Mempercepat reformasi pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan

Mempercepat reformasi pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan Angelina Ika Rahutami 30 Maret 2017 Media Briefing Bank Indonesia

ASPEK TEORI DALAM REFORMASI PANGAN 2

3

KESEPAKATAN INTERNASIONAL & KEDAULATAN PANGAN • Agreement on Agriculture (Ao. A) Tahun 1995. • AFTA TAHUN 2003 (beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh ) • ASIA PASIFIK TAHUN 2010 • MDGs 2015 –SDG’s 2030 • PASAR BEBAS DUNIA TAHUN 2020 4

“Control oil and you control the nations. Control food and you control the people” (Henry Kissinger) SNAPSHOTS PERTANIAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN 5

Kelompok rawan pangan bertambah sekitar 4 juta jiwa per tahun sekitar 826. 6 juta orang yang mengalami kelaparan berada di negara-negara berkembang FAO 6 Sekitar satu dari delapan orang di dunia diperkirakan mengalami kelaparan kronis

Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan& Penawaran Komoditi Pertanian • PERTAMBAHAN PENDUDUK • KERUSAKAN LINGKUNGAN • KONVERSI LAHAN & PENURUAN KUALITAS LAHAN PERTANIAN • PERUBAHAN POLA KONSUMSI • PEMANASAN GLOBAL & PERUBAHAN IKLIM • KEBIJAKAN EKONOMI 7

DATA KONVERSI LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF • LAHAN PERTANIAN YANG TERSEDIA SEKITAR 7, 7 JUTA HEKTAR. (KEBUTUHAN 11 -15 JUTA HEKTAR). • KECEPATAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN 100 -110 RIBU HEKTAR / TAHUN. • PRODUKSI PER HEKTAR 4, 6 TON • POTENSI KEHILANGAN PRODUKSI PADI 506. 000 TON / TAHUN 8

DAMPAK TIDAK TERPENUHINYA KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA • Balita Kurang Gizi 4, 1 juta • Balita Gizi buruk di Indonesia 700 ribu • Kemampuan pemerintah untuk menangani balita gizi buruk 39. 000 balita / tahun 9

DAMPAK TIDAK TERPENUHINYA KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA • Laporan akhir tahun 2012, data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8 juta anak balita mengalami gizi buruk kategori "stunting" yakni tinggi badan yang lebih rendah dibanding balita normal. 10

DAMPAK TIDAK TERPENUHINYA KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA • Dari data 23 juta anak balita di Indonesia, 8 juta jiwa atau 35 persennya mengidap gizi buruk kategori stunting, sementara untuk kasus gizi buruk tercatat sebanyak 900 ribu bayi atau sekitar 4, 5 persen dari total jumlah bayi di seluruh Indonesia. 11

Permasalahan desa = permalasahan petani = permasalahan pangan • Terdapat potensi kenaikan inflasi di 2017 sehingga perlu pengendalian inflasi pangan • Perlu upaya konkrit yang secara struktural dapat mendorong percepatan refomasi pangan di aspek produksi dan distribusi lintas sektor baik di pusat dan daerah 12

• Pangsa sektor pertanian dalam perekonomian semakin menurun • Perbaikan infrastruktur perdesaan diperkirakan baru selesai 3 -5 tahun ke depan • Pengelolaan pangan dari produksi, distribusi, tataniaga serta harga pangan belum optimal gejolak pasokan dan harga pangan, disparitas harga antar daerah • Konversi lahan tinggi cel konversi lahan di Jawa Tengah • Faktor risiko yang tinggi di pertanian • Struktur pasar yang kurang kompetitif pembentukan harga kurang efisien dan akibatkan fluktuasi harga, 13 disparitas harga tinggi

From the comparison of the results in 2005 with FSVA 2009, FIA sets of 100 districts of the 265 districts in 30 provinces that are included in the category of vulnerable of food as a priority of 1 (one) or risk of vulnerability to food is so high that most prioritized to be addressed. When seen from the spatial distribution of 100 districts, mostly located in the province of Papua, West Papua, Maluku, eastern part of the island of Java, NTB, NTT, northern and western parts of Borneo, central and southeast Sulawesi, and the western and eastern parts of Sumatra. Of the 100 districts at risk of food insecurity , the first priority is the district with the percentage of poor people higher than 25 percent. So, it is clear that food insecurity is related to poverty. Source : Dewan Ketahanan Pangan and World Food Programme (2015) 14

