KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Disampaikan Oleh : KASUBDIT DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN - KEMENDAGRI

1 Jan s/d Des 2015 Penyusunan draft dan pembahasan internal Kemendagri 2 Jan s/d Nov 2016 Pembahasan lintas K/L (Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Setneg, dan K/L terkait) 3 Jan s/d Mei 2017 Pembahasan harmonisasi di Kemenkumham PROGRESS PENYELESAIAN RPP DKTP 4 10 Juli 2017 Rapat klarifikasi teknis RPP DKTP di Setneg 5 25 Juli 2017 Proses paraf koordinasi K/L terkait (Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemen PPN/ Bappenas) 6 4 Desember 2017 Pembahasan di Setneg terkait masukan dari Kementerian Keuangan dan Kemen PPN/Bappenas dengan melibatkan Menko Perekonomian dan Menko PMK 7 18 Desember 2017 RPP disampaikan kepada Presiden melalui Setneg untuk ditandatangani.

URGENSI, TUJUAN DASAR PENYUSUNAN PP TTG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 1. URGENSI : Dekonsentrasi dan TP merupakan amanat konstitusi dan UU : a. Pasal 18 ayat (2) UUD 45 PEMDA Prov. Kab. /Kota mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. b. Pasal 5 ayat (4) UU 23 Th. 2014 ttg Pemda Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 2. TUJUAN : a. Untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah serta memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI, mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. b. Sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, GWPP dan Daerah dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dapat terselenggara dengan efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. 3

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wa 1 i kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan (Hanya untuk urusan pemerintahan konkuren) Dekonsentrasi bentuk Dekonsentrasi kpd GWPP bentuk Dekonsentrasi kpd Instansi Vertikal (berkoordinasi dengan GWPP) Tugas Pembantuan Pusat kpd Prov/Kab/Kota Didanai melalui Tugas Pembantuan Pusat kpd Kab/Kota Didanai melalui APBN APBD

Beberapa Perubahan Penting dalam UU No. 23 Tahun 2014 Terkait Dekon & TP 1. Klasifikasi urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Absolut, Urusan Konkuren , dan Urusan Pemerintahan umum. Ps. 9 ayat (1) 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau ditugaspembantuankan : − GWPP : Melaksanakan sebagian urusan konkuren dan absolut yang dilimpahkan dari K/L serta melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Kab/Kota dan TP Kab/Kota berdasarkan asas dekonsentrasi; Ps. 10 ayat (1), Ps. 19 ayat (1), Ps. 91 − Instansi Vertikal : Melaksanakan sebagian urusan konkuren dan absolut yang dilimpahkan dari K/L sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Ps. 10 ayat (1), Ps. 19 ayat (1) − Pemda Provinsi : Melaksanakan sebagian urusan konkuren yang ditugas pembantuan dari K/L berdasarkan asas tugas pembantuan. Ps. 19 ayat (1) − Pemda Kab/Kota : Melaksanakan sebagian urusan konkuren yang ditugas pembantuan dari K/L berdasarkan asas tugas pembantuan. Ps. 19 ayat (1), Ps. 20 ayat (1) − Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat : melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya masing-masing. (Ps. 25 ayat (2) dan (6) ) 3. Pembentukan Perangkat GWPP Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka dibentuk perangkat GWPP. (Ps. 93)

