Pertemuan 4 STRUKTUR FUNGSI KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN

Pertemuan 4 STRUKTUR, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN LOKAL

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA MPR DPD PRESIDEN BPK MA MENTERI 2 DEKONSENTRASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DESENTRALISASI DAERAH OTONOM TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MK LEMBAGA NEGARA LAINNYA DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA, DLL 2

KEKUASAAN PEMERINTAHAN PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB AKHIR ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERMASUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PRESIDEN Kementerian/LPNK PUSAT Psl 17 UUD 1945 Koordinasi Sebagian Urusan Koordinasi KEMENDAGRI Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Tanggungjawab DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘ 45 Pemerintahan Daerah 3

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah (prov dan kab/kota) Kepala Daerah 2. DPRD 3. Perangkat Daerah 1.

Kepala daerah dan wakil kepala derah �Provinsi Gubernur VS Wakil Kepala Daerah �Kabupaten Bupati VS Wakil Bupati �Kota Walikota VS Wakil Walikota

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah �Tugas kepala daerah : 1. Melaksanakan urusan pemerintahan 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA ttg RPJPD dan PERDA RPJMD kepada DPRD utk di bahas bersama DPRD, serta menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda ttg APBD, rancangan perda ttg perubahan APBD dan rancangan perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kpd DPRD utk dibahas bersama

Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5.

Wewenang kepala daerah 1. 2. 3. 4. 5. Mengajukan rancangan Perda; Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Menetapkan Perda dan keputusan kepala daerah; Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Wakil kepala daerah �Tugas : 1. Membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan, mengkordinasikan keg. perangkat daerah, menindaklanuti temuan hasil pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Memberikan saran dan pertimbangan kpd kepala daerah dlm pelaksanaan pemerintahan daerah 3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan/berhalangan sementara 4. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan

Beberapa perubahan pasca reformasi �Era desentralisasi reformasi politik dan administrasi (hub. pusat dan daerah) �Era desentralisasi problem pemekaran daerah, konflik kewenangan antar elit daerah, mengakarnya politik uang, praktek cronyism (pemerintahan oligarkhis/dinasti)

Pertemuan 5 - 6 DEMOKRATISASI LOKAL

Konsep demokrasi �Demokrasi asal dr kata demos dan kratein (pemerintahan rakyat) �Prinsip-prinsip demokrasi kebebasan dan kemerdekaan �Konsekuensi era reformasi Mendorong tumbuhnya demokrasi lokal berupa partisipasi dari masyarakat, pengelolaan sumber daya yg akuntabel dan transparan oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan secara responsive

Ciri-ciri demokrasi (Ebenstein, 1967) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Empirisme rasional Individu oriented Negara sbg alat Kesukarelaan Hukum diatas hukum Cara Persetujuan persamaan

Freedom house, USA Political freedo m UKURAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Civil libertie s

Demokrasi vs otonomi daerah �Perkembangan demokratisasi di berbagai bidang menuntut perubahan system ketatanegaraan dari sentralistik menuju desentralisasi. �Desentralisasi mendorong berkembangnya demokrasi lokal bila memenuhi tiga tradisi kewargaan lokal, yaitu : 1. Meningkatnya trust 2. Toleransi kerjasama 3. Solidaritas sosial

Syarat pertumbuhan demokrasi lokal Partisipasi dari masyarakat 2. Pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat 3. Dimanfaatkan scr responsive utk kepntingan umum 1.

Problem demokrasi lokal Demam otonomi daerah pasca reformasi menyulut euphoria masyarakat dalam beberapa fenomena sosial seperti : 1. Demokrasi electoral 2. Semangat keaslian 3. Parlemen lokal 4. Kepialangan politik 5. NGOs lokal 6. Protes sosial / pembangkangan sipil

Akibat dari euphoria…. Perubahan blm sempurna dari floating mass society menuju civil society 2. Daerah 2 di indo masih mewarisi kuatnya tradisi politik feodal, otoritarian, birokratis dan sentralistis. 3. Fragmentasi masyarakat dan modal sosial 1.

Penyebab konflik dan ketidakstabilan politik �Kesenjangan antara keinginan dan kenyataan pada proses modernisasi berdampak pada ketidakstabilan politik (huntington, 1968) �Robert Gurr (1961), “kekerasan politik dpt disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat akan saluran-saluran politik yg ada”.

Demokrasi lokal membutuhkan… �Integrasi rakyat scr politik melalui ikatan-ikatan sosial, pemimpin 2 tradisional, tokoh agama lainnya dalam politik daerah. �Tersedianya akses politik yg legitimate shngga mendorong edukasi politik masyarakat utk berdemokrasi.

Pertemuan 7 POTENSI KONFLIK ETNIS-RELIGIUS

Pengertian Konflik : � Pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat, atau antar-negara. Konflik dapat terjadi antara dua atau lebih orang, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, dan kelompok-kelompok etnis, ras dan agama. � Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih orang atau kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya.

