KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO 07 ASET

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 07 ASET TETAP

RUANG LINGKUP PSAP 07 • PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansiny, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan • PSAP 07 tidak diterapkan untuk: § Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources) § Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non-regenerative natural resources) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 2

KLASIFIKASI ASET TETAP q q q Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 3

PENGAKUAN ASET TETAP Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; v Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap : a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. v Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. v Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 4

PENGUKURAN ASET TETAP aset tetap dinilai dengan biaya perolehan ü Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan ü Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 5

PENILAIAN AWAL ASET TETAP Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan ü Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh ü Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. ü Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 6

KOMPONEN BIAYA Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 7

CONTOH BIAYA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN SECARA LANGSUNG q. Biaya persiapan tempat q. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost) q. Biaya pemasangan (instalation cost) q. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur q. Biaya konstruksi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 8

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH q Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan q Biaya perolehan mencakup: Ø Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah Ø Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak Ø Biaya pematangan, penimbunan, dan Ø biaya lainnya yang dikeluarkan , aupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai Ø Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 9

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN DAN MESIN q Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai q Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi: Ø Harga pembelian Ø Biaya pengangkutan Ø Biaya instalasi Ø Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 10

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN GEDUNG DAN BANGUNAN q. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai q. Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi: Ø Harga pembelian atau biaya konstruksi, Ø Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 11

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN q Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. q Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan antara lain meliputi: ØBiaya perolehan atau biaya konstruksi, dan ØBiaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 12

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP LAINNYA Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 13

PENGECUALIAN KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP Ø Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Ø Biaya permulaan (start-up cost) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 14

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN q. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 15

PERTUKARAN ASET q Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. q Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 16

ASET DONASI q Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. q Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 17

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN q Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 18

PENYUSUTAN q q q Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 19

PRASYARAT PENYUSUTAN (Bultek SAP No. 05) Ø Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan Ø Identifikasi aset yang nilainya menurun. Ø Harus diketahui masa manfaatnya Ø Diketahui Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 20

METODE PENYUSUTAN q q q Metode garis lurus (straight line method); atau Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau Metode unit produksi (unit of production method) Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 21

Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap • PSAP 07 Par 57 : Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian • Bultek SAP No. 05: Untuk obyektifitas dalam penetapan masa manfaat aset tetap (sebagai dasar menentukan metode penyusutan) disarankan agar penetapannya diusulkan oleh instansi teknis terkait dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 22

PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION) q Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. q Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 23

ASET BERSEJARAH q q q Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut Diungkapkan dalam Ca. LK saja tanpa nilai Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 24

ASET INFRASTRUKTUR q Karakteristik aset infrastruktur: Ø Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan Ø Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain penggunaannya Ø Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan Ø Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya q Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP No. 07 q Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 25

ASET MILITER q Peralatan militer baik Karakteristik aset infrastruktur: Ø Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan Ø Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain penggunaannya Ø Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan Ø Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya q Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP No. 07 q Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 26

PENGHENTIAN/PELEPASAN • Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 27

PENGUNGKAPAN Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) (2) (3) (4) Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) (2) (3) (4) Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 28

PENGUNGKAPAN Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 29

JURNAL PEROLEHAN ASET Pada 1 Juli 20 X 2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850 juta ditambah biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50 juta, LS. Pada 1 Juli 20 X 2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1. 000 juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480 juta dan bangunan 720 juta, LS. Tanggal 1 Juli Finansial Tanah 850. 000 R/K PPKD 1 Juli Anggaran 850. 000 Tanah 400. 000 Bangunan 600. 000 Pendapatan bunga – LO Belanja modal Estimasi Perubahan SAL 850. 000 1. 050. 000 10. 000 Nilai tanah 480 / (480+720) x 1. 000 = 400 juta Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1. 000 = 600 juta Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 30

JURNAL DEPRESIASI ASET Pada 1 Juli 20 X 2 SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi. Bangunan nilai perolehan 6. 000 juta disusutkan 20 tahun. Kendaraan 800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan A 400 juta disusutkan 8 tahun dan peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus Tanggal 1 Juli Finansial Beban depresiasi Akumulasi Depresiasi Anggaran 140. 000 Tidak ada jurnal 140. 000 Bangunan 6. 000 / 20 x 6/12 = 30 juta Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50 Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30 Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30 TOTAL 140 juta Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 31

JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC menjual kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200 juta, telah disusutkan semua sehingga nilai buku 0. Tanggal 30 Des Finansial Anggaran Kas 40. 000 Estimasi Perubahan SAL Akumulasi Depresiasi 200. 000 Pendapatan lain-lain Kendaraan Surplus penjualan kendaraan 40. 000 200. 000 40. 000 Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 32

JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC menjual peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80 juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta. Tanggal 30 Des Finansial Anggaran Kas 30. 000 Estimasi Perubahan SAL Akumulasi Depresiasi 40. 000 Pendapatan lain-lain Defisit penjualan peralatan 10. 000 Peralatan 10. 000 80. 000 Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10) Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 33

JURNAL PENGHAPUSAN ASET Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400 juta dengan akumulasi depreasiasi 300 juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanggal 30 Des Finansial Anggaran Akumulasi Depresiasi 300. 000 Defisit penghapusan peralatan 100. 000 Peralatan Tidak ada jurnal 400. 000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 34

JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET Pada 30 Juni 20 X 2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai 200 juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun. Tanggal 30 Juni Finansial Kendaraan Pendapatan hibah LO 31 Des Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi Anggaran 200. 000 Tidak ada jurnal 200. 000 12. 500. 000 Tidak ada jurnal 12. 500. 000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 35

JURNAL PENYELESAIAN KDP Pada 30 Juni 20 X 2 SKPD ABC menyelesaikan KDP berbentuk gedung yang telah dibangun mulai tahun 20 X 0. Saldo KDP pada 1 Januari 20 X 2 sebesar 800 juta. Penyelesaian KDP di tahun 20 X 2 sebesar 200 juta. Gedung didepresiasikan 20 tahun. Tanggal 30 Juni Finansial KDP Kas 30 Juni Bangunan KDP 31 Des Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi Anggaran 200. 000 1. 000 Belanja Modal Estimasi Perubahan SAL 200. 000 Tidak ada jurnal 1. 000 25. 000 Tidak ada jurnal 25. 000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 36

JURNAL REVALUASI ASET Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC melakukan revaluasi bangunan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan tersebut nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini 400 juta dan akumulasi depresiasi 400 juta. Hasil penilaian menyatan nilai bangunan tersebut 200 juta. Bangunan hasil revaluasi diyakini masih memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan Tanggal 30 Des Finansial Akumulasi depresiasi Ekuitas Anggaran 200. 000 Tidak ada jurnal 200. 000 METODE Eliminasi 30 Des Akumulasi depresiasi Bangunan Ekuitas 400. 000 Tidak ada jurnal 400. 000 200. 000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 37

KLASIFIKASI ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan 38

KASUS-KASUS KEPEMILIKAN TANAH 1 Dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah 2 Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain 3 Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain 4 Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan § Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. § Diungkapkan secara memadai dalam Ca. LK § Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah § Diungkapkan secara memadai dalam Ca. LK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain § Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di Ca. LK. § Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Ca. LK 1 dan 2 =

TANAH WAKAF • Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Ca. LK.

RENOVASI ASET TETAP Renovasi aset tetap milik sendiri • Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi. • Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan • Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. • Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-di luar lingkup entitas pelaporan • Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. • Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik

REKLASIFIKASI ASET TETAP Ø Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Ø Contoh: Aset Tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan Ø Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

ASET TETAP KERJASAMA • Aset tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. • Dipengaruhi bentuk kontrak, aset diakui jika sudah diserahterimakan, diberikan penjelasan jika aset tersebut dalam kerjasama. • Kerjasama dapat berbentuk pemakaian aset, pengelolaan operasi bersama atau pengelolaan entitas. • Terkait aset tetap, pengelolaan entitas investasi

ASET TETAP KERJASAMA • Bentuk kerjasama: – BTO Built Transfer Operate, Bangun Serah Operasi • Dibangun mitra, setelah selesai aset diserahkan, • Mitra atau pemerintah mengoperasikan • Aset diakui saat penyerahan, diberikan klasifikasi khusus aset kerjasama dan dicatat utang sebesar nilai kini pembayaran di masa depan. • Setelah kontrak selesai, dikembalikan menjadi aset tetap – BOT Built Operate Transfer, Bangun Operasi Serah • Dibangun mitra, setelah selesai digunakan sampai akhir kontrak, baru diserahkan • Mitra mengoperasikan, pemerintah memperoleh pendapatan • Aset diakui setelah penyerahan, , selama kontrak bangunan tidak diakui, tanah diklasifikasikan aset kerjasama, . • Setelah kontrak selesai tanah dan bangunan yang diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap.

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www. ksap. org Email: webmaster@ksap. org