PRAKTIK HUKUM LAPISAN ILMU HUKUM DAN PRAKTIK HUKUM

  • Slides: 31
Download presentation
PRAKTIK HUKUM

PRAKTIK HUKUM

LAPISAN ILMU HUKUM DAN PRAKTIK HUKUM RECHTSFILOSOFIE (Filsafat Hukum) RECHTSTEORIE (Teori Hukum) RECHTSDOGMATIEK (Dogmatika

LAPISAN ILMU HUKUM DAN PRAKTIK HUKUM RECHTSFILOSOFIE (Filsafat Hukum) RECHTSTEORIE (Teori Hukum) RECHTSDOGMATIEK (Dogmatika Hukum) PRAKTIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM PENERAPAN HUKUM BANTUAN HUKUM

PRAKTIK HUKUM Pengembanan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit)

PRAKTIK HUKUM Pengembanan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit) harus ditujukan kepada ’Praktik Hukum’; Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatika Hukum merupakan panduan bagi praktik hukum; Praktik Hukum terdiri dari: ’pembentukan hukum’, ’penerapan hukum’ dan ‘bantuan hukum’.

I. PEMBENTUKAN HUKUM

I. PEMBENTUKAN HUKUM

PEMBENTUKAN HUKUM Civil Law System Common Law System Proses Legislasi dan regulasi; Per. UUan

PEMBENTUKAN HUKUM Civil Law System Common Law System Proses Legislasi dan regulasi; Per. UUan merupakan pedoman umum utk mengatur dan menyelesaikan kasus hukum yang muncul di kemudian hari; Pola pikir deduktif (berawal dari peraturan yg bersifat umum) Proses peradilan; Putusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan pedoman bagi penyelesaian kasus di kemudian hari (sistem preseden); Pola pikir induktif (berawal dari kasus hukum yang ada)

PEMBENTUKAN HUKUM Civil Law System Common. Law System Peran penting legislatif; Peran penting hakim;

PEMBENTUKAN HUKUM Civil Law System Common. Law System Peran penting legislatif; Peran penting hakim; Legislative made law; Judge made law; Legislative law process. Judicial law process.

PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM Civil Law System Common Law System Mencari dan menemukan ketentuan

PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM Civil Law System Common Law System Mencari dan menemukan ketentuan hukum pada Per. UUan; Jika terdapat kekosongan hukum, antinomi, vage normen, hakim menemukan norma hukum atau asas hukum yang sesuai atau mendekati, yang dapat diterapkan pada kasus ybs; Belum memposisikan hakim sbg pembentuk hkm. Beranjak dari kasus hukum tertentu; Elaborasi pada hukum custumary law (common law); Hakim membuat hukum (judge made law); Memposisikan hakim pembentuk hukum.

 Pembentukan Hukum Oleh Hakim (CIVIL LAW SYSTEM): Per. UUan Put Hakim Menafsirkan Menemukan

Pembentukan Hukum Oleh Hakim (CIVIL LAW SYSTEM): Per. UUan Put Hakim Menafsirkan Menemukan Menerapkan Kasus Hukum Konkritisasi Kekosongan Hukum (rehts vacuum/leemten in het recht) Pertentangan aturan hkm (antinomie) Aturan hkm yg kabur (vage rechts regel) Rechts vinding Put Hakim ‘Rechtsvorming’? ? ?

Pembentukan Hukum Oleh Hakim (COMMON LAW SYSTEM) Rechtsvorming Putusan Hakim Judge made law Hukum

Pembentukan Hukum Oleh Hakim (COMMON LAW SYSTEM) Rechtsvorming Putusan Hakim Judge made law Hukum Tidak Tertulis/Yurisprudensi Kasus Hukum Rechtsvinding

II. PENERAPAN HUKUM

II. PENERAPAN HUKUM

PENERAPAN HUKUM Civil Law System Common Law Syatem Proses konkritisasi atau memberlakukan Per. UUan

PENERAPAN HUKUM Civil Law System Common Law Syatem Proses konkritisasi atau memberlakukan Per. UUan (bersifat umum) thd kasus tertentu (yang bersifat khusus); Hal ini sebagai konsekuensi logis dari keharusan untuk menerapkan hukum pada suatu kasus hukum tertentu, jika kita menginginkan penyelesaian atas kasus yang bersangkutan; Pola pikir deduktif; dan Hakim hanya penerap hukum. Proses pemberlakuan customary law atau yurisprudensi pada kasus hukum; Konsekuensi dari sistem preseden; Pola pikir induktif; dan Hakim pembentuk dan/atau penerap hukum.