SANDINGAN PERUBAHAN MENDASAR PP 7/2008 DENGAN RPP DEKON DAN TP PP 7/2008 tentang DKTP Draft RPP tentang DKTP 1. Pelaksanaan DKTP belum sepenuhnya berbasis pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan K/L tapi banyak kewenangan Daerah; 2. Lembaga yang melaksanakan DKTP adalah SKPD, instansi vertikal (Balai, UPT) di Daerah; 3. Pelaksanaan TP di Provinsi, Kab/Kota sampai di Desa; 4. Penganggaran DKTP APBN – dengan cost sharing APBD; 5. Sinkronisasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan K/L dengan program/kegiatan DKTP tanpa KEMENDAGRI (Bappenas, Kemenkeu, K/L); 6. Koordinasi Perencanaan DKTP K/L dengan Daerah setelah ditetapkan pagu indikatif K/L; 7. Permen K/L tentang DKTP tanpa koordinasi Kemendagri; 8. Korbinwas DKTP tanpa Kemendagri; 9. Urusan pemerintahan yang dapat di DK adalah urusan pemerintahan konkuren; 10. Korbinwas DKTP tidak dialokasikan melalui alokasi dana Dekonsentrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pelaksanaan DKTP harus berbasis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan K/L; Lembaga yang melaksanakan DK adalah Perangkat GWPP (exofisio OPD) sedangkan TP tetap oleh OPD; Pelaksaan Dekonsentrasi untuk Binwas urusan kab/kota dan TP yang dilaksanakan oleh Kab/kota Pelaksanaan TP hanya di Provinsi dan Kab/Kota; Penganggaran DKTP murni APBN; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dekon sbb: GWPP kepada Mendagri, tembusan KL; Instansi Vertikal kepada KL bersangkutan; Mendagri dan Menteri KL melaporkan kepada Presiden. Pelaporan dan Pertanggungjawaban TP sbb: Kepala Daerah kepada Menteri KL setelah melaporkannya ke DPRD & tembusan ke Kemendagri; DKTP Pusat dan daerah ada Persyaratan ketentuan penyelenggaraan. Perencanaan DKTP Pusat dan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tatacara pengelolaan dana DKTP Pusat diatur dalam Permenkeu Ketentuan Kegiatan TP Pusat diatur dgn Permen KL, TP Provinsi diatur dgn Pergub dan keduanya ditindaklanjuti dgn perkada. Permen K/L tentang TP ditetapkan setelah koordinasi dengan Kemendagri Korbinwas DKTP bersama Kemendagri dan GWPP Urusan pemerintahan yang dapat di DK adalah urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

TATA LAKSANA DEKONSENTRASI DAN TP DLM PP NO 7 TAHUN 2008 PP 7/2008 Dekon Tugas Pembantuan PMK 156 ttg Pengelolaan Dana Dekon. TP K/L merencanakan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Dituangkan dalam Renja K/L pedoman RKA-KL Pencairan Dana Telaah Oleh Menteri PPN Bendum Negara Dicocokan Urusan yg di Dekonkan Diberitahukan GUBERNUR Membentuk Tim Koordinasi menyusun Tembusan: Men. PPN Mendagri Dilaporkan RAPBD Pendanaan Gubernur Digabungkan Memberitahu DPRD ttg Dekon Catt: Urusan yang di Dekonkan bisa ditarik sesuai dengan Peraturan Menkeu mempertanggungjawabkan ke Presiden Laporan Dekon SKPD melaksanakan urusan Dekonsentrasi Dipertanggung Jawabkan Kepala SKPD 36

SKEMA MEKANISME DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PRESIDEN Kemendagri DEKON Instansi Vertikal (Kanwil, Balai) GUB GWPP KDH OPD 1. Binwas penyelenggaraan urusan pem Kab/Kota 2. Binwas TP yang dilaksanakan kab/kota BUP/WAKO OPD TP Diluar Binwas dan Tusi Insi Vertikal DEKON K/L Ket : 1. Semua bentuk binwas kepada kab/kota dilaksanakan oleh GWPP melalui mekanisme dekonsentrasi Kemendagri 2. Binwas terdiri dari binwas umum (kemendagri) dan teknis (K/L) 3. K/L berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan teknis 4. Pembinaan yang bersifat teknis dan dipandang belum dapat dilakukan oleh GWPP, pembinaan tsb dapat diambil alih/dilaksanakan sendiri oleh K/L 5. Pelaksanaan pembinaan teknis oleh K/L dilaksanakan melalui Balai (vertikal) atau sistem kerjasama dengan PT/Badan Diklat Pemda

TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI menugaskan melaporkan GUBERNUR BUP/WAKO menugaskan melaporkan DPRD OPD YANG MENANGANI URUSAN YANG SAMA DAERAH PENERIMA TP

-BINWAS UMUM DAN TEKNISLingkup Binwas Umum: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pembagian urusan pemerintahan; Kelembagaan daerah; Kepegawaian pada perangkat daerah; Keuangan daerah; Pembangunan daerah; Pelayanan publik di daerah; Kerja sama daerah; Kebijakan daerah; Kepala daerah dan DPRD; dan Bentuk pengawasan lain Pembinaan umum dilakukan melalui : Fasilitasi, Diklat, Litbang, Konsultasi Pembinaan teknis : DIKLAT TEKNIS Pengawasan umum dan teknis : REVIEU, MONITORING, EVALUASI, PEMERIKSAAN Esensi Binwas Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan 1. Capaian SPM 2. Ketaatan terhadap NSPK 3. Dampak Pelaksanaan Urusan Konkuren 4. Akuntabilitas pengelolaan APBN di daerah

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN A. DEKONSENTRASI 1. Instansi Vertikal mengikuti proses bisnis perencanaan dan penganggaran K/L sesuai ketentuan per-UU. 2. GWPP (binwas kab/kota). Sebagai Satker Kemendagri, namun kegiatan binwas teknis datang dari masukan K/L; Proses bisnis perencanaan dan penganggaran mengikuti ketentuan Per-UU.

B. TUGAS PEMBANTUAN 1. Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran TP hampir sama dengan dekonsentarasi pada instansi vertikal. 2. Setiap tahun pemerintah daerah yang menerima tugas pembantuan merencanakan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan tersebut sesuai dengan lingkup tugas pembantuan yang ditetapkan dalam peraturan menteri/kepala LPNK pemberian tugas pembantuan. 3. Rencana kebutuhan anggaran dibahas dengan K/L yang meberikan tugas pembantuan, dan selanjutnya K/L membahas kebutuhan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Anggaran pelaksanaan tugas pembantuan merupakan anggaran K/L yang ditempatkan pada satker pelaksana tugas pembantuan. 5. Perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan adalah satker dari K/L yang memberikan tugas sampai tugas tersebut ditari kembali.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DKTP 1. Pelaksanaan DKTP Secara umum (pembinaan dan pengawanannya) dilaksanakan oleh Kemendagri 2. Pelaksanaan DKTP Secara teknis (pembinaan dan pengawanannya) dilaksanakan oleh K/L terkait, 3. Pelaksanaan TP oleh perangkat daerah (pembinaan dan pengawanannya) dilaksanakan oleh kepala daerah 4. Pelaksanaan TP kepada daerah kab/kota (pembinaan dan pengawanannya) secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. 5. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Kemendagri.

Skema dan Alokasi Belanja APBN ke daerah PENDAPATAN Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan 6 Urusan Dana Vertikal di Daerah (dekonsentrasi) Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Dana Dekonsentrasi Dana Tgs pembantuan Melalui Angg Non K/L APBN Subsidi dan Hibah BELANJA Masuk APBD Transfer Ke Daerah & Dana Desa PEMBIAYAAN Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) • Dana Perimbangan • Dana Otsus dan Penyesuaian Pinjaman

REKAP DANA DEKON APBN TAHUN 2014 -2017 Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Juta Rupiah) Sumber : LAP K/L 31

