Kepentingan Umum Antara Konsep dan Praktik Oleh Dr

Kepentingan Umum, Antara Konsep dan Praktik Oleh : Dr. Abdul Kadir, M. Si.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para pembuat keputusan tidak akan terlepas dari kepentingan umum dalam pengertian normatif maupun praktis. Namun, pembicaraan tentang kepentingan umum dalam kenyataan lebih banyak diungkapkan dengan retorika-retorika atau slogan tanpa merujuk kepada kaidah-kaidah normatif yang jelas atau tanpa melihat contoh kasus empiris dalam praktis administrasi negara.

Ketidakpastian konsep dan ketidakjelasan acuan itu acapkali mengakibatkan kekeliruan interpretasi, perbedaan persepsi atau kesalahpahaman di antara para akademisi maupun para praktisi.

Berbagai bentuk seminar, diskusi panel, lokakarya, atau evaluasi kerja dalam birokrasi tidak menghasilkan kesimpulan yang bulat karena masing pembicaraan atau aparat memiliki penafsiran tentang kepentingan umum (publik interest) yang berlain-lainan.

Etika individual menyangkut standar perilaku profesional bagi birokrat atau administrator. Sedangkan etika sosietal merujuk kepada tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang merupakan pedoman bagi arah kebijakan publik.

Manfaat (benefits) merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai yang dikehendaki. Sebaliknya biaya (costs) merujuk kepada segala sesuatu yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini manfaat dan biaya dapat berupa moneter maupun nonmoneter.

Untuk kedua titik konsep ini ada ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif dan ada pula yang bersifat kualitatif. Kecuali itu, dalam kebijakan publik akan lebih bermakna jika pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat nonmoneter dan biaya nonmoneter dilakukan secara serentak, bukan secara berurutan.

Tiga subkriteria yang lain berasosiasi dengan nilai -nilai politis dan disingkat dengan 3 P, yang terdiri dari public participation (partisipasi masyarakat), predictability (kepastian layanan), dan procedural due process (keadilan prosedural).

Partisipasi masyarakat dapat dinilai dari keterlibatan kelompok-kelompok sasaran, masyarakat umum, kelompok-kelompok kepentingan, dan segenap unsur-unsur kemasyarakatan di dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Kepastian layanan berarti bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang objektif.

Jika seseorang mendapat keputusan tertentu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan maka orang lain pun akan memperoleh keputusan yang sama kalau memang memenuhi kriteria tersebut.

Keadilan prosedural berarti bahwa andaikata seorang warga negara mendapat perlakuan tidak adil, maka dia berhak untuk mengetahui apa kesalahannya, untuk mengetahui bukti-buktinya untuk mengajukan pembelaan, dan berhak memperoleh kesempatan untuk setidak-tidaknya mengajukan satu kali banding. Setiap orang hendaknya memperoleh kesempatan seperti itu secara sama.

Dari keseluruhan tolok ukur normatif yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi-organisasi publik, tampak bahwa “kebijakan” yang dapat diberikan oleh aparatur pemerintahan hanya dapat terwujud kalau mereka selalu mengacu kepada kepentingan umum secara objektif. Karena itu kepentingan umum merupakan kata kunci bagi aktivitas administrasi pemerintahan.

Menilai kebenaran dari alternatif tindakan yang sejalan dengan kepentingan umum ternyata lebih sulit daripada memecahkan persoalan publik berdasarkan kaidah-kaidah formal. Masalah-masalah etis yang menyangkut perilaku para pejabat publik acapkali muncul dari penggunaan kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki serta komitmen yang mereka tunjukkan baik kepada kelompok masyarakat yang taat maupun kepada yang tidak taat.

Pada mulanya, gagasan tentang kepentingan umum merupakan penjabaran dari konsep demokrasi. Di dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, otoritas negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah (authority is derived from the consent of the governed).

Administrasi negara harus melayani masyarakat sedemikian rupa sehingga memperkuat integritas dan proses-proses yang berlangsung dalam suatu masyarakat demokratis. Prinsip mendaar ini sekurang -kurangnya mengandung tiga implikasi bagi kinerja dalam jajaran pemerintahan, terutama jika yang dibahas adalah tanggung jawab utama aparat-aparat pemerintah.

Implikasi tersebut adalah : a. Bahwa setiap warga negara harus dilayani secara sama dan tidak memihak. b. Bahwa itu semua harus dicapai dengan menghormati dan berlandaskan pada lembaga perwakilan, dan c. Bahwa administrasi internal di dalam lembaga pemerintah harus konsisten dengan cara layanan tersebut.

