KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO 04 CATATAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 2

TUJUAN PENYAJIAN CALK Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 3

RUANG LINGKUP 1. 2. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 4

KETENTUAN UMUM • Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. • Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. • Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. • Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. • Perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 5

STRUKTUR DAN ISI Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan • Ca. LK menyajikan informasi yang diharuskan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. • lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 6

STRUKTUR DAN ISI Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai: a) b) c) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya; e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 7

RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Bab V Kebijakan Akuntansi Bab I Pendahuluan 5. 1. Entitas pelaporan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 5. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 5. 3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro 5. 4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan 2. 1. Ekonomi Makro Rekening-rekening Akuntansi 2. 2. Kebijakan Keuangan Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 2. 3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 6. 1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 2. 4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor 6. 1. 1 Pendapatan Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 6. 1. 2 Belanja 3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja 6. 1. 3 Pembiayaan Fiskal dan Moneter 6. 1. 4 Aset 3. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian 6. 1. 5 Kewajiban Kinerja 6. 1. 6 Ekuitas Dana Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas 6. 1. 7 Komponen-komponen Arus kas pelapor 6. 2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban 4. 1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis program entitas pelapor Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan 4. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Kinerja Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 8 Lampiran

INFORMASI UMUM • Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. • Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: – domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; – penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan – ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 9

INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL & KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO • Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. – Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas – perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya. – Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro – Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara. – Ekonomi makro asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 10

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN • Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. – Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. – informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 11

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. • Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 12

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. • kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan: Entitas pelaporan; Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. – setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. – – lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 13

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan : – – – – – – Pengakuan pendapatan-LRA; Pengakuan pendapatan-LO; Pengakuan belanja; Pengakuan beban; Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; Investasi; Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; Kontrak-kontrak konstruksi; Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; Kemitraan dengan pihak ketiga; Biaya penelitian dan pengembangan; Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; Pembentukan dana cadangan; Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 14

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pospos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini. • • Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 15

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS • Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. – – – – – Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 16

KEJADIAN PENTING SELAMA PELAPORAN Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 17

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN MENGUNGKAPKAN: ü ü ü Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 18

PENGUNGKAPAN INVESTASI Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Perubahan pos investasi. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 19

PENGUNGKAPAN ASET TETAP Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) (2) (3) (4) Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) (2) (3) (4) Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 20

PENGUNGKAPAN ASET TETAP Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 21

PENGUNGKAPAN KDP Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi: v Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian v Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya v Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar v Uang muka kerja yang diberikan v Retensi lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 22

PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN • Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang • Informasi yang harus disajikan dalam Ca. LK : (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman (b) Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya (c) Bunga pinjaman yang berlaku (d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo (e) Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) (f) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur (g) Biaya pinjaman (perlakuan, jumlah yang dikapitalisasi, tingkat kapitalisasi) lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 23

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www. ksap. org Email: webmaster@ksap. org lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 24