PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERSPEKTIF AKADEMISI

PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA: PERSPEKTIF AKADEMISI OLEH Dr. YUSUF SABILU, M. Si DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 1

PENDAHULUAN JENIS FASILITAS Pasal 28 Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 34 Negara berkewajiban menyediakan NAKESMAS fasilitas pelayanan kesehatan PENYEBARAN 04/08/2016 TENAGA KESEHATAN KOLABORASI Pelayanan • Aman, • Bermutu • terjangk au meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setingginya. SARANA DAN PRASARANA RAKERKESDA SULTRA 2

PENDAHULUAN UU NO. 36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan Per. UU Perlu dibentuk undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif UU KESEHATAN Pengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex: jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex: akupuntur)

KELOMPOK DAN JENIS TENAGA KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tenaga medis Tenaga Psikologi Klinis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan 04/08/2016 8. 9. 10. 11. 12. 13. RAKERKESDA SULTRA Tenaga Gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Tradisional Tenaga Kesehatan Lainnya 4

PENDAHULUAN FILOSOFI, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS TUJUAN PENGATURAN • Tenaga kesehatan memiliki peranan penting. • Kesehatan sebagai hak asasi manusia. • Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, • Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih belum menampung kebutuhan hukum 04/08/2016 • memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan; • mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; • memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; • mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan • memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan. RAKERKESDA Tenaga Kesehatan. SULTRA 5

KUALIFIKASI (UU No. 36/2014 : Tenaga Kesehatan) TENAGA DI BIDANG KESEHATAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN • Kualifikasi minimum diploma tiga • Kecuali tenaga medis. 04/08/2016 • Kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan • Hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan. RAKERKESDA SULTRA 6

KELOMPOK DAN JENIS TENAGA KESEHATAN 8. Tenaga K Gizi AT an Tenaga medis A an d R t A a 9. Tenaga Keterapian Fisik a Y h g Tenaga Psikologi Klinis e S a s k n e A i e t k s T M 10. o. Tenaga ti n Medis si rja, . Keteknisian a t N Tenaga Keperawatan ATA a prom an ke a bios si da k Biomedika t. Tenaga g Teknik H g u a a 11. a d h E n S n, ten kese an, te repro E Tenaga Kebidanan K hata ing h 12. n Kesehatan at Tenaga a A t b e G Kese bim kes seha A e Tradisional Tenaga Kefarmasian N m kan k g e E o a p l T mio ku, bija nag a. e e g la Kesehatan te k i r d r i a a n Tenaga e t lu 13. Tenaga Kesehatan Lainnya Ep u P si da , ser e k n lm stra i a k Masyarakat i u n d i u adm pend 7. Tenagadan Kesehatan Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 7

PENDIDKAN TENAGA KESEHATAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN • memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dinamika kesempatan kerja, • keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. • Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. RAKERKESDA SULTRA MENGHASILKAN NAKES BERMUTU • Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dilakukan melalui pendidikan tinggi • Pendidikan tinggi bidang kesehatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi 04/08/2016 PENYELENGGARAAN 8

PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Spesialis Profesi Diploma Sarjana (S 1) = Pendidikan Vokasi 04/08/2016 Doktor (S 3) Magister (S 2) = Pendidikan Akademik RAKERKESDA SULTRA = Pendidikan Profesi 9

Hubungan level lulusan perguruan tinggi dengan Pasar Kerja S 3 (Terapan) S 2 (Terapan) Spesialis 8 PROFESI S 1 AHLI 7 D IV 6 D III 5 D II DI SMA (3) KKNI 9 Sekolah Menengah Kejuruan (3) 9 Tahun Pendidikan Dasar (6+3) Pendidikan Pra Sekolah (1 -2) TEKNISI / ANALIS 4 3 2 1 OPERATOR PENGEMBANGAN KARIER

Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal sesuai Jenis dan Stratanya Doktor (S 3) Magister (S 2) Doktor Terapan (S 3) Fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik Magister Terapan (S 2) Profesi Sarjana (S 1) Fokus pada pengembangan filosofis keilmuan Diploma 4 (D 4) Diploma 3 (D 3) Diploma 2 (D 2) Diploma 1 (D 1) Sekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah Alyah

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI NAKES SERTIFIKASI • • REGISTRASI Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. § Untuk meningkatkan mutu • Praktik Tenaga Kesehatan, memberikan perlindungan serta N A kepastian hukum kepada Tenaga R E Uji Kompetensi diselenggarakan oleh P / Kesehatan dan masyarakat di I S Perguruan Tinggi bekerja sama dengan A I bentuk KTKI. D S E Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, N F E O M atau lembaga sertifikasi yang Rmasing- • § KTKI terdiri. Oatas konsil P K I E tenaga S terakreditasi. masing Rjenis kesehatan A S I N N Kedokteran dan A termasuk Konsil Uji Kompetensi ditujukan untuk K A H G R mencapai standar kompetensi lulusan TU Konsil. OKedokteran Gigi I U yang memenuhi standar kompetensi IB §DKTKI AR bertanggungjawab kepada D kerja. Presiden melalui Menteri. Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing Tenaga Kesehatan ditetapkan 04/08/2016 oleh Menteri. RAKERKESDA SULTRA LISENSI Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. 12

