KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO 09 AKUNTANSI

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN 1

KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah 2

KLASIFIKASI KEWAJIBAN q q Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka Panjang : diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan. 3

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : – jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan – entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang – maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui 4

PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal 5

PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. 6

PENGUKURAN KEWAJIBAN § Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal § Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dinyatakan dalam mata uang rupiah § Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca 7

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA • Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut • Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan 8

UTANG TRANSFER • Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundangan • Diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku 9

UTANG BUNGA • Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar • Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri • Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan 10

UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan 11

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan 12

PERUBAHAN VALUTA ASING • Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi • Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca • Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan 13

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : – karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut ; atau – karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya – selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya disajikan pada laporan operasional, harus diungkapkan pada Ca. LK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan 14

TUNGGAKAN • Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal • Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Ca. LK sebagai bagian pengungkapan kewajiban 15

RESTRUKTURISASI UTANG • Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. • Informasi restrukturisasi harus diungkap pada Ca. LK 16

PENGHAPUSAN UTANG • Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur • Diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat Ø Jika dengan aset kas debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Ø Jika dengan aset nonkas debitur harus melakukan penilaian kembali aset nonkas ke nilai wajarnya kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru • Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur • Diungkapkan dalam Ca. LK 17

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH • Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : bunga dan provisi commitment fee amortisasi diskonto atau premium amortisasi kapitalisasi biaya terkait pinjaman (biaya konsultan, ahli hukum, dll) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing • Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut • Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan 18

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang • Informasi yang harus disajikan dalam Ca. LK : (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman (b) Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya (c) Bunga pinjaman yang berlaku (d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo (e) Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) (f) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur (g) Biaya pinjaman (perlakuan, jumlah yang dikapitalisasi, tingkat kapitalisasi) 19

ILUSTRASI • Kota Bengawan mengadakan suatu kontrak konstruksi bangunan dengan PT AK pada tahun 20 X 2 dengan nilai kontrak Rp 1. 000 dan diperkirakan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 20 X 2 dengan 2 termijn pembayaran. Tanggal 30 Nopember 20 X 2 pembangunan termin pertama telah selesai dan telah diserahterimakan senilai Rp 300. 000, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kota Bengawan belum membayar tagihan PT AK. Pada 31 Desember 20 X 2 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengawan dengan PT AK, pembayaran termin pertama dilakukan pada 1 Maret 20 X 2 dan termin kedua akan dibayar 1 Maret 20 X 3. Misal tgl 1 Maret 20 X 3 dan 20 X 4 pembayaran dilakukan tepat waktu dan penyelesaian termin kedua terjadi 30 Desember 20 X 3. Bangunan disusutkan 20 tahun. 20

ILUSTRASI Tanggal 30 Nop 20 X 2 Finansial KDP Utang 1 Mar 20 X 3 Utang Kas 30 Des 20 X 3 KDP Utang 30 Des 20 X 3 Bangunan KDP 1 Mar 20 X 4 Utang Kas 31 Des 20 X 4 Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi Anggaran 300. 000 Tidak ada jurnal 300. 000 300. 000 700. 000 Belanja Modal Estimasi Perubahan SAL 300. 000 Tidak ada jurnal 700. 000 1. 000 Tidak ada jurnal 1. 000 700. 000 50. 000 Belanja Modal Estimasi Perubahan SAL 700. 000 Tidak ada jurnal 50. 000 21

ILUSTRASI UTANG Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10. 000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Kas baru dibayarkan pada 13 Januari 20 X 3 Tanggal 30 Des Finansial Beban pemeliharaan Utang 13 Jan Utang Kas Anggaran 200. 000 Tidak ada jurnal 200. 000 10. 000 Belanja pemeliharaan Estimasi Perubahan SAL Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 10. 000 22

ILUSTRASI UTANG Pada 1 April 20 X 2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5. 000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal 1 April 20 X 2 Finansial Kas Utang 31 Des 20 X 3 Beban bunga Utang bunga 1 Des 20 X 3 Anggaran 5. 000 150. 000 Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 5. 000 Tidak ada jurnal 150. 000 Utang bunga 150. 000 Beban bunga 50. 000 Kas Estimasi Perubahan SAL Belanja bunga Estimasi Perubahan SAL 200. 000 200. 000 Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 23

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www. ksap. org Email: webmaster@ksap. org 24