PERAN UNIT PPA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN

PERAN UNIT PPA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KORBAN KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG) OLEH MARMI ASIH, SE PAINIT PPA DIT RESKRIMUM POLDA SULUT Manado, 23 Agustus 2017

l Sbg konsekuensinya setiap negara dituntut utk memberikan perhatian thd masalah tsb; l Sehingga isu –isu yg terabaikan akan menjadi sangat krusial karena akan disorot oleh dunia; l Polri dlm penanganan berbagai isu HAM tsb, termasuk kss kekerasan thd perempuan dan anak dituntut utk meningkatkan profesionalitas pelayanannya;

PENDAHULUAN l Seiring dgn era globalisasi, dunia sdh menjadi semakin terbuka, kerjasama dan ketergantungan antar negara makin besar. l Isu thd HAM makin mendasar dan mendorong upaya pengaturan oleh negara agar lebih demokratis dan non diskriminatif. l Pemikiran tsb tercermin dgn munculnya isu thd perempuan dan anak, buruh migran, diskriminasi rasial, anti penyiksaan dsb.

KONDISI SAAT INI UPPA BARESKRIM POLRI

UUD 1945 UU No. 1 TH 1946 TTG KUHP UU No. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA UU No. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK UU No. 23 TH 2004 TTG PKDRT UU No. 13 TH 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN ATAU KORBAN Ø UU No. 21 TH 2007 TTG PTPPO Ø UU No. 44 TH 2008 TTG PORNOGRAFI Ø Ø Ø Ø UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang no 23 tahun 2002 Ø PP No. 4 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA Ø Ø Ø PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA PP No. 9 TH 2008 TTG MEKANISME DAN TATA CARA PENANGANAN TERPADU PD KORBAN TPPO PERMENNEG PP No. 1 TH 2007 TTG FORUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KDRT PERMENNEG PP No. 1 TH 2009 TTG SPM PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO KABUPATEN/KOTA 6

n LANJUTAN DASAR HUKUM • Surat Kesepakatan Bersama 3 Menteri dan Kapolri No. Pol. : B/3018/X/2002 tgl 23 Oktober 2002 ttg Pelayanan Terpadu thd perempuan dan anak korban kekerasan. • Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/759/III/2003 tentang Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri • Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/935/V/2003 tgl 13 Mei 2003 ttg Pemberdayaan Unit RPK dan sarana pendukungnya. • Peraturan Kapolri Nomor 10 th 2007 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri • Peraturan Kapolri Nomor 3 th 2008 ttg Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

PASAL 13 UU NO. 2/2002 VISI POLRI MISI POLRI (1, 2, 3, 4, …. , 6) 1. HAR KAMTIBMAS 2. GAK KUM 3. LIN – YOM – YAN MAS TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL DAN MODERN SEBAGAI LIN, YOM DAN YAN MAS YANG TERPERCAYA DALAM HARKAMTIBMAS & GAKKUM 5. MENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBYEKTIF, PROPORSIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN 4

UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA PASAL 13 KEWAJIBAN NEGARA UTK YAN THD KORBAN, SEYOGYANYA PEMERINTAH & PEMDA BERUPAYA: A. PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DI KANTOR KEPOLISIAN; B. PENYEDIAAN APARAT, TENAGA KESEHATAN, PEKERJA SOS & PEMB ROHANI C. BUAT & KEMBANGKAN SISTEM & MEKANISME KERJASAMA DLM LAYANI KORBAN; D. BERI PERLINDUNGAN BAGI PENDAMPING, SAKSI, KELUARGA & TEMAN KORBAN.

UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TTG PTPPO PASAL 45 AYAT (1) UTK MELINDUNGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN, DI SETIAP PROPINSI DAN KABUPATEN /KOTA WAJIB DIBENTUK RUANG PELAYANAN KHUSUS PADA KANTOR KEPOLISIAN SETEMPAT GUNA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BAGI SAKSI DAN/ ATAU KORBAN TP PERDAG ORG. AYAT 2 KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA RIKSA SAKSI DAN/ ATAU KORBAN DIATUR DGN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI.

PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 10 TH 2007 (6 JULI 2007) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) ADALAH UNIT YG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN, DLM BENTUK PERLINDUNGAN THDP PEREMPUAN DAN ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN PENEGAKKAN HUKUM THDP PELAKUNYA (TERMASUK PEREMP DAN ANAK YG MENJADI PELAKU TP. )

KEDUDUKAN PASAL 2 UNIT PPA ADALAH UNSUR PELAYANAN & PELAKSANA STAF YG BERKEDUDUKAN DI BAWAH DIR I/ KAM & TRANNAS BARESKRIM POLRI, KASAT OPSNAL DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA, KASAT OPSNAL DIT RESKRIM POLDA DAN KASAT RESKRIM POLRES

PASAL 3 UNIT PPA BERTUGAS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN, DLM BENTUK PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD PELAKU NYA (JUGA THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI PELAKU KEJAHATAN) PASAL 4 DLM MELAKSANAKAN TUGAS SBGMN DIMAKSUD 2, UNIT PPA • PENYELENGGARAAN PELAYANAN & PERLINDUNGAN HUKUM • PENYELENGGARAAN PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA • PENYELENGGARA KERJASAMA & KOORDINASI DGN INSTASI TERKAIT

• PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN PASAL 6 TUGAS KANIT PPA • PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN THD PEREMPUAN DAN ANAK • KERJASAMA & KOORDINASI DGN LEMBAGA PEMERINTAHAN & NON PEMERINTAH SERTA PIHAK LAINNYA DLM RANGKA PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD PELAKUNYA

LINGKUP TUGAS UNIT PPA MELIPUTI : • PASAL 6 AY 3 • • UNIT • • • PPA • LINGKUP TUGAS • • TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING), PENYELUNDUPAN MANUSIA ( PEOPLE SMUGGLING), KEKERASAN (SECARA UMUM MAUPUN DLM RUMAH TANGGA), SUSILA (PERKOSAAN, PELECEHAN, CABUL), VICE (PERJUDIAN DAN PROSTITUSI), ADOPSI ILLEGAL, PORNOGRAFI & PORNOAKSI, MONEY LAUNDERING DARI HASIL KEJAHATAN TSB DI ATAS. MASALAH PERLINDUNGAN ANAK ( SBG KORBAN/TERSANGKA) PERLINDUNGAN KORBAN, SAKSI, KELUARGA & TEMAN SERTA KASUS-KASUS LAIN DIMANA PELAKUNYA ADALAH PEREMPUAN & ANAK,

PADA TINGKAT POLDA DIR RESKRIM / UM KASUBDIT 1 V KA UNIT PPA PANIT PENYIDIKAN KOMPOL PANIT PERLINDUNGAN

PADA TINGKAT POLRES KASAT RESKRIM KA UNIT PPA PANIT PENYIDIKAN AKP PANIT PERLINDUNGAN

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 Th 2008 (22 Mei 2008) TENTANG PEMBENTUKAN RPK DAN TATACARA PEMERIKSAAN SAKSI &/ KORBAN TINDAK PIDANA RPK adalah ruangan yg aman dan nyaman utk saksi dan/atau korban tindak pidan termasuk tersangka tindak pidana yg patut diperlakukan atau perlakuan khusus yg perkaranya sdg ditangani Polri.

PASAL 13 a. b. c. d. e. f. g. h. Mekanisme penerimaan laporan saksi dan/atau korban, petugas RPK: Korban diterima oleh personel Unit PPA Proses pembuatan LP didahului dgn interview dan pengamatan penyidik thd situasi korban petugas menerima laporan atau pengaduan dari saksi dan/atau korban di ruang tamu RPK; Jika saksi dlm kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara utk dpt rawat medis-psikis Jika korban dlm keadaan sehat, maka dpt dilaksanakan interview guna pembuatan LP. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA dan mendatangi TKP serta pul BB. Register penomoran ke SPK Jika kss tdk cukup unsur, dilakukan upaya konseling

LAPORAN MASY ATASAN PENYIDIK SPRIN LIDIK PELAPORAN GELAR KARA BUKAN TP TINDAK PIDANA PELAPOR PROSES SIDIK SP 2 HP TUNTAS JPU TSK SP 3 BUKAN TP TDK CUKUP BUKTI DEMI HKM

PASAL 19 l KOORDINASI DAN KERJASAMA ¡ ¡ Dlm penanganan saksi/korban yg perlu pelayanan atau bantuan hkm, personel di RPK wajib laks koordinasi dan kerjasama dgn pihak PPT setempat. Utk kepentingan sidik TP , penyidik laks koord dan kerja sama. Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban berada di luar negeri, Unit PPA melaksanakan koordinasi dan kerjasama dgn perwakilan Negara RI yg berada di luar negeri. Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban adalah WNA yg berada di Ind, Unit PPA melaksanakan koord dan kerja sama Perwakilan negara yg bersangkutan yg berada di Ind.