PROFESIONALISME NAKES MELALUI PROSES SERTIFIKASI, REGISTRASI & LISENSI MTKI INSTITUSI = PENDIDIKAN MTKP & OP SERTIFIKASI Lulus Pendidikan KKI/MTKI/KFN KTKI REGISTRASI Uji Kompetensi Sertifikat Kompetensi 04/08/2016 STR RAKERKESDA SULTRA KAB/KOTA LISENSI SIP l SIK l 13

STRUKTUR ORGANISASI KTKI SEKRETARIAT KTKI KONSIL 04/08/2016 KONSIL RAKERKESDA SULTRA KONSIL 14

ORGANISASI PROFESI TENAGA KESEHATAN UNDANG-UNDANG 36/2014 TENAGA KESEHATAN u, n, k a l ri ta e a T P h KA ilmu kese dan A R n si n A a k a Y k d u S d A ja n i o a r b M t p e N seha n k n re A T e si da ata A k H i E s ES omo istra keseh K GA ga pr dmin aga A a EN ena en a t T g a S t a I t JEN hatan, a, . Ten n, ser a. e rj duka uarg s e e k el g K atan endu k o l io seh p m n e e a k d d Epi bing tistik bim iosta m pe aga b. ? … n I … te I M IAK 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA M K A RS PE 15

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN • sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. • dilakukan melalui pendidikan tinggi 04/08/2016 memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dinamika kesempatan kerja, keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RAKERKESDA SULTRA HASILKAN NAKES BERMUTU Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. 16

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 1. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; DILAKUKAN OLEH Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat MEMPERHATIKAN ASPEK pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan. 2. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Pengangkatan Anggota TNI/POLRI 4. Penugasan khusus 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 17

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DEFINISI Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah. Dilakukan dengan menempatkan Dokter pascainternship Residen senior Dokter pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas Penempatan tenaga kesehatan lainnya 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 18

PEMINDAHTUGASAN TENAGA KESEHATAN Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau promosi. Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA TUJUAN menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 19

WAJIB KERJA SARJANA DAN IKATAN DINAS WKS Pemerintah Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah NKRI 04/08/2016 IKATAN DINAS Pemerintah/Pemda dapat menetapkan pola ikantan dinas bagi calon tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan kesehatan RAKERKESDA SULTRA Memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan 20

PENDAYAGUNAAN NAKES LULUS LN DAN NAKES WNA TKWNA WNI LULUSAN LUAR NEGERI dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri. dilakukan dengan mempertimbangkan: • alih teknologi dan ilmu pengetahuan; • ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat. melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi. 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 21

PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT 144 SKS 101 SKS (70%) Kesehatan masyarakat 16 SKS Kesmas lokal 85 SKS* (85%) Kesmas nasional 04/08/2016 43 SKS Peminatan RAKERKESDA SULTRA 22

NASKAH AKADEMIK PENDIDIKAN KESMAS INDONESIA PROFIL & 8 KOMPETENSI KESMAS KURIKULUM DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR NASKAH AKADEMIKI DAN BLUE PRINT UKSKMI UJI KOMPETENSI LULUSAN SKM

MIRACLE PROFIL LULUSAN KESMAS M I R A MANAGER INNOVATOR RESEARCHER APPRENTICER C L COMMUNITARIAN E EDUCATOR LEADER

Kompetensi SKM Sesuai Naskah Akademik Pendidikan Kesmas 1. Kemampuan mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat 2. Kemampuan mengembangkan perencanaan program dan kebijakan kesehatan masyarakat 3. Kemampuan berkomunikasi secara efektif 4. Kemampuan memahami budaya setempat 5. Kemampuan memberdayakan masyarakat 6. Menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat 7. Kemampuan merencanakan keuangan dan memiliki keterampilan manajerial dana kesehatan 8. Kemampuan memimpin dan berpikir sistem 25

ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH SULTRA 1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah ; 2. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam dengan kegiatan strategis Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam; 3. Percepatan pencapaian Millenium Development Goals dengan kegiatan strategis Percepatan pencapaian Millenium Development Goals; 4. Peningkatan Nilai Tambah Industri Unggulan Pariwisata dengan kegiatan strategis Pengembangan Destinasi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pendukung Pariwisata; 5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia; (Sumber RKP, 2014) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 26

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 27

INDIKATOR PENILAIAN KESEHATAN (Bappenas 2015) Angka Kematian ibu per 100. 000 kelahiran Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100. 000 penduduk Prevalensi HIV Persentase tekanan darah tinggi Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun Persentase merokok penduduk usia 15 -19 tahun Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Persentase Kab/Kota yg mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi § Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima Jenis tenaga Kesehatan § § § 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 28