Hendayana dan dewi 2006 15

Ketahanan pangan pada rumah tangga miskin, erat hubungannya dengan karakteristik rumah tangga itu sendiri, yakni rendahnya pemilikan sumberdaya lahan dan asset lainnya, kualitas sumberdaya manusia (pendidikan formal) di rumah tangga relatif rendah, akses terhadap sumber modal tidak ada, dan akses terhadap sumber informasi terkendala Sebagian besar rumah tangga (69, 9 %) hanya mengandalkan pendapatan dari hasil buruh (tani dan luar tani) yang tidak dapat diprediksi besarannya, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan, baik dalam jumlah apalagi kualitasnya, sementara itu petani sering tidak memiliki cadangan pangan (stok) yang cukup Di sisi lain, ketersediaan pangan di level regional (kabupaten) distribusinya sering tidak merata dan harganya tidak terjangkau sehingga kebutuhan pangan bagi rumah tangga tidak terpenuhi yang akhirnya menurunkan derajat ketahana pangan dan mendorong terjadinya pauperisma Kebijakan inovasi pertanian bagi penduduk miskin hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dari karakteristik penduduk serta dilakukan dengan selektif, hati-hati dan gradual • • 16

17

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA Rendahnya Kepemilikan dan Penguasaan Aset Produktif • Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, sebanyak 55, 33% petani menguasai lahan kurang dari 0, 25 ha. • Kepemilikan aset yang rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat desa. 18 Akses Finansial yang Terbatas • Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2014, sebanyak lebih dari 70. 000 Desa tidak memiliki layanan perbankan; • Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru menjangkau sebanyak 35. 755 Desa. Mobilisasi Tenaga Kerja Produktif dan Terdidik dari Wilayah Desa Ke Kota (Brain Drain) • Hingga 2035 diprediksi jumlah penduduk perdesaan menurun sebanyak 0, 64% per tahun; • Hal ini menunjukkan banyak dari tenaga kerja terdidik perdesaan yang pindah ke kota.

Jawa Tengah • Lahan pertanian di Jawa Tengah mengalami alih fungsi sekitar 700 ha/th. 2013 = 2. 835 ha, menyusut 720, 21 ha pada 2014 dan berkurang 700 ha pada 2015 untuk perumahan, industri dan proyek infrastruktur 19

Program beras premium merupakan upaya konsursium 7 organisasi pemerintah, swasta dan LSM untuk mengatasi masalah ketersedian pangan, kerusakan lingkungan pertanian dan kemiskinan petani. Kerangka PPP digunakan untuk menata rantai nilai beras dengan memfasilitasi pengembangan kerjasama saling menguntungkan antara petani dan pelaku rantai lainnya. BEST PRACTICE JAWA TENGAH PROGRAM BERAS PREMIUM 20

Latar belakang • Jateng adalah provinsi penghasil beras terbesar ke-3 dan penyumbang surplus terbesar ke-3 nasional. • Budidaya padi juga menjadi sumber pendapatan 3, 62 juta petani (71, 20% dari total petani Jateng, dan 22, 71% di antaranya merupakan petani di Solo Raya. • Namun, kemampuan petani kecil untuk memproduksi beras premium masih rendah, karena mereka kurang memiliki akses terhadap input pertanian yang berkualitas, teknologi budidaya, alat dan mesin, kredit, asuransi, jaminan harga dan pasar. • Ancaman perubahan iklim dan lemahnya kapasitas organisasi petani juga menyebabkan rendahnya 21 produktifitas dan kualitas padi.

• ICCO Cooperation SEA bersama Yayasan Jawa Tengah Berdikari (YJB), Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, PT Unggul Niaga Selaras, PT Smart Berdikari, dan VECO Indonesia menembangkan Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Beras Premium di Provinsi Jawa Tengah. • Proyek dimulai sejak awal 2016 di 6 Kabupaten di eks. Karesidenan Surakarta. • Proyek telah memfasilitasi 17 Gapoktan/LDPM untuk budidaya padi premium dengan pengelolaan tanaman terpadu dan penggunaan pupuk AGPI (Agriculture Growth Promoting Inoculant). • Sistem budidaya ini dapat meningkatkan produktifitas padi 5 - 20%, kualitasnya juga meningkat dan rasanya lebih enak 22

• inovasi untuk mendukung petani skala kecil produsen padi yang tergabung dalam Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam menjawab masalah produksi dan kualitas beras Indonesia. • LDPM merupakan program Badan Ketahanan Pangan– Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kemampuan Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) di wilayah sentra produksi padi. • Program ini bertujuan agar LDPM mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/ memasarkan/mengolah hasil produksi pangan di saat panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat paceklik. 23

