KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL

  • Slides: 26
Download presentation
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL 1

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL 1

LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik

LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. • MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL • Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

KONSEPSI BASIS Pendapatan dan Belanja over/ underestimate Pembiayaan diperhitungkan Tidak ada dalam perhitunga pemisahan

KONSEPSI BASIS Pendapatan dan Belanja over/ underestimate Pembiayaan diperhitungkan Tidak ada dalam perhitunga pemisahan Ke n giatan SILPA/SIKPA non operasional d an pos luar biasa PP 24/2005 LRA Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas Pendapatan dan belanja akrual Pemisahan laporan pertanggung jawaban anggaran dan laporan finansial Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa PP 71/2010 LRA & LO 3

KONSEPSI BASIS • Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai

KONSEPSI BASIS • Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam Ca. LK • Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi • Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.

KONSEPSI BASIS PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) COST PP 71/2010 AKRUAL Laporan

KONSEPSI BASIS PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) COST PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan KONSEPSI BASIS LO menyediakan informasi mengenai Performace seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya Estimation disandingkan dengan periode sebelumnya Equity Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 5

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan Laporan Operasional Beban pegawai Perhitungan Cost Labor cost Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi Material cost Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain Overhead cost COST untuk setiap program/ kegiatan

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Outcome (Hasil) efektivitas Output (keluaran) efisien Input (cost dari program/ kegiatan) Laporan Operasional ekonomi Laporan Kinerja

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Kinerja Manajemen Keuangan Aset & Pendapatan Kewajiban Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kine LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - EKUITAS PP 24/2005 CTA Opsional PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - EKUITAS PP 24/2005 CTA Opsional PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Ekuitas awal Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Ekuitas akhir 9

PERIODE PELAPORAN Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disatjikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan

PERIODE PELAPORAN Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disatjikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan : Ø alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; Ø fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL • Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam tahun

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL • Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam tahun anggaran yg bersangkutan • Tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional) Beban (dari kegiatan operasional) • Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa • Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan • menurunkan ekuitas • berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban • Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa • Tidak diharapkan sering/rutin terjadi • Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs • Sifat & jumlah diungkap dalam Cal. K 11

STRUKTUR DAN ISI – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari

STRUKTUR DAN ISI – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • surplus/defisit-LO, – Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar

IDENTIFIKASI Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada

IDENTIFIKASI Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; b) cakupan entitas pelaporan; c) periode yang dicakup; d) mata uang pelaporan; dan e) satuan angka yang digunakan.

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENDAPATAN LO • Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

PENDAPATAN LO • Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO

KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: – timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset;

AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: – timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset; – terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. • Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

AKUNTANSI BEBAN • Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan

AKUNTANSI BEBAN • Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. • Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL • Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL • Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA • Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. • Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO • Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

TRANSAKSI MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata

TRANSAKSI MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. • Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. • Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. • Jika mata uang asing tersebut dibeli dengan menggunakan mata uang asing, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.

TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA • Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa

TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA • Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. • Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan

LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja • Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : – Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan – Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan – Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu – Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang

Ilustrasi Laporan Operasional

Ilustrasi Laporan Operasional

Ilustrasi Laporan Operasional

Ilustrasi Laporan Operasional

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www. ksap. org Email: webmaster@ksap. org 26