Jenis Konflik 1. 2. 3. 4. 5. Konflik Dalam Diri Individu Konflik Antar Individu Dalam Organisasi Yang Sama Konflik Antara Individu Dan Kelompok Konflik Antar Kelompok Dalam Organisasi Yang Sama Konflik Antar Organisasi

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK � Adanya kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya dan akses-akses (politik) yang terbatas. � Adanya kepentingan (interest, dan bisa juga ideology) yang berbeda satu sama lain, sehingga saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. � Adanya perbedaan penafsiran di dalam menterjemahkan aturan main, sebagaimana digariskan organisasi. 24

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK… �Dalam kasus-kasus tertentu konflik terjadi karena megemukanya sentimen primordial dan mengemukanya sikap-sikap eksklusif, irasional, dan tidak toleran. �Dalam kasus-kasus tertentu pula konflik terjadi karena adanya kesalahahaman akibat adanya provokasi-provokasi yang menyulut permusuhan. 25

CARA MEMANDANG KONFLIK A. Pandangan yang salah § Konflik dapat ditiadakan/dimatikan, akibatnya yang mengemuka adalah pola-pola otoritarian dalam mengelola organisasi § Konflik akan selesai dengan sendirinya, akibatnya konflik berlangsung berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaiaanya § Konflik adalah musuh yang tidak dapat dikelola, akibatnya konflik tidak dapat dimanfaatkan sebagai pengalaman yang berharga bagi pendewasaan organisasi 2 6

CARA MEMANDANG KONFLIK… B. Pandangan yang Benar § Konflik merupakan realitas yang selalu ada, sepotensial atau selaten apapun, karenanya kehadirannya tidak dapat diabaikan § Konflik tidak akan pernah selesai atau berlarut-larut apabila tidak terselesaikan melalui mekanisme pengelolaan konflik yang baik § Konflik bukanlah musuh, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika organisasi yang dapat membuat organisasi tumbuh-dewasa § Manajemen konflik yang baik membuat organisasi berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan. 2 7

Prosentase konflik sosial dibeberapa daerah Tabulasi konflik Sosial 2012 (Catatan Kontra. S) 14% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 86% KORBAN TEWAS KORBAN LUKA Lampung Aceh Papua Sul-teng Maluku kaltim

Konflik-konflik kebebasan beragama Kekerasan thd komunitas syiah disampang 2. Pelarangan ibadah, intimidasi dan kekerasan thd jamaah greja HKBP di Bekasi 3. Perusakan masjid An-nashir di bandung 4. Dll. 1.

Beberapa factor penyebab konflik komunal di indonesia �Polarisasi etnis-religius �Ketimpangan sumber dan distribusi pendapatan �Daya kerekatan sosial �Ketersediaan saluran aspirasi politik masyarakat �Tingkat kesatupaduan dan keterbagian pemerintahan �Tingkat keterlibatan aparat negara dlm menyelesaikan konflik �Kapasitas kelembagaan daerah dlm menangani konflik

Polemik otoda dan kesejahteraan masyarakat Otoda satu sisi membuka ruang partisipasi publik yg luas semntara sisi lain justru memperluas dan menggeser pola konflik vertical-horizontal, antara pemerintah pusat dg daerah menuju konflik antar anggota masyarakat sendiri. 2. Desentralisasi dipandang sbg kekuatan yg mampu membawa kebijakan pembangunan lbh dekat dg masyarakat. Para penggagas juga memiliki argument bahwa model pembuatan dan impelementasi kebijakan dari atas (Bottom up) sering dianggap tdk 1.

Hubungan state - society Pendekatan stabilitas politik utk meredam konflik komunal State berbasis etnis-religius dpt dilihat dari pola pergeseran hubungan state – society. Civil 2. Untuk itu diperlukan Private pelibatan “society” sector society dalam proses pengambilan keputusan maupun dlm pelaksanaan keputusan 1.

Pertemuan 8 PROBLEM KEBIJAKAN DAERAH PEMILIHAN DAN PEMEKARAN DAERAH

Kebijakan pemilu di daerah �Sistem pemilu menentukan bagaimana pemungutan suara dlm pemilu dilakukan

Pemekaran daerah � Syarat-syarat pembentukan daerah meliputi syarat administrative, teknis dan fisik kewilayahan. � Syarat administrative berupa persetujuan DPRD kab/kota dan bupati/walikota, persetujuan DPRD prov induk dan gubernur serta rekom kemendagri. � Syarat teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan � Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 kab utk pembentukan provinsi dan paling sdikit 5 kec utk pembentukan kabupaten dan 4 kec utk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan

Pertemuan 10 -11 STATUS OTONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP POLITIK LOKAL

Beberapa daerah dg status otonomi �DI Yogyakarta �DKI Jakarta �DI Aceh �Daerah Khusus Papua

�Karakter suatu daerah turut memberikan gambaran bentuk status otonomi sesuai dg daerah tersebut �Pemberian status daerah otonom, istimewa ataupaun otonomi khusus tentu merujuk pada kekhasan daerah yang ada.

�Sejak 1999 desentralisasi di indonesia lebih merupakan program restrukturisasi nasional yg diresepkan oleh World Bank. �Dampak Pemekaran dari 2001 -2007, sejak tahun 2004 jumlah provinsi di Indonesia telah bertambah secara pesat, dari 26 menjadi 33 (26, 9%) dan kabupaten/kota bertambah dari 303 to 404 (45. 2%). Laporan tersebut juga mengidentifikasi lebih dari 114 distrik dan 21 provinsi baru yang sedang menunggu untuk disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional maupun daerah