Kebijakan Dekon - TP dalam agenda strategis tahun 2018 Kemiskinan dan Kesenjangan 284, 8 T 1) 271, 8 T Program perlindungan sosial (PKH): 1 3 Infrastruktur 410, 4 T 2) 10, 0 jt KPM Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dari rastra 376, 1 T Pembangunan Jalan 865 km Pembangunan Irigasi 781 km Rasio Elektrifikasi 95, 15 % Pembangunan Rusun 13. 405 unit 10, 0 jt KPM Pelayanan Kesehatan PBI Sektor Unggulan 92, 4 juta jiwa Pendidikan: o Program Indonesia Pintar: 2018: 19, 7 jt siswa o Bidik Misi: 401, 5 rb mhs Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat 365, 8 T 4) 312, 7 T Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kesejahteraan aparatur dan pensiunan Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri Rp 5 ribu dari Rp 55. 000 menjadi Rp 60. 000/org/hari Perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara 2 4 34, 8 T 3) 31, 2 T Pertanian Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarpras Pengembangan hortikultura Pariwisata Pengembangan 10 destinasi wisata Peningkatan wisatawan dan promosi pariwisata Perikanan Peningkatan daya saing produk olahan perikanan Bantuan kapal nelayan 1048 unit 5 Pertahanan Keamanan dan Demokrasi 220, 8 T 5) APBN 2018 Real. Sementara 2017 1) Termasuk Dana Desa dan subsidi (di luar subsidi pajak) 2) Angka sementara, termasuk Tk. DD dan Pembiayaan 3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar 4) Termasuk pensiunan aparat pemda 5) Alokasi Kemenhan, Polri, KPU, dan Bawaslu 212, 8 T Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana Demokrasi Penyelenggaran pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019

Alokasi Dekonsentrasidan Tugas. Pembantuan dalam periode 2014 -2018 berfluktuatif, namun cenderung menurun 30. 000, 0 28. 126, 4 25. 000, 0 20. 000, 0 16. 642 15. 000, 0 13. 905, 70 13. 301, 0 11. 371 10. 000, 0 8. 119, 0 8. 164, 7 7. 557, 3 6. 498 5. 860, 7 5. 000, 0 201 4 2015 Dekonsentrasi 2016 Tugas Pembantuan Dalam Proses perencanaan dan penganggaran tahun 2016 dilakukan pengalihan anggaran belanja K/L(a. l. Dekon/TP) ke DAK sebesar Rp 24 T 201 7 APBN 2018

Komposisi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan Organisasi, 2018 Tugas Pembantuan Dekonsentrasi KKP 1% K/L Lainnya 16% Kementan 21% Kemen. PUPR 14% Kemenkes Kemendes, PDT, dan Transmigrasi 5% K/L Lainnya 0% 17% Kemendes, PDT, dan Transmigrasi 32% Kementan 79% Kemendikbud 5% Kemensos 9% Dekonsentrasi paling besar dialokasikan pada Kemendes, PDT, dan Transmigrasi Tugas Pembantuan paling besar dialokasikan pada Kementan Kemensos 1%

Komposisi Dana Dekonsentrasi tahun 2018 tersebar pada 21 K/L dan Tugas Pembantuan pada 6 K/L A P B N 2018 Dana Dekon Dana TP Jumlah K E M E N DES PDTT 2. 052, 9 543, 8 2. 596, 6 KEMENTAN 1. 354, 5 8. 955, 8 10. 310, 3 KEMENKES 1. 102, 9 - 1. 102, 9 KEMENSOS 621, 9 106, 6 728, 5 KEMENDIKBUD 341, 1 - 341, 1 KEMENPORA 144, 2 - 144, 2 KEMENAKER 136, 5 - 136, 5 KEMEN KP 112, 3 82, 0 194, 3 KEMEN KOP & UKM 106, 5 - 106, 5 KEMENPAR 85, 2 - 85, 2 KEMENPERIND 74, 0 - 74, 0 KEMENDAG 67, 0 - 67, 0 K E M E N LHK 65, 1 - 65, 1 KEMEN PP & PA 65, 0 - 65, 0 BKKBN 40, 5 - 40, 5 PNRI 35, 4 - 35, 4 KEMENPPN/BAPPENAS 33, 2 - 33, 2 KEMENDAGRI 27, 5 15, 6 43, 1 BKPM 20, 0 - 20, 0 ANRI 7, 0 - 7, 0 BNPP 5, 2 - 1. 667, 5 KEMEN PU & PERA