PENGUATAN PENINGKATAN AKSES a) Pemenuhan tenaga b) Peningk sarana pelayanan primer c) Pemenuhan prasarana pendukung d) Inovasi pelayanan di terpencil & sangat Terpencil PELAYANAN PENINGKATAN MUTU a) Penyediaan NSPK/SOP Peningkatan b)b) Peningkatan kemampuannakes kemampuan nakes Dokter c) Program c) Layanan Program. Primer REGIONALISASI RUJUKAN a) Sistem Rujukan Regional dan Provinsi b) Sistem Rujukan Nasional Dokter Layanan Primer KESEHATAN PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI a) Sosialisasi b) Advokasi c) Capacity Building DUKUNGAN LINTAS SEKTOR a) Dukungan Regulasi b) Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) c) Dukungan pendanaan d) Program Akreditasi Menkes utk Rakerkeswil Barat 15

SDM Kesehatan di Indonesia dalam Peta Global Who Report Year 2006 Perbandingan Rasio Dokter Per 1. 000 Penduduk Antar Negara Asean Singapura : 1. 9 Brunei 1. 36 Vietnam 1. 22 Malaysia 1. 2 Filipina 1. 15 Myanmar 0. 50 Thailand 0. 41 Indonesia 0. 38 Kamboja 0. 23 Laos 0. 19 0. 00 0. 50 1. 00 1. 50 2. 00 2. 50 Sumber: Kemenkes 2013 dan WHO Global Health Observatory Data Repository Indonesia termasuk negara yg mengalami krisis Nakes, dengan rasio dibawah minimal threshold 2, 3 nakes (dokter, perawat, bidan) per 1000 penduduk

TREND KENAIKAN RASIO NAKES PER 1000 PENDUDUK 3. 5 3 2. 92 2. 5 2. 06 2 2. 39 2. 25 1. 5 1 1. 19 0. 95 0. 5 0 2006 2011 2012 2013 2014 2015

PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN Sumber : Koordinasi Pengelola Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2015 Jumlah & Jenis Tenaga Kesehatan masih kurang Mutu atau kualitas yang belum memadai Mis-match/ketidak sesuaian antara supply & demand Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata Pemberdayaan belum optimal Tingkat kebetahan/retensi tenaga kesehatan rendah terutama di daerah DTPK

ISU TERKAIT SDM KESEHATAN 1. Jumlah Tenaga masih kurang, dari 9. 655 Puskesmas: • 804 puskesmas tanpa dokter • 2. 850 puskesmas tanpa tenaga gizi Jenis Dokter Umum Status Target 2019 39, 5 45 4, 3 13 • 4. 233 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker Dokter Gigi • 5. 244 puskesmas tanpa tenaga analis Perawat 89, 9 180 Bidan 49, 9 120 2. Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes 3. Mutu belum memadai (November 2013) Ners D 3 Keperawatan D 3 Kebidanan 4. dr Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013 drg Rata 2 48. 0 43. 0 41. 1 Tertinggi 77. 8 73. 3 72. 2 Terendah 13. 3 10. 0 Skor kelulusan 44. 0 37. 5 40. 1 62. 0 53. 8 63. 0 % 67. 5 % 53. 5% 71. 3 % 76. 0% Lulus Nakes per 100. 000 penduduk 65. 8 7. 8 19

SINKRONISASI SUPPLY-DEMAND SDMK SUPPLY tenaga kesehatan Penyediaan tenaga kesehatan melalui proses pendidikan Pasar tenaga kesehatan Sistem Pendidikan Demand tenaga kesehatan Kebutuhan tenaga kesehatan Sistem Kesehatan Demand tenaga kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan Demand pelayanan kesehatan Kebutuhan pelayanan kesehatan Masyarakat Lancet 2012 Note: Modifikasi dari

HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Kolaborasi Pelayanan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Tenaga Kesehatan Pendidikan Inter-Profesi KEBUTUHAN Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan NASIONAL Memperkuat Sistem Kesehatan Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Pelayanan Kesehatan yang Optimal

Arah Kebijakan Program NAKES q Penguatan perencanaan q Pengembangan jenis Nakes q Penyesuaian kurikulum q Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan q Kebijakan afirmasi Strategi Program NAKES Ø Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik. Ø Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu Ø Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes Ø Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan q Ikatan kerja Ø Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan q Strategi insentif Ø Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh q Uji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatan q Mekanisme registrasi dan lisensi q Akreditasi pelatihan Ø Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan Ø Peningkatan Implementasi Manajemen kinerja Ø Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

Isu Pokok Pendidikan Tenaga Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Integrasi PT- Wahana Pendidikan Pembiayaan pendidikan Seleksi mahasiswa Kuota mahasiswa Uji kompetensi Sistem penjaminan mutu Standar nasional pendidikan tinggi Afirmasi (untuk mendukung pemerataan distribusi Nakes)

ema 04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 38