PENERAPAN HUKUM (CIVIL LAW SYSTEM) Ø Proses tersebut merupakan tugas utama hakim dalam memeriksa

PENERAPAN HUKUM (CIVIL LAW SYSTEM) Ø Proses tersebut merupakan tugas utama hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Seperti apa yang dikenal pada adagium hukum yang berbunyi ’de rechter is bounche de la loi’ (hakim harus menyuarakan apa yang diinginkan oleh undang-undang); Ø Hakim merup penerap per. UUan; Ø Ini menunjukkan betapa berat tugas hakim, karena dia harus mampu menangkap maksud, tujuan, dan semangat pembentuk perundangan.

PENERAPAN HUKUM (Civil law dan Common Law System) Penerapan Hukum: terdiri atas 3 (tiga)

PENERAPAN HUKUM (Civil law dan Common Law System) Penerapan Hukum: terdiri atas 3 (tiga) langkah: 1. Menafsirkan kaidah hukum: menafsirkan makna kaidah hukum yang telah dipilih agar sesuai dengan makna ketika kaidah hukum tersebut dibentuk; 2. Menemukan kaidah hukum: menetapkan pilihan di antara beberapa kaidah hukum yang sesuai dengan kasus hukum yang diperiksa; dan 3. Menerapkan kaidah hukum: menerapkan kaidah hukum yang telah ditemukan kasus hukum yang diperiksa.

PENERAPAN HUKUM (CIVIL LAW SYSTEM) Penerapan Per. UUan: Per. UUan Mencari Menafsirkan Konkritisasi Menemukan

PENERAPAN HUKUM (CIVIL LAW SYSTEM) Penerapan Per. UUan: Per. UUan Mencari Menafsirkan Konkritisasi Menemukan Menerapkan Kasus Hukum Putusan Hakim

PENERAPAN HUKUM Aliran 2 Penerapan Hukum: 1. Aliran Legisme: hakim hanya corong dan menerapkan

PENERAPAN HUKUM Aliran 2 Penerapan Hukum: 1. Aliran Legisme: hakim hanya corong dan menerapkan per. UUan, terikat oleh Per. UUan 2. Aliran Freie Rechtsbewegung: hakim adalah bebas karena tugas hakim menciptakan hukum dan jauh lebih penting memahami yurisprudensi. 3. Aliran Rechtsvinding: hakim mempunyai apa yang dinamakan ‘kebebasan yang terikat’ (gebonden vrijheid) dan ‘keterikatan yang bebas’ (vrije gebondenheid).

PENERAPAN HUKUM Aliran Legisme Ø Aliran legisme selalu berpreposisi bahwa perundangan adalah lengkap dan

PENERAPAN HUKUM Aliran Legisme Ø Aliran legisme selalu berpreposisi bahwa perundangan adalah lengkap dan sempurna, sehingga semua persoalan hukum sudah tercakup di dalamnya. Hakim hanya menggunakan ’silogisme’ sederhana, yaitu deduksi logis dari suatu rumusan perundangan yang bersifat umum (sebagai ’premisa mayor’) kepada suatu kasus tertentu yang bersifat khusus (sebagai ’premisa minor’), sehingga sampai pada suatu kesimpulan (konklusi) tertentu. Ø Menurut aliran ini, hakim sangat terikat oleh rumusan perundang-undangan. Dengan demikian, memahami perundang-undangan jauh lebih penting daripada memahami yurisprudensi.