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Berdasarkan Provinsi, 2018 (Miliar Rupiah) 1. 200, 0 1. 000, 0 800, 0 600, 0 400, 0 200, 0 Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Alokasi Dana Dekonsentrasi yang terbesar pada provinsi Jawa Timur dan yang terkecil pada provinsi Kalimantan Utara. Alokasi Tugas Pembantuan yang terbesar pada provinsi Jawa Timur dan yang terkecil pada provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Anggaran 2019 Belanja Negara tahun 2019 difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, serta meningkatkan daya saing, ekspor dan investasi Pembangunan SDM Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif Penguatan program promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan JKN. Pemerataan akses ke layanan kesehatan Perlindungan Sosial Sinergi Program perlindungan sosial (PKH, BPNT, subsidi) Mengarahkan penerima manfaat subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran perbaikan data Perluasan sasaran PKH dan PBI JKN Dana Desa: peningkatan cash for work 1 Penyelesaian Infrastruktur 2 Infrastruktur pelayanan dasar Infrastruktur konektivitas untuk kelancaran barang dan jasa Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan (a. l. pangan, pariwisata, perikanan) Skema Pembiayaan kreatif (KPBU)untuk pembangunan infrastruktur 4 3 5 Pelaksanaan Agenda Demokrasi Pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019 Pengamanan Pemilu Sosialisasi Pemilu Dukungan penyiaran kegiatan Pemilu Birokrasi yang Efektif dan Efisien Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik Antisipasi Ketidakpastian Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik

Pengelompokan Daerah Berdasarkan Kuadran dan Prioritas Pendanaan Dekon & TP Kuadran I untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di atas rata-rata nasional dan IPM di atas IPM nasional (dikategorikan dalam daerah non prioritas); Kuadran II untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di bawah rata-rata nasional dan IPM di atas IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas II); Kuadran III untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di bawah rata-rata nasional dan IPM di bawah IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah prioritas I); Kuadran IV untuk daerah yang memiliki IKPD riil per kapita di atas rata-rata nasional dan IPM di bawah IPM nasional, (dikategorikan dalam daerah non prioritas) 7

Evaluasi Rekomendasi Alokasi Dana TA 2018 untuk Provinsi Indeks Pembangunan Manusia Kuadran II D aerah Prioritas II Re kom endasi: 15 Provinsi Jenis Dana Alokasi (Rp miliar) Ratarata Kuadran I Daerah N o n Prioritas Re kom endasi: 8 Provinsi Jenis Dana % Ratarata Alokasi (Rp miliar) % Dekon 3. 555, 23 237, 02 55, 08 Dekon 937, 82 117, 23 14, 53 TP 5. 725, 17 381, 68 58, 93 TP 949, 38 118, 67 9, 77 Indeks K e m a m p u a n Pendanaan Daerah Jenis Dana Alokasi (Rp miliar) Ratarata Jenis Dana % Ratarata Alokasi (Rp miliar) % Dekon 1. 683, 59 187, 07 26, 08 Dekon 278, 10 139, 05 4, 31 TP 2. 772, 03 308, 00 28, 54 TP 267, 91 133, 96 2, 76 Re kom endasi: 9 Provinsi Kuadran III Daerah Prioritas I Kuadran IV Daerah N o n Prioritas Re kom endasi: 2 Provinsi Kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi untuk daerah provinsi pada tahun anggaran 2018 secara umum sudah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan tahun 2017 tentang Keseimbangan Pendanaan Di Daerah untuk perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2018. Rata-rata besaran alokasi Dekonsentrasi untuk daerah-daerah pada kuadran II sebesar Rp 237, 02 Miliar sedangkan untuk daerah yang berada pada kuadran III sebesar Rp 187, 07 Miliar. Jika dilihat secara besaran alokasinya, sebesar 55, 08% berada pada kuadran II dan sebesar 26, 08% berada pada kuadran III, atau dengan kata lain, dana Dekonsentrasi untuk provinsi sebesar 81, 16% sudah tepat dialokasikan pada daerah prioritas 8

