KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO 02 LAPORAN

  • Slides: 28
Download presentation
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02 ü PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian

RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02 ü PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas; ü LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit -LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 2

DEFINISI LRA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang

DEFINISI LRA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 3

BASIS AKUNTANSI PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”: ü Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada

BASIS AKUNTANSI PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”: ü Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah ü Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah ü Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah ü Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 4

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: ISI LRA

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: ISI LRA Pendapatan-LRA DEFINISI Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 5

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA Surplus/defisit-LRA DEFINISI Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA Surplus/defisit-LRA DEFINISI Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 6

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA Pembiayaan Neto DEFINISI Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA Pembiayaan Neto DEFINISI Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu Sisa Lebih/kurang pembiayaan Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan anggaran (SILPA/SIKPA) pengeluaran selama satu periode pelaporan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 7

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA q Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA q Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan; q Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 8

AKUNTANSI ANGGARAN v v v Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang

AKUNTANSI ANGGARAN v v v Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 9

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D ü Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D ü Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan ü Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH ü Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 10

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan. LRA bruto (biaya) bersifat variabel

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan. LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; ü Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ü Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan -LRA ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 11

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama; ü Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 12

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah ü

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah ü Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. ü Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU ü Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 13

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA q Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA q Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA q Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan q Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 14

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. ü Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah ü Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 15

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; ü

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; ü Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan; ü Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. ü Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 16

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah • Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 17

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING q. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING q. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 18

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING q Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING q Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 19

SALDO NORMAL ANGGARAN Perkiraan Tambah Kurang Saldo Normal Pendapatan K D K Belanja D

SALDO NORMAL ANGGARAN Perkiraan Tambah Kurang Saldo Normal Pendapatan K D K Belanja D K D Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 20

LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL q LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak

LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL q LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. q Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya q LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 21

TRANSAKSI ANGGARAN q Transaksi belanja Belanja xxxx Akun Perantara Estimasi Perubahan SAL xxxx q

TRANSAKSI ANGGARAN q Transaksi belanja Belanja xxxx Akun Perantara Estimasi Perubahan SAL xxxx q Transaksi pendapatan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan xxxx q Jurnal penutup Pendapatan Belanja Estimasi Perubahan SAL xxxx Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 SAL xxxx 22

TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN Pemda pada 5 Desember membayar 500. 000 untuk

TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN Pemda pada 5 Desember membayar 500. 000 untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS Tanggal 5 Des Finansial Aset tetap – peralatan R/K PPKD Anggaran 500. 000 Belanja Modal 500. 000 Estimasi Perubahan SAL 500. 000 Pemda pada 15 Desember membayar 40. 000 untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS Tanggal 15 Des Finansial Persediaan R/K PPKD Anggaran 40. 000 Belanja Barang Estimasi Perubahan SAL 40. 000

TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar

TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar 10. 000 dan hotel Melati 300. 000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Tanggal Finansial Anggaran 7 jan Piutang Pendapatan Pajak – LO 310. 000 Tidak dicatat 310. 000 16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan 10. 000 Estimasi Perubahan SAL 10. 000 Pendapatan Pajak – LRA 16 Feb R/K PPKD Kas Dibendahara Pe nerimaan 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 25 Feb R/K PPKD Piutang Pendapatan 300. 000 Estimasi Perubahan SAL 300. 000 Pendapatan Pajak – LRA 10. 000 300. 000

TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar

TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar 80. 000 Tanggal 30 Jan Finansial Beban Gaji R/K PPKD Anggaran 80. 000 Belanja Gaji 80. 000 Estimasi Perubahan SAL 80. 000 Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10. 000 Tanggal 30 Jan Finansial Beban pemeliharaan Kas Bendahara pengeluaran Anggaran 10. 000 Belanja Gaji 10. 000 Estimasi Perubahan SAL 10. 000

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 26

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 26

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 27

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 27

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www. ksap. org Email: webmaster@ksap. org 28