PENERAPAN HUKUM Aliran Freie Rechtsbewegung Ø Pada prinsipnya, aliran Freie Rechtsbewegung bertolak belakang dengan

PENERAPAN HUKUM Aliran Freie Rechtsbewegung Ø Pada prinsipnya, aliran Freie Rechtsbewegung bertolak belakang dengan aliran Legisme. Jika aliran Legisme mengajarkan bahwa hakim adalah terikat dan jauh lebih penting memahami perundangan, maka aliran ’Freie Rechtsbewegung’ mengajarkan bahwa hakim adalah bebas karena tugas hakim menciptakan hukum dan jauh lebih penting memahami yurisprudensi; Ø Aliran ini juga mengajarkan, hakim bebas untuk menggunakan perundang-undangan atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas utama hakim adalah menciptakan hukum.

PENERAPAN HUKUM Aliran Rechtsvinding Ø Aliran yang berada di tengah-tengah. Hakim bebas untuk menyelaraskan

PENERAPAN HUKUM Aliran Rechtsvinding Ø Aliran yang berada di tengah-tengah. Hakim bebas untuk menyelaraskan perundangan dengan kondisi riil masyarakat. Kebebasan ini tidak boleh melewati batas-batas perundang-undangan. Hakim terikat untuk tidak keluar dari batas-batas perundangan, namun hakim diberi kebebasan menyelaraskan perundang-undangan, terutama yang sudah ketinggalan jaman.

PENERAPAN HUKUM Aliran Rechtsvinding Ø Hakim wajib melakukan: 1. Penafsiran Hukum (rechts interpretatie) 2.

PENERAPAN HUKUM Aliran Rechtsvinding Ø Hakim wajib melakukan: 1. Penafsiran Hukum (rechts interpretatie) 2. Menemukan Hukum (rechtsvinding) 3. Membentuk Hukum (rechtsvorming)

PENERAPAN HUKUM 1. Penafsirkan hukum (rechts interpretatie): Ø Mencari makna ketentuan normatif, karena adanya

PENERAPAN HUKUM 1. Penafsirkan hukum (rechts interpretatie): Ø Mencari makna ketentuan normatif, karena adanya kaidah normatif kurang dan tidak jelas maksudnya (vage rechts regel), tidak jarang terjadi pertentangan makna antar kaidah normatif (antinomie), juga sering terjadi adanya ketidaktercukupan aturan hukum dan kekosongan hukum (leemten in het recht atau rechts vacuum) dan juga karena perundang-undangan seringkali ketinggalan jaman.

PENERAPAN HUKUM 2. Penemuan Hukum (rechtsvinding): Tidak jarang terjadi adanya kekosongan hukum (leemten in

PENERAPAN HUKUM 2. Penemuan Hukum (rechtsvinding): Tidak jarang terjadi adanya kekosongan hukum (leemten in het recht) pada saat hakim hendak memeriksa dan memutus perkara. Dalam hal ini, Hakim dituntut harus mampu menemukan hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Apabila hakim tidak dapat menemukan dalam hukum tertulis, maka dia harus mencari dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (living law).

PENERAPAN HUKUM 3. Pembentukan Hukum (rechtsvorming): Setelah menemukan hukum dan menyatakan ’apa hukumnya’ untuk

PENERAPAN HUKUM 3. Pembentukan Hukum (rechtsvorming): Setelah menemukan hukum dan menyatakan ’apa hukumnya’ untuk kasus tertentu, berarti telah membuat suatu kaidah normatif meskipun hanya berlaku untuk kasus tersebut. Hakim tidak lagi sekedar menerapkan perundangan, melainkan turut serta membentuk norma hukum (kaidah normatif) sebagaimana layaknya pembentuk perundang-undangan. Tdk lagi sekedar mengkonstatatir atau sekedar menegaskan kembali kaidah normatif yang sudah ada, namun sudah menciptakan suatu kaidah normatif yang baru.

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Hukum: Ø Penafsiran hukum sangat penting, krn: 1. Seringkali maksud dan

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Hukum: Ø Penafsiran hukum sangat penting, krn: 1. Seringkali maksud dan jiwa perundangan tidak jelas; 2. Adanya pertentangan ketentuan berbagai aturan hkm (antinomi), aturan hkm yang kabur (vage rechts regel), dan kekosongan hukum (rechts vacuum); Ø Penafsiran hukum berkaitan erat dengan usaha menemukan hukum (rechtsvinding); Ø Hakim harus menemukan hukum, dan apabila tidak menemukan dalam hukum tertulis, harus dicari dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (living law).