Alokasi Terbesar Dana Dekonsentrasi TA 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Barat Provinsi Papua Provinsi Sumatera Utara Provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Rata-Rata Nasional IPM 68, 95 69, 49 69, 50 57, 25 69, 51 69, 45 69, 15 62, 67 67, 46 66, 95 68, 58 IKPD 0, 534 0, 538 0, 510 0, 460 0, 530 0, 812 0, 627 0, 571 0, 642 0, 481 1, 000 Alokasi (Rp miliar) 475, 48 451, 32 405, 66 355, 84 313, 41 282, 05 263, 43 252, 39 221, 98 207, 15 189, 85 Kuadran II III II III Prioritas II II II I Sumber : RKA-KL (DIPA Februari 2018) DJA (diolah) Dari 10 daerah provinsi penerima dana Dekonsentrasi TA 2018, yang tergolong dalam daerah prioritas I ada sebanyak 3 provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Lampung. Sedangkan sisanya dari daerah provinsi yang tergolong dalam daerah prioritas II. 9

Evaluasi Rekomendasi Alokasi Dana TA 2018 untuk Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia Kuadran II Daerah Prioritas II Rekomendasi: 172 Kab/Kota Jenis Dana TP (Rp miliar) Ratarata % 828, 63 4, 82 48, 97 Alokasi Kuadran I Daerah Non Prioritas Rekomendasi: 74 Kab/Kota Jenis Dana TP (Rp miliar) Ratarata % 175, 69 2, 37 10, 38 Alokasi Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah Jenis Dana (Rp miliar) Ratarata % 478, 37 3, 13 28, 27 Alokasi TP Rekomendasi: 153 Kab/Kota Kuadran III Daerah Prioritas I Jenis Dana TP Kuadran IV Daerah Non Prioritas (Rp miliar) Ratarata % 209, 38 1, 92 12, 37 Alokasi Rekomendasi: 109 Kab/Kota Kebijakan pengalokasian dana Tugas Pembantuan pada umumnya telah memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan tahun 2017. Proporsi alokasi untuk kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kuadran III (prioritas 1) sebesar 28, 27% lebih kecil dibanding Kabupaten/Kota yang masuk kedalam Kuadran II (prioritas 2) sebesar 48, 97%. Untuk daerah-daerah non prioritas (kuadran I dan kuadran IV), K/L mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan porsi sebesar Rp 385, 07 miliar atau 22, 76% yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan porsi daerah prioritas sebesar Rp. 1. 306, 99 miliar atau 77, 42%. 10

Kesesuaian Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Kementerian/Lembaga Terhadap Rekomendasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah pada Tahun Anggaran 2016 s. d 2018 DANA DEKONSENTRASI Alokasi 2016 Alokasi 2017 % (miliar Rp) Sesuai Rekomendasi 9. 486, 92 Alokasi 2018 % (miliar Rp) 82, 9% 5. 392, 73 % (miliar Rp) 81, 8% 5. 238, 82 81, 2% DANA TUGAS PEMBANTUAN Alokasi 2016 Alokasi 2017 (miliar Rp) Provinsi Kab/Kota Sesuai Rekomendasi 11. 855, 03 6. 834, 53 % 84, 6% (miliar Rp) Provinsi 9. 805, 44 Alokasi 2018 % Kab/Kota 3. 306, 12 83, 5% (miliar Rp) Provinsi 8. 497, 20 % Kab/Kota 1. 307, 00 85, 9% 11

TERIMA KASIH