DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN

DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015

DIT. PEMDES/KEL DITJEN BINA PEMDES

DASAR HUKUM UU DASAR 1945 TAP MPR UU NO. 39/2008 PP 47 & PP 43 TAHUN 2015 UU NO. 6/2014 PP 22 & PP 60 TAHUN 2015 1. PERPRES 7/2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA 2. PERPRES 11/2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3. PERMENDAGRI 111/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 4. PERMENDAGRI 112/2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 5. PERMENDAGRI 113/2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 6. PERMENDAGRI 114/2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 7. PERMENDAGRI 43/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUGAS Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang evaluasi perkembangan desa 5

FUNGSI a. Penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan dibidang evaluasi perkemb. desa; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi perkemb. desa; c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang evaluasi perkemb. desa; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi perkemb. desa; e. Bimbingan teknis dan supervisi, dibidang evaluasi perkembangan desa; 6

EVALUASI DAS SOLLEN DAS SEIN BINWAS

3 PERTANYAAN DASAR Ú DIMANA KITA SEKARANG (EXISTING CONDITION) ? Ú MAU KEMANA KITA (TARGET) ? Ú BAGAIMANA STRATEGI MENCAPAI TARGET (ACTION PLANS)

PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI (Berdasarkan Permendagri No. 56/2015) Aceh 6474 Kepri 275 Kaltara 447 Sumut 5389 Kalbar 1977 Malut 1064 Pa. Bar 1744 Papua 5419 Kaltim 836 Kalteng 1434 Jambi 1398 Babel 309 Bengkulu 1341 Kalsel 1866 Sulbar 576 Sulsel 2253 Sumsel 2859 Sultra 1846 Lampung 2435 Banten 1238 Sulut 1505 Sulteng 1842 Riau 1592 Sumbar 880 Gorontalo 657 Jabar 5319 Jateng 7809 DIY 392 Jatim 7723 Bali 636 NTB 995 NTT 2995 Maluku 1198 Jumlah Desa 74. 754

PEMBUKAAN UUD 1945 “……MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YG MELINDUNGI BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM………. ”

KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA HARUS KEHILANGAN JATI DIRINYA

KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

EVALUATION

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS 2015 1. Penyusunan Regulasi Evaluasi Perkembangan Desa 2. Penyususnan NSPK Evaluasi Perkembangan Desa 3. Penyusunan Instrumen Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 4. Pelaksanaan Lomba Desa 5. Pelaksanaan PIN Desa 6. Rakernis Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 7. Penyusunan Basis Data Evaluasi Perkembangan Desa 8. Sosialisasi dan Bintek 9. Pemantauan Wilayah 10. Dsb. 16

17