PENERAPAN HUKUM Cara-Cara Penafsiran Hukum: 1. Penafsiran Subyektif dan Obyektif Ø Penafsiran Subyektif: makna

PENERAPAN HUKUM Cara-Cara Penafsiran Hukum: 1. Penafsiran Subyektif dan Obyektif Ø Penafsiran Subyektif: makna spt yg dikehendaki pembentuk per. UUan; Ø Penafsiran Obyektif: sesuai dgn makna obyektif, faktual, dan sehari-hari. 2. Penafsiran Ekstensif dan Restriktif Ø Penafsiran Ekstensif: memberikan makna meluas Ø Penafsiran Restriktif: memberikan makna menyempit

PENERAPAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Macam-Macam Metoda Penafsiran Hukum: Penafsiran Otentik

PENERAPAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Macam-Macam Metoda Penafsiran Hukum: Penafsiran Otentik Penafsiran Gramatikal (tata bahasa) Penafsiran Historis Penafsiran Sistematis Penafsiran Sosiologis (teleologis) Penafsiran Futuristik

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Otentik: Ø Penafsiran secara resmi (authentieke interpretatie/officieele interpretatie); Ø Penafsiran oleh

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Otentik: Ø Penafsiran secara resmi (authentieke interpretatie/officieele interpretatie); Ø Penafsiran oleh pembentuk per. UUan, bersifat subyektif; Ø Diletakkan dalam Ketentuan Umum dan Penjelasan Pasal Ø Contoh: Makna 1 hari= 1 x 24 jam

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Gramatikal: Ø Menafsirkan menurut tata bahasa atau makna kata-kata; Ø Bahasa

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Gramatikal: Ø Menafsirkan menurut tata bahasa atau makna kata-kata; Ø Bahasa merupakan alat pembentuk per. UUan untuk menyatakan maksud dan kehendaknya; Ø Mencari dalam kamus, minta bantuan ahli bahasa, atau mencari sejarah penggunaan kata tsb. Ø Contoh: makna ‘perahu indonesia’ atau ‘merong’ kewibawaan pemerintah.

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Historis: Ø Menafsirkan dgn cara mencari dalam sejarahper. UUan ybs, terutama

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Historis: Ø Menafsirkan dgn cara mencari dalam sejarahper. UUan ybs, terutama maksud dan tujuannya; Ø Ada 2 macam penafsiran: 1. Penafsiran sejarah per. UUan (pembuatan per. UUan): Wetshistorische interpretatie 2. Penafsiran sejarah hukum (asal-asul suatu lembaga hukum): Rechtshistorische interpretatie

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Sistematis: ØMenafsirkan makna antar pasal dalam satu per. UUan atau antar

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Sistematis: ØMenafsirkan makna antar pasal dalam satu per. UUan atau antar per. UUan; ØPer. UUan harus dipahami secara sistematis dan komprehensif; ØTimbul persoalan kalau terjadi pertentangan antar norma (antinomi)

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Sosiologis (Teleologis): Ø Menafsirkan sesuai atau berdasarkan kondisi riil masyarakat; Ø

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Sosiologis (Teleologis): Ø Menafsirkan sesuai atau berdasarkan kondisi riil masyarakat; Ø Per. UUan sering tertinggal oleh perkembangan jaman; Ø Agar penerapan hukum dpt sesuai dgn tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan keadilan dlm masyarakat

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Futuristik (Antisipatif): Ø Menafsirkan dgn cara mempredikisi kondisi masyarakat di masa

PENERAPAN HUKUM Penafsiran Futuristik (Antisipatif): Ø Menafsirkan dgn cara mempredikisi kondisi masyarakat di masa mendatang; Ø Ini berkaitan dgn tugas hakim sbg pembentuk hukum; Ø Memperhatikan perkembangan masy secara siklus dan linier.