GUNA PENYUSUNAN DATA BASE PERHUTANAN SOSIAL PENINGKATAN KAPASITAS SDM KONSOLIDASI INTERNAL DAN TRAINING PENGEMBANGAN JEJARING KERJA DAN MITRA PUSAT, DAERAH, KPH DAN LSM PEMBENTUKAN POKJA PERLU DUKUNGAN DANA APBN, APBD PUSAT,

KEGIATAN-KEGIATAN FASILITASI PENYIAPAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL FASILITASI PENYIAPAN AGROFORESTRY FASILITASI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL FASILITASI PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL POKJA FASILITASI PENDAMPINGAN FASILITASI KEMITRAAN LINGKUNGAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK (TIM TERPADU PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL) SOSIALISASI PS AREAL PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN DESA DI KABUPATEN LUWU

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN DESA DI KABUPATEN LUWU

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN TANAMAN PINRANG HUTAN TANAMAN RAKYAT PINRANG (HTR) DI KABUPATEN RAKYAT (HTR) DI KABUPATEN

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN tanaman RAKYAT (HTR) DI KABUPATEN PINRANG HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) DI KABUPATEN PINRANG

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) DI KABUPATEN PINRANG

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BONE HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN PANGKEP

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LUWU

PERHUTANAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN HUTAN SINJAI KEMASYARAKATAN KABUPATEN

KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI Tahun 2013 Juara Kedua Tingkat Nasional Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Tree/OBIT) Tahun 2014 Juara I Lomba Penanaman Pohon Tingkat Nasional, Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Tahun 2015 Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas prestasinya meraih Penghargaan Nasional pada Tahun 2015. Pemenang lomba Wana Lestari kategori hutan kemasyarakatan oleh HKM Buhung Lali. Tahun 2016 Juara III Lomba Wana Lestari kategori Hutan Desa oleh Kompleks Hutan Lindung Latimojong, Desa Tibussan Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

TERIMA KASIH