KEKERASAN setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang

KEKERASAN THDP PEREMPUAN SETIAP TINDAKAN berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi

KEKERASAN THDP ANAK Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, dan/atau PENELANTARAN, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

ANAK - 0 th -18 th dalam kandungan

Hak Anak adalah bagian dari Hak WAJIB Asasi Manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh ; ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, PEMERINTAH dan NEGARA

PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK (berdasarkan UU PA No. 35/2014, pengganti UU PA No. 23/2002) Pasal 20 NEGARA, PEMERINTAH (pusat/daerah), MASYARAKAT, KELUARGA, dan ORANG TUA atau WALI Berkewajiban dan Bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Memukul Menampar Meninju Menendang Menjambak Mencekik Mencubit Mendorong Penculikan Penyekapan Jenis-jenis kekerasan Dg/tanpa alat bantu (sapu, gunting, tongkat, tali, sabuk, Sjam, senpi, dll) Fisik Ekonomi Psikis Tak beri nafkan Memaksa mengemis/minta 2 Memaksa prostitusi Seksual Memaksa hub seks Penyerangan seksual Pencabulan Perkosaan Sosial Penelantaran rumga meninggalkan keluarga (suami, istri, anak) tanpa beri nafkah lahir batin Penghinaan Memaki Mengancam Melarang berhub dg klrga Intimidasi isolasi Dikucilkan dr pergaulan masyarakat Black campaign

TINDAK PIDANA YG TERKAIT DGN PEREMPUAN DAN ANAK • ANIAYA, PSL 352, 353, 354, 355, 356 KUHP • BUNUH, PSL 338, 340, 342 KUHP • ABORSI, PSL 299, 347 KUHP • PERDAG WANITA & ANAK, 296, 297 KUHP • CULIK, PSL 330, 331 KUHP • LARIKAN PEREMPUAN, PSL 332 KUHP • PENGHINAAN, PSL 310, 311 KUHP • PERBUATAN TDK MENYENANGKAN, PSL 335 KUHP • ANCAM, PSL 336 KUHP • PENGEMIS ANAK, PSL 301 KUHP • LANGGAR SUSILA DI DPN UMUM , PSL 281, bis, KUHP • ZINAH, PSL 284 KUHP • PERKOSA, PSL 285 KUHP • SETUBUH, PSL 286, 287 (1) KUHP • PERBUATAN CABUL, PSL 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 UU NO. 23 THN 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK • KSS SUSILA YG MENIMPA ANAK-ANAK (SODOMI OLEH PARA PEDHOPILIE)

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DAN PEREMPUAN PERDAGANGAN/ PENYELUNDUPAN MANUSIA KSS-KSS PORNOGRAFI BAIK DIMEDIA CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK PORNOAKSI DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN MAUPUN RUANG TERTUTUP LAINNYA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DAN PEREMPUAN SBGMN DIATUR DLM PSL 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 UU NO. 13 THN 2003 SEDANGKAN KETENTUAN PIDANANYA DIATUR DLM PSL 183, 185, 187 UU NO. 13 THN 2003 KSS-KSS PERBURUHAN ( TENAGA KERJA WANITA/TENAGA KERJA INDONESIA) DAN KETENAGAKERJAAN ( UU RI NO. 39 THN 2004 TTG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI) KSS-KSS PERDAG ORANG (EKSPLOITASI SCR EKONOMI, SEKSUAL DAN WAKTU SERTA TENAGA) KSS PERDAG BAYI (ADOPSI IILEGAL), PENYELUNDUPAN MANUSIA/BAYI KSS-KSS YG MENYANGKUT MASALAH

BERDASARKAN UU RI NO. 21 TH 2007 TTG PTPPO (PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) TINDAKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, PENERIMAAN, MEMASUKAN SESEORANG. (DISEBUT PROSES) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN /MANFAAT (DISEBUT CARA) UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ATAU TEREKSPLOITASI DI WILAYAH R. I / LUAR RI 31

Oknum Perusahaan Perekrut TKI Oknum Aparat Pemerintah Majikan PELAKU TPPO Pengelola Rumah Bordil Suami, Orang tua, Saudara, Tetangga, Teman Agen/Calo Pengantin Pesanan

