Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Kalimanatan Barat Sulawesi

Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Kalimanatan Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Maluku Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Badan Standar Nasional Pendidikan http: //www. bsnp-indonesia. org

Potret Pendd. Indonesia

Model of Educational Quality Assurance (QA), Quality Control (QC), and Quality Improvement (QI) SYARAT KEHARUSAN STANDAR • ISI • PROSES • KOMPETENSI LULUSAN • PENDIDIK & TENAGA KPDDK • SARANA & PRASARANA • PENGELOLAAN • PEMBIAYAAN • PENILAIAN Q A MUTU HASIL BELAJAR QI Q C

BERBAGI INFO STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) & STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 5

UU NOMOR 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 1, Ayat 17 : Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1, Ayat 3 : Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 6

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Pengertian: • Ketentuan tentang jenis dan mutu layanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kab/kota (c. q. Dinas Pendidikan, Kandepag) dan sekolah/madrasah • SPM Pendidikan Dasar merinci tanggungjawab pemerintah kab/kota (termasuk Kankemenag) dalam menyelenggarakan layanan pendidikan • SPM Pendidikan Dasar merinci input dan proses minimal yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah/madrasah agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 8

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 • Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala • Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Ketentuan mengenai standar nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 7

Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan Penjaminan Mutu BAN S/M STANDAR INTERNASIONAL A STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Peningkatan berkelanjutan B STANDAR PELAYANAN MINIMAL C D (Belum terakreditasi) *) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SPMP*)

KERANGKA WAKTU CAPAIAN SPM-SNP SPM Cita-cita tingkat minimal layanan pendidikan; Sesuai dengan PP 19/2005

LINGKUP SNP 1. Standar Isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 16

STANDAR ISI Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu Standar isi memuat : • Kerangka dasar • Struktur kurikulum • Beban belajar • Panduan kurikulum satuan pendidikan • Kalender pendidikan - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 17

STANDAR ISI Kurikulum pendidikan umum, kejuruan, dan khusus meliputi kelompok mata pelajaran : – Agama dan akhlak mulia – Kewarganegaraan dan kepribadian – Ilmu pengetahuan dan teknologi – Estetika – Jasmani, olah raga dan kesehatan - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 18

LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 19

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) • Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan • Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan • Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 20

BAGAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR KOMPETENSI KLP MATA PELAJARAN STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 21

LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 22

STANDAR KUALIFIKASI GURU SD/MI Kualifikasi Akademik Guru SD/MI : Memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau strata satu (S 1) dalam bidang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (D-IV/S 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 23

STANDAR KUALIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH Kualifikasi Akademik Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah : Memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 24

STANDAR KOMPETENSI GURU (SKG) Kompetensi Pedagogik - 1 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu 4. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 25

STANDAR KOMPETENSI GURU (SKG) Kompetensi Pedagogik - 2 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 26

KOMPETENSI KEPRIBADIAN 11. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia 12. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 27

KOMPETENSI SOSIAL 16. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi 17. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat 18. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya 19. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 28

KOMPETENSI PROFESIONAL 20. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 21. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu 22. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif 23. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif 24. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 29

LINGKUP SNP Lanjutan 5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 30

STANDAR SARANA PRASARANA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA RUANG LINGKUP: Kriteria minimal sarana dan prasarana, meliputi: 1. Prasarana: lahan, bangunan gedung, ruang 2. Sarana: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku & sumber belajar lain, bahan habis pakai, teknologi komunikasi dan informasi, perlengkapan lain 3. Jenjang pendidikan: SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 31

STRUKTUR UMUM STANDAR SARANA PRASARANA Satuan Pendidikan Pengadaan satuan pendidikan Wilayah pelayanan; jarak tempuh peserta didik Lahan Rasio luas per peserta didik; luas minimum Persyaratan teknis dan administratif Bangunan Gedung Rasio luas per peserta didik; luas minimum Persyaratan teknis dan administratif Kelengkapan Sarana dan Prasarana ruang: jenis, luas, persyaratan teknis Kebutuhan sarana di setiap ruang: jenis, rasio jumlah, persyaratan teknis - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 32

STANDAR SARANA & PRASARANA SD/MI Satuan Pendidikan, Lahan, Bangunan Gedung, Kelengkapan Sarana dan Prasarana: 1. Ruang kelas 7. Ruang UKS 2. Ruang perpustakaan 8. WC 3. Laboratorium IPA 9. Gudang 4. Ruang pimpinan 10. Ruang sirkulasi 5. Ruang guru 11. Tempat bermain / berolahraga 6. Tempat beribadah - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 33

STANDAR SARANA & PRASARANA SMP/MTs Satuan Pendidikan, Lahan, Bangunan Gedung, Kelengkapan Sarana dan Prasarana: 1. Ruang kelas 2. Ruang perpustakaan 3. Ruang laboratorium IPA 4. Ruang pimpinan 5. Ruang guru 6. Ruang tata usaha 7. Tempat beribadah - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 34

STANDAR SARANA & PRASARANA SMP/MTs 7. Ruang konseling 8. Ruang UKS 9. Ruang organisasi kesiswaan 10. WC 11. Gudang 12. Ruang sirkulasi 13. Tempat bermain/berolahraga - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 35

LINGKUP SNP Lanjutan 6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 36

LINGKUP SNP Lanjutan 7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan 8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 37

LINGKUP SPM (27 INDIKATOR)

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (1) • Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (2) • Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. Pengukuran Untuk SD/MI:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (2) • Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan SMP/MTs: guru serta papan tulis. Pengukuran Untuk

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (3) • Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (4) • Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (5) • Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (6) • Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (7) • Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (8) • Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S 1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (9) • Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (10) • Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (11) • Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (12) • Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (13) • Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Pengukuran:

A. SPM tingkat Kabupaten/Kota (14) • Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (15) • Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (16) • Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (17) • Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (18) • Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (19) • Setiap guru tetap bekerja 37, 5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (20) • Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: ü Kelas I-II : 18 jam per minggu ü Kelas III : 24 jam per minggu ü Kelas IV-VI : 27 jam per minggu ü Kelas VII-IX : 27 jam per minggu Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (21) • Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (22) • Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (23) • Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (24) • Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (25) • Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (26) • Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester Pengukuran:

B. SPM tingkat Satuan Pendidikan (27) • Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip -prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengukuran:

REFLEKSI DAN EVALUASI SESI (5’) Salah satu peserta menyampaikan hikmah (berupa komentar, saran dan kesan-kesan) yang dapat diambil dari sesi ini: 1. Apakah saya sudah memahami konsep dan kedudukan SNP dan SPM dalam sistem pendidikan nasional? 2. Apa upaya yang harus dilakukan tim sekolah kami agar SNP dan SPM dapat terwujud dan masuk dalam rencana pengembangan sekolah secara nyata? - Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 47

- Standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal - 48