Kepentingan umum menjadi landasan yang kokoh bagi perilaku administrasi negara karena sesungguhnya kepentingan inilah yang merupakan sarana terbaik untuk menjaga eksistensi negara. Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan dan kepentingan pribadi atau kelompok yang ditonjolkan, friksi, sengketa, dan pergolakan tidak akan dapat dihindari.

Legitimasi tindakan aparat-aparat publik akan memperoleh tempat yang baik apabila mereka mengacu kepada kepentingan umum. Sebagian filsuf negara dan pakar bahkan berani menjamin bahwa kepentingan umum merupakan pedoman yang baik dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Kepercayaan rakyat kepada negara dan stabilitas pemerintahan juga hanya akan dapat terjamin jika kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu menyuarakan diri mereka juga dapat menentukan bentuk kepentingan umum.

Kelompok itu adalah orang-orang yang tidak berpunya, tidak tersalur aspirasinya, dan tidak terorganisasi (the impoverished, the inarculate, and the unorganized). Para pejabat memperbincangkan kepentingan umum, seringkali yang dibicarakan hanya kepentingan kelompok yang sudah terorganisasi dengan baik atau memiliki pemimpin vokal, bukan kelompok-kelompok miskin pinggiran yang seharusnya membutuhkan perhatian lebih besar.

Aktivitas pemerintahan berpihak pada kepentingan umum ialah netralitas birokrasi. Apabila secara politis birokrasi pemerintahan sudah netral, asumsi yang digunakan adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sehubungan dengan negara.

Pejabat-pejabat pemerintah memiliki hak atas sebagian kekuasaan negara tetapi juga memikul kewajiban untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, di dalam aktivitas birokrasi tanggung jawab akhir seorang pengawai bukan hanya terhenti pada tujuan instansional yang ditetapkan oleh atasan melainkan kepada masyarakat demokratis (democratic polity).

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan publik itu efisiensi merupakan tujuan kedua yang paling erat kaitannya dengan tujuan administrasi publik. Betapapun, sumber daya negara tidak boleh secara sembarangan atau dihambur-hamburkan, apalagi dipakai untuk keperluan pribadi dan kelompok.

Konsep ideal tentang kepentingan umum hanya akan terwujud bila setiap aparat publik memiliki wawasan pelayanan umum (sense of public service). Wawasan ini akan menempatkan seorang pejabat atau pengawai pemerintah sebagai abdi negara dan sekaligus abdi masyarakat.

Kekuasaan dan kedudukan diraih semata-mata untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Dari sinilah para pejabat dapat melaksanakan amanah dan berbuat kebajikan bagi sesama manusia.

Dalam paham demokrasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika, kepentingan individu sangat dihargai di atas kepentingan umum atau kepentingan negara. Negara sekadar berfungsi sebagai regulator atau bertugas menengahi sengketa antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Paham negara hukum yang bersumber pada Pancasila meletakkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara seimbang. Negara tidak berfungsi secara pasif tetapi harus secara aktif mengusahakan ketertiban umum dan sekaligus menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila merupakan penegasan mendasar bahwa aparatur pemerintahan mengemban tugas penting berkenaan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Pembukaan Undang Dasar 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya (Pasal 33 dan 34) juga telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum. Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia.

Bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Menjadi persoalan adalah bahwa para pejabat pemerintah seringkali memiliki persepsi yang berlainan dalam melihat cakupan kepentingan umum itu sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara jelas menetapkan isi dari kepentingan umum itu. Oleh karena itu, ada baiknya di sini ditelusuri lagi peraturan-peraturan yang memuat ketentuan mengenai kepentingan umum.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tercakup sifat kepentingan umum jika menyangkut : 1. Kepentingan negara, dan / atau 2. Kepentingan masyarakat luas, dan / atau 3. Kepentingan rakyat banyak / bersama, dan / atau 4. Kepentingan pembangunan.

Masalah-masalah yang harus lebih diperhatikan adalah : 1. Peningkatan efektivitas administrasi. 2. Penanganan masalah pengangguran dan polisi 3. Peningkatan efisiensi dan pencegahan pemborosan uang negara

4. Mengurangi tingkat pajak bagi kaum miskin serta mengurangi pos-pos anggaran yang tidak menyangkut kesejahteraan masyarakat. 5. Distribusi penghasilan yang lebih adil. 6. Pencegahan kejahatan dan penyempurnaan layanan kesehatan.

7. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan menjamin kebebasan berbicara dan perbaikan struktur pemerintahan. 8. Peningkatan kepastian layanan dan stabilitas siklus perdagangan. 9. Peningkatan keadilan prosedural dalam program pemerintah serta perlindungan warga negara dari tindak kejahatan.

Terima Kasih