PERORANGAN ORG TDK DIKENAL PELAKU CULIK TETANGGA, TEMAN PRT, SOPIR, SUAMI, ISTERI ORANG TUA, SAUDARA SINDIKAT

MODUS OPERANDI v POSISI RENTAN (ekonomi, putus sekolah, keluarga broken home, korban perkosaan, dll). v Janji bekerja direstoran, salon, model ---- ternyata dipaksa bekerja di pub/café -----prostitusi (eksp sexual) v Korban berasal dr desa-desa yg acces informasi kurang. v Pemalsuan umur (ktp palsu), gunakan nama samaran. v Larangan sepihak di tempat kerja (korban disekap, larangan terima telpon, bepergian dipantau). v Jeratan hutan ( sistem kas bon ) = ticket, kredit baju, pelanggaran (terlambat, dll) kena denda. v Pelaku adl orang terdekat / keluarga, korban/sdh terlebih dahulu bekerja (rekruitmen/dijanjikan sesuatu fee/jabatan), pelaku lintas daerah v Trends life ----- peran germo mami/papi memberikan order.

• Dijadikan Pelacur • Bekerja tidak sesuai perjanjian • Gaji tidak pernah di bayar • Adopsi Ilegal • Penjualan Bayi/ Anak • Germo, Papi Mami, • Orang Terdekat ( orang tua, paman, bibi tetangga di kampung ) • Sponsor ( calo ) • Pegawai / pemilik Perusahaan • Oknum Aparat pemerintah • Oknum Guru

ALUR PENANGANAN KORBAN TPPO/KTP-KTA RS (PPT/PKT) KORBAN UPPA DEPARTEMEN LAIN/BNP 2 TKI DLL LSM KEJAKSAAN RMH AMAN (SELTER) PENGADILAN

Ø Ø Ø Ø PKT di RSU dan RSUD PPT di RS BHAYANGKARA UPPA di Polda dan Polres P 2 TP 2 A RPSA SHELTER PKK, CF, SWARA PARAMPUAN DAN LSM PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK BADAN PP DAN PA

LAPORAN MASY ATASAN PENYIDIK SPRIN LIDIK PELAPORAN GELAR KARA BUKAN TP TINDAK PIDANA TSK PELAPOR PROSES SIDIK SP 2 HP TUNTAS JPU SP 3 BUKAN TP TDK CUKUP BUKTI DEMI HKM

• KOORDINASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP

KORBAN ATAU PENDAMPING MELAPORKAN KEJADIAN PERKARA JALUR KOORDINASI MEKANISME KOORDINASI DALAM PENANGANAN PROSES HUKUM KEPOLISIA Kejaksaan KE Penelitian PENGADILAN N Berkas UNTUK Perkara MEMBUAT PROSES Penuntutan SIDANG LP - BAP P 2 TP 2 A/BADAN PP/LPSK LBH/LSM/WCC, SATGAS JALUR KOORDINASI Dalam praktek proses sidang Sidan g I JPU memba cakan surat dakwaa n Sidang II Atas surat dakwaan tersebut terdakwa/ kuasa hukumnya dapat memberik an tangkisan/ eksepsi Sidang III Jika ada eksepsi jaksa berhak membuat jawaban atas eksepsi oleh terdakwa. Hakim membaca kan putusan. Sidang IV Keteran gan saksi/ saksi ahli. Keteran gan terdakw a Sidan g V JPU menga jukan tuntut an. . . Dst. . Terdakw a/ penaseh at hukum mengaju kan pembela an/ pledoi Sidang Terakhi r Pembacaa n putusan majelis hakim

UMPA N BALIK ALUR PELAPORAN P 2 TP 2 A Pusat KPP PA RI BID. DATA LAPORAN 20 JAN, JULI Provinsi DINAS PP PA PROVINSI LAYANAN RUJUKAN PROV 10 JAN, JULI Kab/Kota DINAS PP PA KAB/KOTA UNIT LAYANAN : P 2 TP 2 A, PPT, WCC, 5 JAN, JULI UNIT LAYANAN : P 2 TP 2 A, PPT, WCC, UNIT LAYAN AN

JALUR KOMANDO POLISI DINAMIKA MEKANISME KOORDINASI LITIGASI DAN NON LITIGASI • Datang Sendiri • Rujukan • Penjangkauan JALUR KOORDINASI Memenuhi unsur P 2 TP 2 A/BADAN PP LSM/WCC/LBH TIDAK DILAPORKAN POLISI/TIDAK MEMENUHI UNSUR/ SP 3 BAP Penyidikan MEDIASI Penuntutan PUTUS AN HUKUM TETAP Pengadilan Administras i PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYELESAIAN SCR ADAT/KONSELING KELUARGA/BIMBIN GAN ROHANI, PERADILAN ADAT

44