• Panen raya padi biasanya terjadi saat musim hujan, sehingga petani kesulitan untuk mengeringkan gabah sehingga dijual dengan harga yang sangat murah. • Di sisi lain, di saat musim paceklik (bukan musim panen) harga beras meningkat sehingga petani sebagai konsumen harus membeli beras dengan harga tinggi. • Agar LDPM mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan, BKP memfasilitasi penguatan modal usaha, pelatihan dan pendampingan kepada Gapoktan. (BKP Jateng, 2015) 24

• Sebagian besar Gapoktan/LDPM peserta program belum memiliki usaha beras, sebagian kecil memiliki rice mill dan membeli gabah dari petani atau hanya menerima jasa pengilingan. • PT SMB (anggota Konsorsium) telah berperan dalam membeli gabah dari petani peserta program, terutama gabah kering panen (GKP). Gabah dengan kualitas standar dihargai Rp. 200/kg lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar lokal saat itu. • PT SMB mengolahnya menjadi beras premium dengan 2 merek dagang, yakni Jateng Bio Rice dan Java Bio Rice kemasan 5 kg. Dua produk ini dipasarkan terutama Kota Surakarta, Semarang, Yogjakarta, dan Jakarta. 25

Yang dilakukan • Konsorsium memfasilitasi pengembangan model bisnis inklusi, yakni kemitraan antara Gapoktan para pelaku bisnis perberasan lain: – memfasilitasi Gapoktan untuk penambahan anggota dan perluasan proyek di desa-desa sekitaranya; – peningkatan kualitas dengan menerapkan standar budidaya dan kontrol internal; – fasilitasi manajemen bisnis Gapoktan dan pembentukan BUMP; – memfasilitasi kontrak kerjasama antara Gapoktan, penggilingan padi, PT SMB, dan Bank Jateng di wilayah Solo Raya. 26

Hasil Secara umum terjadi peningkatan jumlah petani yang mengikuti program beras premium, hingga desember 2016 petani yang menerapkan GAP AGPI sejumlah 1. 272 orang dengan luasan 524, 5 ha. Potensi panen beras premium sebesar 1. 704 ton. 27

Hasil • Jumlah petani yang sudah mendapatkan sosialisasi program pengembangan program beras premium di 17 Gapoktan sejumlah 1. 820 orang – Memberikan insentif 1 liter BMG per petani pada musim tanam ini memicu semangat petani untuk mengikuti program beras premium – Mengoptimalkan peran stokis untuk mendorong anggota gapoktan mengikuti program beras premium – Melakukan strategi pembelian GKP dengan harga Rp 200 diatas pasaran umum mendorong minat petani mempraktekkan budidaya padi sistem GAP-AGPI – Riset pengembangan pasar menjadi bahan acuan gapoktan dan PT SMB untuk membuat bisnis plan – Melakukan komunikasi dengan pemerintah desa sebagai strategi untuk mendukung pengembangan program beras premium 28

Jawa DI Jawa Barat Tengah Yogyakarta Jawa Timur Indonesia 92. 76 97. 2 104. 69 98. 98 97. 07 91. 27 91. 96 105. 62 92. 57 95. 09 91. 79 96. 77 111. 6 94. 6 97. 78 100. 31 102. 88 115. 31 101. 16 102. 83 106. 5 104. 49 116. 4 102. 35 104. 71 107. 35 105. 33 115. 81 103. 63 104. 62 104. 09 95. 96 96. 88 99. 57 98. 89 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 116. 4 115. 81 115. 31 111. 6 110 NTP 104. 69 100 105. 62 98. 98 97. 2 92. 76 90 96. 77 94. 6 91. 79 91. 96 91. 27 102. 88 100. 31 101. 16 106. 5 104. 49 102. 35 107. 35 105. 33 103. 63 104. 09 99. 57 96. 88 95. 96 80 29 2008 Jawa Barat 2009 2010 Jawa Tengah 2011 DI Yogyakarta 2012 Jawa Timur 2013 Indonesia 2014

INDIKATOR TINGKAT KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA 30

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN Jawa Tengah 2016 – ananda pulungan 2016 31

Disagregasi inflasi Jawa Tengah nov 2016 32

Perkembangan inflasi tahunan kelompok bahan makanan (yoy, %) 33

34

35